Thursday, August 27, 2015
Mendayung di Badai Ekonomi
Wednesday, August 28, 2013
Rupiah vs paket kebijakan
Rabu, 28 Agustus 2013 − 09:13 WIB
Nilai tukar rupiah terhadap dolar dalam dua minggu ini mengalami penurunan signifikan hingga sempat menembus Rp11.000 per USD1. Sejak awal tahun, rupiah sudah kehilangan nilai tukar hingga lebih dari 10%.Juga terjadi arus keluar dana investor asing yang keluar dari Bursa Efek Indonesia senilai Rp7,8 triliun. Banyak pengusaha dan media menyikapi fenomena ini secara intens dengan kekhawatiran terjadinya krisis moneter seperti tahun 1998, di mana nilai rupiah sempat menyentuh 17.000 dan capital outflow secara masif yang mengakibatkan krisis ekonomi berkepanjangan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat lalu (23/8), meluncurkan empat paket kebijakan ekonomi untuk merespons penurunan tersebut.
Sebelum mengkaji efektivitas paket kebijakan ekonomi tersebut, mari kita telaah penyebab penurunan rupiah. Pasar valuta asing bekerja dengan prinsip penawaran dan permintaan. Bila lebih banyak pelaku pasar yang menjual rupiah dan membeli dolar dari sebaliknya, nilai tukar rupiah akan menurun. Secara internal, Indonesia terdapat dua penyebab utama. Pertama, defisit neraca berjalan yang pada kuartal II (April– Juni) 2013 mencapai 4,4% jauh tinggi dari kuartal I (Januari– Maret) yang 2,8%.
Meningkatnya defisit neraca berjalan berarti penduduk dan perusahaan di Indonesia lebih banyak membeli dari luar negeri dibandingkan menjual. Sebagian besar transaksi ekspor dan impor menggunakan dolar, sehingga permintaan terhadap dolar meningkat untuk membiayai impor tersebut. Penyebab internal kedua, adalah tingkat inflasi Indonesia. Apabila nilai riil dari rupiah menurun karena inflasi maka nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing otomatis juga akan alami depresiasi.
Inflasi pada Juli mencapai 3,29%, sehingga inflasi semester pertama (Januari–Juli) 2013 mencapai 8,61%. Angka tersebut cukup tinggi dibandingkan tingkat inflasi tahun 2011 dan 2012 yang hanya 3,79% dan 4,3%. Tingginya inflasi tahun ini disebabkan karena kenaikan harga BBM yang memiliki dampak multiplier ke komoditi lainnya, khususnya yang memiliki komponen energi dan transportasi yang signifikan.
Kenaikan BBM kali ini berdempetan dengan Ramadan dan Lebaran, di mana terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa. Akumulasi kedua faktor ini berakibat pada inflasi yang ekstra tinggi juga. Tingkat inflasi tahun 2005 yang alami kenaikan BBM mencapai 17,11%, namun tidak terjadi capital outflow dan penurunan nilai rupiah yang drastis. Sehingga resep kebijakan yang komprehensif membutuhkan analisis terhadap kondisi regional dan global.
Rapat rutin Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika, lebih kerap disebut The Fed, memberikan indikasi akan mengurangi stimulus moneter yang selama ini gencar dilakukan dengan menekan suku bunga dan memborong berbagai instrumen pasar. Masa jabatan Bernanke sebagai pimpinan The Fed akan berakhir pada awal tahun depan dan hingga sekarang belum ditetapkan penggantinya.
Tingginya arus modal ke negara berkembang pada 2011 dan 2012 didorong oleh para pelaku pasar yang mencari tingkat return lebih tinggi, dibandingkan obligasi pemerintah Amerika yang untuk periode tersebut berkisar pada 1%. Laporan biro statistik Amerika pada Agustus juga menunjukkan perbaikan dengan tingkat pengangguran yang berkurang. Ekonomi Eropa juga menunjukkan tanda positif dan bahkan neraca perdagangannya surplus.
Kombinasi berbagai faktor dan tendensi kenaikan suku bunga di tersebut memicu sebagian para pelaku pasar untuk pulang kampung ke Amerika dan Eropa. Maka bukan hanya Indonesia yang alami capital outflow dan penurunan nilai mata uang, melainkan juga India, China, Brasil, dan Turki yang selama ini dikategorikan sebagai emerging market yang selama dua tahun terakhir menjadi favorit destinasi investasi pelaku pasar. Nilai mata uang India bahkan jatuh hingga 17%.
Dengan kondisi dan latar belakang yang dijabarkan, bagaimana resep kebijakan yang efektif untuk minimalisir dampak negatif? Karena penyebab utama dari fluktuasi rupiah adalah dari faktor eksternal dan dampaknya terkena ke banyak negara, perlu koordinasi kebijakan antarnegara khususnya negara yang terkena dampak dengan didukung beberapa negara G-8.
Koordinasi moneter yang sering menjadi referensi adalah Plaza Accord pada 1985, di mana pemerintah Amerika, Jepang, Prancis, Jerman, dan Kanada bergerak bersama dan berhasil menurunkan nilai dolar Amerika terhadap yen (Jepang) dan mark (Jerman). Indonesia bagian dari Chiang Mai Initiative yang merupakan kerja sama Asia untuk perkuat stabilitas nilai tukar dan makro. Pada 2010, Indonesia pernah meminta pinjaman siaga, padahal cadangan devisa saat itu masih USD124,7 miliar.
Fluktuasi yang asalnya short-termmem butuhkan respons kebijakan yang nyata dampaknya pada jangka pendek Salah satu bagian dari paket kebijakan pemerintah adalah mengurangi defisit berjalan. Bila kita telaah neraca berjalan, 24,3% dari impor Indonesia Januari–Juni 2013 adalah minyak dan gas yang meningkat drastis 24,8% dibandingkan tahunlalu. Untukmengetahuiapakah kenaikan BBM mengurangi konsumsi dan impor masih perlu menunggu BPS mengeluarkan data bulan Agustus dan September.
Tentunya perlu dikomplementasikan dengan kebijakan untuk perbaikan transportasi publik dan berpindahnya dari BBM ke energi terbarukan. Adapun hampir sepertiga impor nonmigas (31,6%) berupa mesin dan elektronik yang sebagian besar merupakan bahan modal dan berpotensi mendorong ekspor. Fenomena ini sering disebut investment-induced import, di mana investasi yang disetujui (khususnya 1-2 tahun lalu) sedang membangun pabrik dan membeli mesin dari luar negeri yang pemerintah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
Jadi apa impor yang bisa dikurangi? Kenaikan bea masuk untuk sektor otomotif yang merupakan 5,78% dari impor harus diwaspadai sehingga tidak hanya substitusi ke tipe low cost green car (LCGC) yang mendapat pembebasan bea masuk. Potensi lain adalah besi-baja yang merupakan produk impor terbesar ketiga dan 7,5% dari total di mana Krakatau Steel telah menjalin kerja sama dengan Japan Steel dan Posco Steel dari Korea Selatan.
Kebijakan lain untuk mengurangi inflasi adalah menjaga pertumbuhan ekonomi dan permudah investasi bersifat jangka menengah. Namun, perlu waktu untuk merasakan dampak kebijakan ini, sehingga tak heran pelaku pasar tidak merespons secara positif dan nilai rupiah serta IHSG tidak meningkat.
Supaya kredibilitaskebijakan meningkat. Pemerintah perlu segera memberikan detail dari insentif dan kebijakan dalam paket tersebut, sehingga dapat dianalisis secara mendalam dan tidak berkesan sekadar pencitraan. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia pada khususnya perlu bekerja ekstrakeras untuk menjaga stabilitas rupiah dan pertumbuhan ekonomi di tahun politik.
BERLY MARTAWARDAYA
Dosen FEUI dan Ekonom Indef
Tuesday, October 11, 2011
Negara Tidak Boleh Kalah Menghadapi Krisis
Halaman 23 (tidak tersedia online)
Berly Martawardaya
Dosen FEUI dan ekonom senior INDEF
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan negara tidak boleh kalah ketika otoritasnya di tantang oleh kelompok domestik. Namun bagaimana dengan tantangan terhadap otoritas negara dari pihak di luar negeri?
Pertanyaan ini penting sekaii untuk ditimbang secara seksama. Sehubungan dengan dalamnya integrasi ekonomi antar negara. Kini semakin besar pula kemungkinan permasalahan di suatu negara menular (contagion effect) dan hinggap ke negara lain.
Sebesar apa fleksibilitas sebuah negara dalam mengambil tindakan? Jika terdapat bukti kuat bahwa mengikuti konvensi global justru memperparah masalah, apakah tetap akan di lakukan?
Krisis moneter tahun 97 tidak hinggap di Cina dan India yang membatasi perdagangan mata uangnya. Dampak negatif krisis yang sama tidak banyak mempengaruhi Malaysia yang menetapkan batasi capital outflow di awal krisis. Dua kebijakan tersebut bertentangan dengan konvensi global namun efektif dalam menyelamatkan ekonomi.
Sebaliknya, Indonesia menerapkan kebijakan uang ketat sehingga suku bunga naik pesat dan menutup 16 bank sesuai tuntutan IMF dalam Letter of Intent. Hasilnya krisis yang berkepanjangan.
Negara yang secara aktif dan mandiri susun kebijakan menghadapi globalisasi dan kondisi eksternal cenderung lebih tahan banting dibanding negara yang terpaksa (atau setengah terpaksa) melaksanakan langkah tertentu.
Hal ini didukung oleh studi Dani Rodrik dari Harvard University pada buku berjudul Globalization Paradox; Democracy and the Future of World Economy (2011) yang menyatakan bahwa negara yang sangat terintegrasi dengan ekonomi global dan sangat patuh mengikuti konvensi kebijakan global justru mengalami pertumbuhan lebih rendah.
Dalam studinya, wilayah Karibia dan Amerika Latin, yang dengan tekun melakukan integrasi global, menerima arus modal asing serta mengurangi peran negara, hanya tumbuh rata-rata 1 %. Jauh lebih rendah dibandingkan Asia Timur & Pasifik yang tumbuh rata-rata 6.4 % dan Asia Selatan yang tumbuh rata-rata 3.3 %.
Uni Eropa (UE) yang sedang dilanda krisis adalah contoh kelompok negara yang mendahulukan hiperglobalisasi dan prose’s demokrasi namun mengorbankan sebagian kedaulatan nasional.
Jika suatu negara ingin menjadi anggota UE harus menerapkan ribuan perundangan UE yang belum tentu menjadi prioritas dan sesuai dengan kondisi negara tersebut. Setelah menjadi anggota UE maka bila mengambil kebijakan tidak sesuai dengan beberapa prinsip dan mekanisme mendasar UE maka dapat dikenakan sanksi/denda.
Tanggung Jawab Negara
Andrew Berg dan Jonathan D. Ostry (2011), yang saat ini menjabat sebagai pimpinan Divisi Riset IMF, memperkuat bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kesenjangan ekonomi yang rendah dan system demokratis dengan pertumbuhan ekonomi berkesinambungan. Penurunan 10 % kesenjangan berkorelasi dengan penambahan periode pertumbuhan sebesar 50 %.
Pertumbuhan yang berkesinambungan untuk periode yang lama tidak dapat bergantung pada kekayaan alam. Banyak negara di Afrika yang memiliki kandungan minyak, emas dan berlian yang tinggi namun mayoritas penduduknya miskin. Memulai pertumbuhan ekonomi jauh lebih mudah dibandingkan mempertahankannya. Menghilangkan beberapa hambatan besar di perdagangan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan. Namun umumnya hanya berdampak beberapa tahun saja terhahadap perekonomian.
Berg dan Ostry menyimpulkan bahwa negara tidak harus memilih antara pertumbuhan dan kesetaraan ekonomi. Negara yang lebih merata akan lebih tinggi kualitas SDM-nya, lebih kuat solidaritas sosialnya dan tidak rentan terhadap krisis finansial serta politik.
Pengurangan kesenjangan tidak dapat diserahkan pada pasar. Menurut Joseph Stiglitz (2011) dari Columbia University yang juga pemenang hadiah Nobel Ekonomi, pemerintah berperan penting dalam perkuat infrastruktur, meningkatkan akses terhadap pendidikan serta sediakan jaminan sosial dan kesehatan. Pemerintah adalah aktor dominan dalam membatasi ekses negatif kapitalisme, global ataupun domestik.
Tanggung jawab ini khususnya amat nyata di Indonesia yang konstitusinya memberi amanat pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Indonesia tidak boleh kalah.
Wednesday, August 24, 2011
The US debt crisis: Lower US credit rating and its discontent
The Jakarta Post (original link)
Berly Martawardaya, Jakarta | Wed, 08/24/2011 8:30 PM
For the first time in 70 years, the US Treasury bond (T-Bill) is no longer rated AAA by all rating agencies. On Aug. 5, it was downgraded one notch by Standard & Poor’s (S&P) to AA+.
For decades, the interest rate on the T-Bill has been known as the “risk-free rate”, because a US default was as close to impossible as anyone in financial markets could imagine, and all other bonds were priced relative to the US.
The US is likely to face higher interest rates on borrowing. The score given, from highest AAA to lowest D usually corresponds to the interest rate that the issuer needs to pay when borrowing money.
According to The New York Times, the average bond yield of a country debt with an AAA rating is about 3 percent.
The average yield of the bonds of the countries in the next three categories, which is where the US will be, is 4.15 percent. Thus, a debt-ridden America will have to pay more to borrow, which could lead to the country becoming trapped in a tangled web of deficit and recession.
However, it’s not all doom and gloom for the US. The other two major rating agencies, Moody’s and Fitch, maintain AAA ratings of the US Treasury’s debt. There will also be periodic reassessments by S&P of its downgrade.
Furthermore, major financial institutions still express confidence in US debt. “The US Treasury remains the benchmark for global yields and is also a key source of funding and collateral in money markets.
“The treasury market also remains the deepest and most liquid fixed income market in the world,” said Bob Lynch, global head of G10 currency strategy at HSBC in New York.
Global collaboration and show of support surely can’t hurt. Financial officials from the Group of 20 major economies reportedly held an emergency conference call on Aug. 7 to discuss the debt crises in the US and Europe following several days of market panic and a downgrade of the US credit rating.
What are the impacts of the US credit downgrade for Indonesia?
First, there is a potential influx of short-term capital to Indonesia. There’s likely to be fewer buyers of T-Bills due to risk perceptions.
Even worse, as most pension funds and money market funds, (current holdings are 338 billion), need to hold a certain proportion of AAA rated bonds, there will be massive selling in the near future.
Both events mean less capital entering the US economy, with investors looking for other sites for their money. Some will enter Indonesian stocks and bonds market, which, if left unattended and unguarded, could fuel an economic bubble and/or a shortage of capital if investments are suddenly moved to another country.
The Bank of Indonesia will need to tighten the rules for a foreign short-term capital influx to avoid the aforementioned problems.
Second, there will likely be an increase of Indonesia’s exchange rate to the dollar. The same short-term capital influx will result in the sale of the dollar and purchase of rupiah. If there is no volume increase in the opposite direction, selling rupiah and buying dollars, then the rupiah’s relative value to the dollar will appreciate.
Third, Indonesian exports will weaken. A weak US economy will consume less. US consumption has been the driving force of Asian economic exports including Indonesia. A higher exchange rate for rupiah will increase the prices of our exports and lower our competitiveness.
The Trade Ministry needs to actively look for further diversification of our exports to other countries and reduce our export reliance on the US market.
More importantly, Indonesia needs to diversify the means of exchange other than the dollar when conducting international trade.
Fourth, our reserves should be realigned. The dollar comprises a 60.7 percent share of global reserves. Being the currency of global transactions enables the US to print debt and sell it abroad while avoiding the risk of currency fluctuations.
The downgrade will lead central banks to reevaluate the safety of their reserve policies and reduce dollars while increasing their stocks of other currencies.
Over the last month, the dollar plummeted 6 percent against the Swiss franc and about 4 percent against the yen. China’s renminbi is getting stronger and the Chinese government is actively promoting its currency.
Bank Indonesia needs to realign the combination of currencies it holds in its reserves to reflect current international conditions and reduce risk.
Fifth, there could be a shift in economic dominance to East Asia, especially China. This could be a tipping point for the shift of global dominance from the US to its great rival China, where its central bank holds an estimated $1.1 trillion in US debt.
The Chinese state-run Xinhua News Agency recently declared: “China, the largest creditor of the world’s sole superpower, has every right now to demand the United States to address its structural debt problems and ensure the safety of China’s dollar assets.
“To cure its addiction to debts, the United States has to reestablish the common sense principle that one should live within its means.
“It should also stop its old practice of letting its domestic electoral politics hold the global economy hostage and rely on the deep pockets of major surplus countries to make up for its perennial deficits.”
Indonesia enjoys good relations within East Asia in groupings such as the East Asian Economic Caucus, ASEAN+3 and CAFTA (China-ASEAN Free Trade Agreement). We should make the most of this opportunity to increase exports and use non-dollar currencies in trading with other regional states.
One of the most astute observers of the US said, “American infrastructure used to be the best, but the lead has slipped.
“South Korean homes now have greater Internet access than we do. Countries in Europe and Russia invest more in their roads and railways than we do. China is building faster trains and newer airports. Meanwhile, when our own engineers graded our nation’s infrastructure, they gave us a ‘D’.”
His name is Barack Obama and the quote is from his 2011 State of the Union address to the American people.
If America does not move fast to improve its economic, financial and political infrastructure, the D grade might be coming soon.
Indonesia needs to carefully adjust our economic policies to avoid being dragged down.
The writer is a lecturer at the School of Economics, University of Indonesia, and senior economist at the Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
Wednesday, April 8, 2009
G20 summit: A global new deal?
Berly Martawardaya , JAKARTA | Wed, 04/08/2009 11:07 AM | Opinion
UK Prime Minister, Gordon Brown, called the G20 Summit in London a Global New Deal and solution to the current financial crisis. The twenty participant countries make up 85 percent of global gross national product, 80 percent of world trade and two-thirds of the world population.
The G20 Summit needs to be complemented and praised for the role it has played. It used to be the order of the day that the mainly white rich nations’ club of the G8 decided what was good for the world.
The G20 was inaugurated in 1999 and has had annual meetings since then, but only since the financial crisis unfolded in 2008 has it became a major forum to find global solutions. Enlarging the committee to save the world has increased the sense of global ownership, so we can take together the hard steps that need to be taken.
It is no longer the task of the developing countries to implement the pre-cooked solution prepared by smarter and richer countries. Now we are in it from the start, hammering out solutions together.
The other break with the past is in the character of solutions offered. No country was foolhardy enough to propose raising interest rates, cutting spending or eliminating subsidies for the poor as often previously required by the IMF and imposed on countries in crisis through IMF structural adjustment programs (SAPs).
Instead the summit offered a refreshing break from the previous Washington Consensus with its market fundamentalism. The communiqué of the meeting is filled with references to ease monetary policies and promote fiscal stimulus. The world is truly Keynesian now.
But to be judged successful, the summit needs to have accomplished three things.
First, to do no harm. The Hippocratic principle was executed seamlessly. It’s not as easy as it sounds; there were many contentious issues between US and Europe as well as between West and the Rest. Playing them down also has consequences.
Credible assurances of commitment to free trade and against protectionism were badly needed. Stock markets in Europe rose by one percent on average, while in Asia we had 4-5 percent increases in the Nikkei and Hang Seng indexes.
Second, it needed to agree on policies to minimize the economic downturn, accelerate recovery and support long-term growth. Obama called for fiscal stimulus of at least two percent of each country’s GDP. While Angela Merkel was exceedingly worried about Germany’s history of hyperinflation, inclining her not to accept this proposal, the final language stated that collectively G20 countries agreed to spend US$1.1 trillion dollars to boost the world economy.
The basic principles of Keynesian economics are very simple. Put money in the hands of people that are more likely to spend it the soonest. The more luxurious the goods and services purchased, usually, the lower the impact for the whole economy. The increase in demand will utilize the idle capacity, end the waiting game and get the economy moving again. That’s why the commonly recommended policies are tax-cuts, subsidies and direct cash transfers to the poor. Government have to run deficits as they are the only economic agents taking a long term view and having credibility.
In the global context, stimulus means putting money in the hands of low-income countries. The G20 agreed to spend $100 billion to assist international development banks in lending to poor countries. Additional resources of $6 billion from agreed IMF gold sales will also be made available for lending especially for the poorest countries.
Among the loans that banks freeze in the name of caution after a crisis unfolds are trade credits. Producers from developing countries commonly use trade credit facilities and Letter of Credit (L/Cs) from developed country banks due to lack of domestic financing. With the negative impact of the credit crunch, developing countries then cannot export their products anymore, due to lack of trade finance.
The G20 committed $250billion of support for trade finance over the next two years through export credit and investment agencies, as well as through multilateral development banks. This is a very welcome relief that gets right to the root of the problem.
Third, the summit also needed to strengthen institutional arrangements to prevent that a similar crisis should occur again.
While stopping short of erecting a wall between the consulting, auditing and banking industries on similar lines to those before the repeal of the 1933 Glass-Steagall act in 1999, the summit made very clear pronouncements in the direction of transparency. The shadowy banking world of the hedge fund is about to come into the light of day and to be regulated, while list of countries that protect tax havens will also be announced shortly.
International accounting standards will be set and credit rating agencies will be regulated in order to remove conflicts of interest. A newly established Financial Stability Board (FSB) will supervise and provide early warning systems to enable steps to be taken before a problem grows into a full-scale crisis.
But the IMF still presents a dilemma. Countries need to have sufficient capital to fend off speculative attacks, but association with the IMF was even more politically toxic than exposure to sub-prime mortgage losses for past victims of the 1998 Asian banking crisis. Furthermore, the current composition of voting weight within the IMF is still over-representing the G8 countries.
Thus, the costlier but preferred path is to pool reserves and set up regional agreements to help each other through such unfortunate events. The G8 countries seem oblivious that simply increasing IMF capital will do little to ease these concerns.
The leaders of the G20 put on a great show, let see if they can walk the talk.
The writer is a lecturer at FEUI and PhD candidate in Economics at the University of Siena-Italy and a member of the NU Professional Circle.
Sunday, March 22, 2009
Don't waste the stimulus
The Jakarta Post (original link)
Berly Martawardaya , Jakarta | Sun, 03/22/2009 2:02 PM | Opinion
Never let a serious crisis go to waste, said Barack Obama's chief of staff Rahm Emanuel, as he directed the multi trillion dollar stimulus bill and budget, not only to get America out of the recession, but also to alter its fundamental structure.
Although America is the richest country in the world, it is also the world's largest polluter, whose population has one of the lowest levels of education and access to healthcare in the developed world. Obama and his team are pulling all the levers available to change this. Now, the world can look forward to a greener America, with healthier and more educated citizens.
Charles Krauthammer, a neoconservative and Washington Post columnist, said Obama was planning to remake the American social contract.
What about Indonesia? What would a Rp 73.3 trillion stimulus package do to this country?
It depends. Looking at the way the current stimulus approved by parliament is structured, much less than we think.
During economic downturns, both consumers and producers increase their preference for liquidity. Consumers prefer to hold cash in case things get worse, while producers are reluctant to invest since the near future is bleak.
But the productive capacity is still there. The factories and workers are ready to produce. If only the demand was there.
That's where government comes in, to break John Maynard Keynes' paradox of thrift.
According to Keynes, the government is the only agent during a depression with the long-term vision to jump-start the economy. It can afford to run a deficit in the form of counter cyclical economic policy. When the economy grows again, the surplus is used to pay accumulated debt.
But not all economic stimuli are created equal. Larry Summer, Obama's chief economic advisor, stated that a good stimulus should be timely, targeted and temporary.
To spare the economy from severe V- or U-shaped downturn, the stimulus needs to be implemented almost immediately. As income and spending power are inversely related, the main part of the stimulus needs to be targeted toward low-income earners. Since the downturn is temporary, the remedy also needs to be temporary so as to avoid high inflation in the near future.
In order to convince Republicans, who always insist on tax cuts, to endorse his plan, Obama designed a stimulus package made up of 40 percent tax cuts and the rest in government spending.
Top-notch economists and Nobel Prize winners Paul Krugman and Joseph Stiglitz have previously pointed out that policies based on tax cuts are ineffective, as during a recession, people tend to save a higher proportion of their income. The richer a person is, the higher the savings and vice versa.
As for Indonesia, 76 percent of its stimulus package comes from tax cuts, mostly permanent.
The Rp 56.3 trillion tax-cut is a combination of personal income tax, corporate tax, sales tax as well as import tariff cuts. While import tariff cuts could have a higher effect if properly targeted to support exporting firms, empirical studies have shown that the other types of cuts have a relatively low impact.
Bearing in mind Indonesia's small personal tax base, with only 5 percent of the population, or 12.7 million registered tax payers, most of the tax cuts end up lining the coffers of large corporations.
Yes, it is true that our stimulus contains Rp 17 trillion directed to infrastructure spending. Many parts of Indonesia certainly need better roads and buildings to improve commerce. And yes, the 2009 budget also includes salary increases for state employees, teachers and cash transfers (BLT).
But our stimulus program is more notable for what it lacks, rather than what it contains.
It lacks a coherent vision to remake the Indonesian social contract. It surely does not address our oil dependency and deficient public health system. It's quite puzzling that a government facing a near election is not taking advantage of this opportunity.
This is the worst of times, yet the best of times too.
With multinational firms in retreat, now is the chance to strengthen our domestic companies. While imports are getting more expensive, our products are becoming more competitive to export. Now that dinosaur corporations with old business models are facing extinction, it is time to cut government red tape and support entrepreneurship.
And what about skills training?
The Finance Ministry needs to work with other technical departments to increase the proportion of government spending. A monitoring and evaluation framework, with the participation of civil society, needs to be put firmly in place to ensure the money goes where it should and the impact can be carefully calculated for future programs.
One of the key components of economic recovery that has not been addressed is monetary policy. There is room to lower interest rates more aggressively, due to the deflationary trend in commodity and energy prices.
But the declining effectiveness of the transmission mechanism must be taken seriously. It is useless to have more money in banks if it is not lent, or if it is lent at a punitive rate. If major banks cannot be persuaded to lower their lending rates, Bank Indonesia needs to be creative and find ways to increase the lending rate quickly or directly.
On the international side, Indonesia should join hands with other developing countries in pressuring developed countries to abolish their agricultural subsidies that have been a hindrance to our exports.
Indonesia still has time to revise its stimulus or could end up wasting it.
The writer is a lecturer at FEUI and PhD candidate in Economics at the University of Siena-Italy and a member of the NU Professional Circle
Friday, December 5, 2008
US-led Global Capitalism Has a Foot in the Grave
Berly Martawardaya
The big three US car manufacturers used to be the largest producers in the world. But the chief executives of General Motors, Ford Motor and Chrysler recently landed in Washington, still too proud to hitchhike someone else’s private jet, hat in hand with a tin can, begging for money from US Congress.
The real estate bust is forcing massive debt write-offs, in turn leaving banks wary of lending. Companies facing reduced liquidity must quickly slash their cost structures, with cutting employees and investment the easiest path. Homeowners who once felt wealthy with inflated price tags attached to their houses are now pinching pennies and thrift is the new slogan. But if everyone is saving, who will spend?
How about a $700 billion bailout in the United States and a 400 billion British pound bailout in the United Kingdom? Done that. The G-8, G-20, ASEM and APEC? More acronyms and well-crafted statements of world leaders have been rolled out.
Government holds the checkbook, yet private companies and capitalism are still the key to wealth creation
So, who will replace the United States? Even before the crisis, it was projected that China would surpass the United States to become the world’s largest economy by 2025 and that Brazil would overtake Japan by 2050 to move into fourth place. Then there’s the European Economic Community, Asean plus 3 and the African Union to further dilute US influence.
The expanding number of competitors has been coined by PricewaterhouseCoopers as the Emerging Seven, or E-7, to replace the G-7 as the global economic powerhouse by 2050. E-7 economies — China, India, Brazil, Russia, Indonesia, Mexico and Turkey — will outstrip the current G-7 — the United States, Japan, Germany, UK, France, Italy and Canada — by between 25 percent and 75 percent.
But in this globalized world, can we really say that this is the United States’ problem? Weak economies in the United States and Europe will drag down consumption; luxury goods will nosedive first, but other goods will likely follow and reduce our exports. The fight for capital will induce higher interest rates in developing countries, just when we need accommodative monetary policy to jump-start demand. It is imperative developing countries coordinate to avoid the race to the bottom.
Churchill once said that capitalism is the worst system there is, except for all the others. In other instances in the last century, capitalism seemed to be on the brink of collapse. The Great Depression underlined the indispensable role of government during economic downturn. The end of World War II saw the rise of social security in the form of health and unemployment insurance. Stagflation in the ’7s highlighted the importance of energy costs and inflation. Capitalism has shown its ability to adjust itself. Now it has a new set of challenges. The world needs more of a balance of power and less unilateralism.
At upcoming World Trade Organization meetings, developed countries should follow through on their promise to cut agriculture subsidies. Cutting subsidies would create more opportunities for developing countries to supply to the developed world and earn much-needed income.
The world can’t afford to recede into a cocoon of protectionism, even in its regional form. A sudden and strict self-sufficiency policy would cause a loss in productivity. The government holds the checkbook, yet private companies and capitalism are still the key to wealth creation.
The writer is a lecturer in economics at the University of Indonesia and writes a regular blog for Kafe Depok.
Saturday, November 22, 2008
The World Is Indonesia Now
Berly Martawardaya
Paul Krugman, a New York Times op-ed columnist and economics professor who has done seminal work on international trade and financial crises, suggested the title of this article in his blog shortly after he was announced as the winner of the 2008 Nobel Prize for Economics. The line is an echo of a famous editorial by Le Monde, a major French newspaper, one day after the Al Qaeda attack on the World Trade Center: “We are all American now.” Now the world financial system is under attack and a come-together moment exists again. Let’s put this chance to good use and share our experiences with the world.
Transparency and regulation matter. Indonesia’s banking sector in the late ’90s was littered with private banks breaking legal lending limits and public banks acting like bottomless pockets for politically favored entities. Wall Street has its own set of bad practices. Former Fed chief Alan Greenspan admitted to mistakes during his tenure, when in his overzealous belief in market righteousness, he rejected disclosure and regulatory frameworks for exotic financial instruments.
The result has been a disaster. When people are not sure of the value of what banks own, which banks have it and how much they paid for it, panic selling or bank runs can ensue.
The currency speculator vultures are watching government policy closely after massive capital outflow from foreign investors. Having little more than $50 billion in reserve is not an impenetrable wall for the rupiah when any sign of weakness could be used to start a currency attack. Recent uncertainty about Indover and Bakrie stocks was not an image that projected consistency and objectivity. And what about our end-of-year payment-in-dollar obligations?
Diversify, diversify. Exports are likely to drop by 10 percent to 30 percent, especially in the United States and Europe. To escape the worst secondary impact, Indonesia needs to drive domestic consumption, attract foreign investment or look for other export markets. The momentum is ripe to get rid of corruption and improve Indonesia’s investment climate.
Treat the stock market like a lady. Currently, the lady is fearful and frightened. She needs repeated assurance, commitment and support to get her back on her feet. But this time there will not be an IMF knight in shining armor to save the day, albeit temporarily. Unlike the banking and financial sector in the United States, the counterpart in Indonesia has very little direct exposure to subprime mortgages. Just make sure the government is not throwing too much expensive jewelry at the lady to calm her.
No Indonesian Bank Restructuring Agency, please. Henry Paulson, the US Treasury secretary, was apparently closely studying the agency, with many of its former leaders under criminal investigation. In his original three-page proposal, he demanded immunity from review “by any court of law or any administrative agency” on how he would spend a $700 billion bailout. Wisely, the US Congress rejected his demand. The more accountable option for the United States, and for us, would be a British-style injection of government capital for stock ownership instead of (bad) debt ownership, and let the banks settle themselves.
Keynes yes, IMF no. Very few self-respecting economists, and none who practice in developed countries, would insist on cutting government social expenditure. Instead of a burden, this is a tool to increase the circulation of money and a worthy investment in future human capital. The Keynesian remedy of escaping a liquidity trap through government deficit financing is more relevant than ever these days.
Not often does Indonesia have important lessons to teach the rest of the world. Let’s hope global policy makers are paying attention and are learning from us, as Paul Krugman has suggested.
Berly Martawardaya is a lecturer in economics at the University of Indonesia and writes a regular blog for Kafe Depok.
Tuesday, November 11, 2008
Global economic crisis: Time to get radical?
Berly Martawardaya , Jakarta | Tue, 11/11/2008 10:57 AM | Opinion
Once upon a time there was a country, confident, with steady economic growth and political stability. That country was ready to play a larger role in the region and the world. But, while the fundamentals of the country were indeed strong, problems in other countries spread to the region and caused investors to flee.
The stock market index rapidly went south and the exchange rate dropped. Fears of recession and a creeping sense of fallibility emerged. The country's leadership watched helplessly as their hard work crumbled before their eyes. Then they decided to do something radical which just might turn things around.
This description, is it about Indonesia's current trouble? Nope. The country was Malaysia in 1997 and the radical path, then rejected by the International Monetary Fund and most economists, was capital control.
Why was it considered radical?
Policy makers wanted to do three things: stabilize exchange rates, use their monetary policy to achieve domestic goals and maintain a regime of free international capital mobility, as described by Maurice Obstfeld, Jay C. Shambaugh, and Alan M. Taylor in 2004. But academics regard attaining all three at the same time, coined a trilemma, as impossible and self-contradictory. At most policy makers thought they could manage to pursue two out of the three objectives. After the collapse of the Bretton Woods agreement, most countries agreed to pursue only the first and third objectives.
Some European countries went even further and established the euro as a common currency, creating a supranational monetary authority which left no wiggle room. Those countries could no longer independently adjust their monetary policy to suit their domestic economic goals. If European countries, with all their economic might and long history of monetary policies, are still prone to crisis, then it should not be surprising if other regions also score lower on the stability meter.
The Asian economic crisis in the late 1990s put into question the virtue of free international capital mobility (Paul Krugman 1999, Joseph E. Stiglitz 2002), and cast doubts on the link between financial openness and buffering potential crises (Sebastian Edwards 2005). The impact of a sudden cessation of capital inflows coupled with massive capital outflows on a country's output and exchange rate could be devastating, especially after a period of regular capital inflows.
The chronicles of economic crises usually follow a similar path. An economy which has been receiving a large amount of investment and capital inflows for a considerable period and expects to do so going forward abruptly faces loan repayments under newly adverse conditions, which leads to defaults, or near defaults, on its loans. Factor in a large drop in the exchange rate (as in many of Latin American crises) and you get a downward spiral that can rapidly spread, a timeworn recipe for crisis. (Barry Eichengreen and Charles Wyplosz in 1996 demonstrated how a currency crisis in an industrialized country can spread to others.)
But the IMF and its collection of recipes in the Washington Consensus enshrined free international capital mobility on a pedestal. Thou must not experiment with capital control!
But, as with all economic policy, capital mobility is a means as an end. With the exchange rate breaking a psychological threshold, very close to touching Rp 12,000 per US$1.00 as I write, standard economic policy calls for raising the interest rate. But the Indonesian economy is slowing down and expected to head into a recession. Should we exchange short-term stability for long-term growth?
Crisis is the worst of times and the best of times.
The downturn brings many unexpected troubles but also opens door for unconventional solutions. France's President Nicholas Sarkozy has been talking about a new financial order the West sidestepped during last decade's Asian crisis. Other quasiradical ideas now floating around are global lender of last resort, global currency and foreign exchange trade suspension.
Asian nations have committed to pooling US$80 billion in emergency funds for crisis management at a recently concluded Asia-Europe meeting. The gathering provide convenient cover since most of the capital will actually come from Japan, China and South Korea with their red-hot export engines and stacks of foreign currency.
It's time to build a global war chest to fend off speculative attacks without overburdening conditions and lengthy procedures the IMF used to invoke. A global lender of last resort would function like a central bank on a larger scale; in the event of a liquidity crunch it could lend freely, temporarily and with penalty rates. Near-instantaneous decisions are needed to calm markets and the current IMF arrangement does not allow for that.
Building upon the regionalization trend, especially in Europe, and taking it to the next level would inevitably lead to the need for a global currency. While the road is long and arduous to get there, the benefit is too great to ignore. Policy makers will no longer have to deal with currency speculators and uncertainty. Nevertheless, considering the diverse structural differences between countries, an intermediate step of regional currencies among similar economies would be a wise path to take.
The last measure is the application of trading suspensions to global currency markets to put the brakes on speculation which provokes excessive downward (or upward) currency valuations. Trading suspension is a widely accepted instrument in developed stock markets.
In the United States, for example, trading suspension was codified more than 70 years ago as Section 12(k) of the Securities Exchange Act of 1934. In the event of emergency, defined as sudden and excessive fluctuations of securities prices generally, or substantial threat against fair and orderly markets, the Securities and Exchange Commission is authorized to suspend trading in any security for a period not to exceed 10 business days.
If proven effective in preventing widespread panic, why don't we apply this wise practice to global foreign exchange markets?
Considering the depth of the problem and numerous pronouncements by prominent economists that we are facing the worst economic downturn since the Great Depression. Maybe now is indeed the time to get radical.
The writer is a Ph.D. candidate in economics at the University of Sienna, Italy, and a lecturer in the graduate public policy program at the Faculty of Economics, University of Indonesia. He can be reached at b.martawardaya@ui.edu
Tuesday, October 21, 2008
The shoe is on the other foot, eating humble pie
Berly Martawardaya , Jakarta | Tue, 10/21/2008 11:28 AM | Opinion
"Now the world need a new openness in international finance that would require private financial institutions to disclose far more information about their loans around the world and force investors to pay their share of the cost of bailing out troubled nations. The global economy cannot live with these kinds of vast and systemic disruptions"
Was the quote above part of a critique of Wall Street's practice of slicing and hiding risky investments in a maze of exotic financial engineering that helped cause the recent financial meltdown?
Nope, it was Robert E. Rubin, United States treasury secretary during the Clinton administration, pointing out the weaknesses in Asian countries' financial systems, including Indonesia, as the main cause of the Asian financial crisis.
In a twist of historical irony, this phrase was delivered in a speech in New York almost exactly 10 years ago before the opening of the annual meetings of the World Bank and the International Monetary Fund in Washington.
Now the doctor has to swallow his own medicine.
The Dutch East India Company, better known by its abbreviation VOC, was the first multinational corporation in the world and the first company to issue stock in 1602. Its demise two centuries later was closely related to shadow bookkeeping and inflated costs to hide from stockholders the irregularities and extravagant lifestyle of top office holders.
While the financial market in U.S. is more tightly regulated than VOC was two century earlier, the regulatory framework still left too much room to wiggle in for handsomely paid financiers. The CEO of Goldman Sach was paid US$53 million in the 2006 fiscal year, and Wall Street remains very creative in finding loopholes for the allocation of rewards.
One of the turning points that led to today's problem was the 1999 repeal of the Glass-Steagall Act of 1933 that allowed Bear Stern, Lehman Brothers and other retail brokers, which once only served individual clients, to expand into investment banking.
Major firms lobbied hard to get Glass-Steagall repealed with consequences rather similar to the way in which Soeharto's Economic Package (Pakto) of 1988 in Indonesia allowed the establishment of hundreds of new banks.
Wall Street rushed immediately afterward to enter the lucrative mew market after repeal and to play fast and loose with the regulations. The problem was exacerbated by eight years of the Bush administration with its quasi-religious belief in the righteousness of the unfettered market, deregulating substantially without inserting proper risk management and early warning mechanisms.
The other important factor was the fair value requirement set by the U.S. Financial Accounting Standard Board. The now famous Statement 157 defines fair value as the price that would be received to sell an asset or be paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.
The requirement may seem trivial and innocent but when major players are dumping their stocks and securities then their value will fall, pushing the market into more anxiety and causing a downward spiral.
The bursting of the sub-prime mortgage bubble led to banks and financial companies revaluing their holdings and in many instances their restatement of value and potential earnings led to massive losses. Capital-thirsty financial institutions in Wall Street are now hard pressed to get rid of the red ink from their bottom-line and reluctant to invest and expand. The result is a credit crunch affecting the global economy since U.S. investments sprawl all over the globe.
U.S. Treasury secretary, Hank Paulson, asked for a free hand and non-reviewable leeway in spending $700 billion to buy up the bad assets that have clogged up the financial system and to bring confidence back to the market. Apparently he took note that some BPPN (Indonesian Bank Restructuring Agency) former senior executives subsequently spent time in jail after directing their similar operations.
So what Indonesia probably needs to do is to deflect the worst impacts of the Wall Street meltdown?
Indonesia's institutional investor exposure to U.S. securities is much less than other Asian tigers. Certainly miniscule compare to Japan and China whose combined holdings in U.S. T-bills are more than a trillion dollars, accounting for almost half of the foreign owners of U.S. Treasury Securities.
The impact on Indonesia is likely to materialize in the form of low portfolio investment onward and reduced trade and investment in the coming year.
The United States is Indonesia's second largest export destination after Japan. In 2007 total bilateral trade was $18.54 billion; with $14.3 billion going into Indonesia coffers from our exports. Bilateral trade increased by $2.01 billion in 2007 compared to the same period in 2006. U.S. investment in Indonesia has reached $10.6 billion.
Transparency and accountability would come first on the list of what is needed. Know what you sell! Spreading risky assets among safe ones would only increase risks if they are being sold as safe assets, increasing the likelihood of financial failure.
Second, find a compromise to avoid compounding the cyclical downturn effects of current fair value requirements by having sufficiently accurate reporting of the value of assets held by banks and financial institutions.
Kenneth Rogoff, former IMF chief economist, said that if the U.S. were an emerging market country, its exchange rate would be plummeting and interest rates on government debt would be soaring. Instead, the dollar has actually strengthened modestly, while interest rates on three-month U.S. Treasury Bills have now reached 54-year lows. It is almost as if the more the U.S. messes up, the more the world loves it.
But its no use wishing that the U.S economy might reach near bankruptcy and the U.S. President might be forced to go through a humiliating signing ceremony with the IMF Managing director arrogantly standing over him with his hands folded (as happened in Indonesia to Suharto during the last Asian financial crisis).
The U.S. economy is too big to fail. Europe and Asian countries are more likely to pull all the levers to ensure that the U.S. will not collapse.
It is almost as if Wall Street can behave badly and wake up later to realize that it was all just a bad dream, albeit quite a scary one. Life is not always fair.