Showing posts with label election fund. Show all posts
Showing posts with label election fund. Show all posts

Friday, March 13, 2009

Menelusuri Dana Kampanye

Koran SINDO (original link - berlangganan)
Jumat, 12 Maret 2009

Berly Martawardaya

Demikian saran DeepThroat,nama samaran pejabat tinggi di pemerintahan Nixon yang menentang praktik kotornya, kepada Carl Bernstein Bob Woodward.

Informasi ini membawa dua wartawan muda idealis di koran Washington Post menelusuri skandal di balik pembobolan kantor pusat Partai Demokrat di kompleks Watergate di Washington pada bulan Agustus 1972. Pelacakan rekening bank tersangka pembobolan belakangan membongkar konspirasi ilegal yang dilakukan CREEP (Comittee to Re-elect President) untuk mengegolkan Nixon pada periode kedua kepresidenan.

Alur dana menuju pada penipuan kampanye, spionase politik,sabotase,penyadapan, dan penggelapan pajak.Tidak sampai dua tahun setelahnya, Nixon mengundurkan diri sebagai presiden dan wakilnya, Gerald Ford, lalu disumpah sebagai pengganti. Episode sejarah di atas menunjukkan pentingnya transparansi finansial dan transaksi.Tanpa kejelasan kepemilikan rekening, sulit untuk melacak siapa pelaku dan otak kejahatan yang sesungguhnya. KPU dan demokrasi Indonesia menghadapi tantangan besar untuk menuntut transparansi dari partai politik.

Baru saja para partai politik melaporkan saldo awal rekening kampanye mereka sesuai ketentuan perundangan. Bagai pembagian bobot di olahraga tinju, di kelas berat di atas Rp5 miliar hanya ada Partai Hanura, Demokrat, PKS, dan Gerindra, sedangkan di kelas bulu kurang dari 5 juta terdapat 7 partai. Partai-partai dengan sejarah panjang dalam bangsa ini seperti Golkar, PDIP, dan PPP berada di tengah-tengah dengan dana cekak.

Namun, apakah memang begitu adanya? Tampaknya ada kejanggalan di sini.Menurut hasil survei Nielsen Media Research Indonesia, belanja iklan politik sepanjang 2008 menembus rekor baru, yaitu Rp2,208 triliun. Melonjak naik 66% dibandingkan tahun 2007,Rp1,327 triliun.Adapun belanja pada Pemilu 2004 kurang dari seperlima dari 2008. Tidak terlalu bombastis jika total pengeluaran pada Pemilu 2009 dapat melebihi Rp3 triliun. Dana yang hanya maksimal Rp15 miliar tentu hanya titik kecil dalam statistik itu. Angka itu pun jelas tak akan mampu membeli spot iklan di televisi yang jika ditotal mencapai berjam-jam.

***

Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam penyikapannya mempertanyakan minimnya informasi yang dibuka.Dengan hanya dilaporkannya nomor rekening dan saldo membuat rancu apakah kepemilikan atas nama pribadi atau partai. Apakah untuk mengetahui nama pemilik harus ada aksi dari kejaksaan? Lebih parah lagi adalah tidak dilampirkannya pemasukan dan pengeluaran kampanye selama ini.

Dalam prinsip laporan finansial ada laporan kondisi keuangan (income statement) dan ada arus kas (cash flow).Yang kedua ini tidak dilaporkan oleh partai, padahal tidak kalah pentingnya. Laporan ini juga tidak merespons perubahan paradigma setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menggeser pusat kegiatan kampanye dari partai ke individu calon anggota legislatif (caleg).

Dalam sistem suara terbanyak, para caleg akan berkompetisi tidak saja dengan caleg dari partai lain,tapi juga dari partai sendiri. Pelaporan rekening partai tidak mencerminkan dana kampanye yang dikeluarkan. Bahkan dapat dipastikan dana partai hanya merupakan bagian kecil dari total dana kampanye. Harusnya tiap caleg juga melaporkan rekening yang digunakan untuk menampung aliran dana kampanye. Peraturan KPU No 01/2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik memberikan aturan main yang jelas di banyak hal,tapi juga masih memiliki beberapa kerancuan.

Pasal 11 menyatakan bahwa dana kampanye yang perlu dilaporkan juga meliputi jasa yang didefinisikan sebagai pelayanan yang dilakukan oleh pihak lain dan dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar. Siapa yang menentukan harga pasar yang wajar ini? Sebaiknya tiap KPU di kabupaten/ kota sejak dini menentukan standar harga lokal untuk bentuk jasa yang diperkirakan akan muncul sehingga tidak ada over/under pricingdi kemudian hari.

Perlu dipertanyakan apakah KPU familier dengan proses audit karena waktu yang diberikan amatlah pendek. Paling lama 30 hari setelah laporan keuangan disampaikan oleh parpol, hasil audit harus sudah disampaikan (Pasal 32). Padahal pembukuan dana kampanye pemilu sudah dimulai tiga hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu (Pasal 14). Sejak bulan Agustus 2008 ketika 38 peserta pemilu telah ditetapkan, berarti pencatatan dana telah dimulai dan dapat mulai diaudit.

Dalam proses audit dikenal istilah mid-term dan quarterly review di mana auditor sudah memegang dan menganalisis laporan keuangan walaupun belum difinalisasi. Reviu ketika transaksi masih berjalan memungkinkan auditor untuk mengungkap proses yang tidak tepat sehingga dapat diperbaiki setelahnya. Metode ini juga meringankan kerja di akhir periode karena hanya perlu update terhadap transaksi yang baru dilakukan setelah reviu terakhir.

Mengenal metode pencatatan parpol dan melakukan semua proses audit yang standar pada transaksi yang demikian beragam sangatlah sulit dan berisiko. Mengingat sanksinya adalah pembatalan penunjukan (Pasal 33),sangat mungkin banyak kantor akuntan publik (KAP) tidak akan mau terlibat pada audit parpol daripada tidak mendapat fee pada ujungnya.

***

KPU seperti tidak sadar bahwa terdapat perbedaan kapasitas dan kompetensi antara berbagai KAP.Pada Pasal 29 ditetapkan bahwa tiap KAP mengaudit 1 (satu) laporan dana kampanye partai politik tingkat pusat dan/atau 1 (satu) laporan dana kampanye untuk 1 (satu) partai politik tingkat provinsi dan mengaudit laporan dana kampanye partai politik yang sama pada tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Berarti dibutuhkan paling tidak 38 KAP yang berbeda untuk melaksanakan amanat pasal itu. Padahal sudah menjadi praktik umum untuk satu KAP melaksanakan audit bagi beberapa perusahaan. Apalagi KAP yang memiliki standar internasional di Indonesia dapat terhitung dengan jari tangan.Jangan sampai timbul kesan bahwa ketentuan ini untuk bagibagi proyek dengan mengebelakangkan kualitas. Namun yang paling membuat geregetan adalah mengenai sanksi (Pasal 36).

Sekilas sepertinya sudah tepat bahwa jika DPP, DPD provinsi, dan DPD kabupaten/kota atau calon anggota DPD tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU sampai dengan batas waktu,partai politik atau calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya sebagai anggota parlemen.Namun tidak ada ketentuan jelas mengenai ketepatan dan keakuratan laporan keuangan. Asal sudah menyampaikannya, tinggal melenggang menjadi wakil rakyat yang terhormat.

Merujuk pada berbagai permasalahan di atas, Peraturan KPU No 01/ 2009 masih memiliki kelemahan yang dapat fatal akibatnya bagi demokrasi Indonesia. Kita tidak ingin kursi parlemen dapat dibeli dengan uang karena kebijakan yang dihasilkan akan besar dampaknya bagi kehidupan rakyat. Sebelum direvisi secara mendasar untuk melacak arus uang secara detail dan komprehensif, KPU tidak bisa mendapatkan opini tertinggi gaya KAP,yaitu ”wajar tanpa syarat.”(*)

Penulis adalah Dosen FEUI dan Kandidat Doktor Ekonomi di University of Siena, Italia

Thursday, February 19, 2009

Democracy or Money-tocracy?


The Jakarta Post (original link)

Berly Martawardaya , Jakarta | Thu, 02/19/2009 2:13 PM | Opinion

There has been controversy recently over the Tax Directorate's request that those who contribute money to a political party posses a tax registration number (NPWP). The move is on the right track but misses the big picture. Its not just about registering additional taxpayers or getting more tax money, it's about the urgency of preventing a rise of a money-tocracy.

Campaign contributions are a delicate interaction between democracy and capitalism. In democracy, every citizen is equal and each eligible voter has only one vote. In capitalism, on the other hand, one dollar equals one vote and so the owner of the greatest share, even if its only one person, can determine the path of a company.

All would be fine if democracy was practiced only in politics and capitalism applied only in business.

But politics and political parties need money to organize, conduct activities and advertise to garner votes. If they are banned from collecting money then the political system as a whole would be weakened. But if no regulations are in place then democracy will turn into money-tocracy, and the side with the most money will win.

The classical, rational-choice theories of voter participation posit that individuals weigh the be-nefits of voting against the costs. The benefits of voting consist of the satisfaction of the act itself and the expected change in the outcome of the election that results from one vote.

The costs of voting include the time and effort required to actually cast a ballot - registering to vote, becoming informed about the position of candidates, finding the appropriate polling place, and queuing to vote, for example.

But more recent and realistic theories posit that elections are like a business. The investors and campaign contributors reap most of the benefits in the form of favorable policies once their candidates is elected and the workers, the regular voters, simply conduct their civil responsibilities.

In the U.S., one person can legally contribute no more than US$2,300 (Rp 25 million) to a political candidate and $28,500 (Rp 350 million) to a national party in one election cycle.

Corporations and labor organizations may not make contributions or expenditures in connection with federal elections, but they are allowed to establish political action committees (PAC) that can contribute to a candidate or national political party, but with a limit of $5000 (Rp 60 million) for individuals and $28,500 for parties.

In the United States, The McCain-Feingold Law was enacted to strengthen the role of small donors and dilute the influence of rich individuals. People are not permitted to be much more equal than other in terms of political influence just because of their wealth.

But what about Indonesia?

Indonesia's next election is expected to see the participation of more than 171 million registered voters and 34 political parties. Election law no 10/2008 stipulates that one person can give up to Rp 1 billion ($77,000) in campaign contributions - individual candidates and political parties are not separated. Furthermore, corporations and business entities are allowed to make campaign contributions of up to Rp 5 billion.

How can it be that with an income per capita almost one tenth that of America, Indonesians are allowed to give twice as much money per person and more than ten time as much per corporation? Are Indonesians one hundred times more honest and pure than Americans?

The Obama campaign got almost half of its staggering campaign funds from small donors. Instead of coddling big money interests, Indonesian politicians need to be directed to approach the people that they asking to vote for them for money.

Lowering the limit of campaign contributions and increasing transparency is a very important step to strengthening ownership of democracy and reducing cynicism toward politics. We should also require individual candidates to report the sources of their campaign funds and upload contributor lists to the Internet.

The Indonesian election is coming soon, may democracy win.