Thursday, August 27, 2015

Mendayung di Badai Ekonomi






Berly Martawardaya

Koran SINDO (original link)
Kamis,  27 Agustus 2015  


Senin lalu pasar saham Shanghai turun 8,5 % sehinga secara akumulatif alami penurunan sebesar 42 % sejak bulan Juni yang memicu jatuhnya Index Dow Jones di Wall Street lebih dari 1000 point pada 10 menit pertama perdagangan.  Indeks harga saham Nikkei (Jepang), Hangseng (Hongkong) serta Singapura, Indonesia dan Australia juga terseret turun sekitar 3 persen. Tanggal 24 agustus 2015 sudah dijuluki sebagai Black Monday.

Dalam enam bulan terakhir, berbagai mata uang negara berkembang alami penurunan nilai tukar yang signifikan terhadap dolar amerika Anggota BRIC yang digadang sebagai kekuatan ekonomi baru semuanya rontok. Brazil (-24,2 %),  Russia (-13,6 %) India (-7,3 %) dan tentunya China yang memberlakukan fixed exchange rate dan devaluasi de facto sebesar 1,9 %. Tetangga kita di Asean juga mengalami depresiasi: Malaysia (-18.3 %).  Thailand (-10%), Vietnam (-6%), Filipina (5.9 %) dan Singapura (3,2 %). Depresiasi Indonesia yang -8.7 % tergolong papan tengah. Tidak katagori parah tapi juga bukan yang katagori sangat kuat daya tahannya.

 Bagaimana hal terseebut bisa terjadi dan apa kebijakan yang perlu diambil?

Kondisi Ekonomi

Pertama-tama perlu disadari bahwa Indonesia adalah small open economy.  Walaupun menduduki ranking 16 berdasarkan  besar PDB, tapi Indonesia masih hanya 5,1 % dari ekonomi Amerika dan 8,6 % dari ekonomi Tiongkok. Kedua ekonomi terbesar dunia itu ibarat kapal tanker di danau besar perekonomian global dimana Indonesia sebagai bahtera mid-size yang naik turun seiring gelombang.

Open dimaksudkan dengan tidak besar-nya hambatan untuk melakukan perdagangan dan investasi. Untuk perdagangan Indonesia ikut dalam free trade agreement dengan Asean, Jepang dan China serta dalam pembahasan dengan beberapa Negara dan kawasan lain. Dalam aspek lalu lintas modal, bahkan ada UU 24/99 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar yang pada pasal 2 ayat (1) menjamin bahwa setiap Penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa

Teori Mundell-Fleming, salah satu rujukan utama di bidang makroekonomi,  menjelaskan bahwa nilai tukar terutama dipengaruhi oleh tingkat inflasi, net ekspor, tingkat bunga dan capital inflow suatu perekonomian. Namun inflasi Indonesia Jan-Juli hanya 1,9 % dan inflasi Amerika pada periode yang sama 0,2 % sehingga depresiasi karena factor ini hanya 1,7 %.  Darimana sisanya?

Mengingat neraca perdagangan Jan-Jul 2015 masih surplus USD 5,3 miliar dan tingkat bunga BI rate masih 7,5 % yang jauh lebih tinggi dari The Fed rate yang hampir nol persen, maka bukan kedua faktor itu yang berperan dalam depresiasi rupiah.

Bagaimana dengan capital flow? Bank Indonesia (BI) mencatat keluarnya modal asing di pasar uang dan pasar modal sehingga Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)  kuartal II-2015 defisit  2,93 miliar dollar AS (atau 39,55 triliun rupiah pada kurs 13.500 rupiah). Padahal, pada kuartal sebelumnya NPI mencatat surplus 1,3 miliar dollar AS. Artinya dalam tiga bulan tercadi capital outflow  sebesar 4,23 miliar dollar AS. (atau sekitar 57,1 triliun rupiah).  Kenapa terjadi capital flight secara masif?

Teori tentang Krisis

Nouriel Roubini, dan Stephan Mihm pada buku berjudul  Crisis Economic (2010) menjabarkan krisis finansial mulai dari spekulasi tulip di Belanda tahun 1630, ke crash pasar saham di Inggris (1825) dan Amerika (1907) yang berujung pada penguatan peran bank sentral.  Namun Bank Sentral juga bukan penyelamat yang tidak munculkan masalah baru. Herman Minsky (1992) mengajukan Financial Instability Hypothesis dimana kestabilan dan upaya stabilisasi akan memunculkan ketidakstabilan baru.

Terdapat tiga generasi teori tentang krisis nilai tukar dan finansial. Generasi pertama terjadi pada Negara dengan sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate) dimana cadangan devisa tidak memadai untuk menjaga nilai tukar dari dinamika dan spekulasi pasar (Salant and Henderson, 1978; Krugman, 1979; Flood and Garber 1984).

Model generasi kedua berlaku pada Negara dengan nilai tukar mengambang yang alami deteriorasi kondisi domestik atau ekspektasi secara drastic sehingga nilai tukar berubah secara drastis dalam waktu singkat (Benside & Jeanne, 1997; De Kock & Grilli, 1993; Drazen & Masson, 1994; Obstfeld 1994, 1996, 1997; Ozken & Sunderland, 1995, 1998).

Model generasi ketiga fokus pada pinjaman sektor perbankan dan swasta yang lalu mempengaruhi permintaan mata uang asing secara asing dan memicu panik. Kondisi ini juga dapat menular (contagion) pada negara sekitar kerena sentiment negative regional dimana investor berbondong-bondong kabur dari suatu wilayah. (Froot et al., 1992; Krugman, 1997, Calvo & Reinhart, 1996; and Eichengreen et al.,1996)

Krisis 1998 di Indonesia merupakan gabungan dari komponen lintas generasi karena saat itu menggunakan fixed exchange rate, dengan devisa terbatas dan hutang swasta luar negeri yang tinggi dan tidak tercatat serta kondisi politik yang panas.

Mendayung ke Air Tenang

Kondisi sekarang merupakan gabungan model kedua dan ketiga dimana Indonesia gunakan flexible exchange rate tapi terdapat external shock serta contagion effect selain permasalahan internal. Berujungnya stimulus moneter di Amerika dan devaluasi Yuan serta melemahnya ekonomi Tiongkok berperan mendorong capital outflow massif dari Indonesia serta menurunnya nilai tukar yang juga di alami banyak negara

Namun pemerintah dan otoritas moneter juga tidak bisa lepas tangan dan hanya menunggu badai mereda. Bahtera perekonomian Indonesia juga perlu di perkuat sehingga lebih tahan ombak dan badai.

Dalam jangka pendek perlu ditunjukkan bahwa nakhoda dan mualim perekonomian Indonesia berkoordinasi dengan baik. Menko Perekonomian, Menko Maritim, Menteri Keuangan, Gubernur BI dan Ketua OJK perlu sinkronisasikan langkah dan sampaikan secara bersama respon komprehensif mereka dalam hadapi badaiperekonomian ini.

Rencana yang kredibel perlu meliputi penguatan pelampung bahtera yaitu konsumsi rumah tangga yang merupakan 55 % dari perekonomian dengan stimulus fiskal/pajak dan moneter serta jaga inflasi sembako.Capital inflow dari eksportir perlu dipastikan langsung dibawa masuk ke Indonesia dan tidak lama parkir diluar negeri sambil tenangkan investor asing yang masih bertahan. Waktunya juga untuk mengaktifkan Chiang Mai Initiative yang memiliki cadangan dana USD 240 miliar untuk stabilisasi nilai mata uang negara di Asia.

Pada jangka menangah, Indonesia perlu melakukan diversifikasi ekspor dan pendalaman industrialisasi sehingga tidak bergantung pada komoditas primer yang harga-nya cenderung turun ketika terjadi pelemahan ekonomi global. UU Lalu Lintas Devisa juga perlu di amandemen sehingga memungkinkan pembatasan untuk kurangi kerentanan terhadap capital flight.

Rahm Emanuel, Mantan Kepala Staf Presiden Obama pernah berkata, “Never let a serious crisis go to waste”. Gunakan krisis ini untuk transformasi dan perkuat ekonomi Indonesia.




Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)- UI dan Ekonom Senior INDEF

Wednesday, July 8, 2015

Keluar dari Resesi



Koran SINDO (original link)
Rabu,  8 Juli 2015  −  08:25 WIB


Salah satu definisi yang banyak dirujuk tentang resesi dinyatakan pada 1975 oleh ahli statistik bernama Julius Shiskin.

Menurutnya, resesi adalah ketika suatu perekonomian mengalami pertumbuhan negatif pada dua kuartal berturut. Berdasarkan definisi tersebut, ekonomi Indonesia yang pada triwulan IV-2014 kontraksi/negatif 2,06% dan negatif 0,18% di triwulan I-2015 sudah berada dalam resesi. Tidak semua resesi sama bahayanya. Intensitas dan sumber resesi juga berbeda-beda.

Resesi bisa berjalan singkat dan bisa juga lama. Dengan mengetahui karakteristik resesi kali ini, dapat disusun kebijakan yang tepat untuk akselerasi jalan keluar pada paruh kedua 2015. Data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan triwulan IV terhadap triwulan sebelumnya pada 2011-2014 selalu negatif sehingga tidak perlu terlalu dikhawatirkan.

Pertumbuhan pada triwulan IV-2014 justru paling tinggi dibanding tiga tahun sebelumnya yang selalu lebih rendah dari -2.14%. Bagaimana dengan triwulan I-2015? Sejak 2012, triwulan I selalu menjadi triwulan terendah kedua pertumbuhannya dengan tren menurun (0.8% pada 2012, 0.56% pada 2013, dan 0.11% pada 2014).

Berdasarkan data tersebut, diagnosis awal bahwa resesi kali ini masih pada tahap ringan dan tidak parah. Tapi, respons harus disesuaikan dengan tantangan eksternal dan kondisi internal sehingga tidak terjadi lagi.

Tantangan Eksternal 

Kondisi ekonomi dunia sedang bergolak di Eropa dan China serta membaik di Amerika yang ketiganya memiliki pengaruh negatif ke Indonesia. Penolakan Yunani pada referendum akan memicu ketidakpastian dan penurunan pertumbuhan di Eropa. Ekonomi Amerika setahun ini tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan terjadi penurunan pengangguran yang cukup signifikan.

Tingkat bunga efektif The Fed selama beberapa tahun ini ditekan hanya sekitar 0,1-0.2% untuk mendorong recovery disertai dengan open market operation yang masif di pasar modal. Kekhawatiran kenaikan bunga The Fed setelah kondisi ekonomi membaik telah menekan nilai tukar dan pasar modal banyak negara berkembang termasuk Indonesia.

China yang biasanya menjadi penyerap ekspor negara berkembang juga mengalami masalah ekonomi. Pertumbuhan yang sempat menembus 12% pada 2010, pada triwulan I- 2015 turun drastis menjadi ”hanya” 7%. China juga sedang melakukan transisi dari dimotori ekspor ke aktivitas domestik. Akibatnya, impornya dari negara berkembang juga berkurang.

Sumber Perlambatan 

Data BPS menunjukkan bahwa terdapat beberapa sektor yang melambat secara signifikan dalam enam bulan terakhir yaitu pertambangan, industri, perdagangan, dan konstruksi. Dengan pertumbuhan sektor pertambangan - 9,2% pada triwulan I-2015, sekilas terkesan mengkhawatirkan. Namun, kebijakan moratorium ekspor mineral mentah adalah amanat UU Minerba yang perlu dilaksanakan untuk meraih nilai tambah melalui pembangunan smelter yang butuh waktu.

Pada Repelita III ditetapkan moratorium ekspor kayu gelondongan untuk mendorong industri kayu lapis yang berdampak negatif pada jangka pendek. Sektor ini juga terpengaruh dari penurunan harga komoditas sehingga nilainya merosot jauh walau volume ekspor tidak banyak berubah. Kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan turun drastis dari 1% di triwulan I- 2014 menjadi 0,85% di triwulan I-2015.

Otomotif adalah yang subsektor yang paling terpengaruh dengan penjualan mobil Januari-Mei 2015 turun 16% dibanding 2014. Mengingat kita akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana Thailand dan Malaysia mempunyai basis industri yang kuat, percepatan dan penguatan tahun ini sangat mendesak. Perdagangan juga mengalami kontraksi dari berkontribusi 0,82% pada pertumbuhan menjadi hanya 0,5%.

Subsektor pergudangan dan transportasi khususnya tumbuh negatif 1.2%. Adapun sektor konstruksi juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5.9%. Perlambatan beberapa sektor di atas adalah pertanda melemahnya konsumsi masyarakat. Data BPS menunjukkan, apabila pilar ini tetap sekuat triwulan I-2014, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2015 akan naik hampir 0,2%.

Kenaikan harga pada penghujung 2014 dan awal 2015 menjadi faktor kuat melemahnya konsumsi rumah tangga. Tapi, setelah kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan beberapa komoditas akhir 2014, ternyatainflasiJanuari— Juni2015 sebesar 0,97% yang masih lebih rendah dibandingkan periode serupa pada 2014 (1,98%) dan 2013(3,31). Artinya, permintaan masyarakat masih bisa dipicu dengan risiko inflasi masih di bawah target 2015 (3-5%.)

Jalur Keluar Resesi 

Paket kebijakan pembebasan PPN yang diumumkan menteri keuangan sepertinya ditargetkan untuk memicu konsumsi masyarakat. Sayangnya, produk luks seperti tas mewah puluhan juga dibebaskan, padahal distributornya terbatas dan bisa diawasi dengan ketat. Pemerintah perlu mempercepat pengisian eselon I dan II sehingga APBN bisa dicairkan.

Dana desa juga harus segera dikucurkan dengan sistem pelaporan dan pengawasan yang baik. Jargon membangun dari pinggir dan dari desa memiliki multiplier effect yang tinggi pada pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan bila dilaksanakan dengan konsisten. Walaupun berorientasi jangka panjang dengan infrastruktur, program padat kerja perlu dipertimbangkan untuk mendorong perekonomian jangka pendek.

Loan to deposit ratio (LDR) di perbankan yang kian tinggi membatasi ekspansi kredit. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa ada perlambatan pertumbuhan kredit di triwulan I-2015 menjadi hanya 13%. Jauh lebih rendah dari pertumbuhan di tiga triwulan sebelumnya yang di atas 75%. Perlambatan yang cukupbesardialamikreditpada sektorpertambangan(-40,4%) dan kredit multiguna konsumsi (-35.9%).

 Adapun kredit KUR-UMKM yang mengalami penurunan - 13,9%. Perubahan formula LDR menjadi loan to funding bisa mendorong ekspansi kredit tanpa mengharuskan penambahan modal. Kebijakan baru untuk subsidi bunga KUR diharapkan bisa mendorong pertumbuhan kredit dan usaha kecil. Namun, supaya efektif, diperlukan sosialisasi yang efektif agar UMKM mengetahui dan bisa mengajukan.

Bank juga dapat berkolaborasi dengan menitipkan dana KUR pada bank yang memiliki track record dalam menangani golongan debitur ini. Investasi yang turun kontribusinya pada pertumbuhan 0,1% perlu didorong lagi. Selain dengan promosi investasi, langkah riil yang diperlukan adalah simplifikasi perizinan dan kebijakan politik anggaran dengan memberikan tambahan dana transfer (khususnya DAU) pada daerah yang lebih baik iklim usahanya.

Tren penurunan pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia tidak mudah untuk dilawan dan dibalikkan arahnya. Dibutuhkan kebijakan yang koheren dengan dirigen dan tim ekonomi yang kokoh. Tapi, bila prinsip the right person at the right place diimbangi dengan pembagian tugas yang baik dan akuntabilitas yang tegas, masa resesi dapat diakhiri dan periode pertumbuhan dapat dimulai.



Wednesday, December 17, 2014

2015: Tahun Lembu Kurus

Rabu,  17 Desember 2014  


Dahulu kala raja Mesir memimpikan munculnya tujuh lembu gemuk lalu dimakan tujuh lembu kurus. Nabi Yusuf menafsirkan bahwa mimpi tersebut berarti Mesir akan alami tujuh tahun masa kesuburan dan kemakmuran yang diikuti oleh tujuh tahun kekurangan air dan gagal panen. 


Nabi Yusuf lalu diberi mandat untuk meningkatkan produksi pangan selama tujuh tahun subur, dan menyiapkan sistem penyimpangan surplus pangan untuk mencukupi kebutuhan rakyat pada masa tandus sehingga tidak terjadi kelaparan massal. 

Apabila presiden Indonesia mendapat mimpi tentang perekonomian mendatang, kemungkinan besar isyaratnya akan berupa dua lembu kurus yang dimakan dua lembu gemuk. Periode 2015-2016 adalah masa menanam dan menata ulang ekonomi untuk memanen pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran pada periode 2017-2018. 

Warisan Tantangan 

Beberapa waktu lalu pada rubrik opini (KORAN SINDO, 22/10), penulis menjabarkan bahwa SBY meninggalkan warisan ekonomi berupa pertumbuhan ekonomi yang menurun, deindustrialisasi dan melambatnya pengentasan kemiskinan. Juga terjadi penurunan ekspor nonmigas dan meningkatnya impor (khususnya migas) yang memicu defisit neraca perdagangan sehingga rupiah terus melemah. 

Pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir didominasi oleh konsumsi dalam negeri yang memiliki proporsi pada kisaran 55%. Akibatnya perekonomian Indonesia rentan inflasi ketika permintaan meningkat sekitar lebaran dan distribusi bahan makanan terhambat hujan serta ombak. Dengan melambatnya perekonomian maka pertumbuhan ekonomi di 2015 akan sulit menembus 6%. 

Itu kondisi yang harus dihadapi. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2015 di kisaran 5,4-5,8%, sedangkan proyeksi Bank Dunia lebih rendah pada 5,2%. Padahal, Indonesia akan alami bonus demografi dengan meningkatnya proporsi tenaga kerja produktif pada 2020-2030. Jangan sampai periode tersebut justru menjadi masa peningkatan pengangguran dan masalah sosial. 

Reorientasi Ekonomi 


Mencapai ekonomi Indonesia yang kokoh, kompetitif dan lepas dari middle income trap tidak mudah. Dibutuhkan lima pilar, yaitu reindustrialisasi, perbaikan infrastruktur, pertumbuhan sektor primer, peningkatan kualitas SDM, serta reformasi birokrasi. Sektor industri adalah motor pertumbuhan di Orde Baru yang berhasil mengangkat puluhan juta orang keluar dari kemiskinan. 


Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di China, Korsel, dan Vietnam tidak dapat dilepaskan dari sektor manufaktur. Industri mendorong pertumbuhan sektor terkait serta meningkatkan penguasaan teknologi yang bisa digunakan pada banyak perusahaan (technological spillover). Pelarangan ekspor mineral mentah yang diterapkan sejak awal 2014 menyebabkan perusahaan tambang harus membangun smelter dan fasilitas pengolahan biji mineral yang membutuhkan sekitar 2-3 tahun. 

Demikian juga dengan pembangunan kilang minyak sehingga lebih banyak produksi minyak mentah Indonesia yang bisa diproses dalam negeri. Namun, semua itu membutuhkan perbaikan jalan, pelabuhan dan peningkatan suplai listrik. Pilar ketiga adalah sektor primer (pertanian, peternakan, perikanan, dan perhutanan) menyerap hampir setengah tenaga kerja, terutama yang berpendidikan rendah, namun hanya alami pertumbuhan rata-rata 3,6%. 

Petani, peternak, nelayan, dan pengolah hasil hutan tidak harus miskin, profesi serupa di banyak negara jauh lebih baik kesejahteraannya. Perbaikan keterampilan serta akses modal dan peralatan akan menaikkan produktivitas dan nilai tambah. Sektor kelautan bisa menjadi quick win ekonomi Indonesia di 2015, karena saat ini produktivitasnya per kilometer persegi hanya 10% dibandingkan Thailand dan Filipina. 

Lebih dari setengah tenaga kerja di Indonesia masih lulusan SMP atau lebih rendah. Kemendikdasmen perlu bekerja keras untuk menaikkan jumlah tenaga kerja yang lulus SMA dengan meningkatkan kualitas pengetahuan dan ketajaman analisa. Pembangunan gedung sekolah dan pelatihan guru membutuhkan waktu beberapa tahun. 

Untuk tenaga kerja yang sudah di luar usia sekolah, Kemenaker dapat meningkatkan keterampilan mereka dengan memfasilitasi, (langsung atau dengan insentif bagi perusahaan) kursus singkat sehingga pekerja lebih produktif dan bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Pilar terakhir adalah reformasi birokrasi pemerintah. 

Kualitas aparat sipil negara (ASN) perlu diperbaiki untuk meningkatkan penerimaan negara, khususnya pajak yang lebih rendah dibanding negara tetangga, dan mengelola pengeluaran sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan tidak hanya menghabiskan anggaran. UU ASN memungkinkan pemerintah untuk merekrut orang dari sektor swasta, universitas, dan LSM untuk menjadi eselon satu dan dua. 

Taichi Ekonomi 

Strategi jangka menengah perlu dilengkapi dengan strategi jangka pendek. Sambil menunggu berbuahnya strategi jangka menengah di atas, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Prinsip taichi adalah menggunakan kelemahan untuk kemenangan Nilai rupiah yang melemah tidak otomatis berdampak negatif melainkan kesempatan untuk meningkatkan ekspor Indonesia yang harganya turun sehingga lebih kompetitif. 


Hampir seperlima ekspor Indonesia terdiri dari lemak dan karet yang diuntungkan dengan kondisi ini. Quick win di sektor kelautan selain dari segi jumlah juga perlu transisi ke produk high value seperti tuna, lobster, dan ikan hias. Naiknya harga barang baku impor harus disikapi anggap peluang untuk menyediakan substitusi domestik sehingga struktur industri kita lebih kukuh. 


Masuknya tenaga terdidik ASEAN pasca-MEA perlu diarahkan secara selektif pada sektor yang memang kekurangan secara kronik untuk meningkatkan produktivitas sambil menunggu tersedianya lulusan domestik. Dalam pidato pelantikannya sebagai presiden Amerika Serikat, John F Kennedy menyatakan bahwa deretan mimpi yang ingin diwujudkan untuk perbaikan negaranya butuh waktu panjang. But let us begin.

Tuesday, December 9, 2014

Jokowinomics ala Pengusaha Mebel



Kompas edisi siang, 9 Desember 2014

Pada masa orde lama, politik menjadi panglima dan ekonomi menjadi serdadu. Ketika orde baru berkuasa, ekonomi pun naik pangkat. Dekade 90-an menyaksikan perdebatan intens dan perebutan pengaruh antara dua kelompok dengan strategi ekonomi yang berbeda  bagi Indonesia.

Satu kelompok ajukan strategi ekonomi berbasiskan keunggulan komparatif sumber daya alam dan tenaga kerja yang bisa ditelusuri pada Richard Ricardo. Kelompok lain berpendapat Indonesia perlu melakukan lompatan (leapfrog) ke industri teknologi tinggi untuk tingkatkan nilai tambah dan  keunggulan kompetitif ala Michael Porter. Kedua pendekatan ini lebih dikenal sebagai Widjojonomics dan Habibienomics. Kedua pendekatan sering dkatagorikan sebagai strategi pembagunan berbasis Negara (state-led development strategy) yang dapat diterapkan ketika peran pemerintah masih besar di perekonomian. Namun pada triwulan II tahun 2014, porsi pengeluaran pemerintah hanya 8 %, dari total PDB.  Bagaimana strategi ekonomi yang akan di ambil Presiden Jokowi di era menurunnya peran ekonomi pemerintah  dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Visi dan misi kampanye Jokowi-JK. mendefinisikan strategi ekonomi secara elusif sebagai upaya membangun kekuatan ekonomi kolektif yang masif dan berjejaring.” Fachry Ali mendefinisikan Jokowinomics sebagai ekspansi fiskal secara masif (Kompas, 14/10). Budiman Sudjatmiko, politisi PDIP, fokuskan Jokowinomics sebagai keberpihakan pada daerah pinggir dan desa (Kompas, 21/10).  Namun Jokowi bukanlah seorang akademisi menara gading yang menurunkan kebijakan secara deduktif dari prinsip dasar, premis mayor dan minor.  Strategi ekonomi dan pendekatan pembangunan yang diterapkannya Solo dan Jakarta bersifat eklektik dan induktif berbasis pengalaman hidup serta kondisi lapangan.

Bahan Baku dan Sambungan

Jokowi menggondol titel sarjana kehutanan UGM, lalu bekerja tiga tahun di BUMN Kehutanan di Aceh dan perusahaan pamannya sebelum membuka perusahaan sendiri. Selama 17 tahun Jokowi menjadi pengusaha produk kayu selama sebelum terpilih sebagai walikota Solo di tahun 2005. Tahapan produksi perusahaan produk kayu yang Jokowi akrabi puluhan tahun terefleksikan padaa kebijakan ekonomi dan gaya kepemimpinannya. Tahap pertama yang sangat penting adalah pemilihan bahan dasar yang berkualitas. Lemari, kursi ataupun mebel lainnya tidak akan kokoh dan menjalankan fungsinya bila gunakan kayu yang keropos.

Reformasi birokrasi di Indonesia telah berjalan satu dekade, namun masih jauh dari tuntas. Beberapa akademisi senior yang pernah menjadi menteri pada diskusi informal mengeluhkan betapa sulitnya mencari dirjen dan direktur  yang sigap sebagai ujung tombak implementasikan kebijakan. Sebelum UU ASN, pejabat harus berasal dari internal PNS dan berbasis senioritas sehingga maka pilihan terbatas. Merekrut konsultan lepas atau membentuk komite independen menjadi jalan memutar yang kerap diambil.

Lelang jabatan (fit and proper test) yang dilakukan Jokowi di Solo dan Jakarta menerobos kebuntuan tersebut sehingga PNS berkualitas bisa menempati posisi yang sesuai. Jokowi juga tidak ragu menggeser pejabat di tengah jalan apabila bermasalah atau minim prestasi. Apalagi sekarang sudah ada UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memungkinkan posisi eselon 1 dan 2 ditempati non-PNS. Setelah menteri diumumkan, maka bersiaplah menyambut lelang jabatan dirjen dan direktur di berbagai kementrian untuk mengisi pucuk birokrasi dengan pejabat yang bersih, kompeten dan sigap melayani.

 Langkah berikutnya adalah merekatkan berbagai potongan kayu yang sudah dibentuk menjadi mebel yang dikehendaki. Dalam pemerintahan nasional, perekat adalah program prioritas yang lintah sektoral. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi menegaskan bahwa prioritasnya adalah pembangunan manusia maritim dan pertanian. Pembangunan manusia dijalankan dengan tingkatkan alokasi anggaran untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan akses pendidikan.  Sebagai negara kepulauan terbesar Indonesia, potensi ekonomi laut masih minim tergali. Perhitungan penulis menunjukkan bahwa rasio PDB  sektor perikanan per kilometer persegi luas laut Indonesia hanya sepersepuluh rasio serupa di Thailand dan Filipina. Apabila selama pemerintahan Jokowi rasio Indonesia bisa dinaikkan 5 kali lipat saja maka target pertumbuhan 7 % bisa dicapai.

Sektor pertanian penting bukan hanya untuk mencapai ketahanan pangan tapi juga karena menyerap sekitar 40 % tenaga kerja. Namun sektor ini hanya tumbuh rata-rata 3,6 % per tahun selama dekade terakhir. Jauh di bawah pertumbuhan nasional yang sebesar 6,4 %. Akibatnya kemakmuran di pedesaan kian tertinggal dari perkotaan dan kesenjangan terus meningkat.  Tak heran, 63 % dari penduduk miskin berada di desa.  Perbaikan pertanian menjadi penopang penting bagi perekonomian Indonesia.

Basis Budaya dan Quality Control

Tahapan berikut adalah tingkatkan nilai mebel dengan aksesori menarik dan finishing yang rapi.  Bila Habibienomics utamakan teknologi untuk tingkatkan nilai tambah dan Widjojonomics andalkan buruh murah, Jokowonomics gunakan faktor budaya. Kuliner dan produk lokal diberi tempat dan tidak digusur untuk digantikan shopping mall modern  Kedekatannya dengan para seniman dan pekerja ekonomi kreatif mendorong perekonomian local berbagai festival budaya yang diselenggarakan di Solo dan Jakarta Sebagai kepala daerah, Jokowi juga mewajibkan staf pemda mengenakan baju daerah pada hari tertentu. John Naisbitt (2001) menyebut unsur lokal dan budaya sebagai “high touch” yang bernilai lebih tinggi dari produksi massal dan serba serupa.

Tak heran Menteri Pariwisata dicari dari kalangan khususnya pemasar (marketer) handal yang memang sangat dibutuhkan untuk promosikan potensi Indonesia. Jumlah turis asing yang mengunjungi Indonesia per tahun belum menembus 9 juta orang sementara angka serupa di Malaysia sudah melebihi 25 juta padahal kekayaan budaya dan alam Indonesia jauh lebih besar. 

Tapi tanpa kontrol kualitas (quality control)  yang kuat, semua tahap sebelumnya akan kehilangan arti. Sebagai kepala daerah, Jokowi membangun sistem pengawasan yang kuat dan memberi  sanksi tegas untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Para menteri  perlu sadar bahwa mereka berada di kursi panas dan harus menunjukkan kinerjanya bila tidak mau digeser.

Dapatkah Jokowinomics tingkatkan kesejahteraan rakyat dan daya saing bangsa selama lima tahun mendatang? Semoga bagaikan memahat di kayu jati yang walau tidak mudah awalnya, namun awet dan bertahan lama.

Penulis adalah pengajar mata kuliah “Kebijakan Ekonomi Indonesia “di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI)



Friday, November 14, 2014

Kapal Besar Bernama G-20



Jum'at,  14 November 2014  (original link)

G-20 adalah perkumpulan 19 negara dengan perekonomian terbesar di dunia plus Uni Eropa yang menjadi wahana utama perumusan kebijakan ekonomi global. 

Peran ini dahulu dilakukan oleh G-7 yang terdiri atas Amerika, Inggris, Jepang, Prancis, Kanada, Italia, dan Uni Eropa. Perekonomian negara G- 7 merupakan lebih dari setengah perekonomian dunia pada 2012. Namun, krisis ekonomi global 2008 membuka mata para anggota G-7 bahwa perekonomian global sudah terlalu besar untuk hanya diatur oleh segelintir negara Barat plus Jepang. 

Tidak bisa lagi negara dengan populasi besar (Tiongkok, India, Brasil, Indonesia), PDB tinggi (Korea Selatan, Australia, Meksiko, Arab Saudi, dan Turki) atau perekonomian dinamik wilayah (Afrika Selatan dan Argentina) hanya menjadi penonton pasif sehingga dibentuklah forum yang mengikutsertakan negara-negara tersebut. 

Laman resmi G-20 menyatakan bahwa entitas ini telah memimpin dunia keluar dari krisis global menuju pemulihan. Setelah peran pemadam kebakaran berakhir maka G-20 memfokuskan energinya pada mendorong kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

Heinbecker (2011) dalam studinya berjudul “The Future of G-20 and its Place in Global Governance“ mengatakan bahwa fokus terlalu besar pada topik ekonomi membatasi potensi kerja sama yang bisa dilakukan pada forum ini. Sering kali pembahasan terlalu teknis yang seharusnya cukup dilakukan pada tingkat menteri keuangan. 

Pada sisi lain, fokus pada ekonomi menyebabkan keanggotaan meliputi negara yang kurang demokratis dan perbedaan nilai menyulitkan pengambilan keputusan. Berlalunya krisis ekonomi dan membaiknya ekonomi global juga mengurangi urgensi untuk bekerja sama. 

G-20 menyediakan forum yang lebih kecil daripada PBB, tapi mewakili berbagai wilayah di dunia sehingga interaksi bisa lebih intens dan personal pada orang-orang yang memiliki pengaruh ekonomi besar. Para kepala pemerintahan beserta menteri keuangan dan gubernur bank sentral bertemu setidaknya sekali setahun untuk menetapkanagenda kerjasetahunke depan. 

Pada tahun 2009 dan 2010, bahkan diselenggarakan dua kali pertemuan karena masih dalam kondisi krisis. Keanggotaan Indonesia pada G-20 yang hanya mengikutsertakan enam negara Asia dan tiga negara berpenduduk mayoritas muslim cukup membanggakan dan perlu dioptimalkan manfaatnya oleh pemerintahan Jokowi-JK. 

Manfaat pertama adalah hubungan bilateral. Tanpa perlu pergi mendatangi satu per satu, Jokowi bisa bertemu dengan kepala pemerintahan banyak negara besar di forum G-20. Jika pada pertemuan APEC telah digunakan untuk bertemu Obama, Xi Jinping, dan Shinzo Abe, maka Jokowi bisa bertemu dan menjalin kerja sama bilateral di sela pertemuan multilateral dengan banyak negara Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Selatan yang berperan besar dalam ekonomi global. 

Relasi personal dapat berperan memuluskan peningkatan hubungan ekonomi pada tahap selanjutnya. Sebagai presiden yang baru dilantik, kesempatan ini bisa digunakan untuk menyampaikan potensi ekonomi Indonesia, menjajaki pasar ekspor, dan mengundang investasi pada para pengusaha. 

Manfaat kedua adalah koordinasi dan formulasi kebijakan global. Indonesia tidak lagi sebagai obyek yang menerima apa pun hasil keputusan segelintir negara kaya, tapi sebagai subjek yang hadir dan memiliki suara dalam meja negosiasi. Sangat penting bahwa tim yang berangkat sudah mempunyai beberapa agenda prioritas untuk diperjuangkan di meja perundingan dan tidak sekedar mengikuti mayoritas. 

Tim negosiator perlu berbekal data empiris dan studi ilmiah untuk meyakinkan dan mengajak negara lain untuk mendukung posisi Indonesia. Saat ini salah satu hambatan besar bagi ekspor Indonesia adalah komoditas sawit yang dikategorikan sebagai merusak lingkungan dan meningkatkan emisi. 

Pada sektor keuangan dan perbankan, juga perlu diupayakan supaya bukan hanya negara asing yang memiliki cabang di Indonesia, namun juga kita dimudahkan untuk membuka serta kembangkan jasa keuangan di negara lain. 

Bila saat ini poros maritim menjadi prioritas Indonesia, forum G-20 perlu digunakan untuk mengajak kerja sama negara lain yang juga berbasis maritim seperti Inggris, Jepang, dan Amerika supaya potensi ekonomi laut Indonesia dapat lebih cepat direalisasikan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat Manfaat ketiga adalah proses berbagai pengetahuan serta best practice di berbagai negara. 

Di antara agenda prioritas pertemuan G-20 di Australia adalah perpajakan, energi, dan antikorupsi yang merupakan permasalahan besar di Indonesia. Kita bisa belajar pada Afrika Selatan yang memiliki tax ratio jauh lebih tinggi dari Indonesia dengan memisahkan fungsi pendapatan negara pada badan tersendiri, padahal mereka juga negara berkembang dengan kemiskinan dan kesenjangan yang tinggi. 

Pada bidang energi, Indonesia perlu belajar banyak dari Brasil yang berhasil mengembangkan bioenergi (terutama dari gula) sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan perkuat ketahanan energi. Pertemuan para kepala pemerintahan dan menteri di G-20 bisa menjadi awal dari kerja sama spesifik bilateral yang berlanjut setelahnya. 

Maka itu, sangat penting bahwa delegasi yang akan berangkat sudah memiliki target dan agenda untuk diwujudkan serta negara mana saja yang perlu didekati. Pada lain sisi, kita juga perlu berhati-hati untuk tidak diajak menyetujui kebijakan yang merugikan Indonesia semata untuk solidaritas forum. 

Akhir kata, sebagai sebuah wahana tentu G-20 memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi tidak banyak forum tingkat tinggi, di mana Indonesia bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara Barat. 

Sebagai pemerintahan baru, Jokowi perlu mempersiapkan secara matang sehingga partisipasi Indonesia dalam pertemuan di Australia dapat membawa dampak yang tinggi baik melalui jalur bilateral, kesepakatan multilateral, maupun bertukar pengalaman. Para pemimpin G- 20 adalah nakhoda dan mualim dalam kapal besar ekonomi global.


Ekonom dan Pengajar Magister Perencanaan & Kebijakan Publik (MPKP) FEUI