Showing posts with label International Finance. Show all posts
Showing posts with label International Finance. Show all posts

Wednesday, July 11, 2012

Indonesia Jadi Bandar IMF?


PDF Print




-->
Seputar Indonesia, 11 Juli 2012 (original link)

Pemerintah Indonesia memberikan komitmen untuk berkontribusi dalam jumlah yang cukup besar. Walau dana tersebut tidak hilang, berbagai kalangan dalam negeri mengkritik secara keras dan bahkan banyak elemen menolak rencana tersebut dengan menyatakan bahwa Indonesia bukan negara kaya dan rakyat Indonesia lebih membutuhkan dana tersebut.
Apakah paragraf di atas membahas tambahan modal Indonesia ke IMF pada 2012? Salah! India pada awal tahun 1946 mengalami gagal panen dalam skala besar. Nehru adalah pemimpin Partai Kongres yang sedang mempersiapkan kemerdekaan negaranya dari Inggris yang direncanakan pada Agustus 1947.Kelaparan massal di India bisa dijadikan alasan oleh Inggris untuk menunda kemerdekaan India.

Pada 23 April 1946, Sjahrir selaku perdana menteri Indonesia berkata, “Perkiraan paling rendah tentang panen tahun ini ialah 5 juta ton, sedangkan perkiraan tertinggi 7 juta ton dan rakyat Indonesia mengonsumsi tidak lebih dari 4 juta ton.” Sjahrir juga berkata, “Sekalipun jika tidak ada surplus beras, saya pikir rakyat kami bersedia memberikan 500.000 ton beras ditukar dengan tekstil. Saya rasa lebih dari wajar RI berbuat apa yang mungkin guna meringankan situasi pangan di India.

”Mohammad Hatta selaku wakil presiden Indonesia menegaskan sikap pemerintah tersebut melalui pidato radio pada 22 Juni 1946 berjudul “Beras Kita ke India”. Nehru tersentuh dengan uluran tangan Indonesia pada saat genting dan menyelenggarakan Asians Relations Conference di New Delhi yang menguatkan hubungan India- Indonesia serta negara lain di Asia.

Ikatan yang dibangun berperan besar dalam penguatan dukungan internasional kepada Indonesia di Perjanjian Linggarjati hingga Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada 1949 dan tidak bisa dilepaskan pada terselenggaranya Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung di mana Indonesia memperkuat kepemimpinannya di antara negara berkembang dua benua.

Reformasi IMF

International Monetary Fund (IMF) dibentuk bersamaan dengan Bank Dunia pada konferensi Bretton Wood bulan Juli 1944 yang diprakarsai negara Eropa Barat dan Amerika Serikat yang menguat posisinya di Perang Dunia II untuk merekonstruksi dan membangun kembali ekonomi dunia pascaperang. Nama awal Bank Dunia adalah International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).

Konferensi ini dalam banyak hal adalah perwujudan ide John Maynard Keynes tentang perlunya desain sistem keuangan internasional yang lebih kokoh dan lembaga internasional keuangan sebagai penjaga stabilitas sistem dan memperkuat kapasitas ekonomi.Dari 44 negara yang ikut mendirikan IMF dan Bank Dunia di dalamnya termasuk negara berkembang seperti Mesir, Iran, Irak Guatemala, Peru. Berbeda dengan Sidang UmumPBByang onecountry-one vote, hak suara di IMF disusun berdasarkan kondisi ekonomi.

Laman IMF menyatakan bahwa hak suara dihitung dengan keterbukaan ekonomi (30%), variabilitas ekonomi (15%), cadangan devisa internasional (5%),serta weightedaverageGDP berdasar nilai tukar nominal dan daya beli (50%). Namun perubahan kuota tidak otomatis dan membutuhkan persetujuan dari para anggota, khususnya Amerika dan Eropa Barat, yang tidak begitu bersemangat untuk mengurangi pengaruhnya di lembaga sepenting IMF.

Saat ini gabungan hak suara Amerika, Jepang, Jerman, Prancis, dan Jerman adalah 37,4%, sedangkan gabungan hak suara dari China, India,Rusia,Brasil,dan ASEAN yang dari berbagai faktor ekonomi tidak kalah jauh dari kelompok pertama hanya 14%. IMF juga banyak dikritik,di antaranya oleh Joseph Stiglitz yang meraih Nobel Ekonomi dan pernah menjadi chief economist Bank Dunia dengan strategi IMF yang menggunakan formula standar (one-sizefits- all) stabilisasi, privatisasi, dan liberalisasi. Structural adjustment yang diterapkan IMF secara intens pada dekade 1980-an dan 1990-an tidak memiliki track-record baik dalam menstabilkan dan menyejahterakan negara yang mengalami krisis ekonomi, termasuk terhadap Indonesia.

Diplomasi Tangan di Atas

Distribusi hak suara yang hanya memberi peran kecil bagi Indonesia menyebabkan kita hanya memiliki tiga pilihan mengenai IMF.Pilihan pertama keluar dari keanggotaan IMF. Cukup banyak suara keras,apalagi pada masa krisis moneter yang mendorong opsi ini.Walaupun pemerintah perlu bersikap tegas pada masalah representativenessdan kebijakan dari IMF, jika hal itu dilakukan saat ini, lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.

Pilihan kedua adalah memperbaiki IMF dari dalam. Brasil, Rusia, India, dan China (BRIC) konsisten memperjuangkan reformasi dan restrukturisasi hak suara IMF untuk lebih sesuai dengan kenyataan kondisi ekonomi.Indonesia perlu lebih intens mengatur strategi dengan grup negara BRIC dan negara berkembang lainnya sehingga tuntutan lebih kuat gaungnya.

Penambahan pinjaman ke IMF bersama BRIC dan negara berkembang lainnya pada saat Eropa kelimpungan dan membutuhkan dana adalah langkah untuk menegaskan bahwa Indonesia sebagai anggota G-20 tidak hanya bicara(noactiontalkonly). Data Januari–Maret 2012 menunjukkan bahwa 11,9% ekspor Indonesia diserap oleh Eropa.Apabila ekonomi Eropa kolaps, perekonomian Amerika yang menyerap 9,6% ekspor Indonesia,Jepang (11,7%), dan China (12, 9%) juga akan goyang.

Apalagi Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan bahwa skema yang akan digunakan adalah pengelolaan dana sehingga cadangan devisa tidak dipindahkan dan tetap tercatat sebagai cadangan devisa Indonesia. Pilihan ketiga yang belum dieksplorasi adalah menggabungkan opsi kedua dengan membangun organisasi di luar IMF. China dan Rusia beserta beberapa negara eks Uni Soviet membentuk Shanghai Cooperation Organization (SCO) pada 1996 di mana China membagikan USD10 miliar pada masa krisis 2009.

BRIC sedang membentuk bank pembangunan sebagai alternatif Bank Dunia. Indonesia tahun 1946 bisa mengirimkan 7,1% produksi beras ke India untuk ditukar dengan tekstil dan obat.Maka apakah setelah 66 tahun kita tidak sanggup menempatkan maksimum 8,9% dari cadangan devisa—yang tidak hilang— untuk menyelamatkan pembeli produk ekspor kita? Ada hadis nabi yang menyatakan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, ternyata hal itu juga berlaku untuk interaksi di organisasi internasional.Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith toriq.
●

Penulis adalah Manajer Riset FEUI dan
Ketua PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) 

              

Wednesday, May 6, 2009

Tantangan IMF, Berubah atau Punah

Kompas (original link)
Kamis, 7 Mei 2009 | 02:57 WIB

Oleh Berly Martawardaya

Pada September 2007, Managing Director IMF Dominique Strauss-Kahn menyatakan, IMF mengalami krisis identitas.

Para klien utama IMF, yaitu Argentina, Brasil, Indonesia, dan Turki telah melunasi utangnya. Pinjaman IMF ke negara berkembang yang merupakan sumber pendapatan utama lembaga turun drastis 91 persen sehingga perlu dilakukan penghematan biaya operasi 100 juta dollar AS. Pasar modal global lebih dilirik negara berkembang karena bebas dari berbagai persyaratan berat IMF.

Krisis finansial global pada akhir 2008 mengembalikan relevansi IMF seiring dengan mengeringnya sumber modal swasta. Pertemuan G-20 di London menaikkan dana IMF tiga kali menjadi 750 miliar dollar AS dengan 6 miliar dollar AS dialokasikan untuk negara miskin.

IMF juga diberi mandat untuk memberikan early warning terhadap risiko krisis finansial dan makroekonomi, juga mengeluarkan rekomendasi kebijakan untuk menghindarinya.

Pertemuan pimpinan IMF, Bank Dunia, dan para menteri keuangan yang berlangsung 24-26 April lalu adalah kesempatan untuk melakukan introspeksi dan redefinisi peran.

Berubah dan belajar

Salah satu indikator utama berubahnya IMF adalah apakah terjadi revisi kebijakan. Ketika Mahathir Mohamad menerapkan kebijakan capital control di Malaysia, sejumlah kecaman dan prediksi negatif diluncurkan IMF. Capital control berperan besar menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Malaysia.

Menghadapi krisis finansial di Eslandia pada September 2008, salah satu komponen inti program stabilisasi rancangan IMF adalah capital control.

Resep standar IMF adalah Structural Adjustment Programs (SAP) yang menaikkan suku bunga, menurunkan inflasi, dan menekan defisit demi menarik dana internasional. Suku bunga di Indonesia tahun 1998 sempat melebihi 50 persen yang melemahkan sistem perbankan tanpa capital inflow yang signifikan.

Pengurangan defisit acap kali dilakukan dengan memotong anggaran pendidikan, kesehatan, dan berbagai subsidi pertanian. Tak heran pergolakan sosial dan kejatuhan pemerintah kerap mengikuti penerapan program IMF.

Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi dan mantan Chief Economist Bank Dunia, menyatakan dalam Globalization and Its Discontent bahwa IMF lebih mengutamakan selamatnya pinjaman swasta daripada kondisi rakyat miskin.

Kebijakan negara maju pada masa krisis adalah kebalikan dari program SAP. Suku bunga diturunkan, bahkan sampai mendekati nol, dan stimulus ekonomi menyebabkan defisit melonjak drastis. Tidak ada negara maju yang memotong subsidi kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial mereka.

IMF telah mengeluarkan program baru bernama Flexible Credit Line (FCL), pinjaman dan bantuan likuiditas tanpa persyaratan ala SAP. Bahkan, pinjaman itu boleh tidak dicairkan sehingga kredibilitas dan kepercayaan internasional bisa diperoleh dengan biaya minimal. Meksiko adalah peminjam pertama FCL sebesar 47 miliar dollar AS.

Ingin menjadi fosil?

Masalah besar IMF adalah tidak berimbangnya hak suara anggota. Pembagian dilakukan berdasarkan proporsi kekuatan ekonomi pasca-Perang Dunia II. Brasil dengan total GDP sekarang empat kali lipat Belgia justru memiliki hak suara lebih kecil. China memiliki hak suara yang sama dengan Kanada, padahal ekonominya enam kali lebih besar.

Total suara negara G-7 ditambah Belgia, Belanda, dan Swiss melebihi 60 persen sehingga tidak akan ada keputusan yang merugikan negara maju. Tak heran negara berkembang enggan percaya dan memperkuat IMF.

IMF juga belum sepenuhnya tobat. Pinjaman yang baru diberikan IMF ke Latvia dan Ukraina masih mensyaratkan pemangkasan defisit gaya paradigma lama. Pada sisi lain, IMF tidak memberikan sanksi apa pun terhadap Amerika Serikat yang menjadi penyebab krisis global dan defisitnya menembus 10 persen GDP.

Perlu tameng

Negara berkembang tetap memerlukan tameng menghadapi krisis dan spekulan. Idealnya ada global lender of last resort yang bisa memberi likuiditas cepat dengan prinsip tanpa batas (freely), sementara (temporary), dan berbiaya premium (with penalty).

Ketiadaan lembaga itu mendorong ASEAN beserta Jepang, Korea Selatan, dan China (ASEAN+3) membentuk Chiang Mai Inisiatif (CMI) dengan total dana 120 miliar dollar AS. Perjanjian bilateral swap agreement telah ditandatangani negara ASEAN+3 untuk memperkuat ketahanan ekonomi.

Asia telah memiliki solusi tersendiri terhadap permasalahan bersama, tinggal masalah waktu sampai wilayah lain menyusul. IMF perlu berubah secara mendasar atau bersiap menjadi fosil sejarah.

Dosen FE-UI; Aktivis NU Profesional Circle