Tegangnya Relaksasi Ekspor Mineral

Kompas.com, 24 Januari 2017 (original link)

Indonesia memiliki kandungan tambang  yang cukup besar namun dampaknya pada kesejahteraan masyarakat masih belum optimal dan dapat ditingkatkan. Khususnya pada mineral logam paska penambangan dimana masih banyak perusahaan yang melakukan ekspor mineral tanpa atau hanya sedikit sekali proses pengolahan serta pemurnian. 

Pemikiran ini mendasari penyusunan UU 4 /2009 tentang Pertambangan Mineral & Batu Bara (selanjutnya disebut UU Minerba) pada pasal 103 mewajibkan pemegang Ijin Usaha Pertambangan  (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Dalam penjelasannya disebutkan tujuannya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara.

Para penyusun UU Minerba menyadari bahwa pembangunan smelter membutuhkan waktu dan sebagian perusahaan tambang memegang Kontrak Karya yang berbeda posisi hukumnya dengan IUP/IUPK.

Pasal 170 pada UU tersebut menyatakan bahwa pemegang Kontrak Karya yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU diundangkan.

Telah atau Sedang

Idealnya setelah UU Minerba keluar tahun 2009 lalu perusahaan tambang bergegas menyiapkan pembangunan smelter. Apalagi harga mineral dan komoditas tambang saat itu sedang tinggi.

UU Minerba menyebutkan deadline pengolahan dan pemurnian dalam negeri yang jelas yaitu lima tahun setelah 2009 alias tahun 2014 yang di tegaskan lagi pada PP No 23/2010 pasal 112 butir 4. 

Mengantisipasi besarnya kebutuhan dana untuk membangun smelter, pasal 93 di PP 23/2010 menyatakan kegiatan pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan secara langsung maupun melalui kerjasama .

UU Minerba mendefinisikan ”pengolahan dan pemurnian” sebagai kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

Pelarangan ekspor mineral bagi yang belum membangun smelter (sendiri atau kerjasama) baru tertulis eksplisit pada PP No 1/2014 yang pada pasal 112C menyatakan bahwa pemegang Kontrak Karya dan pemegang IUP Operasi Produksi yang telah melakukan kegiatan  pemurnian dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu. Pembatasan di PP 1/2014 ini sejalan   dengan pasal 170 di UU Minerba.

Masalah muncul ketika PP 1/2017 yang baru dikeluarkan, menghapus persyaratan pemegang KK telah melakukan pemurnian untuk melakukan ekspor.  

Permen ESDM No 5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri pada pasal 17 menyatakan bahwa Pemegang KK Mineral Logam setelah merubah bentuk pengusahaan menjadi IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan memenuhi batasan minimum pengolahan, dapat menjual hasil pengolahannya ke luar negeri sampai paling lama 5 (lima) tahun sejak Permen ini dikeluarkan alias sampai tahun 2022.

Lampiran Permen tersebut menunjukkan bahwa batas pengolahan untuk tembaga (Cu) hanya 15 % yang cukup rendah tingkat kemurniannya.

Permen ESDM no 6/2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian membedakan pengolahan dan pemurnian.

Pengolahan di definisikan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu mineral yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari mineral asal.

Pasal 5 pada Permen ESDM no 6/2017 menyatakan bahwa pemegang IUP dan IUPK bisa mendapatkan rekomendasi ekspor setelah memenuhi berbagai syarat termasuk rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri serta laporan kemajuan fisik yang telah atau sedang melaksanakan pembangunan fasilitas pemurnian yang telah diverifikasi oleh verifikator independen.

Argumen paket kebijakan relaksasi ekspor mineral adalah meningkatkan pendapatan Negara dan mendorong pertumbuhan perekonomian dengan membuka pintu ekspor mineral hasil pengolahan yang belum dimurnikan sampai 2022.

Kebijakan ini tidak sejalan dengan semangat pasal 103 dan 170 di UU Minerba yang kedudukannya lebih tinggi dan menetapkan tahun 2014 sebagai deadline.

Perbedaan ini yang mendorong Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi SDA mengajukan tuntutan pembatalan paket regulasi relaksasi ekspor mineral melalui uji materiil ke Mahkamah Agung (MA)

Repotnya Mengurus Freeport

Keluarnya Paket kebijakan relaksasi ekspor mineral tidak bisa dilepaskan dari kondisi PT Freeport Indoensia (PTFI) yang sudah berjalan sejak 1967 dan belum  memiliki smelter yang operasional.

Freeport melaporkan bahwa perusahaannya memiliki pegawai sejumlah 30 ribu orang dimana 97 % adalah orang Indonesia.  Sehingga bila berasumsi tiap pegawai memiliki suami/istri serta dua anak berarti PTFI menjadi sumber pendapatan pada lebih dari 116 ribu orang.

Sepanjang 1992-2015 PTFI berkontribusi US$ 16,1 miliar terhadap penerimaan negara sementara kontribusi berupa keuntungan tidak langsung berjumlah 32,5 miliar dolar AS.

PTFI menghasilkan 1,7 % penerimaan APBN, 37,5 % PDRB Provinsi Papua dan 91 % PDRB Kabupaten Mimika yang akan terganggu bila PTFI  operasionalnya berhenti.

PTFI dan pemerintah menghadapi dilema dimana PFTI tidak mau membangun smelter yang sangat mahal sampai mendapat kepastian kontraknya diperpanjang dan pemerintah tidak mau memperpanjang kontrak kalau smelter belum dibangun.

PP 1/2017 juga merubah batas pengajuan yang tadinya paling cepat dua tahun sebelum berakhirnya ijin operasi menjadi 5 tahun sehingga pengajuan perpanjangan PTFI tidak harus menunggu tahun 2019.  

PTFI berperan besar bagi Indonesia secara historis, finansial dan simbolis. Maka sebaiknya pemerintah melakukan studi komprehensif dan redundant dengan meminta beberapa Universitas dan think thank ternama untuk melakukan Cost Benefit Analysis (CBA) apakah lebih tinggi net benefitnya bagi rakyat Indonesia bila kontrak diperpanjang atau tidak.

Keputusan sebesar ini juga membutuhkan mandat politik yang kuat. Maka perlu dipertimbangkan untuk menunda keputusan diperpanjang atau tidaknya PTFI sampai Presiden dan Kabinet baru dilantik pada tahun 2019.

Adapun tiap capres pada masa kampanye harus memaparkan sikapnya apakah setuju  atau tidak dengan membuka detil argument dan kalkulasinya. 

Simalakama Saham Freeport

Kompas, 1 Februari 2016 (original link)

Freeport tak henti memproduksi berita dan dilema. Setelah kegaduhan kasus "papa minta saham" memicu mundurnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR, James R Moffett yang pendiri dan chairman perusahaan juga mundur dari induk perusahaan Freeport- McMoRan Inc. Kemudian pada awal Januari 2016, Maroef Sjamsoeddin mundur dari posisi Direktur Utama PT Freeport Indonesia.

Ketiga pengunduran diri itu tak terlepas dari isu perpanjangan dari kontrak Freeport yang akan berakhir 2021. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, perpanjangan paling cepat diajukan dua tahun sebelum kontrak berakhir, yaitu 2019. Namun, kondisi internal perusahaan dan regulasi menyebabkan Freeport sulit menunggu tiga tahun lagi.

UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara mensyaratkan perusahaan tambang membangun smelter untuk mengolah dan memurnikan bijih tambang di dalam negeri. Pembangunan smelter Freeport diperkirakan butuh biaya 2,3 juta dollar AS (sekitar Rp 31 triliun).

Lebih lanjut lagi, cadangan mineral Grasberg yang selama ini digali dengan metode terbuka (open pit) Freeport akan terkuras habis pada pertengahan 2016. Sasaran berikut adalah cadangan tembaga dan mineral yang berada pada posisi cukup dalam sehingga perlu menggali terowongan (underground mining) dengan biaya lebih tinggi. Estimasi investasi yang diperlukan 81 miliar dollar AS atau Rp 1.215 triliun.

Padahal, laporan keuangan perusahaan induk Freeport 2014 menyatakan kerugian 1,3 miliar dollar AS (setara Rp 18 triliun). Laporan keuangan 2015 belum keluar, tetapi dengan turunnya harga komoditas akan sulit meraih untung. Lebih parah lagi, upaya diversifikasi dengan pembelian ladang minyak di Meksiko beberapa tahun lalu juga jeblok dengan rendahnya harga minyak dunia. Akibatnya, saham induk perusahaan Freeport jatuh dari 60 dollar AS di akhir 2010 menjadi hanya 3,5 dollar AS awal Januari 2015.

Kondisi keuangan perusahaan yang seret dan merugi menyebabkan Freeport perlu merayu bank investor untuk membangun smelter dan tambang bawah tanah, tetapi tanpa kepastian perpanjangan kontrak, hanya sedikit bank dan investor yang berani mengambil risiko.

Di ujung tenggat ketentuan divestasi, PT FI mengumumkan penawaran saham 10,96 persen dengan nilai 1,7 miliar dollar AS, atau setara Rp 23,7 triliun, di mana pemerintah mempunyai hak pertama untuk membeli. Apakah sebaiknya pemerintah membeli atau tidak? Apa konsekuensi dari tiap pilihan?

Sebelum menganalisis kondisi dan kebijakan untuk Freeport masa kini, perlu dipahami konteks historisnya. Orde Baru dimulai dengan menghadapi rendahnya pertumbuhan dan tingginya kemiskinan serta rendahnya penerimaan negara sehingga wajar salah satu prioritas utama pemerintah masa itu adalah menarik investasi asing. UU No 1/1967 tentang Modal Asing dan UU No 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan memberikan posisi yang amat kuat pada penanam modal.

Dengan kondisi ekonomi dan posisi tawar yang lemah, pada 7 April 1967 Pemerintah Indonesia menandatangani kontrak karya (KK) dengan PT FI, anak perusahaan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc yang berbasis di AS. PT FI memperoleh konsesi wilayah penambangan lebih 1.000 hektar dengan waktu konsesi 30 tahun serta bisa diperpanjang dua kali.

Di antara klausul pada KK Freeport adalah apabila terjadi perubahan perundangan tentang pertambangan, kontrak tetap berdasarkan UU No 11/1967 dan tak mengikuti perubahan (lex specialis). Perpanjangan pertama seharusnya baru diberikan 1997, tetapi dilakukan 1991, enam tahun sebelum berakhirnya kontrak sehingga KK Freeport berlaku sampai 2021.

Dua opsi

Penawaran awal Freeport 1,7 miliar dollar AS untuk 10,64 persen saham kalau dibandingkan jumlahnya hampir sama dengan anggaran Kementerian ESDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan digabungkan. Sungguh bukan jumlah yang kecil dan menurut banyak pihak terlalu mahal (overvalued). Menurut Pasal 97 Ayat 7 di PP 77/2014, pemerintah hanya memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan apakah membeli atau tidak.

Namun, secara fundamental penawaran saham ini menghadapkan pemerintah pada opsi yang tadinya baru harus diputuskan pada 2019. Jika pemerintah tak membeli, tetapi kontrak Freeport diperpanjang, maka akan dipertanyakan masyarakat karena menyia-nyiakan peluang kepemilikan negara. Namun, jika membeli sekarang, tetapi tak diperpanjang, maka akan menjadi sia-sia karena tanpa keluar sepeser pun pada 2021 wilayah tambang Freeport akan kembali hak penggunaannya ke negara.

Keputusan pembelian saham dan perpanjangan perlu dilihat sebagai satu paket yang tak bisa dipisahkan. Pemerintah perlu segera mengumpulkan para pakar dan praktisi tambang dan menetapkan dalam dua bulan apakah keberadaan Freeport di Papua diperpanjang atau tidak.

Jika hasil kajian menunjukkan bahwa kinerja pertambangan Freeport positif dan pengalihan ke pihak lain akan menurunkan produktivitas secara signifikan, maka diumumkan bahwa hak pengelolaannya akan diperpanjang di 2019 dengan diikuti negosiasi serius untuk menurunkan harga saham divestasi secara rasional. Kalau opsi ini diambil, perlu ada penegasan bahwa Freeport harus mengikuti ketentuan UU Minerba, meningkatkan royalti dan perbaiki pengolahan limbah. 

Opsi kedua adalah mengikuti pola di Blok Mahakam, di mana BUMN mengambil alih operasi dengan tetap bekerja sama dengan perusahaan internasional untuk menjaga produktivitas. Jika opsi ini diambil, pemerintah perlu tegas menyatakan dari sekarang bahwa kontrak Freeport tidak diperpanjang dan pemerintah tak akan menggunakan hak pembelian saham dari divestasi. Tim pengambil alih perlu disiapkan dari sekarang sehingga perencanaan matang dan prosesnya berjalan lancar.

Dalam dua bulan, kelanjutan Freeport di Papua akan ditetapkan. Semoga keputusan yang diambil memberikan manfaat nyata untuk rakyat Indonesia.