2015: Tahun Lembu Kurus

Koran SINDO (original link)

Rabu,  17 Desember 2014  

Dahulu kala raja Mesir memimpikan munculnya tujuh lembu gemuk lalu dimakan tujuh lembu kurus. Nabi Yusuf menafsirkan bahwa mimpi tersebut berarti Mesir akan alami tujuh tahun masa kesuburan dan kemakmuran yang diikuti oleh tujuh tahun kekurangan air dan gagal panen. 

Nabi Yusuf lalu diberi mandat untuk meningkatkan produksi pangan selama tujuh tahun subur, dan menyiapkan sistem penyimpangan surplus pangan untuk mencukupi kebutuhan rakyat pada masa tandus sehingga tidak terjadi kelaparan massal. 

Apabila presiden Indonesia mendapat mimpi tentang perekonomian mendatang, kemungkinan besar isyaratnya akan berupa dua lembu kurus yang dimakan dua lembu gemuk. Periode 2015-2016 adalah masa menanam dan menata ulang ekonomi untuk memanen pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran pada periode 2017-2018. 

Warisan Tantangan 

Beberapa waktu lalu pada rubrik opini (KORAN SINDO, 22/10), penulis menjabarkan bahwa SBY meninggalkan warisan ekonomi berupa pertumbuhan ekonomi yang menurun, deindustrialisasi dan melambatnya pengentasan kemiskinan. Juga terjadi penurunan ekspor nonmigas dan meningkatnya impor (khususnya migas) yang memicu defisit neraca perdagangan sehingga rupiah terus melemah. 

Pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir didominasi oleh konsumsi dalam negeri yang memiliki proporsi pada kisaran 55%. Akibatnya perekonomian Indonesia rentan inflasi ketika permintaan meningkat sekitar lebaran dan distribusi bahan makanan terhambat hujan serta ombak. Dengan melambatnya perekonomian maka pertumbuhan ekonomi di 2015 akan sulit menembus 6%. 

Itu kondisi yang harus dihadapi. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2015 di kisaran 5,4-5,8%, sedangkan proyeksi Bank Dunia lebih rendah pada 5,2%. Padahal, Indonesia akan alami bonus demografi dengan meningkatnya proporsi tenaga kerja produktif pada 2020-2030. Jangan sampai periode tersebut justru menjadi masa peningkatan pengangguran dan masalah sosial. 

Reorientasi Ekonomi 

Mencapai ekonomi Indonesia yang kokoh, kompetitif dan lepas dari middle income trap tidak mudah. Dibutuhkan lima pilar, yaitu reindustrialisasi, perbaikan infrastruktur, pertumbuhan sektor primer, peningkatan kualitas SDM, serta reformasi birokrasi. Sektor industri adalah motor pertumbuhan di Orde Baru yang berhasil mengangkat puluhan juta orang keluar dari kemiskinan. 

Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di China, Korsel, dan Vietnam tidak dapat dilepaskan dari sektor manufaktur. Industri mendorong pertumbuhan sektor terkait serta meningkatkan penguasaan teknologi yang bisa digunakan pada banyak perusahaan (technological spillover). Pelarangan ekspor mineral mentah yang diterapkan sejak awal 2014 menyebabkan perusahaan tambang harus membangun smelter dan fasilitas pengolahan biji mineral yang membutuhkan sekitar 2-3 tahun. 

Demikian juga dengan pembangunan kilang minyak sehingga lebih banyak produksi minyak mentah Indonesia yang bisa diproses dalam negeri. Namun, semua itu membutuhkan perbaikan jalan, pelabuhan dan peningkatan suplai listrik. Pilar ketiga adalah sektor primer (pertanian, peternakan, perikanan, dan perhutanan) menyerap hampir setengah tenaga kerja, terutama yang berpendidikan rendah, namun hanya alami pertumbuhan rata-rata 3,6%. 

Petani, peternak, nelayan, dan pengolah hasil hutan tidak harus miskin, profesi serupa di banyak negara jauh lebih baik kesejahteraannya. Perbaikan keterampilan serta akses modal dan peralatan akan menaikkan produktivitas dan nilai tambah. Sektor kelautan bisa menjadi quick win ekonomi Indonesia di 2015, karena saat ini produktivitasnya per kilometer persegi hanya 10% dibandingkan Thailand dan Filipina. 

Lebih dari setengah tenaga kerja di Indonesia masih lulusan SMP atau lebih rendah. Kemendikdasmen perlu bekerja keras untuk menaikkan jumlah tenaga kerja yang lulus SMA dengan meningkatkan kualitas pengetahuan dan ketajaman analisa. Pembangunan gedung sekolah dan pelatihan guru membutuhkan waktu beberapa tahun. 

Untuk tenaga kerja yang sudah di luar usia sekolah, Kemenaker dapat meningkatkan keterampilan mereka dengan memfasilitasi, (langsung atau dengan insentif bagi perusahaan) kursus singkat sehingga pekerja lebih produktif dan bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Pilar terakhir adalah reformasi birokrasi pemerintah. 

Kualitas aparat sipil negara (ASN) perlu diperbaiki untuk meningkatkan penerimaan negara, khususnya pajak yang lebih rendah dibanding negara tetangga, dan mengelola pengeluaran sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan tidak hanya menghabiskan anggaran. UU ASN memungkinkan pemerintah untuk merekrut orang dari sektor swasta, universitas, dan LSM untuk menjadi eselon satu dan dua. 

Taichi Ekonomi 

Strategi jangka menengah perlu dilengkapi dengan strategi jangka pendek. Sambil menunggu berbuahnya strategi jangka menengah di atas, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Prinsip taichi adalah menggunakan kelemahan untuk kemenangan Nilai rupiah yang melemah tidak otomatis berdampak negatif melainkan kesempatan untuk meningkatkan ekspor Indonesia yang harganya turun sehingga lebih kompetitif. 

Hampir seperlima ekspor Indonesia terdiri dari lemak dan karet yang diuntungkan dengan kondisi ini. Quick win di sektor kelautan selain dari segi jumlah juga perlu transisi ke produk high value seperti tuna, lobster, dan ikan hias. Naiknya harga barang baku impor harus disikapi anggap peluang untuk menyediakan substitusi domestik sehingga struktur industri kita lebih kukuh. 

Masuknya tenaga terdidik ASEAN pasca-MEA perlu diarahkan secara selektif pada sektor yang memang kekurangan secara kronik untuk meningkatkan produktivitas sambil menunggu tersedianya lulusan domestik. Dalam pidato pelantikannya sebagai presiden Amerika Serikat, John F Kennedy menyatakan bahwa deretan mimpi yang ingin diwujudkan untuk perbaikan negaranya butuh waktu panjang. But let us begin.

Jokowinomics ala Pengusaha Mebel

Kompas edisi siang, 9 Desember 2014

Pada masa orde lama, politik menjadi panglima dan ekonomi menjadi serdadu. Ketika orde baru berkuasa, ekonomi pun naik pangkat. Dekade 90-an menyaksikan perdebatan intens dan perebutan pengaruh antara dua kelompok dengan strategi ekonomi yang berbeda  bagi Indonesia.

Satu kelompok ajukan strategi ekonomi berbasiskan keunggulan komparatif sumber daya alam dan tenaga kerja yang bisa ditelusuri pada Richard Ricardo. Kelompok lain berpendapat Indonesia perlu melakukan lompatan (leapfrog) ke industri teknologi tinggi untuk tingkatkan nilai tambah dan  keunggulan kompetitif ala Michael Porter. Kedua pendekatan ini lebih dikenal sebagai Widjojonomics dan Habibienomics. Kedua pendekatan sering dkatagorikan sebagai strategi pembagunan berbasis Negara (state-led development strategy) yang dapat diterapkan ketika peran pemerintah masih besar di perekonomian. Namun pada triwulan II tahun 2014, porsi pengeluaran pemerintah hanya 8 %, dari total PDB.  Bagaimana strategi ekonomi yang akan di ambil Presiden Jokowi di era menurunnya peran ekonomi pemerintah  dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Visi dan misi kampanye Jokowi-JK. mendefinisikan strategi ekonomi secara elusif sebagai upaya membangun kekuatan ekonomi kolektif yang masif dan berjejaring.” Fachry Ali mendefinisikan Jokowinomics sebagai ekspansi fiskal secara masif (Kompas, 14/10). Budiman Sudjatmiko, politisi PDIP, fokuskan Jokowinomics sebagai keberpihakan pada daerah pinggir dan desa (Kompas, 21/10).  Namun Jokowi bukanlah seorang akademisi menara gading yang menurunkan kebijakan secara deduktif dari prinsip dasar, premis mayor dan minor.  Strategi ekonomi dan pendekatan pembangunan yang diterapkannya Solo dan Jakarta bersifat eklektik dan induktif berbasis pengalaman hidup serta kondisi lapangan.

Bahan Baku dan Sambungan

Jokowi menggondol titel sarjana kehutanan UGM, lalu bekerja tiga tahun di BUMN Kehutanan di Aceh dan perusahaan pamannya sebelum membuka perusahaan sendiri. Selama 17 tahun Jokowi menjadi pengusaha produk kayu selama sebelum terpilih sebagai walikota Solo di tahun 2005. Tahapan produksi perusahaan produk kayu yang Jokowi akrabi puluhan tahun terefleksikan padaa kebijakan ekonomi dan gaya kepemimpinannya. Tahap pertama yang sangat penting adalah pemilihan bahan dasar yang berkualitas. Lemari, kursi ataupun mebel lainnya tidak akan kokoh dan menjalankan fungsinya bila gunakan kayu yang keropos.

Reformasi birokrasi di Indonesia telah berjalan satu dekade, namun masih jauh dari tuntas. Beberapa akademisi senior yang pernah menjadi menteri pada diskusi informal mengeluhkan betapa sulitnya mencari dirjen dan direktur  yang sigap sebagai ujung tombak implementasikan kebijakan. Sebelum UU ASN, pejabat harus berasal dari internal PNS dan berbasis senioritas sehingga maka pilihan terbatas. Merekrut konsultan lepas atau membentuk komite independen menjadi jalan memutar yang kerap diambil.

Lelang jabatan (fit and proper test) yang dilakukan Jokowi di Solo dan Jakarta menerobos kebuntuan tersebut sehingga PNS berkualitas bisa menempati posisi yang sesuai. Jokowi juga tidak ragu menggeser pejabat di tengah jalan apabila bermasalah atau minim prestasi. Apalagi sekarang sudah ada UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memungkinkan posisi eselon 1 dan 2 ditempati non-PNS. Setelah menteri diumumkan, maka bersiaplah menyambut lelang jabatan dirjen dan direktur di berbagai kementrian untuk mengisi pucuk birokrasi dengan pejabat yang bersih, kompeten dan sigap melayani.

 Langkah berikutnya adalah merekatkan berbagai potongan kayu yang sudah dibentuk menjadi mebel yang dikehendaki. Dalam pemerintahan nasional, perekat adalah program prioritas yang lintah sektoral. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi menegaskan bahwa prioritasnya adalah pembangunan manusia maritim dan pertanian. Pembangunan manusia dijalankan dengan tingkatkan alokasi anggaran untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan akses pendidikan.  Sebagai negara kepulauan terbesar Indonesia, potensi ekonomi laut masih minim tergali. Perhitungan penulis menunjukkan bahwa rasio PDB  sektor perikanan per kilometer persegi luas laut Indonesia hanya sepersepuluh rasio serupa di Thailand dan Filipina. Apabila selama pemerintahan Jokowi rasio Indonesia bisa dinaikkan 5 kali lipat saja maka target pertumbuhan 7 % bisa dicapai.

Sektor pertanian penting bukan hanya untuk mencapai ketahanan pangan tapi juga karena menyerap sekitar 40 % tenaga kerja. Namun sektor ini hanya tumbuh rata-rata 3,6 % per tahun selama dekade terakhir. Jauh di bawah pertumbuhan nasional yang sebesar 6,4 %. Akibatnya kemakmuran di pedesaan kian tertinggal dari perkotaan dan kesenjangan terus meningkat.  Tak heran, 63 % dari penduduk miskin berada di desa.  Perbaikan pertanian menjadi penopang penting bagi perekonomian Indonesia.

Basis Budaya dan Quality Control

Tahapan berikut adalah tingkatkan nilai mebel dengan aksesori menarik dan finishing yang rapi.  Bila Habibienomics utamakan teknologi untuk tingkatkan nilai tambah dan Widjojonomics andalkan buruh murah, Jokowonomics gunakan faktor budaya. Kuliner dan produk lokal diberi tempat dan tidak digusur untuk digantikan shopping mall modern  Kedekatannya dengan para seniman dan pekerja ekonomi kreatif mendorong perekonomian local berbagai festival budaya yang diselenggarakan di Solo dan Jakarta Sebagai kepala daerah, Jokowi juga mewajibkan staf pemda mengenakan baju daerah pada hari tertentu. John Naisbitt (2001) menyebut unsur lokal dan budaya sebagai “high touch” yang bernilai lebih tinggi dari produksi massal dan serba serupa.

Tak heran Menteri Pariwisata dicari dari kalangan khususnya pemasar (marketer) handal yang memang sangat dibutuhkan untuk promosikan potensi Indonesia. Jumlah turis asing yang mengunjungi Indonesia per tahun belum menembus 9 juta orang sementara angka serupa di Malaysia sudah melebihi 25 juta padahal kekayaan budaya dan alam Indonesia jauh lebih besar. 

Tapi tanpa kontrol kualitas (quality control)  yang kuat, semua tahap sebelumnya akan kehilangan arti. Sebagai kepala daerah, Jokowi membangun sistem pengawasan yang kuat dan memberi  sanksi tegas untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Para menteri  perlu sadar bahwa mereka berada di kursi panas dan harus menunjukkan kinerjanya bila tidak mau digeser.

Dapatkah Jokowinomics tingkatkan kesejahteraan rakyat dan daya saing bangsa selama lima tahun mendatang? Semoga bagaikan memahat di kayu jati yang walau tidak mudah awalnya, namun awet dan bertahan lama.

Penulis adalah pengajar mata kuliah “Kebijakan Ekonomi Indonesia “di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI)