Simalakama Saham Freeport

Kompas, 1 Februari 2016 (original link)

Freeport tak henti memproduksi berita dan dilema. Setelah kegaduhan kasus "papa minta saham" memicu mundurnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR, James R Moffett yang pendiri dan chairman perusahaan juga mundur dari induk perusahaan Freeport- McMoRan Inc. Kemudian pada awal Januari 2016, Maroef Sjamsoeddin mundur dari posisi Direktur Utama PT Freeport Indonesia.

Ketiga pengunduran diri itu tak terlepas dari isu perpanjangan dari kontrak Freeport yang akan berakhir 2021. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, perpanjangan paling cepat diajukan dua tahun sebelum kontrak berakhir, yaitu 2019. Namun, kondisi internal perusahaan dan regulasi menyebabkan Freeport sulit menunggu tiga tahun lagi.

UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara mensyaratkan perusahaan tambang membangun smelter untuk mengolah dan memurnikan bijih tambang di dalam negeri. Pembangunan smelter Freeport diperkirakan butuh biaya 2,3 juta dollar AS (sekitar Rp 31 triliun).

Lebih lanjut lagi, cadangan mineral Grasberg yang selama ini digali dengan metode terbuka (open pit) Freeport akan terkuras habis pada pertengahan 2016. Sasaran berikut adalah cadangan tembaga dan mineral yang berada pada posisi cukup dalam sehingga perlu menggali terowongan (underground mining) dengan biaya lebih tinggi. Estimasi investasi yang diperlukan 81 miliar dollar AS atau Rp 1.215 triliun.

Padahal, laporan keuangan perusahaan induk Freeport 2014 menyatakan kerugian 1,3 miliar dollar AS (setara Rp 18 triliun). Laporan keuangan 2015 belum keluar, tetapi dengan turunnya harga komoditas akan sulit meraih untung. Lebih parah lagi, upaya diversifikasi dengan pembelian ladang minyak di Meksiko beberapa tahun lalu juga jeblok dengan rendahnya harga minyak dunia. Akibatnya, saham induk perusahaan Freeport jatuh dari 60 dollar AS di akhir 2010 menjadi hanya 3,5 dollar AS awal Januari 2015.

Kondisi keuangan perusahaan yang seret dan merugi menyebabkan Freeport perlu merayu bank investor untuk membangun smelter dan tambang bawah tanah, tetapi tanpa kepastian perpanjangan kontrak, hanya sedikit bank dan investor yang berani mengambil risiko.

Di ujung tenggat ketentuan divestasi, PT FI mengumumkan penawaran saham 10,96 persen dengan nilai 1,7 miliar dollar AS, atau setara Rp 23,7 triliun, di mana pemerintah mempunyai hak pertama untuk membeli. Apakah sebaiknya pemerintah membeli atau tidak? Apa konsekuensi dari tiap pilihan?

Sebelum menganalisis kondisi dan kebijakan untuk Freeport masa kini, perlu dipahami konteks historisnya. Orde Baru dimulai dengan menghadapi rendahnya pertumbuhan dan tingginya kemiskinan serta rendahnya penerimaan negara sehingga wajar salah satu prioritas utama pemerintah masa itu adalah menarik investasi asing. UU No 1/1967 tentang Modal Asing dan UU No 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan memberikan posisi yang amat kuat pada penanam modal.

Dengan kondisi ekonomi dan posisi tawar yang lemah, pada 7 April 1967 Pemerintah Indonesia menandatangani kontrak karya (KK) dengan PT FI, anak perusahaan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc yang berbasis di AS. PT FI memperoleh konsesi wilayah penambangan lebih 1.000 hektar dengan waktu konsesi 30 tahun serta bisa diperpanjang dua kali.

Di antara klausul pada KK Freeport adalah apabila terjadi perubahan perundangan tentang pertambangan, kontrak tetap berdasarkan UU No 11/1967 dan tak mengikuti perubahan (lex specialis). Perpanjangan pertama seharusnya baru diberikan 1997, tetapi dilakukan 1991, enam tahun sebelum berakhirnya kontrak sehingga KK Freeport berlaku sampai 2021.

Dua opsi

Penawaran awal Freeport 1,7 miliar dollar AS untuk 10,64 persen saham kalau dibandingkan jumlahnya hampir sama dengan anggaran Kementerian ESDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan digabungkan. Sungguh bukan jumlah yang kecil dan menurut banyak pihak terlalu mahal (overvalued). Menurut Pasal 97 Ayat 7 di PP 77/2014, pemerintah hanya memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan apakah membeli atau tidak.

Namun, secara fundamental penawaran saham ini menghadapkan pemerintah pada opsi yang tadinya baru harus diputuskan pada 2019. Jika pemerintah tak membeli, tetapi kontrak Freeport diperpanjang, maka akan dipertanyakan masyarakat karena menyia-nyiakan peluang kepemilikan negara. Namun, jika membeli sekarang, tetapi tak diperpanjang, maka akan menjadi sia-sia karena tanpa keluar sepeser pun pada 2021 wilayah tambang Freeport akan kembali hak penggunaannya ke negara.

Keputusan pembelian saham dan perpanjangan perlu dilihat sebagai satu paket yang tak bisa dipisahkan. Pemerintah perlu segera mengumpulkan para pakar dan praktisi tambang dan menetapkan dalam dua bulan apakah keberadaan Freeport di Papua diperpanjang atau tidak.

Jika hasil kajian menunjukkan bahwa kinerja pertambangan Freeport positif dan pengalihan ke pihak lain akan menurunkan produktivitas secara signifikan, maka diumumkan bahwa hak pengelolaannya akan diperpanjang di 2019 dengan diikuti negosiasi serius untuk menurunkan harga saham divestasi secara rasional. Kalau opsi ini diambil, perlu ada penegasan bahwa Freeport harus mengikuti ketentuan UU Minerba, meningkatkan royalti dan perbaiki pengolahan limbah. 

Opsi kedua adalah mengikuti pola di Blok Mahakam, di mana BUMN mengambil alih operasi dengan tetap bekerja sama dengan perusahaan internasional untuk menjaga produktivitas. Jika opsi ini diambil, pemerintah perlu tegas menyatakan dari sekarang bahwa kontrak Freeport tidak diperpanjang dan pemerintah tak akan menggunakan hak pembelian saham dari divestasi. Tim pengambil alih perlu disiapkan dari sekarang sehingga perencanaan matang dan prosesnya berjalan lancar.

Dalam dua bulan, kelanjutan Freeport di Papua akan ditetapkan. Semoga keputusan yang diambil memberikan manfaat nyata untuk rakyat Indonesia.

Jokowinomics ala Pengusaha Mebel

Kompas edisi siang, 9 Desember 2014

Pada masa orde lama, politik menjadi panglima dan ekonomi menjadi serdadu. Ketika orde baru berkuasa, ekonomi pun naik pangkat. Dekade 90-an menyaksikan perdebatan intens dan perebutan pengaruh antara dua kelompok dengan strategi ekonomi yang berbeda  bagi Indonesia.

Satu kelompok ajukan strategi ekonomi berbasiskan keunggulan komparatif sumber daya alam dan tenaga kerja yang bisa ditelusuri pada Richard Ricardo. Kelompok lain berpendapat Indonesia perlu melakukan lompatan (leapfrog) ke industri teknologi tinggi untuk tingkatkan nilai tambah dan  keunggulan kompetitif ala Michael Porter. Kedua pendekatan ini lebih dikenal sebagai Widjojonomics dan Habibienomics. Kedua pendekatan sering dkatagorikan sebagai strategi pembagunan berbasis Negara (state-led development strategy) yang dapat diterapkan ketika peran pemerintah masih besar di perekonomian. Namun pada triwulan II tahun 2014, porsi pengeluaran pemerintah hanya 8 %, dari total PDB.  Bagaimana strategi ekonomi yang akan di ambil Presiden Jokowi di era menurunnya peran ekonomi pemerintah  dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Visi dan misi kampanye Jokowi-JK. mendefinisikan strategi ekonomi secara elusif sebagai upaya membangun kekuatan ekonomi kolektif yang masif dan berjejaring.” Fachry Ali mendefinisikan Jokowinomics sebagai ekspansi fiskal secara masif (Kompas, 14/10). Budiman Sudjatmiko, politisi PDIP, fokuskan Jokowinomics sebagai keberpihakan pada daerah pinggir dan desa (Kompas, 21/10).  Namun Jokowi bukanlah seorang akademisi menara gading yang menurunkan kebijakan secara deduktif dari prinsip dasar, premis mayor dan minor.  Strategi ekonomi dan pendekatan pembangunan yang diterapkannya Solo dan Jakarta bersifat eklektik dan induktif berbasis pengalaman hidup serta kondisi lapangan.

Bahan Baku dan Sambungan

Jokowi menggondol titel sarjana kehutanan UGM, lalu bekerja tiga tahun di BUMN Kehutanan di Aceh dan perusahaan pamannya sebelum membuka perusahaan sendiri. Selama 17 tahun Jokowi menjadi pengusaha produk kayu selama sebelum terpilih sebagai walikota Solo di tahun 2005. Tahapan produksi perusahaan produk kayu yang Jokowi akrabi puluhan tahun terefleksikan padaa kebijakan ekonomi dan gaya kepemimpinannya. Tahap pertama yang sangat penting adalah pemilihan bahan dasar yang berkualitas. Lemari, kursi ataupun mebel lainnya tidak akan kokoh dan menjalankan fungsinya bila gunakan kayu yang keropos.

Reformasi birokrasi di Indonesia telah berjalan satu dekade, namun masih jauh dari tuntas. Beberapa akademisi senior yang pernah menjadi menteri pada diskusi informal mengeluhkan betapa sulitnya mencari dirjen dan direktur  yang sigap sebagai ujung tombak implementasikan kebijakan. Sebelum UU ASN, pejabat harus berasal dari internal PNS dan berbasis senioritas sehingga maka pilihan terbatas. Merekrut konsultan lepas atau membentuk komite independen menjadi jalan memutar yang kerap diambil.

Lelang jabatan (fit and proper test) yang dilakukan Jokowi di Solo dan Jakarta menerobos kebuntuan tersebut sehingga PNS berkualitas bisa menempati posisi yang sesuai. Jokowi juga tidak ragu menggeser pejabat di tengah jalan apabila bermasalah atau minim prestasi. Apalagi sekarang sudah ada UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memungkinkan posisi eselon 1 dan 2 ditempati non-PNS. Setelah menteri diumumkan, maka bersiaplah menyambut lelang jabatan dirjen dan direktur di berbagai kementrian untuk mengisi pucuk birokrasi dengan pejabat yang bersih, kompeten dan sigap melayani.

 Langkah berikutnya adalah merekatkan berbagai potongan kayu yang sudah dibentuk menjadi mebel yang dikehendaki. Dalam pemerintahan nasional, perekat adalah program prioritas yang lintah sektoral. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi menegaskan bahwa prioritasnya adalah pembangunan manusia maritim dan pertanian. Pembangunan manusia dijalankan dengan tingkatkan alokasi anggaran untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan akses pendidikan.  Sebagai negara kepulauan terbesar Indonesia, potensi ekonomi laut masih minim tergali. Perhitungan penulis menunjukkan bahwa rasio PDB  sektor perikanan per kilometer persegi luas laut Indonesia hanya sepersepuluh rasio serupa di Thailand dan Filipina. Apabila selama pemerintahan Jokowi rasio Indonesia bisa dinaikkan 5 kali lipat saja maka target pertumbuhan 7 % bisa dicapai.

Sektor pertanian penting bukan hanya untuk mencapai ketahanan pangan tapi juga karena menyerap sekitar 40 % tenaga kerja. Namun sektor ini hanya tumbuh rata-rata 3,6 % per tahun selama dekade terakhir. Jauh di bawah pertumbuhan nasional yang sebesar 6,4 %. Akibatnya kemakmuran di pedesaan kian tertinggal dari perkotaan dan kesenjangan terus meningkat.  Tak heran, 63 % dari penduduk miskin berada di desa.  Perbaikan pertanian menjadi penopang penting bagi perekonomian Indonesia.

Basis Budaya dan Quality Control

Tahapan berikut adalah tingkatkan nilai mebel dengan aksesori menarik dan finishing yang rapi.  Bila Habibienomics utamakan teknologi untuk tingkatkan nilai tambah dan Widjojonomics andalkan buruh murah, Jokowonomics gunakan faktor budaya. Kuliner dan produk lokal diberi tempat dan tidak digusur untuk digantikan shopping mall modern  Kedekatannya dengan para seniman dan pekerja ekonomi kreatif mendorong perekonomian local berbagai festival budaya yang diselenggarakan di Solo dan Jakarta Sebagai kepala daerah, Jokowi juga mewajibkan staf pemda mengenakan baju daerah pada hari tertentu. John Naisbitt (2001) menyebut unsur lokal dan budaya sebagai “high touch” yang bernilai lebih tinggi dari produksi massal dan serba serupa.

Tak heran Menteri Pariwisata dicari dari kalangan khususnya pemasar (marketer) handal yang memang sangat dibutuhkan untuk promosikan potensi Indonesia. Jumlah turis asing yang mengunjungi Indonesia per tahun belum menembus 9 juta orang sementara angka serupa di Malaysia sudah melebihi 25 juta padahal kekayaan budaya dan alam Indonesia jauh lebih besar. 

Tapi tanpa kontrol kualitas (quality control)  yang kuat, semua tahap sebelumnya akan kehilangan arti. Sebagai kepala daerah, Jokowi membangun sistem pengawasan yang kuat dan memberi  sanksi tegas untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Para menteri  perlu sadar bahwa mereka berada di kursi panas dan harus menunjukkan kinerjanya bila tidak mau digeser.

Dapatkah Jokowinomics tingkatkan kesejahteraan rakyat dan daya saing bangsa selama lima tahun mendatang? Semoga bagaikan memahat di kayu jati yang walau tidak mudah awalnya, namun awet dan bertahan lama.

Penulis adalah pengajar mata kuliah “Kebijakan Ekonomi Indonesia “di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI)

Tantangan IMF, Berubah atau Punah

Kompas (original link)

Kamis, 7 Mei 2009 | 02:57 WIB

Oleh Berly Martawardaya

Pada September 2007, Managing Director IMF Dominique Strauss-Kahn menyatakan, IMF mengalami krisis identitas.

Para klien utama IMF, yaitu Argentina, Brasil, Indonesia, dan Turki telah melunasi utangnya. Pinjaman IMF ke negara berkembang yang merupakan sumber pendapatan utama lembaga turun drastis 91 persen sehingga perlu dilakukan penghematan biaya operasi 100 juta dollar AS. Pasar modal global lebih dilirik negara berkembang karena bebas dari berbagai persyaratan berat IMF.

Krisis finansial global pada akhir 2008 mengembalikan relevansi IMF seiring dengan mengeringnya sumber modal swasta. Pertemuan G-20 di London menaikkan dana IMF tiga kali menjadi 750 miliar dollar AS dengan 6 miliar dollar AS dialokasikan untuk negara miskin.

IMF juga diberi mandat untuk memberikan early warning terhadap risiko krisis finansial dan makroekonomi, juga mengeluarkan rekomendasi kebijakan untuk menghindarinya.

Pertemuan pimpinan IMF, Bank Dunia, dan para menteri keuangan yang berlangsung 24-26 April lalu adalah kesempatan untuk melakukan introspeksi dan redefinisi peran.

Berubah dan belajar

Salah satu indikator utama berubahnya IMF adalah apakah terjadi revisi kebijakan. Ketika Mahathir Mohamad menerapkan kebijakan capital control di Malaysia, sejumlah kecaman dan prediksi negatif diluncurkan IMF. Capital control berperan besar menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Malaysia.

Menghadapi krisis finansial di Eslandia pada September 2008, salah satu komponen inti program stabilisasi rancangan IMF adalah capital control.

Resep standar IMF adalah Structural Adjustment Programs (SAP) yang menaikkan suku bunga, menurunkan inflasi, dan menekan defisit demi menarik dana internasional. Suku bunga di Indonesia tahun 1998 sempat melebihi 50 persen yang melemahkan sistem perbankan tanpa capital inflow yang signifikan.

Pengurangan defisit acap kali dilakukan dengan memotong anggaran pendidikan, kesehatan, dan berbagai subsidi pertanian. Tak heran pergolakan sosial dan kejatuhan pemerintah kerap mengikuti penerapan program IMF.

Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi dan mantan Chief Economist Bank Dunia, menyatakan dalam Globalization and Its Discontent bahwa IMF lebih mengutamakan selamatnya pinjaman swasta daripada kondisi rakyat miskin.

Kebijakan negara maju pada masa krisis adalah kebalikan dari program SAP. Suku bunga diturunkan, bahkan sampai mendekati nol, dan stimulus ekonomi menyebabkan defisit melonjak drastis. Tidak ada negara maju yang memotong subsidi kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial mereka.

IMF telah mengeluarkan program baru bernama Flexible Credit Line (FCL), pinjaman dan bantuan likuiditas tanpa persyaratan ala SAP. Bahkan, pinjaman itu boleh tidak dicairkan sehingga kredibilitas dan kepercayaan internasional bisa diperoleh dengan biaya minimal. Meksiko adalah peminjam pertama FCL sebesar 47 miliar dollar AS.

Ingin menjadi fosil?

Masalah besar IMF adalah tidak berimbangnya hak suara anggota. Pembagian dilakukan berdasarkan proporsi kekuatan ekonomi pasca-Perang Dunia II. Brasil dengan total GDP sekarang empat kali lipat Belgia justru memiliki hak suara lebih kecil. China memiliki hak suara yang sama dengan Kanada, padahal ekonominya enam kali lebih besar.

Total suara negara G-7 ditambah Belgia, Belanda, dan Swiss melebihi 60 persen sehingga tidak akan ada keputusan yang merugikan negara maju. Tak heran negara berkembang enggan percaya dan memperkuat IMF.

IMF juga belum sepenuhnya tobat. Pinjaman yang baru diberikan IMF ke Latvia dan Ukraina masih mensyaratkan pemangkasan defisit gaya paradigma lama. Pada sisi lain, IMF tidak memberikan sanksi apa pun terhadap Amerika Serikat yang menjadi penyebab krisis global dan defisitnya menembus 10 persen GDP.

Perlu tameng

Negara berkembang tetap memerlukan tameng menghadapi krisis dan spekulan. Idealnya ada global lender of last resort yang bisa memberi likuiditas cepat dengan prinsip tanpa batas (freely), sementara (temporary), dan berbiaya premium (with penalty).

Ketiadaan lembaga itu mendorong ASEAN beserta Jepang, Korea Selatan, dan China (ASEAN+3) membentuk Chiang Mai Inisiatif (CMI) dengan total dana 120 miliar dollar AS. Perjanjian bilateral swap agreement telah ditandatangani negara ASEAN+3 untuk memperkuat ketahanan ekonomi.

Asia telah memiliki solusi tersendiri terhadap permasalahan bersama, tinggal masalah waktu sampai wilayah lain menyusul. IMF perlu berubah secara mendasar atau bersiap menjadi fosil sejarah.

Dosen FE-UI; Aktivis NU Profesional Circle