Harian Sindo. Senin, 26 Oktober 2009
http://www.seputar-indones
Pada pidato pelantikannya sebagai Presiden Indonesia periode 2009–2014, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan menjaga pertumbuhan ekonomi dengan semangat ”Indonesia Bisa” untuk menegakkan good governance, membasmi korupsi, dan mengurangi kemiskinan.
Janji itu sangat menarik, tetapi tentu dalam pelaksanaannya Presiden harus memperhatikan komposisi anggota kabinet di bidang ekonomi serta tantangan yang menghadang. Untuk menganalisis tim ekonomi di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, akan digunakan kerangka 3C, yaitu cleanliness, competence, dan coherence. Nama yang disebutkan dalam jajaran kabinet relatif bersih (clean).
Sampai sejauh ini belum ada indikasi dari para menteri di KIB II yang terlibat pelanggaran kriminal, khususnya korupsi, serta pelanggaran moral yang akan melemahkan kepercayaan terhadap pemerintahan secara keseluruhan. Menyapulah dengan sapu yang bersih. Menteri Kehakiman dan HAM serta Jaksa Agung menjadi bagian penting dari kesuksesan tim ekonomi KIB II.
***
C yang kedua adalah competence. Jangkar kepercayaan masyarakat pada kompetensi pemerintah diletakkan pada formula 2+3,yaitu dua menteri yang menempati pos lamanya dan dua muka baru. Mari Elka Pangestu dan Sri Mulyani Indrawati adalah jangkar dari kontinuitas kebijakan pemerintah dengan prestasi yang nyata di portofolio mereka, khususnya dalam mendorong perdagangan dan reformasi birokrasi.
Tiga muka baru yang meningkatkan daya dorong KIB II adalah Armida Alisjahbana,Kuntoro Mangkusubroto, dan Gita Wirjawan. Armida adalah ekonom tangguh dengan jam terbang tinggi yang fokus pada bidang tenaga kerja, kemiskinan, dan pendidikan. Dia adalah sosok yang dapat menyegarkan Bappenas dan memperkuat pembangunan yang berfokus pada manusia.
Kuntoro berpengalaman sebagai mantan menteri dan dirut BUMN besar serta Koordinator Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh. Dalam kerjanya yang berskala besar itu dia melibatkan berbagai stakeholder. Kuntoro merupakan sosok dengan kredibilitas tinggi. Perannya sebagai pemupus bottle neck dan penyelaras di Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) akan memberikan warna baru bagi implementasi kebijakan ekonomi di Indonesia.
Gita Wirjawan adalah sosok unik berpendidikan administrasi publik dari Harvard dan berpengalaman kerja di Citibank serta Goldman Sachs di Amerika Serikat. Di dalam negeri, dia pernah menjadi profesional sebagai Presdir JP Morgan dan entrepreneur pemilik Ancora Capital. Sosok-sosok dengan kapabilitas dan jaringan internasional seperti Gita-lah yang diberdayakan oleh pemerintahan Erbakan di Turki atau Fidel Ramos di Filppina menjadi tulang punggung yang sukses menyejahterakan rakyatnya.
Penempatannya sebagai Ketua BPKM sungguh tepat untuk menarik dan mengembangkan investasi di Indonesia. Untuk memperkuat transparansi, pakta integritas dan kontrak kinerja yang telah ditandatangai para menteri harus diumumkan kepada publik. Dengan demikian menteri yang berkinerja lemah dapat dipantau secara transparan dan bila perlu di-reshuffle dengan sosok yang lebih kompeten dalam satu tahun, bila perlu dalam 100 hari.
Hatta Rajasa dengan latar belakang perminyakan perlu bekerja ekstra keras untuk meyakinkan masyarakat dan dunia usaha bahwa dirinya tidak kalah dengan Anwar Ibrahim dari Malaysia yang berlatar belakang Malay studies dan Gordon Brown dari Inggris yang doktor sejarah, tetapi tetap sukses menjadi dirigen ekonomi di negara masing-masing setelah berpengalaman di birokrasi dan politik.
Syarif Hasan (Partai Demokrat) pada posisi menteri koperasi & UKM dan Helmy F Zaini (PKB) sebagai meneg percepatan daerah tertinggal perlu mendapat pengawasan publik yang ekstra karena menyangkut pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan pengurangan kesenjangan yang menjadi prioritas pembangunan. Jangan sampai penempatan ini sekadar ”upah” berkeringat di pemilu.
Target mengurangi rakyat miskin sebanyak 10% dan menaikkan pendapatan daerah kabupaten termiskin sebanyak 10% dalam setahun adalah tantangan yang perlu ditempatkan di pundak mereka. MS Hidayat (Golkar) sebagai menteri perindustrian dan Muhaimin Iskandar (PKB) sebagai menakertrans adalah dua posisi strategis dan memiliki dampak jangka panjang.
Sudah saatnya ekspor kita berpindah dari tekstil, bahan mentah, dan furnitur serta pesanan ”tukang jahit”dari merek asing ke produk olahan, mesin ringan, dan elektronik dengan merek sendiri. Saatnya para profesional Indonesia lebih banyak bekerja di luar negeri dan mengirim devisa daripadaTKI dengan skilldan gaji yang rendah.
Darwin Saleh dituntut untuk mengaplikasikan ilmu ekonomi dan manajemen dalam tantangan besar bidang energi dan pertambangan, sedangkan Mustafa Abubakar harus memperluas sisi cakrawala dari Bulog ke segenap BUMN. Hadirnya Gamawan Fauzi sebagai mendagri yang berprestasi sebagai bupati dan gubernur diharapkan dapat menggunakan pengalamannya untuk mengurangi hambatan dunia usaha dan memotong rantai birokrasi di seluruh Indonesia.
***
C yang ketiga adalah coherence. Pembagian kerja implisit di mana para teknokrat menjaga stabilitas makro dan memperbaiki iklim usaha serta para politikus dan orang dekat Presiden menguasai kementerian teknis berulang lagi pada KIB II. SBY sebenarnya mendapat mandat yang amat tegas dari rakyat pada Pemilu 2009 dan dapat memilih anak bangsa terbaik tanpa harus membalas utang budi kepada partai politik seperti tahun 2004. Sejauh mana kabinet dapat bergerak seirama sebagai kolega dengan mendahulukan kepentingan negara?
Khususnya para ketua umum partai (PPP, PKB, dan PKS) yang merangkap jabatan sebagai menteri, apakah akan dilanjutkan merangkap atau mundur dari salah satu jabatan? Ide unit yang dipimpin Kuntoro demi penguatan institusi kepresidenan seperti West Wing di AS dan Prime Minister Delivery Unit di Inggris berpotensi tumpang tindih dengan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Boediono yang akan memiliki fokus ekstra di bidang ekonomi serta Menko Perekonomian yang memang memiliki mandat kerja di bidang pembangunan.
Pembangunan ekonomi pada intinya adalah pembangunan manusia. Apa gunanya gedung tinggi kinclong dan sektor finansial gemerlap, tetapi masyarakat bodoh dan sakit-sakitan? Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional adalah bagian integral dalam kinerja ekonomi kabinet. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang merosot adalah suatu tantangan terukur untuk diperbaiki dalam lima tahun ini sehingga akses dan kualitas pelayanan manusia meningkat signifikan.
Produk domestik bruto (PDB) bukanlah segalanya. Bhutan telah menggunakan gross national happiness (GNH) dalam mengukur pencapaian pemerintah selain gross national product (GNP). Nicholas Stern dari LSE menekankan aspek lingkungan pada laporannya yang menjadi rujukan gerakan lingkungan dunia.
Ekonom tangguh dari tiga benua––Amartya Sen, Joseph Stiglitz, dan Jean-Laul Fitouss––sebagai anggota Commission on Measurements of Economics Measurement and Social Progress (CMEPSP) baru saja meluncurkan rekomendasi untuk memfokuskan diri pada well-being dan kualitas hidup. Semua sektor dan kementerian perlu bekerja sama dan membanting tulang secara serius menuju Indonesia yang lebih baik dan sejahtera.Ini bukan saatnya gagal. KIB II, selamat bekerja, semoga bisa!(*)
Janji itu sangat menarik, tetapi tentu dalam pelaksanaannya Presiden harus memperhatikan komposisi anggota kabinet di bidang ekonomi serta tantangan yang menghadang. Untuk menganalisis tim ekonomi di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, akan digunakan kerangka 3C, yaitu cleanliness, competence, dan coherence. Nama yang disebutkan dalam jajaran kabinet relatif bersih (clean).
Sampai sejauh ini belum ada indikasi dari para menteri di KIB II yang terlibat pelanggaran kriminal, khususnya korupsi, serta pelanggaran moral yang akan melemahkan kepercayaan terhadap pemerintahan secara keseluruhan. Menyapulah dengan sapu yang bersih. Menteri Kehakiman dan HAM serta Jaksa Agung menjadi bagian penting dari kesuksesan tim ekonomi KIB II.
***
C yang kedua adalah competence. Jangkar kepercayaan masyarakat pada kompetensi pemerintah diletakkan pada formula 2+3,yaitu dua menteri yang menempati pos lamanya dan dua muka baru. Mari Elka Pangestu dan Sri Mulyani Indrawati adalah jangkar dari kontinuitas kebijakan pemerintah dengan prestasi yang nyata di portofolio mereka, khususnya dalam mendorong perdagangan dan reformasi birokrasi.
Tiga muka baru yang meningkatkan daya dorong KIB II adalah Armida Alisjahbana,Kuntoro Mangkusubroto, dan Gita Wirjawan. Armida adalah ekonom tangguh dengan jam terbang tinggi yang fokus pada bidang tenaga kerja, kemiskinan, dan pendidikan. Dia adalah sosok yang dapat menyegarkan Bappenas dan memperkuat pembangunan yang berfokus pada manusia.
Kuntoro berpengalaman sebagai mantan menteri dan dirut BUMN besar serta Koordinator Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh. Dalam kerjanya yang berskala besar itu dia melibatkan berbagai stakeholder. Kuntoro merupakan sosok dengan kredibilitas tinggi. Perannya sebagai pemupus bottle neck dan penyelaras di Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) akan memberikan warna baru bagi implementasi kebijakan ekonomi di Indonesia.
Gita Wirjawan adalah sosok unik berpendidikan administrasi publik dari Harvard dan berpengalaman kerja di Citibank serta Goldman Sachs di Amerika Serikat. Di dalam negeri, dia pernah menjadi profesional sebagai Presdir JP Morgan dan entrepreneur pemilik Ancora Capital. Sosok-sosok dengan kapabilitas dan jaringan internasional seperti Gita-lah yang diberdayakan oleh pemerintahan Erbakan di Turki atau Fidel Ramos di Filppina menjadi tulang punggung yang sukses menyejahterakan rakyatnya.
Penempatannya sebagai Ketua BPKM sungguh tepat untuk menarik dan mengembangkan investasi di Indonesia. Untuk memperkuat transparansi, pakta integritas dan kontrak kinerja yang telah ditandatangai para menteri harus diumumkan kepada publik. Dengan demikian menteri yang berkinerja lemah dapat dipantau secara transparan dan bila perlu di-reshuffle dengan sosok yang lebih kompeten dalam satu tahun, bila perlu dalam 100 hari.
Hatta Rajasa dengan latar belakang perminyakan perlu bekerja ekstra keras untuk meyakinkan masyarakat dan dunia usaha bahwa dirinya tidak kalah dengan Anwar Ibrahim dari Malaysia yang berlatar belakang Malay studies dan Gordon Brown dari Inggris yang doktor sejarah, tetapi tetap sukses menjadi dirigen ekonomi di negara masing-masing setelah berpengalaman di birokrasi dan politik.
Syarif Hasan (Partai Demokrat) pada posisi menteri koperasi & UKM dan Helmy F Zaini (PKB) sebagai meneg percepatan daerah tertinggal perlu mendapat pengawasan publik yang ekstra karena menyangkut pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan pengurangan kesenjangan yang menjadi prioritas pembangunan. Jangan sampai penempatan ini sekadar ”upah” berkeringat di pemilu.
Target mengurangi rakyat miskin sebanyak 10% dan menaikkan pendapatan daerah kabupaten termiskin sebanyak 10% dalam setahun adalah tantangan yang perlu ditempatkan di pundak mereka. MS Hidayat (Golkar) sebagai menteri perindustrian dan Muhaimin Iskandar (PKB) sebagai menakertrans adalah dua posisi strategis dan memiliki dampak jangka panjang.
Sudah saatnya ekspor kita berpindah dari tekstil, bahan mentah, dan furnitur serta pesanan ”tukang jahit”dari merek asing ke produk olahan, mesin ringan, dan elektronik dengan merek sendiri. Saatnya para profesional Indonesia lebih banyak bekerja di luar negeri dan mengirim devisa daripadaTKI dengan skilldan gaji yang rendah.
Darwin Saleh dituntut untuk mengaplikasikan ilmu ekonomi dan manajemen dalam tantangan besar bidang energi dan pertambangan, sedangkan Mustafa Abubakar harus memperluas sisi cakrawala dari Bulog ke segenap BUMN. Hadirnya Gamawan Fauzi sebagai mendagri yang berprestasi sebagai bupati dan gubernur diharapkan dapat menggunakan pengalamannya untuk mengurangi hambatan dunia usaha dan memotong rantai birokrasi di seluruh Indonesia.
***
C yang ketiga adalah coherence. Pembagian kerja implisit di mana para teknokrat menjaga stabilitas makro dan memperbaiki iklim usaha serta para politikus dan orang dekat Presiden menguasai kementerian teknis berulang lagi pada KIB II. SBY sebenarnya mendapat mandat yang amat tegas dari rakyat pada Pemilu 2009 dan dapat memilih anak bangsa terbaik tanpa harus membalas utang budi kepada partai politik seperti tahun 2004. Sejauh mana kabinet dapat bergerak seirama sebagai kolega dengan mendahulukan kepentingan negara?
Khususnya para ketua umum partai (PPP, PKB, dan PKS) yang merangkap jabatan sebagai menteri, apakah akan dilanjutkan merangkap atau mundur dari salah satu jabatan? Ide unit yang dipimpin Kuntoro demi penguatan institusi kepresidenan seperti West Wing di AS dan Prime Minister Delivery Unit di Inggris berpotensi tumpang tindih dengan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Boediono yang akan memiliki fokus ekstra di bidang ekonomi serta Menko Perekonomian yang memang memiliki mandat kerja di bidang pembangunan.
Pembangunan ekonomi pada intinya adalah pembangunan manusia. Apa gunanya gedung tinggi kinclong dan sektor finansial gemerlap, tetapi masyarakat bodoh dan sakit-sakitan? Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional adalah bagian integral dalam kinerja ekonomi kabinet. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang merosot adalah suatu tantangan terukur untuk diperbaiki dalam lima tahun ini sehingga akses dan kualitas pelayanan manusia meningkat signifikan.
Produk domestik bruto (PDB) bukanlah segalanya. Bhutan telah menggunakan gross national happiness (GNH) dalam mengukur pencapaian pemerintah selain gross national product (GNP). Nicholas Stern dari LSE menekankan aspek lingkungan pada laporannya yang menjadi rujukan gerakan lingkungan dunia.
Ekonom tangguh dari tiga benua––Amartya Sen, Joseph Stiglitz, dan Jean-Laul Fitouss––sebagai anggota Commission on Measurements of Economics Measurement and Social Progress (CMEPSP) baru saja meluncurkan rekomendasi untuk memfokuskan diri pada well-being dan kualitas hidup. Semua sektor dan kementerian perlu bekerja sama dan membanting tulang secara serius menuju Indonesia yang lebih baik dan sejahtera.Ini bukan saatnya gagal. KIB II, selamat bekerja, semoga bisa!(*)
Berly Martawardaya
Dosen FEUI dan Ekonom Senior Indef
