Saatnya Berpikir Energi Alternatif

Suara Karya, 16 April 2012 (original link)

Indonesia berada di ambang krisis energi. Betapa tidak, berdasarkan data pemerintah, cadangan minyak mentah Indonesia status per 1 Januari 2012 hanya sekitar 3,9 miliar barel. Bandingkan angka tersebut dengan negara seperti Arab Saudi yang memiliki cadangan minyak mentah sebanyak 256 miliar barel. Cadangan Indonesia sangatlah tidak pantas menjadi landasan untuk masih berpikir Indonesia kaya minyak.

Dengan tingkat produksi sekitar 900 ribu barel per hari, cadangan minyak mentah Indonesia akan habis hanya dalam waktu 12 tahun saja, dengan catatan tidak ada sumber minyak mentah baru yang ditemukan. Celakanya, penambahan cadangan-cadangan baru terus menyusut dari tahun ke tahun akibat minimnya kegiatan eksplorasi di lapangan-lapangan baru. Artinya, jika paradigma kita masih menganggap sumber energi hanya minyak, tidaklah salah kalau Indonesia berada di ambang krisis energi.

Namun, ancaman krisis energi tersebut sebenarnya bisa kita lupakan apabila bangsa Indonesia mulai memikirkan penggunaan energi alternatif non-minyak. Indonesia disebut-sebut punya potensi menjelma menjadi Timur Tengah-nya biofuel dunia. Indonesia mempunyai 40% total potensi panas bumi dunia mencapai 27.000 MW. Dengan hutan yang luas, dukungan geografis Indonesia sebagai negara tropis, Indonesia masih menyimpan potensi energi lainnya, seperti air, matahari, dan angin.

Energi alternatif non-minyak, tetapi masih berupa energi fosil, seperti batu bara dan gas bumi juga masih tersedia melampaui ketersediaan minyak. Indonesia masih punya batu bara untuk 80 tahun lagi, dan masih memiliki gas bumi sebanyak lebih dari 150 triliun kaki kubik, yang cukup untuk lebih dari 60 tahun ke depan. Dengan potensi yang luar biasa besar itu, Indonesia seharusnya berdiri sejajar, mengikuti langkah negara-negara yang menjadi pemimpin energi alternatif dunia, seperti AS, Jerman, Spanyol, China dan Brazil. Negara-negara tersebut merupakan motor penggunaan energi terbarukan yang tahun lalu masih sebesar 1,3 persen dari total pasokan energi dunia. Semakin tidak menentunya harga minyak mentah dunia serta ancaman pemanasan global, mendorong berbagai negara berlomba-lomba mengembangkan sumber energi alternatif, yang selain murah juga ramah lingkungan hingga pemanfaatannya pun diyakini semakin meningkat. Pemerintah sendiri sebenarnya bukannya tidak peduli dengan pengembangan energi alernatif berbasis energi terbarukan. Pertamina, sebagai perusahaan yang 100 persen milik negara, sudah mengembangkan potensi panas bumi di berbagai wilayah Tanah Air. Salah satunya melalui pusat pengembangan panas bumi di Kamojang, Garut. Saat ini Pertamina mampu menghasilkan energi panas bumi sebesar 1.194 MW dan ditargetkan angka tersebut berubah menjadi 1.889 MW pada tahun 2014 serta menjadikan Indonesia sebagai penghasil energi panas bumi terbesar di dunia.

Bukan tanpa alasan, pengembangan energi panas bumi menjadi penting. Masalanya, energi jenis ini terbukti jauh lebih murah darupada harga BBM. Sebagai bahan bakar utama pusat pembangkit listrik di seluruh Indonesia, biaya per kwh listrik dengan menggunakan listrik sekitar 30 sen dolar AS. Bandingkan dengan biaya per kwh listrik berbahan dasar panas bumi yang hanya berkisar antara 10-20 sen dolar AS. Sayangnya, berbagai persoalan, seperti kepastian regulasi, tumpang tindih lahan, dan hambatan budaya, telah menjadi faktor penghambat bagi upaya percepatan pemanfaatan panas bumi sebagai sumber listrik.

Pemerintah juga telah menetapkan aturan jelas dan tegas mengenai pemanfaatan biofuel. Berdasarkan Permen ESDM No.32/2008, seluruh badan usaha pengguna energi, baik sektor ketenagalistrikan, retail BBM transportasi, dan industri diwajibkan mencampurkan biofuel ke dalam BBM yang digunakannya. Seharusnya, biodiesel untuk dicampurkan dengan solar, kadarnya mencapai 5 persen pada tahun ini, sedangkan bioethanol sebesar 1 - 2,5 persen.

Kendati di dalam Permen ESDM tersebut telah secara tegas dicantumkan kewajiban-kewajiban pemenuhannya, sejauh ini baru Pertamina yang telah mematuhi ketentuan tersebut. Bahkan, perusahaan ini telah mencampurkan 7,5 persen FAME pada solar sejak pertengahan Februari 2012. Pemerintah konon memberi waktu hingga Mei agar badan-badan usaha memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, itu jelas perlu pembuktian, termasuk nyali pemerintah untuk konsisten menerapkan aturan yang ada.

Energi alternatif gas bumi dan batu bara juga bisa dimanfaatkan, terutama untuk sektor ketenagalistrikan, industri, transportasi dan rumah tangga. Gas bumi memberikan efisiensi 4 kali lipat dibandingkan BBM. Sedangkan batu bara dapat menghemat hingga 8 kali lipat dibandingkan BBM. Apalagi, Indonesia masih tercatat sebagai eksportir dan pemilik cadangan batu bara terbesar di dunia.

Jika pemanfaatan energi alternatif yang lebih murah dari BBM tersebut dapat dilakukan, rasanya dana itu bisa disisihkan untuk infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih pesat lagi. Sekaligus, untuk menjaga kestabilan ekonomi di masa depan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi ideal Indonesia, yakni berada di level 7 persen. Untuk menggapainya maka perlu optimalisasi sumber daya energi dan peningkatan infrastruktur secara signifikan.

Oleh karena itu, perubahan paradigma kita akan subsidi BBM merupakan sebuah langkah yang sangat strategis. Selain akan memberi kesempatan bagi berkembangnya energi alternatif, khususnya energi terbarukan yang baru ekonomis jika harga minyak atau BBM tinggi, perubahan paradigma itu diharapkan mampu mendatangkan kesadaran untuk menghemat penggunaan subsidi BBM yang di tahun ini diprediksikan setidaknya mencapai Rp 200 triliun. Apabila dana sebesar itu bisa dialihkan ke perbaikan infrastruktur, maka diharapkan laju pertumbuhan ekonomi pun akan lebih cepat. ***

Penulis adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Negara Minim (Strategi) Energi

Harian Sindo, 27 Maret 2012 (original link)

Alkisah ada sebuah negara dengan kaya dengan minyak, gas, dan batu bara dengan produksi minyak 2,7 juta barel per hari. Tiga belas kilang minyak di negara tersebut sedang ditambah sehingga pada tahun 2020 mengolah 3,1 juta barel minyak per hari. Walau jumlah penduduknya besar, negara tersebut masih melakukan ekspor secara signifikan. Perusahaan minyak nasional negara itu adalah perusahaan rankingke-34 terbesar dunia dari Global Fortune 500, mengalahkan BP dan Texaco. Perusahaan tersebut mengelola ladang minyak di 27 negara dengan profit tahun lalu naik 26,9% menjadi USD21,1 miliar sehingga menjadi perusahaan dengan keuntungan paling besar di benuanya. Perusahaan minyak nasional tersebut tidak hanya mengelola energi fosil, tapi juga etanol dan energi terbarukan lainnya. Berbasis lahan tebu yang luas dan sejarah industri gula yang panjang, dibangunlah pengolahan gula ke etanol yang komprehensif sehingga menjadikan negara tersebut sebagai produsen terbesar etanol di dunia yang bahkan mengalahkan Amerika Serikat. Lebih dari 10 juta mobil di negara tersebut menggunakan konverter sehingga dapat menggunakan etanol yang lebih ramah lingkungan. Ketahanan Energi Apakah yang diceritakan di atas adalah Indonesia dan Pertamina di tahun 2025 setelah program percepatan pembangunan ekonomi berhasil dijalankan? Salah! Paragraf awal tulisan ini mendeskripsikan Brasil dan Petrobras pada 2011. Petrobras didirikan pada 1953, hanya lebih dahulu empat tahun dari Pertamina. Sementara Brasil mengalami surplus energi dan sebagai netexporter, Indonesia menjadi net-importerminyak dan keluar dari OPEC. Defisit perdagangan minyak meningkat empat kali lipat dari USD4,02 miliar pada 2009 menjadi USD16,3 miliar di 2011. Lalu, bagaimana cara menguatkan ketahanan dan daya saing sektor energi Indonesia? Pertama, penguatan Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai perusahaan dan minyak dan gas nasional. Prioritas pengelolaan cadangan migas perlu diberikan pada perusahaan nasional kecuali memerlukan teknologi atau keterampilan tinggi yang tidak dimiliki. Petrobras memegang hak monopoli eksplorasi dan produksi serta aktivitas terkait, termasuk penjualan, distribusi ritel dan produk derivatifnya di Brasil selama 1954 sampai 1997.Kompetisi dibuka untuk perusahaan asing ketika Petrobras sudah kuat dan justru akan memacu efisiensinya. Tidak berarti perlu dilakukan nasionalisme dari perusahaan migasasing yang sudah beroperasi di Indonesia. Namun, kasus seperti Blok Cepu ketika kapasitas Pertamina untuk mengelola sangat mencukupi, namun diberikan pada perusahaan asing, hendaknya tidak terjadi lagi. UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang melemahkan Pertamina dan PGN perlu dikaji ulang. Tentunya semua kebijakan tersebut perlu disertai dengan peningkatan efisiensi di Pertamina dan PGN serta pengawasan ketat terhadap korupsi. Kajian terhadap efektivitas BP Migas selaku regulator perlu dilakukan secara intensif mengingat perannya yang unik dan sangat strategis, serta tidak banyak diterapkan di negara-negara penghasil minyak. Penatapan rate cost-recovery yang berdasarkan kebutuhan riil dan data empiris, juga merupakan celah untuk menghemat uang negara Kedua adalah meningkatkan peran gas dalam konsumsi energi nasional. Peraturan Presiden 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional menetapkan bahwa pada 2025 hanya 20% dari total konsumsi energi nasional 2025 berasal dari minyak, 30% dari gas,dan 33% dari batu bara.Data Kementerian ESDM 2010 menunjukkan bahwa minyak bumi masih merupakan sumber energi terbesar dengan 46,9% disusul batu bara (26,4)% dan gas (21,3%) Mewujudkan Perpres 5/2006 membutuhkan peningkatan signifikan produksi gas. Masalahnya,data BP Migas menunjukkan bahwa dari hampir 10.000 BBTUD yang diproduksi Indonesia, hampir setengahnya sudah terikat kontrak untuk di ekspor dengan tujuan utama ke Jepang (67%), Korea Selatan (16%), Taiwan (14%),dan China (2,7%). Pola perdagangan gas cukup menarik dengan ekspor meningkat dua kali lipat dari USD9,8 miliar pada 2009 menjadi USD18 miliar pada 2011, tapi impor gas meningkat empat kali lipat dari USD438 juta menjadi USD1,62 miliar pada periode yang sama. Indikasinya adalah industri terpaksa mengimpor karena tidak dapat pasokan dari gas Indonesia yang sudah dikontrak negara lain. PLN juga sudah berulang kali berteriak untuk menambah pasokan gasnya. Ibarat ikan yang mati kehausan dalam air. Cadangan gas di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua masih melimpah,namun tiadanya pipa gas menuju Jawa menjadikan kapal—dengan waktu tempuh lama dan kalah efisien— sebagai medium utama transportasi Ketiga adalah mendorong energi terbarukan. Pada tahun 2010,energi air hanya 3,3% dan geotermal hanya 1,5% dari energi mixnasional.Masih jauh dari target di Perpres 5/2006 untuk 5% geotermal dan 5% terbarukan. Etanol memiliki potensi tinggi mengingat produksi gula dan ubi kayu Indonesia yang tinggi. Sementara energi surya masih belum terdengar di Indonesia, walaupun kita berada di garis khatulistiwa dengan sinar matahari sepanjang tahun. Kebijakan Arnold Schwarzenegger sebagai Gubernur California yang sangat mendorong kemajuan energi terbarukan, patut ditiru di Indonesia. Mantan aktor laga itu mendorong mobil listrik, menyubsidi sebagian biaya pemasangan solar cell di rumah penduduknya dan penggunaan smart grid,sehingga pemilik rumah dapat menjadi net produsen listrik dan menjual kelebihannya berperan besar dalam peningkatan penggunaan energi surya dan. Kenaikan BBM tidak akan memiliki dampak ekonomi sebesar sekarang bila sejak dekade lalu dilakukan penguatan PGN dan Pertamina, memprioritaskan gas untuk domestik, pembangunan infrastruktur migas,dan dukungan energi terbarukan. Lirik lagu Koes Ploes menyatakan bahwa tanah kita tanah surga.Tanah Indonesia tidak kekurangan energi, hanya orang yang hidup di atasnya miskin strategi serta implementasi.  BERLY MARTAWARDAYA Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia; Peneliti di Indef

Ekonomi Indonesia 2012 dan Samba Consensus

Harian Seputar Indonesia (original link) Kamis, 12 January 2012

Sebuah negara berkembang dengan jumlah penduduk besar dan sumber daya alam yang kaya (minyak, besi, dan sebagainya) dan tanah yang subur masih memiliki proporsi penduduk miskin yang tinggi dan birokrasi yang berbelit serta kesenjangan antardaerah. Namun, berkembangnya sektor petrokimia, komputer, industri berat, dan pesawat dipadu dengan sistem jaminan sosial yang kuat telah mengurangi jumlah penduduk miskin secara drastis. Tingkat kesenjangan terendah dalam 30 tahun terakhir dan 20 juta rakyatnya keluar dari garis kemiskinan dalam dekade ini. Negara tersebut telah mencapai investment grade (BBB-) dan baru saja menembus pertumbuhan ekonomi 7,5% sehingga total GDP telah melebihi Inggris dan menjadi ranking enam ekonomi terbesar di dunia. Tingkat utang bersih (net external debt) negatif alias bukannya meminjam justru menjadi negara yang memberikan pinjaman. Investor asing dengan tekun meletakkan pabrik di negara tersebut untuk menjangkau pasar regional dan negara tetangga. Terdapat 36 perusahaan dari negara tersebut di Fortune 2000 dengan 11 di Fortune 500. Perusahaan minyak nasional yang menghasilkan lebih dari 2 juta barel per hari dan mengelola ladang minyak di puluhan negara meraih ranking 4 Fortune 500. Negara tersebut dihormati di arena diplomasi internasional dan menjadi anggota berbagai lembaga,termasuk G-20. Prestasi olahraga yang menjulang menjadi modal untuk dipercaya sebagai tuan rumah Piala Dunia dan Olimpiade pada dekade mendatang. Indonesia pada 2030? Salah! Negara yang digambarkan adalah Brasil pada 2011. Indonesia dan Brasil memiliki banyak kesamaan dari segi potensi dan permasalahan. Kita perlu belajar banyak dari Brasil dalam memanfaatkan potensi dan mengatasi masalah. Pada dekade 70-an Indonesia disebut satu grup dengan Newly Industrialized Country (NIC) dan macan ekonomi Asia seperti Taiwan,Korea Selatan, dan Singapura. Saat ini kita hampir disusul oleh Vietnam. Langkah pertama adalah industrialisasi. Sekitar 55 % dari perusahaan Brasil di Fortune 500 adalah industri berbasis pertambangan.Brasil tidak berpuas hati dengan menjual sebanyak- banyaknya hak menambang kekayaan alamnya yang pada perusahaan asing dan duduk manis menikmati dividen. Sebaliknya, Brasil menggabungkan kedekatan dengan lokasi tambang, efisiensi produksi, dan tenaga kerja yang kompetitif untuk membangun perusahaan kelas dunia seperti Vale di pertambangan (ranking ke-20 di Fortune 500),CSN pada sektor semen dan besi (ranking ke-342),danGeraupadaindustri besi baja (ranking ke-398). Brasil juga berani membangun industri high tech sehingga etanol, komputer, petrokimia, dan pesawat menjadi produk ekspor dan penghasil devisa yang kompetitif. Investasi jangka panjang,fisik dan sumber daya manusia, tidaklah kecil, tapi sudah menunjukkan hasilnya. Kedua, dukungan sektor perbankan. Bank di Brasil berperan sebagai motor perkembangan lokal. Untuk mengurangi spekulasi maka tingkat kecukupan kapital (capital adequacy ratio) bank di Brasil 37% lebih tinggi dari standar minimal internasional. Ketiga, membangun sistem jaminan sosial. Presiden Lula da Silva yang baru saja meletakkan jabatan setelah memegang mandat selama dua periode. Selamamasa kekuasaannya Lula yang berasal dari partai buruhdanorang tuanya pekerja pabrik secara konsisten melakukan kebijakan pengentasan kemiskinan. Sistem jaminan sosial di Brasil adalah gabungan antara ikan dan pancing. Untuk ikannya terdapat Bolsa Familia (Dana Keluarga) di mana dilakukan transfer dana sekitar Rp1 juta per bulan langsung ke 12 juta penduduk miskin Brasil. Program ini terbesar di dunia dalam kategorinya. Penerima Bolsa Familia harus memastikan bahwa anak merekamasuksekolahdanmendapat perawatan kesehatan teratur sehingga anak keluarga miskin tetap sehat dan mendapat pendidikan sehingga generasi mendatang lebih kompetitif. Dengan dana 0.4% dari PDB, program ini menjangkau 25% penduduk.Karena efektivitasnya dalam mengentaskan kemiskinan, Bolsa Familia ditiru banyak negara di dunia. Pancingnya adalah program pinjaman mikro bernama CrediAmigo (Pinjaman Teman) yang dilakukan melalui Banco do Nordeste, bank pembangunan milik pemerintah di daerah timur laut di mana terjadi konsentrasi tertinggi kemiskinan di Brasil. Selama pemerintahan Lula sebagai presiden sejak 2003 hingga 2011, penerima kredit mikro naik dari 200.000 hingga melebihi 800,000 klien dan total portofolio USD463 juta dan kredit macet hanya 1,1%. Atas keberhasilannya, program ini dianugerahi Award for Excellence in Microfinance oleh Inter- American Development Bank (IDB) pada 2011. Namun,tak ada gading yang tak retak.Perekonomian Brasil juga memiliki permasalahan yang belum terjawab secara memuaskan. Sebagian besar hutan Amazon berada di dalam batas negaranya.Ekspansi ekonomi membutuhkan lahan dan sedikit demi sedikit terjadi konversi lahan hutan ke pertanian dan industri.Pembangunan jalan menembus hutan Amazon memicu protes masyarakat. Dilema menyeimbangkan antara lingkungan dan pertumbuhan ekonomi juga dihadapi Indonesia dan perlu dikaji secara seksama. Volatilitas harga komoditas (kedelai, kopi, besi, dan minyak) juga dialami Brasil sebagai produsen besar. Karena tidak semua dijual dalam bentuk bijih (besi diolah lempengan, mobil, dan pesawat), dampaknya dapat diminimalisasi. Kuatnya sektor perbankan (tiga perusahaan di Fortune 101) menopang pertumbuhan Brasil di sektor jasa. Washington Consensus yang berbasis pada privatisasi dan liberalisasi serta sektor swasta memiliki banyak dampak negatif bila diterapkan di Indonesia dengan tenaga kerja mayoritas masih berpendidikan rendah dan low-skill. Beijing Consensus yang berporos pada sistem otoritarian dan peran negara yang sangat dominan untuk habis-habisan mendorong ekspor juga tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Pada 2012 mari perbaiki ekonomi Indonesia gaya samba ala Brasil!  BERLY MARTAWARDAYA Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI)

Indonesian people’s love affair with the motorcycle

Berly Martawardaya

Depok, West Java | Fri, 12/16/2011 10:03 AM

The Jakarta Post (original link)

Has anyone been surrounded by a swarm of bees?

At first, the buzzing sound comes suddenly. In a very short time, it surrounds you from every direction. You try to move slowly away while watching carefully. If somehow you escape the swarm without a sting, then a great sense of relief fills your heart.

Not many people have been in that situation, but almost everyone in Indonesia’s big cities has been in traffic encircled by motorcycles. Some that have been through both would testify that the two experiences have many similarities.

The sting of motorcycles hurt too. Of 6,387 traffic accidents in Jakarta from January to November this year, 94.8 percent were motorcycle-related incidents.

The proportion has risen from 93 percent of 8,059 traffic incidents in 2010. The Jakarta Police chief has stated that motorcycle accidents waste life and increase anxiety in society.

The year 2010 witnessed a 25.8 percent rise in motorcycle sales to 7.4 million. Sales from January to September 2011 reached 6.2 million units, projected to pass a total of 8 million for this year. About three-quarters of sales were in Greater Jakarta.

In total, from 2008 to September 2011, Indonesian roads have had to endure an additional 28.6 million new motorcycles. The chairman of the Indonesian Motorcycle Industry Association, Gunadi Sindhuwinata, is optimistic that Indonesian people will buy 10 million motorcycles in 2013.

Let’s first look at the supply side.

The CEO of Federal International Finance (FIF) explained that usually financing companies such as FIF provide 10 percent funding while the rest is covered by a bank. The interest charged is between 19-26 percent annually. Peak sales are at Ramadhan since many people want to have a new vehicle during Idul Fitri.

Banks with funds on deposit could choose to lend to entrepreneurs seeking to expand their business. To do so prudently and strategically, especially in the manufacturing sector, would increase Indonesia’s long-run productive capacity and growth.

But conducting thorough due diligence and credit analysis is tedious, costly and time-consuming.

Moreover, due to Indonesia’s weak law enforcement, it is very hard to seize assets of defaulting debtors. Too many times banks lose their cases in court.

Thus, it is very alluring for banks to channel more of their credit to the consumer side especially automotive loans. If a debtor fails to pay, then the bank can simply seize the vehicle, mostly without returning payments already made, and re-sell to other willing buyers. Heads I win, tails you lose.

Game theory, a sub-branch of economics that won John Nash a Nobel prize, has described the situation as a prisoner dilemma where every party takes decisions that benefit their self-interest but the overall impact is negative.

From the demand side, Indonesia’s rising middle class has stronger purchasing powers.

In the past, they were still in the lower-middle or even low-income category that had little choice but to use notoriously unreliable public buses in all of their varieties. You never knew when they would
show up, making it hard to schedule trips.

The only way to ensure arrival on time at the office was to leave very early from home and pray hard in uncomfortable seats.

Thus, when the rising middle class has a sufficient income stream to buy a motorcycle on credit extended by banks, they grasp it enthusiastically. If father, mother and kid make the motorcycle trip
together, they even save money compared to using public buses.

People who live near railway lines have a better option, as the journey is much shorter and the schedule is much less erratic with 10- to 15-minute intermittent delays still acceptable.

The increasing frequency of air-conditioned trains makes them even more interesting to middle classes that can not afford to arrive at the office all sweaty. But train coverage in Greater Jakarta is still very limited.

Part of the reason motorcycles are much faster than cars is that traffic laws are somehow applied more leniently to motorcyclists. Try to drive a car through red traffic lights or drive against the flow and you can be sure that a cop is soon on your trail. We see motorcycles do that every day while the police stand around.

The attack of the motorcycle swarm is a big worry, but it is not too late to prevent.

The first measure would be to make public transportation more attractive to the public. Although the Jakarta government actively promotes a yet-to-be built subway, the Lebak Bulus-Kota track is still too limited to make a significant impact on millions of Jakarta’s commuters.

If the government can spend lavishly to build new and elevated roads in Jakarta, then it also could build new train tracks to cover more areas. Trains do not have to wait for traffic lights, cost less than subways and reduce road congestion. The Transjakarta Busway is another means of transportation that also needs to increase its frequency and to put air con in the bus stops to woo commuters.

Some busway and train stations need to be strategically designed with large car parking areas so commuters can come by car from their homes and continue their journeys by public transportation where they could arrive faster and cheaper in a comfortable manner.

Bank Indonesia needs to implement more stringent criteria for motorcycle credit and get banks to channel more of their deposits to productive loans that promote Indonesian companies. Lastly, let’s impose heavy penalties on law-breaking motorcyclists and enforce road rules consistently.

Then maybe our love affair with the motorcycle could be ended for good. Like some affairs, it’s not meant to be permanent.

The writer is a lecturer at the School of Economics, the University of Indonesia, and senior economist at INDEF.

Penutupan Ekspor Rotan

Harian Kontan tanggal 11 November 2011
Halaman 23 (tidak tersedia online)

Berly Martawardaya

Ekonom INDEF dan Dosen FEUI

Hingar bingar re-shuffle telah berlalu dengan menghasilkan susunan mentri serta wakil menteri, sebagian nama baru dan beberapa bergeser dari posisi setara menteri. Banyak harapan publik pada beberapa sosok baru dalam kabinet untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu anggota kabinet yang mendapat sorotan intens adalah Gita Wirjawan yang pindah dari Badan Koordinasi Penenaman Modal (BKPM) ke Kementrian Perdagangan. Salah satu kebijakan pertama Mendag Gita adalah melakukan revisi terhadap Permendag No 36/2009 dan menyetop ekspor rotan selama beberapa tahun ke depan,

Kebijakan menutup ekspor bahan mentah pernah di lakukan pada dekade 80-an ketika target Repelita III adalah pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku serta bahan baku menjadi barang jadi untuk di ekpor. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada masa itu adalah melarang ekspor kayu gelondongan demi mendorong industri dan ekspor kayu lapis.

APBN dan Nota Keuangan tahun 1983 menyatakan bahwa dampaknya kebijakan tersebut adalah makin berkembangnya industri kayu olahan di Indonesia. Banyak pabrik kayu lapis di beberapa negara dengan bahan baku dari Indonesia tutup, sehingga mengurangi persaingan bagi pemasaran kayu lapis dari Indonesia. Pada jangka pendek memang ada penurunan pendapatan dari hilangnya ekspor kayu gelondongan tapi dalam beberapa tahun pendapatan dari ekspor kayu lapis lebih dari menutupinya.

Kebijakan Komprehensif

Kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah dan peningkatan industri manufaktur didukung oleh kajian Raúl Prebisch and Hans Singer yang banyak menjadi rujukan kebijakan perdagangan. Prebisch-Singer thesis (1950) menyatakan bahwa nilai ekspor bahan mentah cenderung stabil atau menurun sementara nilai ekspor barang manufaktur cenderung meningkat.

Korea Selatan, Hong Kong, Singapura dan Taiwan kerap dikelompokan sebagai Newly Industrialized Country (NIC) karena sejak dekade 70-an dengan tekun melakukan transformasi menuju industri manufaktur dan menaiki tangga value added chain secara bertahap dari tekstil, ke elektronika sampai high-tech

Rotan adalah hasil hutan non-kayu yang paling penting di pasar global. Proses memanen rotan tidak merusak hutan seperti penebangan pohon dan tidak memerlukan peralatan yang kompleks. Rotan juga tumbuh lebih cepat, mudah ditransportasi dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena sifatnya yang ringan, kuat dan dapat di bentuk. Ilmuwan Itali pada tahun 2010 bahkan menggunakan rotan untuk memproduksi tulang buatan.

Data dari UN-COMTRADE menunjukkan bahwa 68.9 % dari total rotan yang diperdagangkan di dunia pada tahun 2010 berasal dari Indonesia. Adapun angka resmi penjualan rotan seringkali lebih rendah dari data sebenarnya karena penyelundupan.

Studi yang dilakukan World Wildlife Fund (2011) menemukan bahwa 60 % dari rotan yang diperdagangkan dibeli oleh China untuk kemudian di olah menjadi mebel dan furniture untuk di jual lagi ke Eropa dan Amerika Utara. Vietnam yang merupakan eksportir mebel rotan terbesar ketiga dunia juga mengimpor rotan dari Indonesia sebagai bahan baku. Kebijakan membuka ekspor rotan tentu menguntungkan China dan Vietnam.

Gunawan (2002) melalui disertasinya di IPB melakukan simulasi apabila ditutup keran impor rotan mentah maka akan meningkatkan supply domestik dan menurunkan harga. Bila dibiarkan, kondisi ini akan merugikan pelaku usaha khususnya rantai produksi yang sangat panjang dari petani/pengumpul rotan ke industri mebel.

Sekedar menutup keran ekspor rotan mentah tidak serta merta meningkatkan volume dan nilai ekspor mebel rotan. Diperlukan kebijakan yang komprehensif dan sistematis dengan tahapan yang rapi. Berikut ini lima langkah kebijakan untuk perkuat ekspor mebel rotan.

Pertama, walau rotan adalah produk yang tidak cepat rusak dan kebanyakan produksi rotan di Indonesia berasal dari ekstraksi di hutan oleh pengumpul yang umumnya part-timer, tetap dibutuhkan periode transisi 3-6 bulan sebelum larangan ekspor mentah dan setengah jadi diberlakukan sehingga para pelaku usaha khususnya kelompok ekonomi lemah mempunyai waktu untuk menyesuaikan diri dan industri rotan dapat menyiapkan ekspansi secara matang.

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan asistensi pada pelaku usaha rotan khususnya pengusaha mebel berbahan rotan sehingga memiliki administrasi yang baik, terbuka akses permodalan ke perbankan dan jaringan pemasaran ke luar negeri sehingga tidak kalah dari China, Vietnam dan Filipina yang merupakan pesaing utama. Pengembangan sentra industri rotan dan mebel berbahan rotan perlu dilakukan di Kalimantan dan Sulawesi sebagai daerah penghasil rotan mentah.

Ketiga, perbaikan segi design sehingga modern dan menarik serta dapat dijual dengan harga tinggi ke konsumen menengah atas di luar negeri. Indonesia perlu membangun brand recognition secara sadar dan tidak hanya menjadi tukang jahit dari merek asing. Ingat mebel rotan, ingat Indonesia. Perdagangan global rotan alami penurunan beberapa tahun terakhir, diantaranya karena dikembangkannya rotan imitasi, sehingga dibutuhkan tambahan value added dan kualitas mebel rotan, bukan sekedar kuantitas

Keempat, dari 350 spesies rotan yang sudah di identifikasi di Indonesia baru 52 yang digunakan secara komersial. Kajian mendalam ke berbagai spesies rotan perlu dikembangkan menuju dikembangkannya spesies unggul yang cepat tumbuh dan mudah di budidayakan sehingga menjamin standarisasi kualitas dan ketersediaan supply.

Kelima, mengembangkan industri pengolahan resin rotan yang menjadi bahan baku kosmetik dan obat. Selain mendatangkan devisa, kebijakan ini juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

Seperti pelarangan ekspor kayu glondong di Pelita III, pelarangan ekspor rotan mentah dan setengah jadi membutuhkan perencanaan yang matang, implementasi yang cermat dan evaluasi mendetil sehingga menjadi momentum bangkitnya industri mebel di Indonesia. Jangan sampai kesempatan emas ini hilang dan berlalu begitu saja. Seperti kata pepatah: ada rotan, ekspor mebel pun jadi

Ancaman Kerawanan Pangan

Kamis, 10 November 2011
Harian Seputar Indonesia (original link)

International Panel on Climate Change (IPCC) yang mendapatkan hadiah Nobel tahun 2007 kerap mengangkat dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan.

Meningkatnya fluktuasi hujan, badai, dan topan membuat petani harus bersiap menghadapi perubahan yang tidak disangka-sangka. Banjir besar di Thailand adalah salah satu perwujudannya: hujan turun deras sejak Juli sampai awal November, 506 orang telah meninggal dan 2.3 juta orang harus mengungsi meninggalkan rumahnya. Daerah bencana di Thailand meliputi 58 provinsi dengan 930 pabrik dan 300.000 hektare lahan pertanian tergenang air. Estimasi kerugian sejauh ini mencapai USD5,1 miliar.

Akibatnya Pemerintah Thailand membatalkan penjualan 300.000 ton beras ke Indonesia yang berpotensi meningkatkan kerawanan pangan. Menurut studi Food Agricultural Organization (FAO) pada 2004, beras adalah makanan pokok lebih dari setengah penduduk dunia.Lebih dari 90% beras dunia diproduksi dan dikonsumsi oleh enam negara, yaitu China, India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, dan Jepang. Data FAO tahun 2005 menyatakan bahwa tiga produsen beras terbesar dunia adalah China (31%), India (20%), dan Indonesia (9%).

Namun hanya sekitar 5% dari total produksi yang diperdagangkan antarnegara, sebagian besar untuk konsumsi domestik.Thailand adalah eksportir padi utama dengan 26% dari total produksi, diikuti Vietnam (15%) dan Amerika Serikat (11%). Indonesia adalah importir beras terbesar di dunia (14%) dengan diikuti Bangladesh (4%) dan Brasil (3%). Pada 2010 Indonesia mengimpor beras sebesar 688.000 ton dengan nilai sebesar USD361 juta. Adapun pada periode Januari–Agustus 2011 Indonesia telah mengimpor 1,62 juta ton beras dengan nilai USD861 juta.

Kenaikan impor beras yang hampir tiga kali lipat itu tidak dapat menekan harga beras yang sejak September 2011 naik 14,4% dari tahun sebelumnya (year-on-year). Jauh lebih tinggi dari kenaikan inflasi periode yang sama sebesar 4,61%. Pada 2009, Indonesia mengonsumsi 8,2% dari total beras dunia,nomor tiga setelah China (28,7%) dan India (23,6%).Namun dari konsumsi per kapita Indonesia hanya nomor 9 dengan 125 kg per kapita.Top 3 penyantap beras adalah Brunei (245 kg),Vietnam (165 kg),dan Laos (163 kg). Adapun China hanya nomor 18 dengan 77 kg per orang per tahun.

Ancaman

Apabila terjadi kelangkaan dan kenaikan harga beras,yang terdahulu terkena dampak adalah 30.02 juta penduduk (BPS, Maret 2011) di bawah garis kemiskinan. Khususnya penduduk miskin perkotaan yang berjumlah 11,05 juta serta penduduk kota yang hanya sedikit berada di atas garis kemiskinan sebagai konsumen netoberas.

Penduduk berpendapatan rendah menggunakan proporsi besar dari pendapatannya untuk makanan pokok. Peran komoditas makanan terhadap garis kemiskinan sangatlah tinggi, yaitu 73,52% dengan beras sebagai kontributor terbesar. Riset kesehatan dasar (riskesdas) yang dilakukan Kementrian Kesehatan pada 2010 menemukan bahwa 18% dari penduduk Indonesia kekurangan berat badan dengan 2,3% termasuk kategori kurang gizi akut.Kondisi menyedihkan ini terutama terjadi di wilayah Indonesia timur dan daerah pascabencana.

Melihat pentingnya beras dan kondisi di Thailand,pemerintah pada APBN 2012 mengalokasikan anggaran subsidi pangan Rp15,6 triliun serta cadangan beras Rp2 triliun dan untuk keperluan mendesak sebesar Rp5,5 triliun, totalnya menjadi Rp23,1 triliun. Pada kesan pertama, jumlah tersebut sepertinya mencukupi. Namun apabila terjadi rawan pangan dan keseluruhan dana dipakai untuk mencukupi kebutuhan penduduk di bawah garis kemiskinan, satu orang miskin hanya mendapat Rp769.000 untuk satu tahun atau Rp2.108 per hari.

Kita tidak tahu setinggi apa harga beras tahun depan setelah Thailand, eksportir utama, mengalami bencana. Untuk biaya transportasi dan distribusi ke segenap pelosok Indonesia, khususnya Indonesia timur, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Juga diperlukan alokasi dana untuk biaya pegawai dan penyimpanan. Belum lagi bila bicara korupsi dan penyelewengan

Antisipasi

Indonesia sebagai konsumen beras dengan produksi tidak mencukupi tergantung pada pasar beras internasional yang fluktuatif. Walaupun dana ketahanan pangan diperlukan pada jangka pendek,harus diambil kebijakan jangka menengah dan panjang untuk menurunkan risiko pangan (food risk) Indonesia. Pertama, peningkatan produksi beras dengan perbaikan bibit, pupuk, dan irigasi. Subsidi pupuk diberikan langsung ke petani demi mengurangi penyelewengan.

Penggalakan riset dan penggunaan bibit unggul yang diiringi dengan penggunaan teknologi informasi dan perbaikan fasilitas irigasi akan berdampak nyata. Kedua, perbaikan kesejahteraan petani dan penataan pasar beras. Saat ini petani beras lantaran mendapatkan harga rendah untuk produknya tidak termotivasi menanam. Keuntungan terbesar didapat oleh pedagang dan perantara yang memerlukan modal besar.

Asosiasi dan kumpulan petani yang diberdayakan dan diperkuat posisinya dapat menjual langsung ke kota besar dan konsumen. Ketiga,diversifikasi makanan pokok.Kondisi lahan di Indonesia sangat beragam dan tidak banyak yang cocok untuk menanam padi. Kecenderungan Orde Baru pada beras mengakibatkan penduduk di Irian dan Nusa Tenggara harus membayar beras lebih mahal karena biaya transportasi yang tinggi.Kebijakan dan selera lokal perlu kembali dihargai dengan membangkitkan makanan pokok lokal seperti jagung,sagu,dan ubi.

Keempat, pembatasan konversi lahan produktif.Jawa dan Bali adalah pulau yang lahannya paling cocok untuk menanam padi, tetapi kedua pulau ini juga sangat padat penduduk dan aktif ekonominya. Apabila terus dibiarkan konversi lahan produktif menjadi perumahan dan usaha tanpa terencana, Indonesia bak menembak kaki sendiri. Banjir di Thailand dan menurunnya suplai beras internasional harus jadi momentum untuk memperbaiki kondisi di Indonesia.Semoga.●

BERLY MARTAWARDAYA
Ekonom Indef dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Reshuffling the Indonesian tax system

Berly Martawardaya,

The Jakarta Post (original link)
Depok, West Java | Thu, 10/27/2011 7:36 AM

The dust is beginning to settle on the Cabinet reshuffle frenzy and it’s time to get back to the arduous task of actually governing Indonesia. Finance Minister Agus Martowardojo is still in the Cabinet. Thus, the responsibility to raise revenue to finance Indonesian development is still on his shoulders.

Aside from tax, sources of revenue for the government are profit transfer from state-owned companies, sales of natural resources (still dominated by of oil and gas), plus other non-tax revenue in the forms of excise, fee and tariff.

In 2010, the tax revenue was Rp 723.4 trillion (US$81.7442 billion), which made up 72.9 percent of total government revenue. In the 2012 proposed budget, the value goes up to Rp 1,019.3 trillion which made up 78.8 percent of total revenue. The increase of the target compared to 2011 is 16 percent in terms of value.

The target above is not easy but still achievable. Especially since Indonesia’s tax ratio compared to GDP for 2012 would be only 12.66 percent, which is lower than in 2008 when there was a similar ratio of 13.3 percent. Furthermore, the tax ratio of most of the more developed members of ASEAN is higher than 15 percent.

Aside from increasing taxes, what can Indonesia do to increase tax revenue?

A nation’s tax system is often a reflection of its common values and/or the values of those in power. It is often said that one common value of Indonesia is gotong royong which was translated by Paul Michael Taylor & Lorraine V. Aragon, curators of Asian Ethnology at the Smithsonian National Museum of Natural History, as cooperation among many people to attain a shared goal.

American Congress is currently considering a new tax rate that will generate revenue by levying a 5.6 percent surtax on a taxpayer’s modified adjusted gross income in excess of US$1 million. The revenue will be mostly used to finance improvement in infrastructure, education and increasing research capacity.

US President Barack Obama often remarks in his speech that everyone is his brother’s keeper. Everyone is tied to one another; it’s what allows Americans to pursue individual dreams, yet still come together as a single American family. “E pluribus unum.” Out of many, one. Not everyone for himself.

Thus, he proposed that the more fortunate among Americans contribute more during an economic downturn. The same people with high income and skills are best places to benefit more from an economic upturn should one come.

The official number, which is likely to be underreported, shows Indonesia to be more unequal than Japan, Australia and most of European countries. The rich in Indonesia are notoriously known to have many privileges in business and legal matters. Thus it is only fair that they contribute more to the improvement of their fellow citizens.

The top tax rate for personal income has been decreased from 35 percent to 30 percent for incomes of more than Rp 500 million as part of a stimulus measure dating back to the sub-prime mortgage crisis of 2009. If President Yudhoyono wants to prove that he is decisive and serious about increasing people’s welfare, a 35 percent tax rate for personal income above Rp 1 billion would remove any doubts.

The second measure we need to do is evaluate Value Added Tax (VAT). Adam Smith stated in his masterpiece, Wealth of Nation (1776), that a tax system should be designed to ensure equality, certainty, convenience in payment and ease of collection.

Value added tax (VAT) supposedly avoids multiple taxation problems in sales tax by taxing only the value added at each stage of production. VAT is assessed and collected on the value of goods or services that have been provided every time there is a transaction.

The seller charges VAT to the buyer, and the seller pays this VAT to the government. To work well, VAT needs sophisticated documentation and credible tax administrators.

Richard Bird (2005) in his comprehensive article entitled “VAT in Developing and Transitional Countries” stated tone major problem with VAT is the existence of a fundamental gap between the institutional requirements for good VAT administration and the real fiscal institutions in place in a country. Since few developing and transitional countries can meet these criteria, attempts to use VAT “incentives” seem unlikely to yield good results.

The third measure involves altering our basic tenets of decentralization. It is true that when the Regional Autonomy Law No. 22 and 25 was enacted in 1999, a number of provinces with rich endowments in natural resources were screaming, even threatening independence, over a larger share of revenue from natural resources.

Nevertheless, it’s not an optimal economic arrangement. The current system encourages regions to extract as much natural resources, especially energy producing commodities, as fast as possible.

It is better if one region knows that a new technology will come out in a few years that will improve mining procedure to be more environmentally sound. But the longer it waits then the later the mine will operate and less money it will receive. Worse, it the stream of revenue might only start after the regent or mayor’s term ended.

To increase a region’s revenue, it is a common practice to impose numerous kinds of excise and local tax that are often harmful from the national point of view since they increase the cost of doing business with few benefits provided. The region has no stake in overall sustainability and profitability of a company.

A better system would encourage regions to provide better investment and business climates. If a region receives some share of national personal and corporate tax then it will compete to attract profitable and high net value person to reside in their region. There will be interspatial competition to ease business instead of race to put obstacles.

A comprehensive strategy to increase tax would also need stronger rule of law and harsher punishment for tax evasion as well as tax collector acting criminally. There have been a number of high-profile tax fraud and money laundry cases that should not be allowed to happen again.

Improving the Indonesian tax system is a long and grueling journey. But as one of America’s best presidents, Franklin D. Roosevelt, once said, “after all, are dues that we pay for the privilege of membership in an organized society.”

The writer is an economic lecturer at University of Indonesia and senior economist at INDEF.