Wednesday, August 28, 2013

Rupiah vs paket kebijakan




Koran SINDO (link)
Rabu,  28 Agustus 2013  −  09:13 WIB
Nilai tukar rupiah terhadap dolar dalam dua minggu ini mengalami penurunan signifikan hingga sempat menembus Rp11.000 per USD1. Sejak awal tahun, rupiah sudah kehilangan nilai tukar hingga lebih dari 10%.

Juga terjadi arus keluar dana investor asing yang keluar dari Bursa Efek Indonesia senilai Rp7,8 triliun. Banyak pengusaha dan media menyikapi fenomena ini secara intens dengan kekhawatiran terjadinya krisis moneter seperti tahun 1998, di mana nilai rupiah sempat menyentuh 17.000 dan capital outflow secara masif yang mengakibatkan krisis ekonomi berkepanjangan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat lalu (23/8), meluncurkan empat paket kebijakan ekonomi untuk merespons penurunan tersebut.

Sebelum mengkaji efektivitas paket kebijakan ekonomi tersebut, mari kita telaah penyebab penurunan rupiah. Pasar valuta asing bekerja dengan prinsip penawaran dan permintaan. Bila lebih banyak pelaku pasar yang menjual rupiah dan membeli dolar dari sebaliknya, nilai tukar rupiah akan menurun. Secara internal, Indonesia terdapat dua penyebab utama. Pertama, defisit neraca berjalan yang pada kuartal II (April– Juni) 2013 mencapai 4,4% jauh tinggi dari kuartal I (Januari– Maret) yang 2,8%.

Meningkatnya defisit neraca berjalan berarti penduduk dan perusahaan di Indonesia lebih banyak membeli dari luar negeri dibandingkan menjual. Sebagian besar transaksi ekspor dan impor menggunakan dolar, sehingga permintaan terhadap dolar meningkat untuk membiayai impor tersebut. Penyebab internal kedua, adalah tingkat inflasi Indonesia. Apabila nilai riil dari rupiah menurun karena inflasi maka nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing otomatis juga akan alami depresiasi.

Inflasi pada Juli mencapai 3,29%, sehingga inflasi semester pertama (Januari–Juli) 2013 mencapai 8,61%. Angka tersebut cukup tinggi dibandingkan tingkat inflasi tahun 2011 dan 2012 yang hanya 3,79% dan 4,3%. Tingginya inflasi tahun ini disebabkan karena kenaikan harga BBM yang memiliki dampak multiplier ke komoditi lainnya, khususnya yang memiliki komponen energi dan transportasi yang signifikan.

Kenaikan BBM kali ini berdempetan dengan Ramadan dan Lebaran, di mana terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa. Akumulasi kedua faktor ini berakibat pada inflasi yang ekstra tinggi juga. Tingkat inflasi tahun 2005 yang alami kenaikan BBM mencapai 17,11%, namun tidak terjadi capital outflow dan penurunan nilai rupiah yang drastis. Sehingga resep kebijakan yang komprehensif membutuhkan analisis terhadap kondisi regional dan global.

Rapat rutin Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika, lebih kerap disebut The Fed, memberikan indikasi akan mengurangi stimulus moneter yang selama ini gencar dilakukan dengan menekan suku bunga dan memborong berbagai instrumen pasar. Masa jabatan Bernanke sebagai pimpinan The Fed akan berakhir pada awal tahun depan dan hingga sekarang belum ditetapkan penggantinya.

Tingginya arus modal ke negara berkembang pada 2011 dan 2012 didorong oleh para pelaku pasar yang mencari tingkat return lebih tinggi, dibandingkan obligasi pemerintah Amerika yang untuk periode tersebut berkisar pada 1%. Laporan biro statistik Amerika pada Agustus juga menunjukkan perbaikan dengan tingkat pengangguran yang berkurang. Ekonomi Eropa juga menunjukkan tanda positif dan bahkan neraca perdagangannya surplus.

Kombinasi berbagai faktor dan tendensi kenaikan suku bunga di tersebut memicu sebagian para pelaku pasar untuk pulang kampung ke Amerika dan Eropa. Maka bukan hanya Indonesia yang alami capital outflow dan penurunan nilai mata uang, melainkan juga India, China, Brasil, dan Turki yang selama ini dikategorikan sebagai emerging market yang selama dua tahun terakhir menjadi favorit destinasi investasi pelaku pasar. Nilai mata uang India bahkan jatuh hingga 17%.

Dengan kondisi dan latar belakang yang dijabarkan, bagaimana resep kebijakan yang efektif untuk minimalisir dampak negatif? Karena penyebab utama dari fluktuasi rupiah adalah dari faktor eksternal dan dampaknya terkena ke banyak negara, perlu koordinasi kebijakan antarnegara khususnya negara yang terkena dampak dengan didukung beberapa negara G-8.

Koordinasi moneter yang sering menjadi referensi adalah Plaza Accord pada 1985, di mana pemerintah Amerika, Jepang, Prancis, Jerman, dan Kanada bergerak bersama dan berhasil menurunkan nilai dolar Amerika terhadap yen (Jepang) dan mark (Jerman). Indonesia bagian dari Chiang Mai Initiative yang merupakan kerja sama Asia untuk perkuat stabilitas nilai tukar dan makro. Pada 2010, Indonesia pernah meminta pinjaman siaga, padahal cadangan devisa saat itu masih USD124,7 miliar.

Fluktuasi yang asalnya short-termmem butuhkan respons kebijakan yang nyata dampaknya pada jangka pendek Salah satu bagian dari paket kebijakan pemerintah adalah mengurangi defisit berjalan. Bila kita telaah neraca berjalan, 24,3% dari impor Indonesia Januari–Juni 2013 adalah minyak dan gas yang meningkat drastis 24,8% dibandingkan tahunlalu. Untukmengetahuiapakah kenaikan BBM mengurangi konsumsi dan impor masih perlu menunggu BPS mengeluarkan data bulan Agustus dan September.

Tentunya perlu dikomplementasikan dengan kebijakan untuk perbaikan transportasi publik dan berpindahnya dari BBM ke energi terbarukan. Adapun hampir sepertiga impor nonmigas (31,6%) berupa mesin dan elektronik yang sebagian besar merupakan bahan modal dan berpotensi mendorong ekspor. Fenomena ini sering disebut investment-induced import, di mana investasi yang disetujui (khususnya 1-2 tahun lalu) sedang membangun pabrik dan membeli mesin dari luar negeri yang pemerintah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk.

Jadi apa impor yang bisa dikurangi? Kenaikan bea masuk untuk sektor otomotif yang merupakan 5,78% dari impor harus diwaspadai sehingga tidak hanya substitusi ke tipe low cost green car (LCGC) yang mendapat pembebasan bea masuk. Potensi lain adalah besi-baja yang merupakan produk impor terbesar ketiga dan 7,5% dari total di mana Krakatau Steel telah menjalin kerja sama dengan Japan Steel dan Posco Steel dari Korea Selatan.

Kebijakan lain untuk mengurangi inflasi adalah menjaga pertumbuhan ekonomi dan permudah investasi bersifat jangka menengah. Namun, perlu waktu untuk merasakan dampak kebijakan ini, sehingga tak heran pelaku pasar tidak merespons secara positif dan nilai rupiah serta IHSG tidak meningkat.

Supaya kredibilitaskebijakan meningkat. Pemerintah perlu segera memberikan detail dari insentif dan kebijakan dalam paket tersebut, sehingga dapat dianalisis secara mendalam dan tidak berkesan sekadar pencitraan. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia pada khususnya perlu bekerja ekstrakeras untuk menjaga stabilitas rupiah dan pertumbuhan ekonomi di tahun politik.

BERLY MARTAWARDAYA
Dosen FEUI dan Ekonom Indef

Monday, March 25, 2013




Toward fair competition, an end to political dynasty


Jakarta Post | Page: 6 - Original link


In the movie Spider-man, there is a stage in Peter Parker’s life where he earns money as a professional wrestler. Using his superpowers, he wins fights against many different types of opponents. Later, Parker realizes that it is not fair for someone with superhuman powers to fight head-to-head against an average person.

There has been a recent renewal of public interest in political dynasties. The 26-year-old regent of Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad, is continuing his father’s reign. The mayor of Cimahi was elected to continue her husband’s term of office. 

Banten is a prominent example of a family having a strong presence in politics. Governor Ratu Atut Chosiyah’s sister, Ratu Tatu Chasanah, is the deputy regent of Serang, her stepbrother,Tb Haerul Jaman, is the mayor of Serang and her sister in-law, Airin Rachmi Diany, is the regent of South Tangerang. Numerous Banten councilors are also Atut’s blood relatives.

General director of Regional Autonomy Djohermansyah said that there were 57 local chief executives elected to continue the offices of blood relatives. Concerns about political dynasties has prompted the government to a submit revision of Law 32/2004 on local elections, which would prohibit direct blood relative of local chief executives running in an immediate local election to succeed the incumbent. 

Home Minister Gamawan Fauzi said the prohibition includes vertical relationships such as a father and child as well as horizontal blood relationships such as brother and sister.

Opponents of the policy say that the prohibition would go against human rights and equality before the law. They vow to challenge the bill at the Constitutional Court (MK), if it is passed into law. 

The fight against the excessive accumulation of power and the promotion of fair competition within a clear legal framework was the essence of the 1998 reformation. Among the reformation’s legacy is decentralization, which reduces the central government’s political power, presidential term limitations and the formation of the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU), which the curbs the excessive accumulation of economic power.

However, there is no commission that ensures fair political competition. Drawing from Aristotle’s distributive justice, there is an idea about treating equals equally and unequal’s unequally (Nicomachean Ethics, Book V, Chapter VI). 

During the New Order, there was a joke going around that the most important qualification for a president was having experience as a president. Since the only person with presidential experience was president Soeharto, he was re-elected without being challenged. The constitutional amendment after Soeharto’s downfall that limits presidential terms to a maximum of two is an acknowledgement that the right to run for office is not absolute. 

The term limit ensures the rise of new voices and fresh approaches at least once a decade. It also applies Aristotle’s concept that a two-term president would not compete on equal terms with any other person, thus needs to be treated unequally by being prohibited from running for a third term. 

The public and legal community has agreed on the validity of prohibiting the chief executive from a third term. The question is: Would prohibiting the candidacy of direct relatives be justifiable?

Having an incumbent’s direct relative as a candidate would also deter a highly qualified and competent person who is a nonrelative from running for the same office. Empirical data shows that regions with lower social mobility at top executive positions tend to display lower human development and governance quality.

In his study entitled “Populism, Dynasty and Consolidation of Parties”, Marcus Mietzener implies that Indonesia is still a society with a scent of feudalism at the democracy consolidation stage. Many shadows of Indonesia’s past looms close enough to pull it back from becoming a mature democracy that is able to provide welfare for its people. 

There is also a strong argument toward extending prohibition to nieces and cousins as in the traditional kingdom; they got full family support to become successors in the case that a child or brother did not display adequate leadership and competence.

Indonesia also faces the problem of the politicization of civil service. Formally, the civil service is neutral in elections. But there have been many instances where the re-election of an incumbent executive benefitted from the support of civil servants. 

When an incumbent’s relative runs for office, he or she would benefit from the incumbency by hook, respect and a speck of feudalism, or by crook, a blatant directive to support, without any additional scrutiny toward an incumbent. 

If we look abroad, there are political dynasties in many countries. In the US, there is the Bush family from which the father and son both served as president, in the Philippines there is the Macapagal family from which the father and daughter both served as president and in Singapore there is the Lee family from which both the father and son served as prime minister. There is one similarity between all the above mentioned pairs, which is that they were all not elected consecutively. There was at least one nonrelated person who served as chief executive between the father and child’s term. 

However, we should be careful in casting the net too wide. Prohibition should not be more than one term. If a majority of the people elects a blood relative after five years without the benefit of incumbency, then that is a display of real support that should be respected. Expanding prohibition between different levels and branches of the government would be too much too soon. We should take one step then observe the impact. 

Indonesia still has to address the problems of poverty, equality and service provision. The Regional Autonomy Law puts responsibility on the back of regents and mayors. Therefore, it is imperative that the regional head is a capable person and is elected on their merits, not on ascribe status and family relationships. As the Prophet Muhammad said, a country that does not put its most capable people in governing positions is waiting for its own destruction. 

Law No. 5/1999 on antimonopoly states that economic freedom and competition has its limits. It would be prudent to put some well-thought legal limit on political competition in the revision of Law 32/2004 on local government. As Peter Parker’s uncle would have said, “With great power, comes great responsibility” to regulate it. 

The writer is lecture in planning and public policy at the University of Indonesia, senior economist at INDEF and deputy chairman of the Nahdlatul Ulama Scholar Association (ISNU).

Friday, February 22, 2013


A year of respect for Indonesian women


Paper Edition | Page: 7. Jakarta Post (Original link)

Let us start with two recent cases of disrespect toward women. First, Garut Regent Aceng Fikri took a 17-year-old girl as his second wife in an unregistered marriage (siri) only to divorce her by SMS four days later, claiming she was not a virgin. He locked her in his home for days after the wedding day.

Second, judge Muhammad Daming Sunusi, the head of the Banjarmasin High Court, told House of Representatives’ members who grilled him during a selection of Supreme Court justices that “both the victim of rape and the rapist might have enjoyed their intercourse together, so we should think twice before handing down the death penalty”.

Deanna Ramsay (The Jakarta Post, Feb. 14) said the two cases marked a bad start to the year for women. I beg to differ.

To assess respect for women in current contestation of public policy discourse, we need to look back at the history of Indonesia, where women have often played a significant role.

Kartini’s intellectual awakening and the social change she ushered in by promoting formal education for women back in the 19th century led many to continue her deeds. On the war front, Aceh’s Cut Nyak Dien’s ferocious fight against the Dutch was an inspiration in the pre-independence movement.

The two names were prominent examples of the many heroines who have shed blood, sweat and tears for a free Indonesia.

Among the cultural royalty, including religious clerics, military leaders and educated professionals that made up 68 Indonesian members of the Preparatory Body for Indonesian Independence (BPUPKI), there were two female members: Siti Mangunpuspito who headed the women’s division at the Jakarta Office of Java Hokokai and Maria Ulfah, who was later appointed social services minister (1946-1947).

A historian and political scientist expressed surprise when he discovered the issue of women voting rights was unanimously passed without any prolonged debate back in 1945 despite strong patriarchic tendencies in many of Indonesia’s ethnic groups.

Founding president Sukarno appointed three more female ministers during his reign, who were SK Trimurti as manpower minister (1947-1948), Rusiah Sardjono as social services minister (1962-1966) and Artati M Sudirdjo as basic education and culture minister (1964-1966).

Such a journey was not as smooth in other countries. Unlike Indonesia, the US took 157 years after independence to install a female minister, when Frances Perkins was appointed secretary of labor under the progressive presidency of Franklin Delano Roosevelt in 1933. Women in the US then had to wait for another 44 years until two more women, Juanita M Krepps and Patricia R Harris, were appointed ministers during the Jimmy Carter presidency in 1977-1981.

Historically, the 56 delegates of the second Continental Congress that signed the US Declaration of Independence in 1776 were all white males and it took the Americans 144 years to grant voting rights to women in 1920. Even after 1945, seven state legislatures had yet to affirm the equal right, with Mississippi
being the last in 1984.

While its fair to argue that a progressive movement in the 20th century affected many countries in the world simultaneously, it is hard to state that respect for women in Indonesia was not an ingrained part of the independence movement here and, at least partially, was hardwired to national institutions and conventions. Nevertheless, we have to admit that the women’s movement in Indonesia has had its ups and downs along the way.

Islam, the religion of the majority of Indonesians, has sometimes been misused as justification for disrespectful acts against women. Many deliberately ignore numerous instances where the Koran and Hadiths clearly hold women in high regard. One of the latter being that the best Muslim men are those who treat women and wives the best (Hadith by Tirmidzi: 285).

Sometimes in public policy, the public backlash is more important and lasts longer than the act itself. In the cases of Aceng and Daming, the reaction was quick and harsh. Aceng faces imminent impeachment upon request of the Regional Legislative Council (DPRD), while Daming has to bury his dream of wearing a Supreme Court robe after receiving a “no” vote in the House.

In both cases, the offenders fell from grace in five nasty and brutish stages.

First, unflattering comments, jokes and photo-shopped images spread like wildfire through BlackBerry messenger groups, Twitter and other social media outlets.

Second, print and electronic media highlighted their misdeeds.

Third, prominent women activists and NGOs concerned for women turned up the volume of protest.

Fourth, leaders of state institutions with built-in tendencies to protect women such as the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) and the Women’s Empowerment and Child Protection Ministry, all shared their concern and condemnation.

Fifth, a very public brouhaha convinced state and political party figures to deal the two men a deadly blow.

The boycotting power of women was also evident in the cases of Puspo Wardoyo, owner of Wong Solo restaurant chain and Muslim cleric Abdullah Gymnastiar who both practice polygamy.

Indeed, the rising power of women has a positive impact on politics. Any ambitious Indonesian should avoid disrespecting women in words and deeds.

However, the trend will be more beneficial for Indonesia if the wrath of women is also turned toward dealing with corruption, poverty and environmental degradation that inflict damage on the country and its people in the long run.

In her lyrics, American singer Aretha Franklin says women deserve just a little bit of respect. In Indonesia, 2013 is a year of increasing political respect for women and will pave the way for even better years ahead.

The writer, a lecturer in planning and public policy at the University of Indonesia is deputy chairman of the Nahdlatul Ulama Scholar Association (ISNU).

Thursday, October 18, 2012

Mengatasi Ekonomi Berbiaya Tinggi

 
MEDIA INDONESIA, 18 Oktober 2012
 
Masuknya Indonesia pada kategori investment grade mendorong investor global untuk masuk ke negeri ini. Ada banyak kemudahan investasi yang diluncurkan, namun sudah menjadi rahasia umum bahwa peraturan di atas kertas dan praktik bisa berbeda hasilnya.
Salah satu kendala utama dalam berinvestasi di daerah ialah ekonomi berbiaya tinggi yang sering juga disebut praktik pungli (pungutan liar). Pada masa Orde Baru korupsi berpusat pada lingkaran elite rezim pemerintah, tetapi di era desentralisasi praktik korupsi ini justru terdesentralisasi dan menyebar ke daerah.
Seperti yang pernah ditulis Media Indonesia (4/10), nyata-nyata bahwa praktik ekonomi biaya tinggi kian memojokkan dunia usaha dan berimbas ke kesejahteraan pekerja. Para buruh beberapa kali harus turun ke jalan untuk menuntut adanya aturan yang menjamin kehidupan layak dan kesejahteraan bagi mereka. Bahkan, akibat aksi tersebut, banyak industry yang tutup beroperasi selama sehari dengan kerugian yang bisa menembus triliunan rupiah.
Namun, pengusaha juga tidak punya cukup ruang bernapas untuk mewujudkan rupa-rupa tuntutan para pekerja tersebut. Masalahnya jelas, karena para pengusaha dibelit rantai birokrasi yang panjang (dipanjangpanjangkan) dan besarnya biaya siluman.
Birokrasi yang berbelit dan besarnya pungutan liar itu menjadikan pengusaha harus merogoh kocek lebih mahal untuk menjalankan bisnis. Akibatnya, perusahaan tidak dapat membayar pekerjanya dengan upah lebih layak. Keluhan pengusaha itu mendapatkan justiļ¬ kasi dari penelitian yang pernah dilakukan Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia yang menunjukkan besarnya biaya siluman mencapai 20%-30% dari total ongkos produksi.
Kalau biaya tinggi itu bisa dihilangkan, LP3E memprediksi bahwa upah buruh bisa naik dua kali lipat. Jika itu benarbenar terjadi, industri bisa lebih fokus meningkatkan produksi mereka dengan pekerja yang juga lebih berdaya saing. Tampak benar bahwa selain birokrasi kita menghabiskan APBN dalam jumlah besar, pemerintah juga membikin ekonomi biaya tinggi.
Euforia demokrasi tidak diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di pemerintahan. Menjadi kepala daerah tidak dipandang sebagai pelayan publik, tapi sebagai jalan menambah kekuasaan dan mempertebal kantong pri badi. Apalagi menjadi kepala daerah sekarang umumnya membutuhkan biaya kampanye yang amat besar untuk survei, pencitraan, dan pendekatan kepada pemilih.
Sumber utama dana kampanye tersebut biasanya antara dari tabungan dan penjualan aset kandidat yang perlu balik modal setelah terpilih atau dari pengusaha hitam yang ingin mendapatkan fasilitas dan proyek dari kepala daerah. Keduanya berujung pada inefisiensi dan ekonomi biaya tinggi.
Kewenangan kepala daerah di era otonomi daerah saat ini cukup besar dan rawan penyalahgunaan. Investor, apalagi yang akan melakukan investasi dalam jumlah besar, tidak jarang yang izin dan proses usahanya dipersulit dan diminta memberikan upeti kepada kepala daerah.
Kondisi tersebut yang dipadu dengan menguatnya penegakan hukum khususnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebabkan sampai dengan Mei 2012, sedikitnya 173 kepala daerah yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) tersangkut kasus korupsi. Jumlah itu berarti setara dengan 37% dari total kepala daerah yang dipilih langsung.
Persepsi Buruk
Korupsi di daerah adalah salah satu pe nyebab Indo nesia menempati rangking 100 dari 183 negara pada corruption perception index. Situasi itu tidak bisa terus-menerus dibiarkan. Investor potensial menjadi enggan untuk berinvestasi di daerah karena tidak adanya kepastian hukum. Jangan sampai setelah membayar biaya tambahan yang diminta oleh pemerintah daerah lalu dinyatakan menyuap sehingga sudah jatuh tertimpa tangga. Kasus seperti Siti Hartati Murdaya dan Bupati Buol harus diselidiki secara tuntas sehingga tidak terulang lagi.
Di sisi lain, minimnya infrastruktur juga sering menjadi kendala. Survei Doing Business 2012 yang dilakukan Bank Dunia menemukan bahwa dibutuhkan waktu 108 hari untuk mendapatkan sambungan listrik di Indone sia. Jauh lebih lama jika dibandingkan dengan di Malaysia yang hanya membutuhkan 51 hari. Padahal tanpa listrik, sulit bagi perusahaan untuk memulai operasi.
 
Kalaupun memaksa menggunakan genset, hanya akan menambah biaya perusa haan untuk pembelian dan transpor bahan bakar.
Sarana transportasi di daerah, khususnya jalan dan jembatan, kondisinya masih banyak yang memprihatinkan. Situasi itu jelas menghambat penjualan produk perusahaan. Kementerian Pekerjaan Umum merupakan urat nadi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Indonesia. Namun, kinerja kementerian tersebut masih belum optimal. Sekitar 11,5% atau senilai Rp6,529 triliun baru terserap dari total anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) 2011 sebesar Rp56,912 triliun.
Koordinasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan merupakan syarat mutlak untuk mengurangi ekonomi berbiaya tinggi. Sistem politik yang lebih hemat biaya kampanye, de-bottle-necking regulasi, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan penyerapan anggaran merupakan tantangan yang tidak bisa dielakkan lagi.
Bersiap Kecewa
Penegakan dan kepastian hukum yang efektif masih jauh panggang dari api. Perlu penantian bertahun-tahun dalam proses banding sampai ke Mahkamah Agung dan peninjauan kembali. Jangan terkejut kalau kemudian Indonesia hanya menempati rangking 156 dari 183 negara pada kategori kepastian hukum berdasarkan survei Doing Business.
Beberapa minggu yang lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato pada Indonesia Investment Day di Wall Street, New York, Amerika Serikat, yang dihadiri banyak lembaga investasi besar dunia. Kita tidak ingin para investor yang datang ke Indonesia dengan bersemangat berinvestasi hanya untuk kecewa menghadapi permasalahan ekonomi biaya tinggi dan tidak kembali lagi. Sudah saatnya Indonesia berubah menjadi negara low cost, high growth economy. ● 

Penulis adalah Dosen FEUI dan Pengurus Indec

Wednesday, July 11, 2012

Indonesia Jadi Bandar IMF?


PDF Print




-->
Seputar Indonesia, 11 Juli 2012 (original link)

Pemerintah Indonesia memberikan komitmen untuk berkontribusi dalam jumlah yang cukup besar. Walau dana tersebut tidak hilang, berbagai kalangan dalam negeri mengkritik secara keras dan bahkan banyak elemen menolak rencana tersebut dengan menyatakan bahwa Indonesia bukan negara kaya dan rakyat Indonesia lebih membutuhkan dana tersebut.
Apakah paragraf di atas membahas tambahan modal Indonesia ke IMF pada 2012? Salah! India pada awal tahun 1946 mengalami gagal panen dalam skala besar. Nehru adalah pemimpin Partai Kongres yang sedang mempersiapkan kemerdekaan negaranya dari Inggris yang direncanakan pada Agustus 1947.Kelaparan massal di India bisa dijadikan alasan oleh Inggris untuk menunda kemerdekaan India.

Pada 23 April 1946, Sjahrir selaku perdana menteri Indonesia berkata, “Perkiraan paling rendah tentang panen tahun ini ialah 5 juta ton, sedangkan perkiraan tertinggi 7 juta ton dan rakyat Indonesia mengonsumsi tidak lebih dari 4 juta ton.” Sjahrir juga berkata, “Sekalipun jika tidak ada surplus beras, saya pikir rakyat kami bersedia memberikan 500.000 ton beras ditukar dengan tekstil. Saya rasa lebih dari wajar RI berbuat apa yang mungkin guna meringankan situasi pangan di India.

”Mohammad Hatta selaku wakil presiden Indonesia menegaskan sikap pemerintah tersebut melalui pidato radio pada 22 Juni 1946 berjudul “Beras Kita ke India”. Nehru tersentuh dengan uluran tangan Indonesia pada saat genting dan menyelenggarakan Asians Relations Conference di New Delhi yang menguatkan hubungan India- Indonesia serta negara lain di Asia.

Ikatan yang dibangun berperan besar dalam penguatan dukungan internasional kepada Indonesia di Perjanjian Linggarjati hingga Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada 1949 dan tidak bisa dilepaskan pada terselenggaranya Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung di mana Indonesia memperkuat kepemimpinannya di antara negara berkembang dua benua.

Reformasi IMF

International Monetary Fund (IMF) dibentuk bersamaan dengan Bank Dunia pada konferensi Bretton Wood bulan Juli 1944 yang diprakarsai negara Eropa Barat dan Amerika Serikat yang menguat posisinya di Perang Dunia II untuk merekonstruksi dan membangun kembali ekonomi dunia pascaperang. Nama awal Bank Dunia adalah International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).

Konferensi ini dalam banyak hal adalah perwujudan ide John Maynard Keynes tentang perlunya desain sistem keuangan internasional yang lebih kokoh dan lembaga internasional keuangan sebagai penjaga stabilitas sistem dan memperkuat kapasitas ekonomi.Dari 44 negara yang ikut mendirikan IMF dan Bank Dunia di dalamnya termasuk negara berkembang seperti Mesir, Iran, Irak Guatemala, Peru. Berbeda dengan Sidang UmumPBByang onecountry-one vote, hak suara di IMF disusun berdasarkan kondisi ekonomi.

Laman IMF menyatakan bahwa hak suara dihitung dengan keterbukaan ekonomi (30%), variabilitas ekonomi (15%), cadangan devisa internasional (5%),serta weightedaverageGDP berdasar nilai tukar nominal dan daya beli (50%). Namun perubahan kuota tidak otomatis dan membutuhkan persetujuan dari para anggota, khususnya Amerika dan Eropa Barat, yang tidak begitu bersemangat untuk mengurangi pengaruhnya di lembaga sepenting IMF.

Saat ini gabungan hak suara Amerika, Jepang, Jerman, Prancis, dan Jerman adalah 37,4%, sedangkan gabungan hak suara dari China, India,Rusia,Brasil,dan ASEAN yang dari berbagai faktor ekonomi tidak kalah jauh dari kelompok pertama hanya 14%. IMF juga banyak dikritik,di antaranya oleh Joseph Stiglitz yang meraih Nobel Ekonomi dan pernah menjadi chief economist Bank Dunia dengan strategi IMF yang menggunakan formula standar (one-sizefits- all) stabilisasi, privatisasi, dan liberalisasi. Structural adjustment yang diterapkan IMF secara intens pada dekade 1980-an dan 1990-an tidak memiliki track-record baik dalam menstabilkan dan menyejahterakan negara yang mengalami krisis ekonomi, termasuk terhadap Indonesia.

Diplomasi Tangan di Atas

Distribusi hak suara yang hanya memberi peran kecil bagi Indonesia menyebabkan kita hanya memiliki tiga pilihan mengenai IMF.Pilihan pertama keluar dari keanggotaan IMF. Cukup banyak suara keras,apalagi pada masa krisis moneter yang mendorong opsi ini.Walaupun pemerintah perlu bersikap tegas pada masalah representativenessdan kebijakan dari IMF, jika hal itu dilakukan saat ini, lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.

Pilihan kedua adalah memperbaiki IMF dari dalam. Brasil, Rusia, India, dan China (BRIC) konsisten memperjuangkan reformasi dan restrukturisasi hak suara IMF untuk lebih sesuai dengan kenyataan kondisi ekonomi.Indonesia perlu lebih intens mengatur strategi dengan grup negara BRIC dan negara berkembang lainnya sehingga tuntutan lebih kuat gaungnya.

Penambahan pinjaman ke IMF bersama BRIC dan negara berkembang lainnya pada saat Eropa kelimpungan dan membutuhkan dana adalah langkah untuk menegaskan bahwa Indonesia sebagai anggota G-20 tidak hanya bicara(noactiontalkonly). Data Januari–Maret 2012 menunjukkan bahwa 11,9% ekspor Indonesia diserap oleh Eropa.Apabila ekonomi Eropa kolaps, perekonomian Amerika yang menyerap 9,6% ekspor Indonesia,Jepang (11,7%), dan China (12, 9%) juga akan goyang.

Apalagi Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan bahwa skema yang akan digunakan adalah pengelolaan dana sehingga cadangan devisa tidak dipindahkan dan tetap tercatat sebagai cadangan devisa Indonesia. Pilihan ketiga yang belum dieksplorasi adalah menggabungkan opsi kedua dengan membangun organisasi di luar IMF. China dan Rusia beserta beberapa negara eks Uni Soviet membentuk Shanghai Cooperation Organization (SCO) pada 1996 di mana China membagikan USD10 miliar pada masa krisis 2009.

BRIC sedang membentuk bank pembangunan sebagai alternatif Bank Dunia. Indonesia tahun 1946 bisa mengirimkan 7,1% produksi beras ke India untuk ditukar dengan tekstil dan obat.Maka apakah setelah 66 tahun kita tidak sanggup menempatkan maksimum 8,9% dari cadangan devisa—yang tidak hilang— untuk menyelamatkan pembeli produk ekspor kita? Ada hadis nabi yang menyatakan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, ternyata hal itu juga berlaku untuk interaksi di organisasi internasional.Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith toriq.

Penulis adalah Manajer Riset FEUI dan
Ketua PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) 

              

Monday, April 16, 2012

Saatnya Berpikir Energi Alternatif





Suara Karya, 16 April 2012 (original link)

Indonesia berada di ambang krisis energi. Betapa tidak, berdasarkan data pemerintah, cadangan minyak mentah Indonesia status per 1 Januari 2012 hanya sekitar 3,9 miliar barel. Bandingkan angka tersebut dengan negara seperti Arab Saudi yang memiliki cadangan minyak mentah sebanyak 256 miliar barel. Cadangan Indonesia sangatlah tidak pantas menjadi landasan untuk masih berpikir Indonesia kaya minyak.

Dengan tingkat produksi sekitar 900 ribu barel per hari, cadangan minyak mentah Indonesia akan habis hanya dalam waktu 12 tahun saja, dengan catatan tidak ada sumber minyak mentah baru yang ditemukan. Celakanya, penambahan cadangan-cadangan baru terus menyusut dari tahun ke tahun akibat minimnya kegiatan eksplorasi di lapangan-lapangan baru. Artinya, jika paradigma kita masih menganggap sumber energi hanya minyak, tidaklah salah kalau Indonesia berada di ambang krisis energi.
Namun, ancaman krisis energi tersebut sebenarnya bisa kita lupakan apabila bangsa Indonesia mulai memikirkan penggunaan energi alternatif non-minyak. Indonesia disebut-sebut punya potensi menjelma menjadi Timur Tengah-nya biofuel dunia. Indonesia mempunyai 40% total potensi panas bumi dunia mencapai 27.000 MW. Dengan hutan yang luas, dukungan geografis Indonesia sebagai negara tropis, Indonesia masih menyimpan potensi energi lainnya, seperti air, matahari, dan angin.
Energi alternatif non-minyak, tetapi masih berupa energi fosil, seperti batu bara dan gas bumi juga masih tersedia melampaui ketersediaan minyak. Indonesia masih punya batu bara untuk 80 tahun lagi, dan masih memiliki gas bumi sebanyak lebih dari 150 triliun kaki kubik, yang cukup untuk lebih dari 60 tahun ke depan. Dengan potensi yang luar biasa besar itu, Indonesia seharusnya berdiri sejajar, mengikuti langkah negara-negara yang menjadi pemimpin energi alternatif dunia, seperti AS, Jerman, Spanyol, China dan Brazil. Negara-negara tersebut merupakan motor penggunaan energi terbarukan yang tahun lalu masih sebesar 1,3 persen dari total pasokan energi dunia. Semakin tidak menentunya harga minyak mentah dunia serta ancaman pemanasan global, mendorong berbagai negara berlomba-lomba mengembangkan sumber energi alternatif, yang selain murah juga ramah lingkungan hingga pemanfaatannya pun diyakini semakin meningkat. Pemerintah sendiri sebenarnya bukannya tidak peduli dengan pengembangan energi alernatif berbasis energi terbarukan. Pertamina, sebagai perusahaan yang 100 persen milik negara, sudah mengembangkan potensi panas bumi di berbagai wilayah Tanah Air. Salah satunya melalui pusat pengembangan panas bumi di Kamojang, Garut. Saat ini Pertamina mampu menghasilkan energi panas bumi sebesar 1.194 MW dan ditargetkan angka tersebut berubah menjadi 1.889 MW pada tahun 2014 serta menjadikan Indonesia sebagai penghasil energi panas bumi terbesar di dunia.
Bukan tanpa alasan, pengembangan energi panas bumi menjadi penting. Masalanya, energi jenis ini terbukti jauh lebih murah darupada harga BBM. Sebagai bahan bakar utama pusat pembangkit listrik di seluruh Indonesia, biaya per kwh listrik dengan menggunakan listrik sekitar 30 sen dolar AS. Bandingkan dengan biaya per kwh listrik berbahan dasar panas bumi yang hanya berkisar antara 10-20 sen dolar AS. Sayangnya, berbagai persoalan, seperti kepastian regulasi, tumpang tindih lahan, dan hambatan budaya, telah menjadi faktor penghambat bagi upaya percepatan pemanfaatan panas bumi sebagai sumber listrik.
Pemerintah juga telah menetapkan aturan jelas dan tegas mengenai pemanfaatan biofuel. Berdasarkan Permen ESDM No.32/2008, seluruh badan usaha pengguna energi, baik sektor ketenagalistrikan, retail BBM transportasi, dan industri diwajibkan mencampurkan biofuel ke dalam BBM yang digunakannya. Seharusnya, biodiesel untuk dicampurkan dengan solar, kadarnya mencapai 5 persen pada tahun ini, sedangkan bioethanol sebesar 1 - 2,5 persen.
Kendati di dalam Permen ESDM tersebut telah secara tegas dicantumkan kewajiban-kewajiban pemenuhannya, sejauh ini baru Pertamina yang telah mematuhi ketentuan tersebut. Bahkan, perusahaan ini telah mencampurkan 7,5 persen FAME pada solar sejak pertengahan Februari 2012. Pemerintah konon memberi waktu hingga Mei agar badan-badan usaha memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, itu jelas perlu pembuktian, termasuk nyali pemerintah untuk konsisten menerapkan aturan yang ada.
Energi alternatif gas bumi dan batu bara juga bisa dimanfaatkan, terutama untuk sektor ketenagalistrikan, industri, transportasi dan rumah tangga. Gas bumi memberikan efisiensi 4 kali lipat dibandingkan BBM. Sedangkan batu bara dapat menghemat hingga 8 kali lipat dibandingkan BBM. Apalagi, Indonesia masih tercatat sebagai eksportir dan pemilik cadangan batu bara terbesar di dunia.
Jika pemanfaatan energi alternatif yang lebih murah dari BBM tersebut dapat dilakukan, rasanya dana itu bisa disisihkan untuk infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih pesat lagi. Sekaligus, untuk menjaga kestabilan ekonomi di masa depan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi ideal Indonesia, yakni berada di level 7 persen. Untuk menggapainya maka perlu optimalisasi sumber daya energi dan peningkatan infrastruktur secara signifikan.
Oleh karena itu, perubahan paradigma kita akan subsidi BBM merupakan sebuah langkah yang sangat strategis. Selain akan memberi kesempatan bagi berkembangnya energi alternatif, khususnya energi terbarukan yang baru ekonomis jika harga minyak atau BBM tinggi, perubahan paradigma itu diharapkan mampu mendatangkan kesadaran untuk menghemat penggunaan subsidi BBM yang di tahun ini diprediksikan setidaknya mencapai Rp 200 triliun. Apabila dana sebesar itu bisa dialihkan ke perbaikan infrastruktur, maka diharapkan laju pertumbuhan ekonomi pun akan lebih cepat. ***
Penulis adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Tuesday, March 27, 2012

Negara Minim (Strategi) Energi






Harian Sindo, 27 Maret 2012 (original link)
Alkisah ada sebuah negara dengan kaya dengan minyak, gas, dan batu bara dengan produksi minyak 2,7 juta barel per hari. Tiga belas kilang minyak di negara tersebut sedang ditambah sehingga pada tahun 2020 mengolah 3,1 juta barel minyak per hari.

Walau jumlah penduduknya besar, negara tersebut masih melakukan ekspor secara signifikan. Perusahaan minyak nasional negara itu adalah perusahaan rankingke-34 terbesar dunia dari Global Fortune 500, mengalahkan BP dan Texaco. Perusahaan tersebut mengelola ladang minyak di 27 negara dengan profit tahun lalu naik 26,9% menjadi USD21,1 miliar sehingga menjadi perusahaan dengan keuntungan paling besar di benuanya.

Perusahaan minyak nasional tersebut tidak hanya mengelola energi fosil, tapi juga etanol dan energi terbarukan lainnya. Berbasis lahan tebu yang luas dan sejarah industri gula yang panjang, dibangunlah pengolahan gula ke etanol yang komprehensif sehingga menjadikan negara tersebut sebagai produsen terbesar etanol di dunia yang bahkan mengalahkan Amerika Serikat. Lebih dari 10 juta mobil di negara tersebut menggunakan konverter sehingga dapat menggunakan etanol yang lebih ramah lingkungan.

Ketahanan Energi

Apakah yang diceritakan di atas adalah Indonesia dan Pertamina di tahun 2025 setelah program percepatan pembangunan ekonomi berhasil dijalankan? Salah! Paragraf awal tulisan ini mendeskripsikan Brasil dan Petrobras pada 2011. Petrobras didirikan pada 1953, hanya lebih dahulu empat tahun dari Pertamina. Sementara Brasil mengalami surplus energi dan sebagai netexporter, Indonesia menjadi net-importerminyak dan keluar dari OPEC.

Defisit perdagangan minyak meningkat empat kali lipat dari USD4,02 miliar pada 2009 menjadi USD16,3 miliar di 2011. Lalu, bagaimana cara menguatkan ketahanan dan daya saing sektor energi Indonesia? Pertama, penguatan Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai perusahaan dan minyak dan gas nasional. Prioritas pengelolaan cadangan migas perlu diberikan pada perusahaan nasional kecuali memerlukan teknologi atau keterampilan tinggi yang tidak dimiliki.

Petrobras memegang hak monopoli eksplorasi dan produksi serta aktivitas terkait, termasuk penjualan, distribusi ritel dan produk derivatifnya di Brasil selama 1954 sampai 1997.Kompetisi dibuka untuk perusahaan asing ketika Petrobras sudah kuat dan justru akan memacu efisiensinya. Tidak berarti perlu dilakukan nasionalisme dari perusahaan migasasing yang sudah beroperasi di Indonesia.

Namun, kasus seperti Blok Cepu ketika kapasitas Pertamina untuk mengelola sangat mencukupi, namun diberikan pada perusahaan asing, hendaknya tidak terjadi lagi. UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang melemahkan Pertamina dan PGN perlu dikaji ulang. Tentunya semua kebijakan tersebut perlu disertai dengan peningkatan efisiensi di Pertamina dan PGN serta pengawasan ketat terhadap korupsi.

Kajian terhadap efektivitas BP Migas selaku regulator perlu dilakukan secara intensif mengingat perannya yang unik dan sangat strategis, serta tidak banyak diterapkan di negara-negara penghasil minyak. Penatapan rate cost-recovery yang berdasarkan kebutuhan riil dan data empiris, juga merupakan celah untuk menghemat uang negara Kedua adalah meningkatkan peran gas dalam konsumsi energi nasional.

Peraturan Presiden 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional menetapkan bahwa pada 2025 hanya 20% dari total konsumsi energi nasional 2025 berasal dari minyak, 30% dari gas,dan 33% dari batu bara.Data Kementerian ESDM 2010 menunjukkan bahwa minyak bumi masih merupakan sumber energi terbesar dengan 46,9% disusul batu bara (26,4)% dan gas (21,3%) Mewujudkan Perpres 5/2006 membutuhkan peningkatan signifikan produksi gas.

Masalahnya,data BP Migas menunjukkan bahwa dari hampir 10.000 BBTUD yang diproduksi Indonesia, hampir setengahnya sudah terikat kontrak untuk di ekspor dengan tujuan utama ke Jepang (67%), Korea Selatan (16%), Taiwan (14%),dan China (2,7%). Pola perdagangan gas cukup menarik dengan ekspor meningkat dua kali lipat dari USD9,8 miliar pada 2009 menjadi USD18 miliar pada 2011, tapi impor gas meningkat empat kali lipat dari USD438 juta menjadi USD1,62 miliar pada periode yang sama.

Indikasinya adalah industri terpaksa mengimpor karena tidak dapat pasokan dari gas Indonesia yang sudah dikontrak negara lain. PLN juga sudah berulang kali berteriak untuk menambah pasokan gasnya. Ibarat ikan yang mati kehausan dalam air. Cadangan gas di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua masih melimpah,namun tiadanya pipa gas menuju Jawa menjadikan kapal—dengan waktu tempuh lama dan kalah efisien— sebagai medium utama transportasi Ketiga adalah mendorong energi terbarukan.

Pada tahun 2010,energi air hanya 3,3% dan geotermal hanya 1,5% dari energi mixnasional.Masih jauh dari target di Perpres 5/2006 untuk 5% geotermal dan 5% terbarukan. Etanol memiliki potensi tinggi mengingat produksi gula dan ubi kayu Indonesia yang tinggi. Sementara energi surya masih belum terdengar di Indonesia, walaupun kita berada di garis khatulistiwa dengan sinar matahari sepanjang tahun.

Kebijakan Arnold Schwarzenegger sebagai Gubernur California yang sangat mendorong kemajuan energi terbarukan, patut ditiru di Indonesia. Mantan aktor laga itu mendorong mobil listrik, menyubsidi sebagian biaya pemasangan solar cell di rumah penduduknya dan penggunaan smart grid,sehingga pemilik rumah dapat menjadi net produsen listrik dan menjual kelebihannya berperan besar dalam peningkatan penggunaan energi surya dan.

Kenaikan BBM tidak akan memiliki dampak ekonomi sebesar sekarang bila sejak dekade lalu dilakukan penguatan PGN dan Pertamina, memprioritaskan gas untuk domestik, pembangunan infrastruktur migas,dan dukungan energi terbarukan. Lirik lagu Koes Ploes menyatakan bahwa tanah kita tanah surga.Tanah Indonesia tidak kekurangan energi, hanya orang yang hidup di atasnya miskin strategi serta implementasi. 

BERLY MARTAWARDAYA
Dosen Fakultas Ekonomi,
Universitas Indonesia;
Peneliti di Indef