Mendorong UMKM Go-Global

Bisnis Indonesia, 14 Juli 2016 (original link)

JAKARTA - UMKM merupakan penyerap mayoritas tenaga kerja di Indonesia, namun tidak banyak yang berkembang menjadi perusahaan besar, serta masih sedikit juga yang melakukan ekspor. 

Studi Wignaraja dan Jinjarak (2015) dari Asian Development Bank Institute menemukan bahwa walaupun UMKM di Indonesia menyerap 97,2% dari total tenaga kerja, tetapi kontribusi terhadap ekspor masih jauh dari proporsional dan 15,8%.

Kondisi tersebut cukup jauh beda dibandingkan dengan Thailand di mana UMKM menyerap 77,9%, tapi produk yang dihasilkannya merupakan 29,5% dari total ekspor. UMKM di Vietnam, Filipina, dan Malaysia memiliki proporsi sekitar 20% dari ekspor. Kondisi diatas menunjukkan bahwa UMKM di negara-negara Asean memiliki daya saing yang lebih tinggi, bukan hanya terhadap pasar di dalam negeri tapi juga terhadap pasar luar negeri.

Apa saja langkah-langkah yang perlu diambil Indonesia untuk memperkuat UMKM, sehingga produknya makin bersaing di dalam negeri dan mampu bersaing ke luar negeri?

Sehingga UMKM bukan hanya aktor ekonomi kecil yang selalu perlu dibantu, namun juga turut memperkuat ekonomi nasional. Membangun dan membesarkan UMKM tidak mudah. Tentunya, setiap usaha akan berbeda dan perlu penekanan keunikan tersendiri atas dasar lokasi geografis dan bidang usaha. Namun, secara umum terdapat empat masalah besar yang dihadapi setiap UMKM, yaitu keterampilan, pengelolaan usaha, standar kualitas, pendanaan, serta akses pasar.

Tantangan pertama, dengan jumlah pekerja yang terbatas, maka fungsi perusahaan yang beragam, mulai dari produksi, keuangan, pemasaran, serta masih banyak lagi, harus dikerjakan oleh sedikit orang. Pada lain sisi, persaingan semakin ketat dengan perusahaan berbagai skala, baik domestik maupun global. 

Keterampilan tinggi dibutuhkan untuk menjalankan bisnis, padahal tenaga kerja terdidik dan terampil biasanya lebih memilih bekerja di perusahaan yang sudah mapan.

Kedua, menjaga standar kualitas. 

Produk UMKM beragam tipenya, tetapi juga bervariasi kualitasnya. Pelanggan ingin kepastian, bahwa tiap kali membeli produk dari penjual yang sama akan mendapat barang yang kualitasnya stabil. Kebanyakan UMKM masih menggunakan teknologi dan metode produksi yang tradisional, serta quality control yang tidak ketat, karena pemilik masih turun tangan langsung mengawasi. Ketika produknya laku dan ekspansi usaha dilakukan, maka semakin sulit untuk menjaga kualitas. 

Ketiga, mendapatkan akses pendanaan. 

Studi Wignaraja dan Jinjarak (2015) juga menemukan bahwa rata-rata perusahaan UMKM di Indonesia membutuhkan dana sebesar US$29.000 (sekitar Rp385 juta) untuk mengembangkan skala usahanya. Sebagian besar UMKM mendapatkan modal untuk memulai usahanya dari tabungan sendiri atau pinjaman keluarga. Kalaupun meminjam dari pihak non-keluarga, maka umumnya berasal dari institusi non-bank. Hanya setelah UMKM berjalan beberapa tahun, baru akses dana ke perbankan terbuka, itupun biasanya aset pribadi dari pemilik UMKM harus diagunkan untuk mendapat pinjaman. Perlu diapresiasi kebijakan pemerintah yang telah menurunkan bunga KUR sehingga biaya yang dikeluarkan UMKM berkurang secara signifikan.

Tantangan keempat adalah pasar. 

Umumnya UMKM yang berjalan lebih dari setahun sudah memiliki pelanggan rutin yang cukup puas dengan produk yang dihasilkan. Namun, tidak mudah bagi UMKM untuk melakukan ekspansi dan penetrasi pasar di luar pelanggan rutin, yang sering kali juga merupakan tetangga. Hal ini sering terkait dengan lemahnya jaringan yang dimiliki, di luar kabupaten/kota tempat berdomisili.

Saat ini, peran teknologi dapat membantu UMKM, sehingga tidak perlu memiliki cabang dalam bentuk fisik di berbagai daerah yang mahal biaya operasinya. Berkembangnya toko onlinememudahkan konsumen untuk mengetahui dan membeli produk dari UMKM di seantero Indonesia. Banyaknya jasa transportasi serta pos kilat juga memungkinkan UMKM untuk mengirimkan produk berbentuk fisik (terutama sandang dan pangan), pada pembeli dengan biaya yang terjangkau. 

Anak muda juga makin berani untuk membuka usaha berbasis teknologi (start up) di berbagai sektor. Bahkan salah satunya, kitabisa.com diakui majalah Forbessebagai salah satu kisah sukses wirausawan berusia di bawah 30 tahun di Asia.

KOLABORASI GLOBAL

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memberdayakan UMKM, mulai dari deregulasi kebijakan perdagangan, penyediaan akses pembiayaan (seperti Kredit Usaha Rakyat), hingga memfasilitasi platform pemasaran (seperti fasilitas pameran dalam dan luar negeri). Untuk sektor ekonomi kreatif, bahkan sudah ada badan tersendiri yang fokus mewadahi dan mendukung. Pengembangan e-commerce, modal ventura (VC), dan teknologi finansial (FinTech) juga terus dilaksanakan.

Banyak UMKM yang ingin menjual produknya ke luar negeri. Tapi bagi UMKM individual, tidak mudah untuk menembus jejaring global. Di sini pemerintah dapat berperan memfasilitasi UMKM untuk memperluas jejaring bisnis regional dan global, untuk membangun kemitraan dan mengambil manfaat. Memang, ini membutuhkan investasi. Namun, kita tidak harus membangun dari nol. Lebih efektif memanfaatkan jaringan global yang sudah ada. 

Kita sudah familiar dengan World Economic Forum (WEF), yang merupakan ajang jejaring bisnis papan atas dunia yang memiliki acara rutin tiap tahun. Ada berbagai jaringan UMKM dunia, salah satunya bernama World Islamic Economic Forum (WIEF), yang menghubungkan UMKM di berbagai penjuru dunia.

Dengan berpartisipasi dalam forum semacam ini, UMKM Indonesia dapat hadir dan tidak sekadar menjual barang atau jasa, melainkan mencari kemitraan kolaboratif jangka panjang antara bisnis di seluruh dunia. Dengan kata lain, forum yang dibesut oleh berbagai negara dari dunia Islam ini dapat memberikan akselarasi baru dalam pertumbuhan UMKM untuk menembus pasar global.

Sudah waktunya UMKM Indonesia untuk merubah paradigma. UMKM bukan usaha kecil menengah yang selamanya stagnan dan beroperasi secara seadanya. Tetapi merupakan unit usaha, yang selain menyerap tenaga kerja, juga siap tumbuh pesat dan ekspansi keluar tapal batas, sehingga menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yes, we can!

The fall of old wisdoms and the rise of ‘Chindonesia’

The Jakarta Post (original link)

Berly Martawardaya , JAKARTA | Sun, 04/26/2009 11:48 AM | Opinion

Truth may be the first casualty of war, but truth can also emerge after a crisis. And in this context, let us talk about “Chindonesia”, a shorthand for China, India and Indonesia, because these three Asian countries could become the backbone of Asia’s economic revival.

Companies have relocated to Chindonesia for obvious reasons; not because we produce high-tech products with sophisticated methods but mainly because we do things cheaper.

The banking and financial sectors are less developed in Chindonesia. There is not too much financial engineering and sophisticated instruments. India and China also still maintain a degree of capital control that shields them from financial volatility. All three countries have based their economies on the real sector. Agriculture and mining in Indonesia, manufacturing goods in China and IT services in India are the backbones of these economies.

Let us use the downturn of foreign companies to build our own industrial capacity and human capital while cutting the red tape. Chindonesia could not have achieved what it has today without the significant expansion of education, R&D and entrepreneurship. Thus we could emerge from the crisis stronger and more prepared than ever.

The global financial crisis has brought down not only old economic institutions but also the old economic mindset. What used to be conventional wisdoms in economic growth have been exposed to have only weak foundations and be ill- suited to explain current circumstances.

The global economy will have negative growth and contract by one half to 1 percent in 2009, before staging a modest recovery in 2010. OECD countries will suffer significantly with minus 2-3 percent growth, Japan being the hardest hit.

But three major economies have escaped this predicament and are predicting positive growth. While 9 percent growth has been the norm for China over the past decade, achieving 6.5-7 percent in 2009 will not be that bad. India also shines with 4-5 percent projected growth.

Overall, developing economic growth projections without China and India is near zero percent. The third is Indonesia, predicting around 3.5 percent expansion in 2009.

On the other hand, our neighbors in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) are not doing so well. Malaysia, Singapore and Thailand are all predicting negative growth in 2009. The Ministry of Trade and Industry (MTI) of Singapore has revealed that Singapore’s economy contracted by 19.7 percent for the January to March period.

Malaysian exports have declined for five months in a row, but the decline in February 2009 (-15.9 percent) has narrowed from -27.8 percent in January 2009. For Thailand, let’s just say that they are doing better than we did after financial crisis last decade. The mix between political and economic crises has proven to be very a combustible potion and not conducive to growth.

What lessons can we draw from this?

First, the crisis has exposed the vulnerability export-based economies. The virtue of export promotion as a development strategy has been extolled over import substitution. Carving out a market niche in the global market was seen as the surefire recipe to prosperity. But the sword cuts both ways.

As the global demand subsided, the down swing was particularly felt by countries with a high degree of exposure and income from exports. Thailand suffered an extra mile with the loss of tourists, once a major source of income, as they were scared off by political confrontations.

Second, the low side of high-tech exports. Not all exports are equal. The high-tech sector, with a high degree of value added, used to be where countries were aiming to be. Cars, cell phones, computers and microchip technology with other electronic products are the 4Cs said to bring in foreign currency.

But the high-tech products are also the first consumers cut down on in an economic downturn. It may be a less merry and glitzy life, but they realize that that they could live without these things.

Japan, the world’s second-largest economy, posted their sharpest-ever decline in February – down by 49.4 percent – as global demand for Japanese cars and electronics evaporated.

Lastly, finance is no longer king. New York, London, Singapore and Hong Kong used to be the center of the robust financial world. Exotic financial instruments have brought untold wealth to industry leaders.

While there has been no systematic effort to reduce exports, the exports in all three countries’ economies range around one third of the GDP, leaving domestic consumption, investment and government expenditure strong enough to cushion the shock of the crisis and provide a decent rate of growth. Large populations are a plus in this case.

In 2006 PricewaterhouseCoopers (PWC) coined the term the “Emerging Seven” (E-7), namely China, India, Brazil, Russia, Indonesia, Mexico and Turkey – that its says will replace the G-7 (the United States, Japan, Germany, UK, France, Italy and Canada) as the global economic powerhouse and will be around 50 percent larger than the G-7 by 2050.

Looking at how things turning out, this may be a realistic projection.

The writer is a lecturer at FEUI and PhD candidate in Economics at the University of Siena-Italy
and a member of the NU Professional Circle.