Monday, February 1, 2016

Simalakama Saham Freeport

Kompas, 1 Februari 2016 (original link)





Freeport tak henti memproduksi berita dan dilema. Setelah kegaduhan kasus "papa minta saham" memicu mundurnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR, James R Moffett yang pendiri dan chairman perusahaan juga mundur dari induk perusahaan Freeport- McMoRan Inc. Kemudian pada awal Januari 2016, Maroef Sjamsoeddin mundur dari posisi Direktur Utama PT Freeport Indonesia.

Ketiga pengunduran diri itu tak terlepas dari isu perpanjangan dari kontrak Freeport yang akan berakhir 2021. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, perpanjangan paling cepat diajukan dua tahun sebelum kontrak berakhir, yaitu 2019. Namun, kondisi internal perusahaan dan regulasi menyebabkan Freeport sulit menunggu tiga tahun lagi.

UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara mensyaratkan perusahaan tambang membangun smelter untuk mengolah dan memurnikan bijih tambang di dalam negeri. Pembangunan smelter Freeport diperkirakan butuh biaya 2,3 juta dollar AS (sekitar Rp 31 triliun).

Lebih lanjut lagi, cadangan mineral Grasberg yang selama ini digali dengan metode terbuka (open pit) Freeport akan terkuras habis pada pertengahan 2016. Sasaran berikut adalah cadangan tembaga dan mineral yang berada pada posisi cukup dalam sehingga perlu menggali terowongan (underground mining) dengan biaya lebih tinggi. Estimasi investasi yang diperlukan 81 miliar dollar AS atau Rp 1.215 triliun.

Padahal, laporan keuangan perusahaan induk Freeport 2014 menyatakan kerugian 1,3 miliar dollar AS (setara Rp 18 triliun). Laporan keuangan 2015 belum keluar, tetapi dengan turunnya harga komoditas akan sulit meraih untung. Lebih parah lagi, upaya diversifikasi dengan pembelian ladang minyak di Meksiko beberapa tahun lalu juga jeblok dengan rendahnya harga minyak dunia. Akibatnya, saham induk perusahaan Freeport jatuh dari 60 dollar AS di akhir 2010 menjadi hanya 3,5 dollar AS awal Januari 2015.

Kondisi keuangan perusahaan yang seret dan merugi menyebabkan Freeport perlu merayu bank investor untuk membangun smelter dan tambang bawah tanah, tetapi tanpa kepastian perpanjangan kontrak, hanya sedikit bank dan investor yang berani mengambil risiko.

Di ujung tenggat ketentuan divestasi, PT FI mengumumkan penawaran saham 10,96 persen dengan nilai 1,7 miliar dollar AS, atau setara Rp 23,7 triliun, di mana pemerintah mempunyai hak pertama untuk membeli. Apakah sebaiknya pemerintah membeli atau tidak? Apa konsekuensi dari tiap pilihan?

Sebelum menganalisis kondisi dan kebijakan untuk Freeport masa kini, perlu dipahami konteks historisnya. Orde Baru dimulai dengan menghadapi rendahnya pertumbuhan dan tingginya kemiskinan serta rendahnya penerimaan negara sehingga wajar salah satu prioritas utama pemerintah masa itu adalah menarik investasi asing. UU No 1/1967 tentang Modal Asing dan UU No 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan memberikan posisi yang amat kuat pada penanam modal.

Dengan kondisi ekonomi dan posisi tawar yang lemah, pada 7 April 1967 Pemerintah Indonesia menandatangani kontrak karya (KK) dengan PT FI, anak perusahaan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc yang berbasis di AS. PT FI memperoleh konsesi wilayah penambangan lebih 1.000 hektar dengan waktu konsesi 30 tahun serta bisa diperpanjang dua kali.

Di antara klausul pada KK Freeport adalah apabila terjadi perubahan perundangan tentang pertambangan, kontrak tetap berdasarkan UU No 11/1967 dan tak mengikuti perubahan (lex specialis). Perpanjangan pertama seharusnya baru diberikan 1997, tetapi dilakukan 1991, enam tahun sebelum berakhirnya kontrak sehingga KK Freeport berlaku sampai 2021.

Dua opsi

Penawaran awal Freeport 1,7 miliar dollar AS untuk 10,64 persen saham kalau dibandingkan jumlahnya hampir sama dengan anggaran Kementerian ESDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan digabungkan. Sungguh bukan jumlah yang kecil dan menurut banyak pihak terlalu mahal (overvalued). Menurut Pasal 97 Ayat 7 di PP 77/2014, pemerintah hanya memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan apakah membeli atau tidak.

Namun, secara fundamental penawaran saham ini menghadapkan pemerintah pada opsi yang tadinya baru harus diputuskan pada 2019. Jika pemerintah tak membeli, tetapi kontrak Freeport diperpanjang, maka akan dipertanyakan masyarakat karena menyia-nyiakan peluang kepemilikan negara. Namun, jika membeli sekarang, tetapi tak diperpanjang, maka akan menjadi sia-sia karena tanpa keluar sepeser pun pada 2021 wilayah tambang Freeport akan kembali hak penggunaannya ke negara.

Keputusan pembelian saham dan perpanjangan perlu dilihat sebagai satu paket yang tak bisa dipisahkan. Pemerintah perlu segera mengumpulkan para pakar dan praktisi tambang dan menetapkan dalam dua bulan apakah keberadaan Freeport di Papua diperpanjang atau tidak.

Jika hasil kajian menunjukkan bahwa kinerja pertambangan Freeport positif dan pengalihan ke pihak lain akan menurunkan produktivitas secara signifikan, maka diumumkan bahwa hak pengelolaannya akan diperpanjang di 2019 dengan diikuti negosiasi serius untuk menurunkan harga saham divestasi secara rasional. Kalau opsi ini diambil, perlu ada penegasan bahwa Freeport harus mengikuti ketentuan UU Minerba, meningkatkan royalti dan perbaiki pengolahan limbah. 

Opsi kedua adalah mengikuti pola di Blok Mahakam, di mana BUMN mengambil alih operasi dengan tetap bekerja sama dengan perusahaan internasional untuk menjaga produktivitas. Jika opsi ini diambil, pemerintah perlu tegas menyatakan dari sekarang bahwa kontrak Freeport tidak diperpanjang dan pemerintah tak akan menggunakan hak pembelian saham dari divestasi. Tim pengambil alih perlu disiapkan dari sekarang sehingga perencanaan matang dan prosesnya berjalan lancar.

Dalam dua bulan, kelanjutan Freeport di Papua akan ditetapkan. Semoga keputusan yang diambil memberikan manfaat nyata untuk rakyat Indonesia.



Monday, January 4, 2016

5 Tantangan Ekonomi 2016



Koran Sindo, 4 Januari 2015 (original link)



Tahun 2016 sudah dimulai. Waktunya untuk melakukan refleksi tahun 2015 dan menyiapkan ancangancang supaya tidak termasuk kelompok orang-orang yang merugi. 


Sebagian masalah ekonomi 2015 sudah dilewati dan kecil potensinya untuk terjadi lagi pada 2016. Namun, sebagian lain masih dapat berulang apabila kita tidak berhati-hati dan belajar dari masa lalu. Tantangan ekonomi rutin tiap tahun adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ekspor, dan mengurangi kemiskinan serta kesenjangan. 



Namun, terdapat lima tantangan yang spesifik dan besar dampaknya apabila tidak disiapkan penanganannya sejak awal. Tantangan ekonomi pertama pemerintah pada 2016 adalah menjaga ketersediaan bahan pangan, khususnya beras, dengan harga yang terjangkau. Beras adalah komponen belanja terbesar bagi masyarakat di bawah dan sekitar garis kemiskinan. Kenaikan harga beras pada 2015 adalah faktor utama bertambahnya penduduk miskin sebesar 852.000 jiwa. 



Ketahanan pangan adalah salah satu program utama Nawacita. Namun pencapaian swasembada beras membutuhkan waktu. Perbaikan irigasi, distribusi bibit dan pupuk secara merata bagi segenap penduduk Indonesia tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Sikap antiimpor pemerintah pada 2016 perlu disesuaikan dengan kondisi produksi beras 2016. Apalagi basis data padi ternyata selama ini hanya proyeksi sehingga harus segera diubah berdasarkan produksi riil di lapangan. 



Tanpa data yang valid akan sulit merencanakan kebijakan yang efektif mengatasi masalah. Tantangan kedua adalah mencegah berulangnya kebakaran hutan. Awal tahun 2015 kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra mengganggu kesehatan dan aktivitas ekonomi serta menambah emisi karbon secara masif. Kalkulasi Bank Dunia menemukan bahwa kerugian kebakaran hutan setara sebesar Rp221 triliun. Sungguh bukan nilai yang kecil. 



Namun, ketika terjadi eskalasi perhatian publik dan proses hukum mulai berlanjut maka musim hujan dimulai dan terjadi kegaduhan politik yang mengurangi urgensi dan memindahkan fokus dari penanganan pembakaran hutan. Jika tidak ada sanksi yang tegas, termasuk denda, pencabutan izin dan pidana, maka tidak tertutup kemungkinan pada 2016 akan terulang lagi. Semoga Indonesia menjadi bangsa yang belajar dari kesalahan. 



Tantangan ketiga adalah kredibilitas fiskal. Pemerintah mencatat realisasi sementara penerimaan pajak hingga 31 Desember 2015 mencapai Rp1.055 triliun setara 81,5% dari target Rp1.294,25 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Secara umum realisasi pendapatan negara (sementara) mencapai Rp1.491,5 triliun atau setara 84,7% dari sasaran dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp1.761,6 triliun. APBN-P 2015 menetapkan target pendapatan pajak dalam negeri yang melonjak jauh dari APBN-P 2014. 



Bahkan dalam kondisi ekonomi yang baik pun target itu sulit dicapai. Apalagi dalam kondisi tahun 2015 yang penuh dengan badai dan shock . Hal-hal seperti swasembada pangan atau peningkatan tax ratio itu butuh waktu dan tidak selesai dalam setahun. Apabila target penerimaan tidak realistis berarti harus ada program yang dipotong atau dihapus. Sebentar lagi data final realisasi pendapatan 2015 akan diketahui sehingga harus menjadi dasar revisi dan penurunan target penerimaan dan pengeluaran di APBN-P 2016 sehingga anggaran pemerintah memiliki kredibilitas ke pelaku pasar dan masyarakat. 



Tantangan keempat adalah dari segi kekompakan kabinet. Para menteri bertugas membantu presiden dan wapres untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam RPJMN. Dengan tantangan ekonomi yang besar, dengan tim yang kompak pun tidak mudah mengatasi berbagai masalah. Namun, kekompakan kabinet khususnya tim ekonomi masih belum optimal. Beberapa keputusan penting yang seharusnya bisa diselesaikan dalam rapat kabinet menjadi berbalas komentar di media sehingga keputusan tertunda dan ketidakpastian meningkat. Hal ini bila berlanjut akan berakibat pada kredibilitas kebijakan ekonomi secara umum. 



Reshuffle jilid kedua perlu diikuti dengan penegakan disiplin di kabinet sehingga para menteri benar-benar menjadi problem solver, bukan penambah masalah negara. Tantangan ekonomi kelima adalah kondisi eksternal. Sebagai importir besar bagi kawasan ASEAN, China masih menjadi wild card dengan perlambatan dan responsnya. Apakah akan terjadi devaluasi Yuan lagi yang mengguncang ekonomi dunia atau akan berhasil soft landing. 



Apakah The Fed akan menahan suku bunga atau ada kenaikan lagi di 2016 sehingga Bank Indonesia tidak bisa menurunkan suka bunga domestik dan daya dorong perbankan berkurang. Apakah pemilu Amerika Serikat tahun depan akan menghasilkan presiden yang memiliki kebijakan ekonomi yang proteksionis atau berperan aktif pada ekonomi dunia. Bagaimana pengaruh agresivitas Rusia dan perjanjian damai Amerika-Iran pada harga minyak dunia. 



Indonesia harus menyiapkan skenario respons terhadap berbagai kemungkinan di atas. Setelah krisis subprime mortgage, mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menulis artikel tentang kondisi ekonomi Indonesia berjudul ”The Indonesian Economy amidst the Global Crisis: Good Policy and Good Luck .
Indonesia membutuhkan kebijakan ekonomi yang mumpuni dan hoki yang banyak untuk menghadapi berbagai tantangan 2016. 




Wednesday, October 21, 2015

Menarik FDI vs Kepretan di Masela









Bisnis Indonesia, 21 Oktober 2015 (original link)

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia sedang menghadapi perlambatan ekonomi dan pelemahan mata uang yang berkepanjangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menurun dari level 6,17% di 2011 hingga 5,58% di 2013 dan hanya 4,7% pada semester I/2015.
Dibandingkan tahun lalu, mata uang rupiah mengalami depresiasi 13,1% yang walau jauh lebih baik dibandingkan Brazil (59,6%), Rusia (55,3%) ,Turki (28,4%) namun masih nomor dua terburuk di Asia Timur setelah Malaysia (29,7%).
Jurus yang disarankan Keynes dalam menghadapi perlambatan ekonomi adalah menggenjot pengeluaran pemerintah, mendorong konsumsi dan menarik investasi. Franklin Delano Roosevelt berhasil menjalankan resep Keynes untuk mendorong Amerika keluar dari Great Depression pada 1930-an.
Negara berkembang berburu investasi asing langsung (FDI) yang memiliki dampak positif jangka pendek dan jangka panjang. Studi yang dilakukan Tintin (2012) di 125 negara pada periode 1970-2010 dengan metode panel data menemukan bahwa di negara berkembang, penambahan 10% FDI akan mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,9% dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) sebesar 0,5%.
Dalam hal daya tarik investasi, pengusaha kerap merujuk ke Doing Business Index. Pada 2015, Indonesia walau naik tiga tingkat tapi masih hanya menempati ranking 114 dari 189 negara/kawasan yang dikaji. Adapun beberapa indikator yang menyeret turun ranking Indonesia adalah kepastian kontrak (172), perpajakan (160), memulai usaha (155),  dan izin konstruksi (153). Apabila empat hal ini diperbaiki  secara serius maka ranking Indonesia bisa melesat sehingga masuk top 100 dan meraup banyak investasi.
INVESTASI MIGAS
Sektor migas sangat strategis bagi Indonesia. Pada dekade ‘80-an, migas merupakan tiga perlima ekspor dan sepertiga PDB Indonesia. R-APBN 2016 menargetkan penerimaan SDA dan PPH Migas Rp133,3 triliun yang merupakan 7,2% dari total target penerimaan.
Cadangan minyak Indonesia yang terbukti  (proven reserve) saat ini tinggal 3,7 miliar barrel yang akan habis 10 tahun lagi. Masih terdapat cadangan yang belum terverifikasi di Indonesia wilayah timur, lepas pantai (off-shore) atau laut dalam (deep water) yang lebih sulit dan mahal eksplorasinya karena faktor geografis dan kebutuhan teknologi serta sumber daya manusia.
Sektor migas sangat membutuhkan investasi dan eksplorasi baru untuk menambah proven reserve dan meningkatkan produksi yang terus menurun, berlawanan dengan konsumsi yang terus meningkat. Indonesia sudah menjadi net importer minyak bumi sejak 2008.
Namun investasi di industri ekstraktif, khususnya migas, membutuhkan waktu yang sangat panjang (10--30 tahun), modal yang amat besar, tenaga kerja yang handal dan resiko yang relatif tinggi. Tak heran yang menempati posisi puncak kriteria investasi di industri ekstraktif pada tahap eksplorasi adalah nilai deposit, profitabilitas, kepastian kontrak dan stabilitas kebijakan.
KEPRETAN MASELA
Dalam 15 tahun terakhir, tidak banyak ditemukan cadangan migas baru. Blok Masela yang terletak di Laut Arafura sudah mulai dieksplorasi sejak 1998 tapi masih terus tertunda dan belum memasuki tahap konstruksi sampai sekarang. Padahal berdasarkan data Lemigas (2015), cadangan terbukti Blok Masela mencapai 10,73 trillion cubic feet (tcf) yang tergolong sangat besar.
Kepastian prosedur dan kebijakan yang menjadi penyebab rendahnya ranking Indonesia pada Doing Business Index terganggu lagi ketika rencana pengembangan lapangan yang sudah dikaji mendetil dan disampaikan SKK migas pada Menteri ESDM hendak dimentahkan oleh Rizal Ramli yang pernah maju sebagai capres dan saat ini menjabat sebagai Menko Maritim. Kejadian ini sangat menambah ketidakpastian siapa sebenarnya yang memiliki wewenang untuk menyetujui.
Pasal 90 ayat (c) pada PP 35/2004 tentang Kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa adalah peran SKK Migas untuk mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan  yang pertama kali akan di produksikan dalam suatu wilayah kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. Sudirman Said, Menteri ESDM, sudah menyatakan bahwa berdasarkan regulasi institusinya tidak membutuhkan persetujuan Menko Maritim soal Blok Masela.
Berbekal data yang tertukar (kedua kali setelah salah kepret tentang pulsa pra-bayar PLN), Rizal Ramli berpendapat bahwa lebih murah biaya dan lebih bermanfaat untuk masyarakat lokal apabila fasilitas pengolahan LNG terapung (floating) diganti dengan konstruksi pipa 600 km ke pulau Aru serta fasilitas pengolahan LNG di darat (Land Based LNG).
Berdasarkan studi SKK Migas, pembangunan pengolahan floating akan menelan biaya US$14,8 miliar. Jauh lebih murah daripada pembangunan pipa gas dari Blok Masela ke Kepulauan Tanimbar (yang jauh lebih dekat daripada ke Pulau Aru) dan pembangunan kilang di darat yang mencapai US$19,3 miliar.
Riuh rendah dan polemik yang terjadi sampai memerlukan Kepala SKK Migas datang secara pribadi ke kantor Menko Maritim. Selanjutnya, akan ditunjuk konsultan independen dan kredibel level internasional untuk mengkaji dua opsi ini sehingga keseluruhan proyek akan mundur beberapa bulan lagi.
Pada sistem PSC (production sharing contract) yang digunakan Indonesia, biaya konstruksi yang dikeluarkan oleh investor menjadi pengembalian biaya (cost recovery) yang dipotong dari pendapatan bersih setelah migas dijual. Pada perhitungan awal saja negara akan kehilangan 60% dari US$4,5 miliar selisih biaya yang seharusnya bisa menjadi penerimaan negara.
Dengan asumsi US$1 = Rp14.000, berarti setara Rp37,8trilliun yang seandainya digunakan untuk berbagai program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan akan nyata dampaknya.
Perlu diingat bahwa studi awal (feasibility study dan plan of development) Blok Masela disusun ketika harga minyak sedang tinggi.
Adapun saat ini harga migas sedang turun dengan penambahan suplai di Amerika dan Iran sehingga margin operasi semakin tipis.  Jika biaya dan ketidakpastian terus bertambah, bukan tidak mungkin keputusan investor untuk menanamkan modal dan menjalankan operasi di Blok Masela akan ditinjau ulang.
Apalagi di Australia utara terdapat beberapa blok gas besar milik Australia (Blok Gorgon, Itchis, dan Prelude) yang akan memulai produksi dan bisa terlebih dulu menguasai pasar bila produksi Blok Masela tertunda lagi.
Pemerintah perlu segera merumuskan sikap dan satu suara tentang Blok Masela dengan tidak mengurangi daya saing investasi dan kepastian usaha di Indonesia pada sektor yang sangat strategis seperti migas. Sudah cukup banyak masalah yang Indonesia hadapi saat ini.
*) Berly Martawardaya, Pengajar Ekonomi Energi dan Mineral di Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Indonesia


Tuesday, October 13, 2015

Natural resources: from curse to blessing


Indonesia possesses the 2nd largest oil reserves in South East Asia with 3.6 billion barrels, the world’s 14th largest gas reserves with 103.3 trillion cubic tons and holds about 40% of the world’s geothermal reserves.
Furthermore, it is the 8th largest gold producer in the world, producing about 100 tonnes/year according to the 2013 US Geological Survey, the 5th largest producer of copper and nickel, and the 2nd largest exporter of liquefied natural gas (LNG), after China.
 
This phenomenon shows a contradictory relationship between natural resource wealth and economic performance.
Intuitively, a country with rich natural resources could provide better prosperity for its people.
However, the opposite seems to be the case. The natural resource curse presents itself in four perspectives.
The first is structuralist. This perspective explains how a primary commodity export boom causes the currency to appreciate, making exports uncompetitive and imports cheap.
The second perspective concerns transaction costs. This perspective shows how the high volatility of primary commodities tends to increase transaction costs over periods of time.
The third perspective explains how a shift from entrepreneurialism to a more complacent natural resource-based economy takes place. And the fourth perspective concerns institutional failure; how weak government becomes unable to manage the output of natural resources, and cannot funnel the benefits of natural resources to boost economic performance and improve other social indicators such as those listed in the human development index (HDI).
The issue is strategic one globally, especially for Indonesia. Natural resources are not renewable, and therefore wisdom in usage is imperative. The academics and scholars Martawardaya, Basuki, and Hanafi investigated the role of a non-tax shared fund from natural resource extraction on economic performance and some social indicators.
They divided 539 municipalities and regencies into five categories based on natural resource richness, indicated by the shared-fund of oil and gas from the central government. The results revealed that a higher share of natural resource fund has no impact on driving higher economic growth in the municipalities and regencies classified into the richest 20% in terms of natural resources.
Subsequently, it was also shown that the higher the shared-fund, the lower the probability of the local government to get a qualified (WDP) and unqualified (WTP) audit opinion from the Supreme Audit Agency (BPK). This fact strongly indicates that the natural resources curse is true for Indonesia, a curse that is exacerbated by institutional weakness.
Several countries have been successful in getting out from under the curse or at least minimising the negative impacts brought about by the curse. Dubai is the poster child for a country that managed to take a long term view before running out of oil. Dubai invested its natural resource wealth into its people and diversified the economy into services and finance.
The government of Norway established the “Government Pension Fund Global” to stabilise the flow of oil revenues into the budget and invest it for future generations, managed by Norges Bank Investment Management. Similar to Norway, The United Arab Emirates also established the “Abu Dhabi Investment Authority” to manage natural resource revenues including surpluses from oil exports for the benefit of future generations.
Moreover, Timor Leste also runs the “Petroleum Fund of Timor-Leste” to support its fiscal stability.
These policies are well-known as “Natural Resource Funds” (NRFs). The funds from an NRF policy can be further used to cover budget deficits, to save for future generations, to earmark for country and regional-level projects, or to invest abroad to mitigate the risk of the so-called Dutch-Disease.
Indonesia is no longer as rich in natural resources as we were taught to think. The oil reserves will last only for another ten to 15 years. But the situation is not irreversible. We still have time if we move quickly.
Local government expenditure has to be allocated mostly to education, health, social protection, as well as capital expenditures.
As of 2013, the largest proportion of budget spending went to personnel expenditures (20.93%) followed by capital expenditures (15.97%), education and health expenditures at 10.26% and 1.52% respectively.
A local government blessed with high revenues from natural resources, especially in oil and gas, can afford to educate its people, hire the best minds to assist in diversifying its economy and strengthen local government services.
The national government could offer a helping hand by sharing the knowledge and practices learned from local and international governments to prevent the fall into the curse of natural resources. – Jakarta Post, October 13, 2015.
Muhammad Fadli Hanafi is a researcher at Article 33, a think tank focusing on Indonesia’s environment and extractive sector. Berly Martawardaya is an economist at University of Indonesia and senior fellow at ANP Insight

Monday, October 12, 2015

Natural resources: From curse to blessing

Muhammad Fadli Hanafi and Berly Martawardaya, 
Jakarta | Opinion | Mon, October 12nd 2015, 4:41 PM


Indonesia is blessed with abundant natural resources. During the New Order period (1966-1998), primary school children were taught to think of natural resources as a source of development. 

Indonesia possesses the 2nd largest oil reserves in South East Asia with 3.6 billion barrels, the world’s 14th largest gas reserves with 103.3 trillion cubic tons and holds about 40 percent of the world’s geothermal reserves. 

Furthermore, it is the 8th largest gold producer in the world, producing about 100 tons/year according to the 2013 US Geological Survey, the 5th largest producer of copper and nickel, and the 2nd largest exporter of liquefied natural gas (LNG), after China.

 Questions remain. If Indonesia is so rich in natural resources, why then are there so many poor people in the country? 11.2 percent of the population live in poverty, according to BPS’ latest survey. Our level of development is far below resource-poor countries such as South Korea, Taiwan and Singapore. Some academics call this phenomenon the “natural resources curse”. 

This phenomenon shows a contradictory relationship between natural resource wealth and economic performance. 

Intuitively, a country with rich natural resources could provide better prosperity for its people. 

However, the opposite seems to be the case. The natural resource curse presents itself in four perspectives. 

The first is structuralist. This perspective explains how a primary commodity export boom causes the currency to appreciate, making exports uncompetitive and imports cheap. 

The second perspective concerns transaction costs. This perspective shows how the high volatility of primary commodities tends to increase transaction costs over periods of time. 

The third perspective explains how a shift from entrepreneurialism to a more complacent natural resource-based economy takes place. And the fourth perspective concerns institutional failure; how weak government becomes unable to manage the output of natural resources, and cannot funnel the benefits of natural resources to boost economic performance and improve other social indicators such as those listed in the human development index (HDI). 

The issue is strategic one globally, especially for Indonesia. Natural resources are not renewable, and therefore wisdom in usage is imperative. The academics and scholars Martawardaya, Basuki, and Hanafi investigated the role of a non-tax shared fund from natural resource extraction on economic performance and some social indicators. 

They divided 539 municipalities and regencies into five categories based on natural resource richness, indicated by the shared-fund of oil and gas from the central government. The results revealed that a higher share of natural resource fund has no impact on driving higher economic growth in the municipalities and regencies classified into the richest 20 percent in terms of natural resources. 

 Subsequently, it was also shown that the higher the shared-fund, the lower the probability of the local government to get a qualified (WDP) and unqualified (WTP) audit opinion from the Supreme Audit Agency (BPK). This fact strongly indicates that the natural resources curse is true for Indonesia, a curse that is exacerbated by institutional weakness. 

Several countries have been successful in getting out from under the curse or at least minimizing the negative impacts brought about by the curse. Dubai is the poster child for a country that managed to take a long term view before running out of oil. Dubai invested its natural resource wealth into its people and diversified the economy into services and finance.

 The government of Norway established the “Government Pension Fund Global” to stabilize the flow of oil revenues into the budget and invest it for future generations, managed by Norges Bank Investment Management. Similar to Norway, The United Arab Emirates also established the “Abu Dhabi Investment Authority” to manage natural resource revenues including surpluses from oil exports for the benefit of future generations. 

Moreover, Timor Leste also runs the “Petroleum Fund of Timor-Leste” to support its fiscal stability. 

These policies are well-known as “Natural Resource Funds” (NRFs). The funds from an NRF policy can be further used to cover budget deficits, to save for future generations, to earmark for country and regional-level projects, or to invest abroad to mitigate the risk of the so-called Dutch-Disease.

 Indonesia is no longer as rich in natural resources as we were taught to think. The oil reserves will last only for another ten to 15 years. But the situation is not irreversible. We still have time if we move quickly.

Local government expenditure has to be allocated mostly to education, health, social protection, as well as capital expenditures. 

As of 2013, the largest proportion of budget spending went to personnel expenditures (20.93 percent) followed by capital expenditures (15.97 percent), education and health expenditures at10.26 percent and 1.52 percent respectively. 

A local government blessed with high revenues from natural resources, especially in oil and gas, can afford to educate its people, hire the best minds to assist in diversifying its economy and strengthen local government services. 

The national government could offer a helping hand by sharing the knowledge and practices learned from local and international governments to prevent the fall into the curse of natural resources. 
_____________________________________

Muhammad Fadli Hanafi is a researcher at Article 33, a think-thank focusing on Indonesia’s environment and extractive sector. Berly Martawardaya is an economist at University of Indonesia and senior fellow at ANP Insight. 

Tuesday, September 15, 2015

Ali Wardhana di mata seorang dosen dan alumni FEUI


Kontan (original link)
Selasa, 15 September 2015 | 17:07 WIB




JAKARTA. Mantan menteri keuangan (1968-1983) dan mantan menteri koordinator ekonomi, industri dan pengawasan pembangunan (1983-1988) Prof Ali Wardhana meninggal dunia Senin kemarin (14/9) dalam usia 87 tahun. Arsitek ekonomi Orde Baru ini memiliki cukup kedekatan dengan para dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, tempat Ali mengajar ilmu ekonomi sebelum dan setelah menjadi teknokrat. 
Berikut ini penuturan Berly Martawardaya, ekonom yang juga seorang dosen FEUI tentang pengalamannya dengan Ali Wardhana. Salah satu pesan yang masih terngiang di telinga Berly adalah pesan almarhum bahwa kemakmuran yang dinikmati Indonesia berasal dari kerja keras, bukan kebetulan dan harus di jaga dengan serius. Penuturan ini dikirimkan kepada KONTAN, hari ini (5/9).
Kemarin sore tiba-tiba masuk pesan di berbagai WhatsApp group alumni dan dosen FEUI bahwa Prof Dr Ali Wardhana telah berpulang ke Yang Maha Kuasa. Para anggota group langsung mendoakan dengan tulus dan mengungkapkan berbagai kisah interaksi dengan beliau.
Umur dan angkatan saya tarpaut jauh dengan Pak Ali. Beliau dua puluh tahun menjadi menteri bidang ekonomi (1968-1988). Di tahun 1988 menjadi tahun terakhir beliau menjabat menteri, saya masih kelas 1 SMP dan belum tertarik ke kebijakan ekonomi.
Ketika beliau berhenti menjabat Dekan FEUI selama 1967-1978, saya bahkan belum masuk TK. Sehingga saat saya masuk menjadi mahasiswa di FEUI tahun 1995, beliau sudah pensiun dan tidak mengajar program S1. Pak Ali sesekali disebut para dosen di kelas sebagai guru mereka dan menjadikan kebijakannya selama menjabat sebagai bahan kuliah. Perdebatan di media underground dan berbagai kelompok studi juga kerap menyebut nama Pak Ali. Tapi sosok in person-nya hanya saya lihat sekilas pada acara peringatan 50 tahun FEUI pada bulan pertama sebagai mahasiwa baru.
Pak Ali bagai legenda yang berjarak tapi terus membayangi masa kuliah. Ketika pergerakan Reformasi 98 memanas, beliau juga tidak bersedia datang pada undangan diskusi bersama mahasiswa. Padahal pengalaman Pak Ali mengerem inflasi dari 650 % di tahun 1967 menjadi 10 % di 1969 sangatlah relevan. Di tengah penolakan terhadap KKN pada masa itu, tidak banyak yang ingat bahwa Pak Ali membasmi korupsi di Bea Cukai dengan men-subcon pengecekan barang impor pada perusahaan SGS dari Swiss di tahun 1985. Jauh sebelum sub-con pada Negara Asia menjadi trend di kalangan perusahaan besar Barat.
Diskusi dengan Pak Aii baru terwujud ketika sudah lulus S1 dan sedang persiapan menempuh S2 di Eropa sambil menjadi asisten dosen Dr M Ichsan yang ketika itu menjabat sebagai kepala LPEM- FEUI, beberapa semaster. Saya mendapat beasiswa dan perlu mengejar sekolah yang tinggi ranking-nya di luar negeri. Mas Ichsan menelpon Pak Ali untuk meminta kesediaan beliau memberikan rekomendasi.
Ketika diberitahu untuk ke rumah beliau di Patra Kuningan, saya menduga hanya akan bertemu dengan staf rumah tangga Pak Ali untuk mengambil surat rekomendasi tersebut.
Tapi ternyata Pak Ali menyambut dengan hangat dan bersedia berdiskusi cukup lama, lebih dari sejam, dengan seorang fresh graduate yang hanya asisten dosen biasa. Beliau memaparkan pengalaman selama menjabat, di pemerintahan, harapannya bagi FEUI dan beberapa pemikiran tentang perekonomian Indonesia. Beliau juga menceritakan pengalaman selama kuliah di luar negeri dan memberikan beberapa saran-saran.
Saya meninggalkan rumah Pak Ali dengan semangat dan pemahaman baru. Bahwa kemakmuran yang akan dinikmati dan telah dinikmati rakyat Indonesia berasal dari kerja keras, bukan kebetulan, dan harus di jaga dengan serius. Siapapun presiden dan pemerintahnya, para ekonom berperan untuk menganalisa kondisi dengan data serta teori yang paling sesuai untuk memberikan rekomendasi kebijakan demi merawat Indonesia.
Tapi paling penting, saya jadi menyadari urgensi membaca potensi dan mendukung ekonom generasi berikut. Jika Pak Ali yang sudah demikian senior, melegenda dan meraih berbagai posisi tinggi dapat menyempatkan waktu lapangkan jalan untuk junior dan (cucu) murid-nya, siapalah saya untuk sok sibuk dan egois. Rupanya keseriusan melakukan kaderisasi adalah rahasia peran nyata alumni FEUI berbagai institusi pemerintah dan swasta.
Alhamdulillah ketika Pak Ali menerima Penghargaan Wirakarya Adhitama (Lifetime Achievement Award) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) dan Ikatan Lulusan Universitas Indonesia (ILUNI) FEUI tahun 2014, saya sempat mencuri waktu sejenak dan ucapkan terimakasih secara langsung atas bantuan dan inspirasi dari beliau. Moga-moga selama ini teladan Pak Ali menjadi teladan kita untuk mendukung generasi ekonom mendatang. 
Ekonom yang tangguh bisa menghasilkan kebijakan yang tepat dan bermanfaat, tapi hanya begawan ekonom yang juga pendidik bijak bisa menghasilkan ratusan, bahkan ribuan, penerus untuk tetap mengawal pembangunan Indonesia. Selamat jalan sang Pendidik, obor ini sekarang di tangan generasi kami untuk tetap dinyalakan (The torch is now in the hand our generation to keep it flamed).
Berly Martawardaya
Alumni dan Dosen FEUI

Thursday, August 27, 2015

Mendayung di Badai Ekonomi






Berly Martawardaya

Koran SINDO (original link)
Kamis,  27 Agustus 2015  


Senin lalu pasar saham Shanghai turun 8,5 % sehinga secara akumulatif alami penurunan sebesar 42 % sejak bulan Juni yang memicu jatuhnya Index Dow Jones di Wall Street lebih dari 1000 point pada 10 menit pertama perdagangan.  Indeks harga saham Nikkei (Jepang), Hangseng (Hongkong) serta Singapura, Indonesia dan Australia juga terseret turun sekitar 3 persen. Tanggal 24 agustus 2015 sudah dijuluki sebagai Black Monday.

Dalam enam bulan terakhir, berbagai mata uang negara berkembang alami penurunan nilai tukar yang signifikan terhadap dolar amerika Anggota BRIC yang digadang sebagai kekuatan ekonomi baru semuanya rontok. Brazil (-24,2 %),  Russia (-13,6 %) India (-7,3 %) dan tentunya China yang memberlakukan fixed exchange rate dan devaluasi de facto sebesar 1,9 %. Tetangga kita di Asean juga mengalami depresiasi: Malaysia (-18.3 %).  Thailand (-10%), Vietnam (-6%), Filipina (5.9 %) dan Singapura (3,2 %). Depresiasi Indonesia yang -8.7 % tergolong papan tengah. Tidak katagori parah tapi juga bukan yang katagori sangat kuat daya tahannya.

 Bagaimana hal terseebut bisa terjadi dan apa kebijakan yang perlu diambil?

Kondisi Ekonomi

Pertama-tama perlu disadari bahwa Indonesia adalah small open economy.  Walaupun menduduki ranking 16 berdasarkan  besar PDB, tapi Indonesia masih hanya 5,1 % dari ekonomi Amerika dan 8,6 % dari ekonomi Tiongkok. Kedua ekonomi terbesar dunia itu ibarat kapal tanker di danau besar perekonomian global dimana Indonesia sebagai bahtera mid-size yang naik turun seiring gelombang.

Open dimaksudkan dengan tidak besar-nya hambatan untuk melakukan perdagangan dan investasi. Untuk perdagangan Indonesia ikut dalam free trade agreement dengan Asean, Jepang dan China serta dalam pembahasan dengan beberapa Negara dan kawasan lain. Dalam aspek lalu lintas modal, bahkan ada UU 24/99 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar yang pada pasal 2 ayat (1) menjamin bahwa setiap Penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa

Teori Mundell-Fleming, salah satu rujukan utama di bidang makroekonomi,  menjelaskan bahwa nilai tukar terutama dipengaruhi oleh tingkat inflasi, net ekspor, tingkat bunga dan capital inflow suatu perekonomian. Namun inflasi Indonesia Jan-Juli hanya 1,9 % dan inflasi Amerika pada periode yang sama 0,2 % sehingga depresiasi karena factor ini hanya 1,7 %.  Darimana sisanya?

Mengingat neraca perdagangan Jan-Jul 2015 masih surplus USD 5,3 miliar dan tingkat bunga BI rate masih 7,5 % yang jauh lebih tinggi dari The Fed rate yang hampir nol persen, maka bukan kedua faktor itu yang berperan dalam depresiasi rupiah.

Bagaimana dengan capital flow? Bank Indonesia (BI) mencatat keluarnya modal asing di pasar uang dan pasar modal sehingga Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)  kuartal II-2015 defisit  2,93 miliar dollar AS (atau 39,55 triliun rupiah pada kurs 13.500 rupiah). Padahal, pada kuartal sebelumnya NPI mencatat surplus 1,3 miliar dollar AS. Artinya dalam tiga bulan tercadi capital outflow  sebesar 4,23 miliar dollar AS. (atau sekitar 57,1 triliun rupiah).  Kenapa terjadi capital flight secara masif?

Teori tentang Krisis

Nouriel Roubini, dan Stephan Mihm pada buku berjudul  Crisis Economic (2010) menjabarkan krisis finansial mulai dari spekulasi tulip di Belanda tahun 1630, ke crash pasar saham di Inggris (1825) dan Amerika (1907) yang berujung pada penguatan peran bank sentral.  Namun Bank Sentral juga bukan penyelamat yang tidak munculkan masalah baru. Herman Minsky (1992) mengajukan Financial Instability Hypothesis dimana kestabilan dan upaya stabilisasi akan memunculkan ketidakstabilan baru.

Terdapat tiga generasi teori tentang krisis nilai tukar dan finansial. Generasi pertama terjadi pada Negara dengan sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate) dimana cadangan devisa tidak memadai untuk menjaga nilai tukar dari dinamika dan spekulasi pasar (Salant and Henderson, 1978; Krugman, 1979; Flood and Garber 1984).

Model generasi kedua berlaku pada Negara dengan nilai tukar mengambang yang alami deteriorasi kondisi domestik atau ekspektasi secara drastic sehingga nilai tukar berubah secara drastis dalam waktu singkat (Benside & Jeanne, 1997; De Kock & Grilli, 1993; Drazen & Masson, 1994; Obstfeld 1994, 1996, 1997; Ozken & Sunderland, 1995, 1998).

Model generasi ketiga fokus pada pinjaman sektor perbankan dan swasta yang lalu mempengaruhi permintaan mata uang asing secara asing dan memicu panik. Kondisi ini juga dapat menular (contagion) pada negara sekitar kerena sentiment negative regional dimana investor berbondong-bondong kabur dari suatu wilayah. (Froot et al., 1992; Krugman, 1997, Calvo & Reinhart, 1996; and Eichengreen et al.,1996)

Krisis 1998 di Indonesia merupakan gabungan dari komponen lintas generasi karena saat itu menggunakan fixed exchange rate, dengan devisa terbatas dan hutang swasta luar negeri yang tinggi dan tidak tercatat serta kondisi politik yang panas.

Mendayung ke Air Tenang

Kondisi sekarang merupakan gabungan model kedua dan ketiga dimana Indonesia gunakan flexible exchange rate tapi terdapat external shock serta contagion effect selain permasalahan internal. Berujungnya stimulus moneter di Amerika dan devaluasi Yuan serta melemahnya ekonomi Tiongkok berperan mendorong capital outflow massif dari Indonesia serta menurunnya nilai tukar yang juga di alami banyak negara

Namun pemerintah dan otoritas moneter juga tidak bisa lepas tangan dan hanya menunggu badai mereda. Bahtera perekonomian Indonesia juga perlu di perkuat sehingga lebih tahan ombak dan badai.

Dalam jangka pendek perlu ditunjukkan bahwa nakhoda dan mualim perekonomian Indonesia berkoordinasi dengan baik. Menko Perekonomian, Menko Maritim, Menteri Keuangan, Gubernur BI dan Ketua OJK perlu sinkronisasikan langkah dan sampaikan secara bersama respon komprehensif mereka dalam hadapi badaiperekonomian ini.

Rencana yang kredibel perlu meliputi penguatan pelampung bahtera yaitu konsumsi rumah tangga yang merupakan 55 % dari perekonomian dengan stimulus fiskal/pajak dan moneter serta jaga inflasi sembako.Capital inflow dari eksportir perlu dipastikan langsung dibawa masuk ke Indonesia dan tidak lama parkir diluar negeri sambil tenangkan investor asing yang masih bertahan. Waktunya juga untuk mengaktifkan Chiang Mai Initiative yang memiliki cadangan dana USD 240 miliar untuk stabilisasi nilai mata uang negara di Asia.

Pada jangka menangah, Indonesia perlu melakukan diversifikasi ekspor dan pendalaman industrialisasi sehingga tidak bergantung pada komoditas primer yang harga-nya cenderung turun ketika terjadi pelemahan ekonomi global. UU Lalu Lintas Devisa juga perlu di amandemen sehingga memungkinkan pembatasan untuk kurangi kerentanan terhadap capital flight.

Rahm Emanuel, Mantan Kepala Staf Presiden Obama pernah berkata, “Never let a serious crisis go to waste”. Gunakan krisis ini untuk transformasi dan perkuat ekonomi Indonesia.




Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)- UI dan Ekonom Senior INDEF