Tuesday, April 12, 2016

Melawan Kesenjangan Ekonomi


Sejak 2012 koefisien gini yang menyatakan kesenjangan ekonomi berada pada angka 0,41, jauh lebih tinggi dari tahun 1990 yang masih pada kisaran 0,3. Ini berarti terjadi kenaikan lebih dari sepertiga.  

Lebih parah lagi, studi Bank Dunia (2015) menemukan bahwa pada periode 2001-2014 masyarakat yang merupakan 10% termiskin di Indonesia mengalami penurunan pendapatan sekitar 20%. Sementara 10% terkaya mengalami kenaikan pendapatan sekitar 60%, yang miskin menjadi kian miskin dan yang kaya makin kaya. 

Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, secara nilai absolut kesenjangan di Indonesia masih lebih baik dari Malaysia, Filipina, dan Thailand. Namun, ketiga negara itu berhasil mengurangi kesenjangannya sejak dekade 1990-an. Indonesia dalam kategori yang sama dengan China, India, dan Laos, juga mengalami kenaikan kesenjangan di ASEAN pada periode yang sama. 

Apakah kondisi ini normal? Pada 1955 Simon Kutznet memublikasikan temuannya yang masih diperdebatkan sampai sekarang tentang kesenjangan. Menurut Kutznet pada awal pembangunan dan ketika pendapatan per kapita masih rendah kesenjangan juga rendah. Ketika pendapatan naik maka kesenjangan naik, sampai pada satu titik di mana pendapatan naik tapi kesenjangan menurun. 

Saat ini negara maju dan kaya seperti Swedia dan Norwegia memiliki tingkat kesenjangan lebih rendah dibanding Indonesia pada dekade 1990-an. Namun, apakah menurunnya kesenjangan sesuatu yang akan terjadi dengan sendirinya atau perlu ada kebijakan pemerintah secara eksplisit? 

Kuasa 1%  
Tahun-tahun muncul gejala menguatnya perhatian media, masyarakat, dan pembuat kebijakan pada kesenjangan ekonomi. Gerakan Occupy Wall Street dimulai tahun 2011 dengan slogan tajamnya "We are the 99%". Mereka secara efektif menunjukkan betapa 1% dari populasi menguasai sumber daya ekonomi secara sangat tidak proporsional. 

Pada 2015 Oxfam (lembaga swadaya masyarakat terkemuka di Inggris), melakukan studi yang menemukan bahwa bila harta 62 orang terkaya di dunia dijumlahkan, maka masih lebih besar dibandingkan 50% kekayaan penduduk dunia. Sungguh timpang perekonomian global. 

Thomas Piketty menulis karya besarnya pada 2013, Capital in the 21st Century , yang telah terjual 1,5 juta kopi. Argumen utama yang diajukan Piketty bahwa kesenjangan ekonomi adalah dampak dari kapitalisme yang hanya bisa dikurangi dengan kebijakan aktif negara. Apabila kesenjangan dibiarkan terus melebar, orang superkaya akan bisa memengaruhi kebijakan ekonomi untuk lebih menguntungkan kaum kaya dan demokrasi akan terancam. 

Rumus yang diajukan Piketty adalah membandingkan pertumbuhan pendapatan dari berbagai bentuk kapital (bunga tabungan/obligasi, dividen saham, dan lain-lain) dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan dari gaji. Apabila yang pertama terus lebih tinggi daripada yang kedua, kesenjangan akan terus melebar. 

Warren Buffet, salah satu orang terkaya dunia dengan aset USD66 miliar, menyatakan bahwa dirinya membayarkan pajak pada tingkat (tax rate) lebih rendah dari sekretarisnya. Karena pendapatannya berasal dari saham dan obligasi yang tingkat pajaknya lebih rendah dari gaji pegawai. 

Melawan Kesenjangan  
Ada mazhab ekonomi yang menyatakan bahwa masyarakat harus memilih apakah mendahulukan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi kesenjangan. Namun, tidak sedikit studi yang menyatakan bahwa mengurangi kesenjangan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Jerman pada masa kepemimpinan Kanselir Biscmark secara sadar memberikan jaminan sosial dan memberikan pendidikan yang berkualitas pada warganya terlepas dari kemampuan ekonomi. Jerman menjadi negara yang tinggi produktivitas dan pendapatannya, sambil menjaga kesenjangan rendah. Strategi ini kemudian ditiru oleh beberapa negara. 

Kondisi di Indonesia menghadapi kesenjangan tajam antara kota dan desa, khususnya di daerah terpencil, pegunungan, dan pulau kecil.  Studi menemukan bahwa di kota terdapat 8% masyarakat yang sulit mengakses layanan kesehatan dan 7% untuk pendidikan. Namun, di perdesaan angkanya meloncat ke 41% dan 40%. Sangat jomplang. 

Bayangkan bila kita tinggal di salah satu dari 2.519 desa terpencil yang belum tersambung  listrik. Kelas di sekolah tanpa lampu dan anak kecil tidak bisa belajar di malam hari. Lantaran tanpa pompa air, banyak waktu akan dihabiskan untuk mengangkut air dari sungai terdekat yang belum tentu higienis. 

Anak yang selama balita terjangkit penyakit infeksi akibat air tidak bersih terancam terganggu pertumbuhannya sehingga ketika dewasa sulit menjadi warga yang produktif. Saat ini proporsi anak di Indonesia yang terhambat pertumbuhannya lebih dari dua kali lipat Malaysia dan Thailand. 

Bila tidak ada perubahan, kemiskinan itu diwariskan ke generasi berikutnya. Berkebalikan dengan itu, anak-anak di kota memiliki akses luas ke layanan pendidikan, kesehatan, dan internet sehingga lebih siap bersaing. 

Mengurangi kesenjangan tidak bisa dipisahkan dari membangun desa sehingga lingkaran setan kemiskinan bisa diputus. Jangan lagi terulang anak dari keluarga miskin sering sakit karena kurang air bersih dan tidak bisa belajar dengan baik, serta tidak tinggi pendidikannya sehingga berpendapatan rendah. 

Jaringan listrik yang saat ini masih hanya menjangkau 81,5% masyarakat menjadi sangat penting untuk menaikkan kesejahteraan dan kesempatan penduduk desa. Berikutnya adalah akses ke air bersih sehingga mengurangi kerentanan terhadap penyakit, khususnya bagi balita. 

Diikuti berikutnya dengan akses terhadap pendidikan berkualitas sehingga bisa meningkatkan taraf hidup generasi mendatang. Keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk rakyat miskin perlu diprioritaskan, sehingga keluarganya tidak terbelit utang apabila suatu waktu sakit berat atau mengalami kecelakaan. 

Program-program tersebut tidak murah dan tidak dapat ditutup hanya dari dana desa. Pemerintah perlu mengubah kebijakan di mana pendapatan dari simpanan bank, obligasi dan jual beli saham, serta jual beli tanah, dianggap sebagai pajak final dengan tarif yang lebih rendah dari pada tingkat pajak dari gaji sesuai saran Piketty dan Warren Buffet. 

Mencapai pertumbuhan yang merata serta membalikkan kesenjangan dengan timpangnya posisi tawar rakyat miskin di Indonesia sungguh tidak mudah dan perlu waktu. Tapi pepatah mengatakan, runtuhnya negara karena diamnya orang-orang baik. Mumpung masih ada waktu, lawan!




Friday, April 8, 2016

Reshuffle, Tahun Penentuan dan Kabinet Muda


Kompas.com, 8 April 2016 (Original link)

Angin re-shuffle kembali berhembus kuat.  Jokowi sudah beberapa kali menyatakan bahwa menteri yang tidak berhasil melaksanakan target pembangunan yang ditetapkan bisa dicopot. Sekjen PDIP juga sudah membenarkan bahwa re-shuffle rasanya akan dilakukan.
Setelah sekitar satu setengah tahun menjabat, evaluasi yang obyektif tidak sulit untuk dilakukan. Tinggal dibandingkan target yang ditetapkan di awal, sejauh mana yang sudah tercapai. Waktu 18 bulan juga cukup untuk menilai kemampuan seseorang menteri untuk memimpin kementriannya, koordinasi intern pemerintah dan komunikasi publik
Jadwal pembahasan APBN-P akan segera dimulai. Target penerimaan, khususnya pajak, harus segera diturunkan berdasar realisasi tahun lalu sehingga pengeluaran/belanja juga harus di turunkan. Pembahasan ini idealnya tidak dilakukan oleh menteri yang akan diganti. Sebaliknya menteri baru jangan dikerangkeng oleh keputusan mentri lama. Ergo, re-shuffle akan terlaksana dalam waktu dekat.
Tahun 2015 kita menyaksikan masalah yang hampir lengkap. Di parlemen kita saksikan KMP yang solid menghadang pemerintah dan mengambil semua kursi di pimpinan DPR dan alat kelengkapan.  The Fed menghantui ekonomi seluruh negara berkembang termasuk Indonesia dengan kenaikan suku bunganya. Kebakaran hutan mengganggu kesehatan dan menurunkan produktivitas banyak rakyat Indonesia.
Internal pemerintah pun disibukkan dengan penggabungan dan pembentukan kementrian baru dan seleksi dirjen sehingga terjadi perlambatan pencairan APBN di banyak kementrian/lembaga. Hingar bingar politik sangat ramai dengan pelaksanaan 269 pilkada di segenap penjuru Indonesia. Pertumbuhan ekonomi pun hanya mencapai 4,79 % yang terendah sejak krisis sub-prime mortgage tahun 2009.
Tahun Pembuktian
Tahun 2016 adalah kebalikan 2015. Ekonomi dunia mulai membaik dan oposisi di parlemen melunak. Bahkan PAN sudah menyatakan bergabung dan mendukung pemerintah. Re-strukturisasi kementrian dan seleksi eselon di semua kementrian/lembaga juga (hampir) tuntas.
Issue besar yang membuat gaduh antar menteri di kabinet seperti Masela juga sudah diputuskan oleh Jokowi sehingga sekarang adalah masa implementasi dan detil pelaksanaan. Walau sudah dimulai genderangnya, tapi tahun ini tidak ada pilkada sehingga suhu politik tidak begitu tinggi. Pemilu legislatif dan presiden masih tiga tahun.
Sehingga tahun 2016 adalah kesempatan bagi pemerintah Jokowi-JK untuk menunjukkan kinerja dan mewujudkan janji-janji politiknya. Bila tahun ini program pemerintah, khususnya infrastruktur dan maritim, banyak yang mangkrak dan tidak banyak kemajuan maka akan sulit untuk merengkuh suara mayoritas di 2019 dan terpilih kembali. 
Kabinet Muda
Tanpa ingin mengulang debat potong satu generasi yang sempat ramai dan dengan mengakui keterlibatan beberapa orang berusia muda (dibawah 50 tahun) dalam berbagai kasus korupsi, tapi ada beberapa karakter yang lebih identik dengan kaum muda yang diperlukan dalam kabinet mendatang.
Karakter penting pertama adalah semangat dan stamina kerja. Tantangan menteri  dan harapan publik semakin tinggi. Dibutuhkan orang dengan semangat dan stamina kerja  hampir 7 hari seminggu untuk ngebut dan bergerak cepat memanfaaatkan sisa waktu tiga tahun lagi.  Liputan media dan aktivitas sosial media yang intens mengharuskan menteri untuk banyak turun ke masyarakat dan menyampaikan programnya ke publik
Karakter penting kedua adalah imajinasi. Kalau dulu yang pentingwork harder, maka sekarang work smarter lebih utama. Perubahan teknologi dan disrupsi dalam dunia semakin masif.  Menteri yang masih terjebak pada pola pikir lama dan tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kemasyarakatan  serta menjalankan evidence-based policy akan sulit membawa Indonesia menjadi negara yang kompetitif di era AFTA dan MEA.
Karakter ketiga adalah bebas dari dosa masa lalu serta perilaku koruptif. Masyarakat Indonesia mencapai turning point sehingga perilaku KKN tidak lagi diterima. Apakah dari parpol atau non-parpol, hendaknya menteri di kabinet tidak terkait kelompok predator politik dan ekonomi yang sudah sedemikian lama  menghisap kekayaan Indonesia.
Semoga Jokowi-Jk memanfaatkan momentum re-shuffle sehingga kabinet dipenuhi orang berjiwa muda yang mampu mewujudkan NawaCita dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Monday, March 28, 2016

Taksiku Uber, Taksi (Jangan) Kutangkap


Kompas.com, 28 Maret 2016 (original link)

Aksi pengendara taksi konvensional yang berujung pada pengrusakan paling tidak 150 taksi menjadi fokus perhatian media dan masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan telah mengirimkan surat ke Kementrian Kominfo untuk memblok aplikasi Uber dan Grab (selanjutnya disebut taksi online) serta surat ke Polisi yang lalu direspon langsung oleh Presiden Jokowi.
Teori ekonomi menyatakan dalam industri yang kompetitif, perusahaan hanya mendapatkan normal profit, yaitu ketika semua faktor produksi mendapatkan imbal jasanya sesuai nilai pasar. 
Dalam konteks perusahaan taksi, setelah perawatan mobil dan gaji pegawai serta biaya operasional maka imbalan atas modal atau profit perusahaan harusnya tidak jauh dari risk free instrument seperti Surat Utang Negara (SUN).
Awal Maret 2016, pemerintah i menjual obligasi syariah (sukuk) ritel senilai Rp 31,5 triliun dengan tawaran bunga 8,3 persen, Margin keuntungan dua perusahaan taksi terbesar sebelum bunga, pajak,  depresiasi dan amortisasi (EBITDA) jauh melebihi tingkat bunga SUN. 
Pada Laporan Keuangan tahun 2014, Bluebird meraih keuntungan 735,1 milyar rupiah dengan margin 35,7 persen dan Express Taksi mencapai profit 521,3 milyar dengan margin 58,6 persen. Margin tersebut jauh lebih tinggi dari perusahaan taksi besar di Singapura dan Taiwan.
Perlu diingat bahwa keuntungan tersebut dicapai setelah membayar sewa pool, biaya kir/perijinan, dan reparasi mobil serta gaji pegawai/teknisi dan  gaji/tunjangan direksi.  Margin kedua perusahaan tersebut jauh di atas rerata perusahaan  go-public yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang hanya 21,4 persen di tahun yang sama. 
Perbandingan margin tersebut menunjukkan bahwa dengan tarif taksi dipotong 15-30 persen pun kedua perusahaan itu masih mendapatkan keuntungan normal. Data juga menunjukkan bahwa kedua perusahaan itu menambah armada sebesar  18-25 persen per tahun.
Teori ekonomi menyatakan bahwa perusahaan bisa mendapat profit di atas normal karena berada di pasar yang strukturnya monopoli/oligopoli dan/atau harga ditetapkan (regulated price) di atas biaya (P>MC).
Tarif taksi memang dibahas bersama oleh Organda dan Dinas Perhubungan pemda di tempat beroperasi. Untuk DKI Jakarta, tarif taksi ditetapkan buka pintu Rp 7.500 – Rp 8.500 dan Rp 4.000- 4.500 per kilometer.  Jauh lebih tinggi dibandingkan tarif taksi online yang buka pintu Rp 3.000 dan hanya Rp 2.001 per km menurut studi Bahana Securities.
Tarif taksi di Indonesia bersifat tetap dan tidak berubah sepanjang hari. Berbeda dengan beberapa negara di Asean yang dikaitkan dengan waktu dan permintaan (dynamic pricing). Ketika permintaan naik maka harga buka pintu dan per kilometer juga meningkat.
Teknologi Disruptif
Beroperasinya Uber dan Grab menggoyang industri taksi yang sudah mapan. Kedua perusahaan ini  tidak harus menyewa pool dan membayar banyak teknisi. Penyimpanan dan servis kendaraan dibiayai oleh pemilik kendaraan sendiri.
Pegawai perusahaan non-driver juga jauh lebih sedikit karena sudah menggunakan sistem informasi yang real time sehingga struktur biaya jauh lebih rendah.
Perusahaan taksi online bisa menetapkan tarif yang lebih rendah serta imbal jasa yang lebih tinggi bagi pengemudi. Mereka juga menerapkan dynamic pricing sehingga ketika permintaan sedang meningkat maka harga juga naik.
Konsumen bisa melihat rating pengemudi sehingga bisa menolak yang kualitasnya meragukan dan memberikan rating sertafeedback setelah diantar sampai ketujuan
Survei non-sistematik pada pengemudi taksi online yang penulis lakukan, menemukan bahwa dengan masa kerja 5-6 hari seminggu sebagian besar pengemudi mendapatkan 5-8 juta sebulan.
Sungguh bukan nilai yang kecil khususnya bagi tenaga kerja dengan pendidikan/keterampilan rendah. Tak heran dapat ditemui pengemudi taksi konvensional yang pindah ke taksi online.
Christensen, Raybor dan McDonal menulis di Harvard Business Review edisi Desember 2015 bahwa disrupsi terjadi ketika perusahaan yang baru memasuki suatu pasar/industri berhasil menantang pemain besar di industri tersebut dan merebut konsumen dengan mentargetkan segmen tertentu dan menawarkan harga lebih murah dengan menggunakan teknologi informasi.
Taksi online menarik konsumen yang ingin naik kendaraan lebih bagus dengan harga lebih murah tanpa mengorbankan keamanan.
Dari sisi konsumen, tidak bisa dipungkiri transportasi publik di Jakarta masih belum senyaman di Singapura, Kuala Lumpur atau Bangkok. Mengemudi di kemacetan ibukota juga cukup melelahkan sehingga ada permintaan yang signifikan untuk taksi.
Namun sukses utama taksi onine adalah membujuk pemilik kendaraan yang memiliki waktu lowong untuk mengalih fungsikan mobilnya. Kendaraan yang tadinya hanya digunakan untuk kepentingan pribadi dengan imbal jasa nol berubah menjadi menghasilkan pendapatan.
Maka ajakan bergabung ke taksi onine akan sangat menarik sepanjang imbal jasa yang diterima lebih tinggi dari opportunity cost of time pengemudi. Daripada mobil nganggur dan mumpung sedang lowong.
Persaingan Sehat
Peraturan selalu tertinggal dari inovasi. Bluebird sendiri sebagai pelopor Taksi bermeter di Indonesia pada awalnya beroperasi tanpa ijin dari Pemda DKI.
Bukan peran pemerintah untuk melindungi beberapa perusahaan besar di industri taksi supaya terus mendapat profit di atas normal. Peran pemerintah adalah meningkatkan layanan konsumen serta menjaga  terjadinya persaingan usaha yang sehat. 
Pasal 3  ayat 1 di UU 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa tujuan UU tersebut adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Solusi yang diberikan pemerintah adalah waktu dua bulan untuk mengikuti perundangan yang berlaku perlu digunakan secara optimal. Taksi online tidak bisa, dan tidak perlu, dipaksa harus punya pool dan banyak pegawai seperti taksi konvensional.
Tapi pengemudi taksi online perlu melakukan kir secara berkala untuk menjaga standar keselamatan, memiliki ijin serta membayar pajak sesuai bentuk usaha yang dipilih (rental mobil atau taksi). Pengemudi taksi online juga perlu memiliki Sim A Umum karena membawa orang dengan menerima bayaran.
Pada bulan Maret 2016, Filipina telah melegalkan taksi online dengan menetapkan jenis kendaraan, umur kendaraan  serta mengharuskan uji layak kendaraan (semacam kir).  Pemerintah Indonesia perlu belajar dari ketentuan di Filipina dan menyesuaikannya dengan kondisi Indonesia.
Pada lain sisi, perlu diwaspadai supaya taksi online tidak melakukan predatory pricing dengan subsidi besar-besaran untuk membangkrutkan pesaing dan menjadi monopolis baru. 
Perlu dikaji apakah tarif taksi online tidak di bawah biaya variable (variable cost).  Hubungan kerja serta bagi hasil antara taksi online dan pengendara juga perlu ditegaskan dalam kontrak sehingga perusahaan taksi online tidak bisa serta merta menaikkan proporsi bagi hasilnya.
Momen ini perlu digunakan Pemda DKI untuk merevisi tarif taksi yang berlaku untuk taksi konvensional dan online dengan melebarkan batas atas dan bawah serta menerapkan dynamic pricing yang lebih sesuai dengan prinsip ekonomi. Sehingga terjadi persaingan sehat dan konsumen memiliki banyak pilihan transportasi dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan nyaman.
Winston Churchil, mantan Perdana Menteri Inggris, pernah berkata bahwa tiap perbaikan perlu perubahan. Semakin besar perbaikan, maka semakin sering dan besar perubahan yang perlu dilakukan.

Tuesday, February 23, 2016

2016: Tahun Vivere Opportunita

Siperubahan.com (original link)
23 Februari, 2016

Pada tanggal 17 agustus 1964, Soekarno selaku Presiden RI menyampaikan pidato pada upacara peringatan kemerdekaan berjudul “Tahun Vivere Perocoloso” yang berarti tahun penuh marabahaya
Dunia memang sedang gonjang ganjing saat itu. Tahun 60-an adalah puncak perang dingin antara dua super power. Eskalasi konflik antar Uni Sovyet dan Amerika Serikat hampir berujung pada konflik bersenjata di Kuba pada tahun 1962. Amerika sendiri terjebak perang gerilya di Vietnam dan pergolakan kesetaraan hak yang dipimpin Martin Luther King.
Indonesia pada tahun 1963 menjadi tuan rumah Ganefo (Games of Emerging Forces) yang diikuti 51 negara dari Asia, Afrika dan Amerika Latin serta dimaksudkan sebagai tandingan Olimpiade. Konfrontasi dengan Malaysia makin memanas dan dalam negeri terjadi persaingan ketat antara militer dengan PKI.
Sambil dihadiri puluhan ribu pendukunganya, Sukarno menyerukan untuk meneruskan revolusi Indonesia dan menutup dengan seruan: Hayo, maju terus! Jebol terus! / Tanam terus! Vivere pericoloso! Ever onward, never retreat! /Kita pasti menang.    
Pada tahun 1965 terjadi penculikan para jendral TNI oleh PKI dan pada tahun 1966 pidato Nawaksara yang berisi pertanggunjawaban Soekarno ditolak oleh MPRS. Orde Baru pun dimulai.
Karakter 2016
Tahun 2016 memiliki karakter yang berbeda. Walaupun dunia masih belum sepenuhya damai, khususnya di Timur Tengah, namun resiko perang nuklir dan kehancuran umat manusia sudah jauh berkurang. Amerika adalah pembeli terbesar produk China dan salah satu investor terbesar di Vietnam. Indonesia sudah bergabung kembali ke PBB di tahun 1966 dan membentuk Asean bersama Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura tahun 1967 yang berkembang menjadi Masyarakat Ekonomi Asean yang diresmikan tahun 2015.
Politik domestik juga berubah jauh dibandingkan awal tahun 2015 dimana Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai oposisi di parlemen menyapu bersih kursi pimpinan MPR, DPR serta alat kelengkapannya. PAN menyatakan mendukung pemerintah dan tinggal menunggu reshuffle untuk masuk kabinet. Golkar dan PPP terpecah  dua dengan pimpinan masing-masing mendekat ke ke pemerintah. Presiden PKS sudah sowan ke istana dan Sekjen Gerindra bahkan menyatakan bahwa KMP sudah bubar.
Lebih khusus lagi, tidak ada pilkada tahun ini yang menyita energi politik. Sehingga tahun 2016 adalah kesempatan emas bagi pemerintah untuk mewujudkan namanya, yaitu bekerja.
Tiga Prioritas
Namun sebelum pemerintah bisa menggerakan dan merubah masyarakat, pertama-tama harus terlebih dahulu menggerakkan dan merubah dirinya sendiri. Reformasi birokrasi dan penerapan revolusi mental pada pemerintah adalah prioritas pertama.
Setelah hampir satu setengah tahun sejak dilantik, Jokowi-JK sudah bisa melihat mana menteri-menterinya yang sudah bekerja efektif dan mana yang tidak bisa mewujudkan target yang dicanangkan. Sudah waktunya dilakukan reshuffle jilid dua sehingga para menteri bisa menggerakkan kementerian untuk berlari cepat.
Proses lelang jabatan (open recruitment) pada tingkat eselon 1 (deputi/dirjen) dan eselon 2 (direktur) perlu dijaga untuk menarik orang-orang terbaik karena pada level inilah implementasi kebijakan terjadi. UU Aparatur Sipil Negara (ASN) membuka kemungkinan bagi non-PNS untuk menduduki posisi tersebut tapi sampai sekarang tidak banyak yang mengikuti seleksi. Untuk mengurangi ketimpangan informasi, maka daftar jabatan yang dibuka perlu deadline-nya perlu di agregasi dalam satu website yang bisa di akses publik.
Pada tingkat menengah, maka perlu ada target kinerja individual yang terukur dan di evaluasi setiap tahun di segenap kementrian dan lembaga pemerintah. Sehingga bisa dilakukan analisa beban kerja serta perencanaan karir yang matang. Beberapa lembaga yang sudah menjalankan seperti Kemenkeu dan BPK dapat menjadi contoh dan template bagi yang lain.
Data kemiskinan BPS yang diumumkan  pada bulan September 2015 menunjukkan kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 852 ribu. Studi INDEF menemukan sebagian besar dari kenaikan tersebut disebabkan karena kenaikan harga beras yang merupakan hampir sepertiga komponen pengularan rakyat miskin. Ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau angan adalah prioritas kedua
Walaupun swasembada beras adalah tujuan yang mulia dan patut diperjuangkan. Namun perwujudannya membutuhkan waktu. Presiden Jokowi memberikan waktu tiga tahun pada menteri pertanian. Rentang waktu yang wajar mengingat perbaikan infrastrukturm distribusi pupuk serta pengembangan bibit membutuhkan waktu. Namun alergi berlebihan pada impor beras di kala El Nino menyerang menyebabkan kenaikan harga beras pada awal 2015.
Setelah menurun di periode September-November 2015, harga beras kembali merangkak sejak bulan Desember 2015. Semoga Indonesia menjadi negara yang tidak mengulangi kesalahan serta tahu perbedaan strategi jangka menengah dengan langkah taktis jangka pendek.
Pada jangka panjang, pemerintah harus mulai mendorong diversifikasi pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap beras yang terutama di produksi di Jawa serta membutuhkan biaya transportasi yang cukup tinggi untuk pengiriman (khususnya ke Indonesia timur). Pada pidatonya Soekarno menyatakan “Tambahlah menu-berasmu dengan jagung, dengan ubi, dengan lain-lain! Jagung adalah makanan sehat, kacang adalah makanan sehat! Campur menumu, campur menumu! Saya sendiri sedikitnya seminggu sekali makan jagung, dan badanku, lihat!, adalah sehat.”
Indonesia sejak tahun 2011 mengalami perlambatan pertumbuhan ekononomi, berkurangnya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesenjangan (antar individu dan Jawa-luar Jawa). Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan dari de-industrialisasi yang kita alami. Sektor Industri adalah motor pertumbuhan dan penyerap kemiskinan di banyak negara termasuk di Indonesia selama Orde Baru. Membangkitkannya adalah prioritas ketiga pemerintah.
Setelah terjadinya krismon 98, investasi dan kinerja manufaktur melambat. Untuk mendorongnya tidak mudah. Sekarang ada China, Vietnam, Thailand dan Malaysia yang berkompetisi ketat untuk meraih investasi industri yang menghasilkan nilai tambah tinggi. Supaya investor memilih Indonesia di era MEA, maka harus disiapkan infrastruktur, energi dan kemudahan iklim usaha khususnya perijinan.
Hasil survey Bank Dunia menunjukkan bahwa pada tahun 2015 untuk membuka usaha di Jakarta masih membutuhkan 46 hari. Jauh lebih lama dibandingkan di Thailand (27,5 hari), Malaysia (4 hari) dan Singapura (2,5 hari).  Jaringan listrik masih belum terdistribusi dengan merata di luar Jawa dan kalaupun tersambung masih sering byar pet. Kondisi jalan, pelabuhan serta saluran telpon juga masih timpang. Alokasi APBN yang besar untuk infratruktur harus diwujudkan seoptimal mungkin tahun ini.
Opportunita vs Pericoloso
Apabila pemerintah serius bekerja memperbaiki birokrasi, mejaga ketahanan pangan dan mendorong industrialisasi, maka masih ada harapan untuk bertahan serta bersaing di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). 
Tapi apabila masyarakat melihat bahwa kesempatan emas di tahun 2016 ini disia-siakan, maka tahun penuh kesempatan (Vivere Opportunita) bisa berubah menjadi tahun penuh marabahaya (Vivera Pericoloso). Jangan sekali-kali lupakan sejarah. 

Monday, February 1, 2016

Simalakama Saham Freeport

Kompas, 1 Februari 2016 (original link)





Freeport tak henti memproduksi berita dan dilema. Setelah kegaduhan kasus "papa minta saham" memicu mundurnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR, James R Moffett yang pendiri dan chairman perusahaan juga mundur dari induk perusahaan Freeport- McMoRan Inc. Kemudian pada awal Januari 2016, Maroef Sjamsoeddin mundur dari posisi Direktur Utama PT Freeport Indonesia.

Ketiga pengunduran diri itu tak terlepas dari isu perpanjangan dari kontrak Freeport yang akan berakhir 2021. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, perpanjangan paling cepat diajukan dua tahun sebelum kontrak berakhir, yaitu 2019. Namun, kondisi internal perusahaan dan regulasi menyebabkan Freeport sulit menunggu tiga tahun lagi.

UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara mensyaratkan perusahaan tambang membangun smelter untuk mengolah dan memurnikan bijih tambang di dalam negeri. Pembangunan smelter Freeport diperkirakan butuh biaya 2,3 juta dollar AS (sekitar Rp 31 triliun).

Lebih lanjut lagi, cadangan mineral Grasberg yang selama ini digali dengan metode terbuka (open pit) Freeport akan terkuras habis pada pertengahan 2016. Sasaran berikut adalah cadangan tembaga dan mineral yang berada pada posisi cukup dalam sehingga perlu menggali terowongan (underground mining) dengan biaya lebih tinggi. Estimasi investasi yang diperlukan 81 miliar dollar AS atau Rp 1.215 triliun.

Padahal, laporan keuangan perusahaan induk Freeport 2014 menyatakan kerugian 1,3 miliar dollar AS (setara Rp 18 triliun). Laporan keuangan 2015 belum keluar, tetapi dengan turunnya harga komoditas akan sulit meraih untung. Lebih parah lagi, upaya diversifikasi dengan pembelian ladang minyak di Meksiko beberapa tahun lalu juga jeblok dengan rendahnya harga minyak dunia. Akibatnya, saham induk perusahaan Freeport jatuh dari 60 dollar AS di akhir 2010 menjadi hanya 3,5 dollar AS awal Januari 2015.

Kondisi keuangan perusahaan yang seret dan merugi menyebabkan Freeport perlu merayu bank investor untuk membangun smelter dan tambang bawah tanah, tetapi tanpa kepastian perpanjangan kontrak, hanya sedikit bank dan investor yang berani mengambil risiko.

Di ujung tenggat ketentuan divestasi, PT FI mengumumkan penawaran saham 10,96 persen dengan nilai 1,7 miliar dollar AS, atau setara Rp 23,7 triliun, di mana pemerintah mempunyai hak pertama untuk membeli. Apakah sebaiknya pemerintah membeli atau tidak? Apa konsekuensi dari tiap pilihan?

Sebelum menganalisis kondisi dan kebijakan untuk Freeport masa kini, perlu dipahami konteks historisnya. Orde Baru dimulai dengan menghadapi rendahnya pertumbuhan dan tingginya kemiskinan serta rendahnya penerimaan negara sehingga wajar salah satu prioritas utama pemerintah masa itu adalah menarik investasi asing. UU No 1/1967 tentang Modal Asing dan UU No 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan memberikan posisi yang amat kuat pada penanam modal.

Dengan kondisi ekonomi dan posisi tawar yang lemah, pada 7 April 1967 Pemerintah Indonesia menandatangani kontrak karya (KK) dengan PT FI, anak perusahaan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc yang berbasis di AS. PT FI memperoleh konsesi wilayah penambangan lebih 1.000 hektar dengan waktu konsesi 30 tahun serta bisa diperpanjang dua kali.

Di antara klausul pada KK Freeport adalah apabila terjadi perubahan perundangan tentang pertambangan, kontrak tetap berdasarkan UU No 11/1967 dan tak mengikuti perubahan (lex specialis). Perpanjangan pertama seharusnya baru diberikan 1997, tetapi dilakukan 1991, enam tahun sebelum berakhirnya kontrak sehingga KK Freeport berlaku sampai 2021.

Dua opsi

Penawaran awal Freeport 1,7 miliar dollar AS untuk 10,64 persen saham kalau dibandingkan jumlahnya hampir sama dengan anggaran Kementerian ESDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan digabungkan. Sungguh bukan jumlah yang kecil dan menurut banyak pihak terlalu mahal (overvalued). Menurut Pasal 97 Ayat 7 di PP 77/2014, pemerintah hanya memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan apakah membeli atau tidak.

Namun, secara fundamental penawaran saham ini menghadapkan pemerintah pada opsi yang tadinya baru harus diputuskan pada 2019. Jika pemerintah tak membeli, tetapi kontrak Freeport diperpanjang, maka akan dipertanyakan masyarakat karena menyia-nyiakan peluang kepemilikan negara. Namun, jika membeli sekarang, tetapi tak diperpanjang, maka akan menjadi sia-sia karena tanpa keluar sepeser pun pada 2021 wilayah tambang Freeport akan kembali hak penggunaannya ke negara.

Keputusan pembelian saham dan perpanjangan perlu dilihat sebagai satu paket yang tak bisa dipisahkan. Pemerintah perlu segera mengumpulkan para pakar dan praktisi tambang dan menetapkan dalam dua bulan apakah keberadaan Freeport di Papua diperpanjang atau tidak.

Jika hasil kajian menunjukkan bahwa kinerja pertambangan Freeport positif dan pengalihan ke pihak lain akan menurunkan produktivitas secara signifikan, maka diumumkan bahwa hak pengelolaannya akan diperpanjang di 2019 dengan diikuti negosiasi serius untuk menurunkan harga saham divestasi secara rasional. Kalau opsi ini diambil, perlu ada penegasan bahwa Freeport harus mengikuti ketentuan UU Minerba, meningkatkan royalti dan perbaiki pengolahan limbah. 

Opsi kedua adalah mengikuti pola di Blok Mahakam, di mana BUMN mengambil alih operasi dengan tetap bekerja sama dengan perusahaan internasional untuk menjaga produktivitas. Jika opsi ini diambil, pemerintah perlu tegas menyatakan dari sekarang bahwa kontrak Freeport tidak diperpanjang dan pemerintah tak akan menggunakan hak pembelian saham dari divestasi. Tim pengambil alih perlu disiapkan dari sekarang sehingga perencanaan matang dan prosesnya berjalan lancar.

Dalam dua bulan, kelanjutan Freeport di Papua akan ditetapkan. Semoga keputusan yang diambil memberikan manfaat nyata untuk rakyat Indonesia.



Monday, January 4, 2016

5 Tantangan Ekonomi 2016



Koran Sindo, 4 Januari 2015 (original link)



Tahun 2016 sudah dimulai. Waktunya untuk melakukan refleksi tahun 2015 dan menyiapkan ancangancang supaya tidak termasuk kelompok orang-orang yang merugi. 


Sebagian masalah ekonomi 2015 sudah dilewati dan kecil potensinya untuk terjadi lagi pada 2016. Namun, sebagian lain masih dapat berulang apabila kita tidak berhati-hati dan belajar dari masa lalu. Tantangan ekonomi rutin tiap tahun adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ekspor, dan mengurangi kemiskinan serta kesenjangan. 



Namun, terdapat lima tantangan yang spesifik dan besar dampaknya apabila tidak disiapkan penanganannya sejak awal. Tantangan ekonomi pertama pemerintah pada 2016 adalah menjaga ketersediaan bahan pangan, khususnya beras, dengan harga yang terjangkau. Beras adalah komponen belanja terbesar bagi masyarakat di bawah dan sekitar garis kemiskinan. Kenaikan harga beras pada 2015 adalah faktor utama bertambahnya penduduk miskin sebesar 852.000 jiwa. 



Ketahanan pangan adalah salah satu program utama Nawacita. Namun pencapaian swasembada beras membutuhkan waktu. Perbaikan irigasi, distribusi bibit dan pupuk secara merata bagi segenap penduduk Indonesia tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Sikap antiimpor pemerintah pada 2016 perlu disesuaikan dengan kondisi produksi beras 2016. Apalagi basis data padi ternyata selama ini hanya proyeksi sehingga harus segera diubah berdasarkan produksi riil di lapangan. 



Tanpa data yang valid akan sulit merencanakan kebijakan yang efektif mengatasi masalah. Tantangan kedua adalah mencegah berulangnya kebakaran hutan. Awal tahun 2015 kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra mengganggu kesehatan dan aktivitas ekonomi serta menambah emisi karbon secara masif. Kalkulasi Bank Dunia menemukan bahwa kerugian kebakaran hutan setara sebesar Rp221 triliun. Sungguh bukan nilai yang kecil. 



Namun, ketika terjadi eskalasi perhatian publik dan proses hukum mulai berlanjut maka musim hujan dimulai dan terjadi kegaduhan politik yang mengurangi urgensi dan memindahkan fokus dari penanganan pembakaran hutan. Jika tidak ada sanksi yang tegas, termasuk denda, pencabutan izin dan pidana, maka tidak tertutup kemungkinan pada 2016 akan terulang lagi. Semoga Indonesia menjadi bangsa yang belajar dari kesalahan. 



Tantangan ketiga adalah kredibilitas fiskal. Pemerintah mencatat realisasi sementara penerimaan pajak hingga 31 Desember 2015 mencapai Rp1.055 triliun setara 81,5% dari target Rp1.294,25 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Secara umum realisasi pendapatan negara (sementara) mencapai Rp1.491,5 triliun atau setara 84,7% dari sasaran dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp1.761,6 triliun. APBN-P 2015 menetapkan target pendapatan pajak dalam negeri yang melonjak jauh dari APBN-P 2014. 



Bahkan dalam kondisi ekonomi yang baik pun target itu sulit dicapai. Apalagi dalam kondisi tahun 2015 yang penuh dengan badai dan shock . Hal-hal seperti swasembada pangan atau peningkatan tax ratio itu butuh waktu dan tidak selesai dalam setahun. Apabila target penerimaan tidak realistis berarti harus ada program yang dipotong atau dihapus. Sebentar lagi data final realisasi pendapatan 2015 akan diketahui sehingga harus menjadi dasar revisi dan penurunan target penerimaan dan pengeluaran di APBN-P 2016 sehingga anggaran pemerintah memiliki kredibilitas ke pelaku pasar dan masyarakat. 



Tantangan keempat adalah dari segi kekompakan kabinet. Para menteri bertugas membantu presiden dan wapres untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam RPJMN. Dengan tantangan ekonomi yang besar, dengan tim yang kompak pun tidak mudah mengatasi berbagai masalah. Namun, kekompakan kabinet khususnya tim ekonomi masih belum optimal. Beberapa keputusan penting yang seharusnya bisa diselesaikan dalam rapat kabinet menjadi berbalas komentar di media sehingga keputusan tertunda dan ketidakpastian meningkat. Hal ini bila berlanjut akan berakibat pada kredibilitas kebijakan ekonomi secara umum. 



Reshuffle jilid kedua perlu diikuti dengan penegakan disiplin di kabinet sehingga para menteri benar-benar menjadi problem solver, bukan penambah masalah negara. Tantangan ekonomi kelima adalah kondisi eksternal. Sebagai importir besar bagi kawasan ASEAN, China masih menjadi wild card dengan perlambatan dan responsnya. Apakah akan terjadi devaluasi Yuan lagi yang mengguncang ekonomi dunia atau akan berhasil soft landing. 



Apakah The Fed akan menahan suku bunga atau ada kenaikan lagi di 2016 sehingga Bank Indonesia tidak bisa menurunkan suka bunga domestik dan daya dorong perbankan berkurang. Apakah pemilu Amerika Serikat tahun depan akan menghasilkan presiden yang memiliki kebijakan ekonomi yang proteksionis atau berperan aktif pada ekonomi dunia. Bagaimana pengaruh agresivitas Rusia dan perjanjian damai Amerika-Iran pada harga minyak dunia. 



Indonesia harus menyiapkan skenario respons terhadap berbagai kemungkinan di atas. Setelah krisis subprime mortgage, mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menulis artikel tentang kondisi ekonomi Indonesia berjudul ”The Indonesian Economy amidst the Global Crisis: Good Policy and Good Luck .
Indonesia membutuhkan kebijakan ekonomi yang mumpuni dan hoki yang banyak untuk menghadapi berbagai tantangan 2016. 




Wednesday, October 21, 2015

Menarik FDI vs Kepretan di Masela









Bisnis Indonesia, 21 Oktober 2015 (original link)

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia sedang menghadapi perlambatan ekonomi dan pelemahan mata uang yang berkepanjangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menurun dari level 6,17% di 2011 hingga 5,58% di 2013 dan hanya 4,7% pada semester I/2015.
Dibandingkan tahun lalu, mata uang rupiah mengalami depresiasi 13,1% yang walau jauh lebih baik dibandingkan Brazil (59,6%), Rusia (55,3%) ,Turki (28,4%) namun masih nomor dua terburuk di Asia Timur setelah Malaysia (29,7%).
Jurus yang disarankan Keynes dalam menghadapi perlambatan ekonomi adalah menggenjot pengeluaran pemerintah, mendorong konsumsi dan menarik investasi. Franklin Delano Roosevelt berhasil menjalankan resep Keynes untuk mendorong Amerika keluar dari Great Depression pada 1930-an.
Negara berkembang berburu investasi asing langsung (FDI) yang memiliki dampak positif jangka pendek dan jangka panjang. Studi yang dilakukan Tintin (2012) di 125 negara pada periode 1970-2010 dengan metode panel data menemukan bahwa di negara berkembang, penambahan 10% FDI akan mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,9% dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) sebesar 0,5%.
Dalam hal daya tarik investasi, pengusaha kerap merujuk ke Doing Business Index. Pada 2015, Indonesia walau naik tiga tingkat tapi masih hanya menempati ranking 114 dari 189 negara/kawasan yang dikaji. Adapun beberapa indikator yang menyeret turun ranking Indonesia adalah kepastian kontrak (172), perpajakan (160), memulai usaha (155),  dan izin konstruksi (153). Apabila empat hal ini diperbaiki  secara serius maka ranking Indonesia bisa melesat sehingga masuk top 100 dan meraup banyak investasi.
INVESTASI MIGAS
Sektor migas sangat strategis bagi Indonesia. Pada dekade ‘80-an, migas merupakan tiga perlima ekspor dan sepertiga PDB Indonesia. R-APBN 2016 menargetkan penerimaan SDA dan PPH Migas Rp133,3 triliun yang merupakan 7,2% dari total target penerimaan.
Cadangan minyak Indonesia yang terbukti  (proven reserve) saat ini tinggal 3,7 miliar barrel yang akan habis 10 tahun lagi. Masih terdapat cadangan yang belum terverifikasi di Indonesia wilayah timur, lepas pantai (off-shore) atau laut dalam (deep water) yang lebih sulit dan mahal eksplorasinya karena faktor geografis dan kebutuhan teknologi serta sumber daya manusia.
Sektor migas sangat membutuhkan investasi dan eksplorasi baru untuk menambah proven reserve dan meningkatkan produksi yang terus menurun, berlawanan dengan konsumsi yang terus meningkat. Indonesia sudah menjadi net importer minyak bumi sejak 2008.
Namun investasi di industri ekstraktif, khususnya migas, membutuhkan waktu yang sangat panjang (10--30 tahun), modal yang amat besar, tenaga kerja yang handal dan resiko yang relatif tinggi. Tak heran yang menempati posisi puncak kriteria investasi di industri ekstraktif pada tahap eksplorasi adalah nilai deposit, profitabilitas, kepastian kontrak dan stabilitas kebijakan.
KEPRETAN MASELA
Dalam 15 tahun terakhir, tidak banyak ditemukan cadangan migas baru. Blok Masela yang terletak di Laut Arafura sudah mulai dieksplorasi sejak 1998 tapi masih terus tertunda dan belum memasuki tahap konstruksi sampai sekarang. Padahal berdasarkan data Lemigas (2015), cadangan terbukti Blok Masela mencapai 10,73 trillion cubic feet (tcf) yang tergolong sangat besar.
Kepastian prosedur dan kebijakan yang menjadi penyebab rendahnya ranking Indonesia pada Doing Business Index terganggu lagi ketika rencana pengembangan lapangan yang sudah dikaji mendetil dan disampaikan SKK migas pada Menteri ESDM hendak dimentahkan oleh Rizal Ramli yang pernah maju sebagai capres dan saat ini menjabat sebagai Menko Maritim. Kejadian ini sangat menambah ketidakpastian siapa sebenarnya yang memiliki wewenang untuk menyetujui.
Pasal 90 ayat (c) pada PP 35/2004 tentang Kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa adalah peran SKK Migas untuk mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan  yang pertama kali akan di produksikan dalam suatu wilayah kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. Sudirman Said, Menteri ESDM, sudah menyatakan bahwa berdasarkan regulasi institusinya tidak membutuhkan persetujuan Menko Maritim soal Blok Masela.
Berbekal data yang tertukar (kedua kali setelah salah kepret tentang pulsa pra-bayar PLN), Rizal Ramli berpendapat bahwa lebih murah biaya dan lebih bermanfaat untuk masyarakat lokal apabila fasilitas pengolahan LNG terapung (floating) diganti dengan konstruksi pipa 600 km ke pulau Aru serta fasilitas pengolahan LNG di darat (Land Based LNG).
Berdasarkan studi SKK Migas, pembangunan pengolahan floating akan menelan biaya US$14,8 miliar. Jauh lebih murah daripada pembangunan pipa gas dari Blok Masela ke Kepulauan Tanimbar (yang jauh lebih dekat daripada ke Pulau Aru) dan pembangunan kilang di darat yang mencapai US$19,3 miliar.
Riuh rendah dan polemik yang terjadi sampai memerlukan Kepala SKK Migas datang secara pribadi ke kantor Menko Maritim. Selanjutnya, akan ditunjuk konsultan independen dan kredibel level internasional untuk mengkaji dua opsi ini sehingga keseluruhan proyek akan mundur beberapa bulan lagi.
Pada sistem PSC (production sharing contract) yang digunakan Indonesia, biaya konstruksi yang dikeluarkan oleh investor menjadi pengembalian biaya (cost recovery) yang dipotong dari pendapatan bersih setelah migas dijual. Pada perhitungan awal saja negara akan kehilangan 60% dari US$4,5 miliar selisih biaya yang seharusnya bisa menjadi penerimaan negara.
Dengan asumsi US$1 = Rp14.000, berarti setara Rp37,8trilliun yang seandainya digunakan untuk berbagai program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan akan nyata dampaknya.
Perlu diingat bahwa studi awal (feasibility study dan plan of development) Blok Masela disusun ketika harga minyak sedang tinggi.
Adapun saat ini harga migas sedang turun dengan penambahan suplai di Amerika dan Iran sehingga margin operasi semakin tipis.  Jika biaya dan ketidakpastian terus bertambah, bukan tidak mungkin keputusan investor untuk menanamkan modal dan menjalankan operasi di Blok Masela akan ditinjau ulang.
Apalagi di Australia utara terdapat beberapa blok gas besar milik Australia (Blok Gorgon, Itchis, dan Prelude) yang akan memulai produksi dan bisa terlebih dulu menguasai pasar bila produksi Blok Masela tertunda lagi.
Pemerintah perlu segera merumuskan sikap dan satu suara tentang Blok Masela dengan tidak mengurangi daya saing investasi dan kepastian usaha di Indonesia pada sektor yang sangat strategis seperti migas. Sudah cukup banyak masalah yang Indonesia hadapi saat ini.
*) Berly Martawardaya, Pengajar Ekonomi Energi dan Mineral di Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Indonesia