Showing posts with label Harian Kontan. Show all posts
Showing posts with label Harian Kontan. Show all posts

Tuesday, August 2, 2016

Teknologi disruptif dan peluangnya - Harian Kontan


Kontan, 2 Agustus 2016 (original link) 

Menurut Google, 43% penduduk Indonesia telah memiliki akses internet melalui telepon genggam jenis smartphone. Fenomena ini dikenal sebagai disruptive technology atau teknologi disruptif, yakni teknologi membantu kegiatan ekonomi yang awalnya panjang dan rumit menjadi transaksi bisnis yang lebih cepat dan hemat.
Perluasan akses internet adalah salah satu push factor yang vital dalam tren ekonomi baru ini. Pertumbuhan mobile internet merupakan telah membuka konektivitas untuk 58 juta usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia, yang memainkan peran vital dalam perekonomian kita karena menyerap lebih dari setengah tenaga kerja di Indonesia.
Generasi muda khususnya telah mengambil kesempatan ini. Mereka kerap menemukan jalan dan cara secara online untuk mengeluarkan produk, jasa, dan layanan yang disruptive. Cambridge Dictionary mendefinisikan kata “disruption” sebagai hal yang mencegah atau mengganggu, terutama mengganggu sistem atau proses dari yang hanya sekadar rutin menjadi sesuatu yang berbeda.
Menurut Joseph L. Bower dan Clayton M. Christensen dalam artikel ilmiah mereka di Harvard Business Review, sebuah inovasi disruptif dalam bisnis dapat dipahami sebagai sebuah inovasi yang menciptakan sebuah tren baru dan jejaring industri baru, yang akhirnya mengganggu pasar dan nilai yang telah ada kemudian menggantikan yang lama dan menjadi pemimpin pasar lalu membuat aliansi di dalamnya (Christensen, 1995).
Teknologi disruptif pada layanan transportasi publik adalah topik panas beberapa waktu lalu. Para pendatang baru dengan model bisnis yang berbeda berhasil menawarkan harga yang jauh lebih rendah dan tidak banyak kompromi dalam kualitas dan keselamatan. Tentunya tidak mudah untuk menyambut kompetisi baru dan melihat mereka sebagai cermin yang mengarah pada perbaikan diri. Teori ekonomi menyatakan bahwa semakin sedikit pemain dan terkonsentrasi pasar yang lebih tinggi, sektor ini menjadi lebih menguntungkan bagi produsen dan lebih banyak menciptakan permintaan konsumen.
Bagaimana dengan potensi teknologi disruptif di sektor lain? Di samping transportasi dan pengiriman makanan, dua sektor yang paling matang untuk disruptif adalah pembiayaan dan layanan. Banyak generasi muda cerdas yang memiliki ide brilian. Tapi untuk mengimplementasikan ide menjadi sebuah pendirian perusahaan dibutuhkan modal.
Pada masa lalu, pilihan mereka adalah memiliki modal tabungan mereka sendiri atau tabungan keluarga, karena bank dan lembaga keuangan memerlukan paling tidak laporan keuangan selama dua tahun untuk menilai kinerja dan potensi usaha. Sedangkan dalam dua tahun pertama tersebut, keuangan adalah tantangan dan kebutuhan yang terbesar untuk pengusaha baru. Jika mereka tidak bisa mendapatkan investor atau modal usaha yang bersedia menunggu selama 2 tahun-3 tahun, biasanya ide hanya akan mati tanpa adanya realisasi.
Inovasi berdaya guna
Salah satu jenis disruptif di sektor keuangan adalah crowd-funding, dimana penemu menjelaskan produk dan berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk pengembangan termasuk di dalamnya skema bagi hasil. Di Indonesia, kita punya, misalnya KitaBisa.com, yang mendapatkan pengakuan internasional, salah satunya dari Majalah Forbes Asia.
Crowd-funding berhasil lainnya adalah Fintech, yang memperpendek proses transaksi keuangan. FinTech memendekkan dan mempermudah proses pengajuan usaha di bank. Sekarang investor juga bisa mendapatkan rate of return yang berbeda dari preferensi risiko mereka.
Apa artinya fenomena ini untuk perusahaan usaha kecil dan menengah? Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa pada tahun 2012 terdapat 89% dari penduduk Indonesia bekerja sebagai angkatan kerja dalam bentuk UKM (termasuk bidang pertanian) yang hanya menyumbang 9,9% dari total PDB. Wignaraja dan Jinjarak (2015) menemukan bahwa UKM Indonesia hanya mengekspor 15,8% dari total ekspor. Angka tersebut jauh lebih rendah dari Thailand (29,5%). Sementara UKM-UKM di Vietnam, Filipina dan Malaysia telah menyumbang 20% dari total ekspor negaranya. Hal Ini tentunya perlu diubah.
Karena besarnya ukuran Indonesia, UKM kerap memberikan batasan diri mereka sendiri. Penggunaan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi internasional juga tidak mudah dikuasai oleh banyak UKM Indonesia. Tidak banyak UKM memiliki akses ke pembeli di luar negeri dan sumber daya untuk melalui rintangan berkelok, yakni prosedur ekspor.
Laporan Deloitte di tahun 2015 mengungkapkan 73% UKM Indonesia memiliki kapasitas digital yang sangat terbatas. Artinya sekitar dua pertiga dari semua perusahaan di Indonesia belum memaksimalkan teknologi digital. Deloitte memperkirakan digitalisasi Indonesia akan memungkinkan UKM untuk berkontribusi pada pertumbuhan hingga 80% lebih tinggi dari sebelumnya dan membuat mereka 17 kali lebih mungkin untuk makin inovatif, Dan pada akhirnya, menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia sebanyak 2% setiap tahun.
UKM Indonesia dapat mengakses pasar dan teknologi di jaringan platform, atau acara networking global yang mempertemukan para pelaku usaha, atau forum business to business (B-2-B) seperti acara World Islamic Economic Forum (WIEF) di Jakarta yang memungkinkan untuk pebisnis berkolaborasi dan mewujudkan sinergi. Acara yang digagas pemerintah dan mitra internasionalnya ini memiliki peran penting dalam menumbuhkan motivasi pebisnis dan menciptakan lingkungan bisnis yang positif.
Saat UKM kurang “koneksi” dan kurang konektivitas, pemerintah memfasilitasi pertemuan yang memungkinkan terjadinya jejaring bisnis (business network) yang menginspirasi perlunya memanfaatkan jaringan digital (digital network) sebagai disrupsi kegiatan usaha UKM. Bisnis dan pemerintah harus bekerja sama mengarahkan agar inovasi teknologi disruptif berdaya guna serta mengelola perubahan dengan lebih mengoptimalkan dampak positif dan meminimalkan sisi negatif.     

Tuesday, September 15, 2015

Ali Wardhana di mata seorang dosen dan alumni FEUI


Kontan (original link)
Selasa, 15 September 2015 | 17:07 WIB




JAKARTA. Mantan menteri keuangan (1968-1983) dan mantan menteri koordinator ekonomi, industri dan pengawasan pembangunan (1983-1988) Prof Ali Wardhana meninggal dunia Senin kemarin (14/9) dalam usia 87 tahun. Arsitek ekonomi Orde Baru ini memiliki cukup kedekatan dengan para dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, tempat Ali mengajar ilmu ekonomi sebelum dan setelah menjadi teknokrat. 
Berikut ini penuturan Berly Martawardaya, ekonom yang juga seorang dosen FEUI tentang pengalamannya dengan Ali Wardhana. Salah satu pesan yang masih terngiang di telinga Berly adalah pesan almarhum bahwa kemakmuran yang dinikmati Indonesia berasal dari kerja keras, bukan kebetulan dan harus di jaga dengan serius. Penuturan ini dikirimkan kepada KONTAN, hari ini (5/9).
Kemarin sore tiba-tiba masuk pesan di berbagai WhatsApp group alumni dan dosen FEUI bahwa Prof Dr Ali Wardhana telah berpulang ke Yang Maha Kuasa. Para anggota group langsung mendoakan dengan tulus dan mengungkapkan berbagai kisah interaksi dengan beliau.
Umur dan angkatan saya tarpaut jauh dengan Pak Ali. Beliau dua puluh tahun menjadi menteri bidang ekonomi (1968-1988). Di tahun 1988 menjadi tahun terakhir beliau menjabat menteri, saya masih kelas 1 SMP dan belum tertarik ke kebijakan ekonomi.
Ketika beliau berhenti menjabat Dekan FEUI selama 1967-1978, saya bahkan belum masuk TK. Sehingga saat saya masuk menjadi mahasiswa di FEUI tahun 1995, beliau sudah pensiun dan tidak mengajar program S1. Pak Ali sesekali disebut para dosen di kelas sebagai guru mereka dan menjadikan kebijakannya selama menjabat sebagai bahan kuliah. Perdebatan di media underground dan berbagai kelompok studi juga kerap menyebut nama Pak Ali. Tapi sosok in person-nya hanya saya lihat sekilas pada acara peringatan 50 tahun FEUI pada bulan pertama sebagai mahasiwa baru.
Pak Ali bagai legenda yang berjarak tapi terus membayangi masa kuliah. Ketika pergerakan Reformasi 98 memanas, beliau juga tidak bersedia datang pada undangan diskusi bersama mahasiswa. Padahal pengalaman Pak Ali mengerem inflasi dari 650 % di tahun 1967 menjadi 10 % di 1969 sangatlah relevan. Di tengah penolakan terhadap KKN pada masa itu, tidak banyak yang ingat bahwa Pak Ali membasmi korupsi di Bea Cukai dengan men-subcon pengecekan barang impor pada perusahaan SGS dari Swiss di tahun 1985. Jauh sebelum sub-con pada Negara Asia menjadi trend di kalangan perusahaan besar Barat.
Diskusi dengan Pak Aii baru terwujud ketika sudah lulus S1 dan sedang persiapan menempuh S2 di Eropa sambil menjadi asisten dosen Dr M Ichsan yang ketika itu menjabat sebagai kepala LPEM- FEUI, beberapa semaster. Saya mendapat beasiswa dan perlu mengejar sekolah yang tinggi ranking-nya di luar negeri. Mas Ichsan menelpon Pak Ali untuk meminta kesediaan beliau memberikan rekomendasi.
Ketika diberitahu untuk ke rumah beliau di Patra Kuningan, saya menduga hanya akan bertemu dengan staf rumah tangga Pak Ali untuk mengambil surat rekomendasi tersebut.
Tapi ternyata Pak Ali menyambut dengan hangat dan bersedia berdiskusi cukup lama, lebih dari sejam, dengan seorang fresh graduate yang hanya asisten dosen biasa. Beliau memaparkan pengalaman selama menjabat, di pemerintahan, harapannya bagi FEUI dan beberapa pemikiran tentang perekonomian Indonesia. Beliau juga menceritakan pengalaman selama kuliah di luar negeri dan memberikan beberapa saran-saran.
Saya meninggalkan rumah Pak Ali dengan semangat dan pemahaman baru. Bahwa kemakmuran yang akan dinikmati dan telah dinikmati rakyat Indonesia berasal dari kerja keras, bukan kebetulan, dan harus di jaga dengan serius. Siapapun presiden dan pemerintahnya, para ekonom berperan untuk menganalisa kondisi dengan data serta teori yang paling sesuai untuk memberikan rekomendasi kebijakan demi merawat Indonesia.
Tapi paling penting, saya jadi menyadari urgensi membaca potensi dan mendukung ekonom generasi berikut. Jika Pak Ali yang sudah demikian senior, melegenda dan meraih berbagai posisi tinggi dapat menyempatkan waktu lapangkan jalan untuk junior dan (cucu) murid-nya, siapalah saya untuk sok sibuk dan egois. Rupanya keseriusan melakukan kaderisasi adalah rahasia peran nyata alumni FEUI berbagai institusi pemerintah dan swasta.
Alhamdulillah ketika Pak Ali menerima Penghargaan Wirakarya Adhitama (Lifetime Achievement Award) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) dan Ikatan Lulusan Universitas Indonesia (ILUNI) FEUI tahun 2014, saya sempat mencuri waktu sejenak dan ucapkan terimakasih secara langsung atas bantuan dan inspirasi dari beliau. Moga-moga selama ini teladan Pak Ali menjadi teladan kita untuk mendukung generasi ekonom mendatang. 
Ekonom yang tangguh bisa menghasilkan kebijakan yang tepat dan bermanfaat, tapi hanya begawan ekonom yang juga pendidik bijak bisa menghasilkan ratusan, bahkan ribuan, penerus untuk tetap mengawal pembangunan Indonesia. Selamat jalan sang Pendidik, obor ini sekarang di tangan generasi kami untuk tetap dinyalakan (The torch is now in the hand our generation to keep it flamed).
Berly Martawardaya
Alumni dan Dosen FEUI

Thursday, November 10, 2011

Penutupan Ekspor Rotan


Harian Kontan tanggal 11 November 2011
Halaman 23 (tidak tersedia online)

Berly Martawardaya

Ekonom INDEF dan Dosen FEUI

Hingar bingar re-shuffle telah berlalu dengan menghasilkan susunan mentri serta wakil menteri, sebagian nama baru dan beberapa bergeser dari posisi setara menteri. Banyak harapan publik pada beberapa sosok baru dalam kabinet untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu anggota kabinet yang mendapat sorotan intens adalah Gita Wirjawan yang pindah dari Badan Koordinasi Penenaman Modal (BKPM) ke Kementrian Perdagangan. Salah satu kebijakan pertama Mendag Gita adalah melakukan revisi terhadap Permendag No 36/2009 dan menyetop ekspor rotan selama beberapa tahun ke depan,

Kebijakan menutup ekspor bahan mentah pernah di lakukan pada dekade 80-an ketika target Repelita III adalah pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku serta bahan baku menjadi barang jadi untuk di ekpor. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada masa itu adalah melarang ekspor kayu gelondongan demi mendorong industri dan ekspor kayu lapis.

APBN dan Nota Keuangan tahun 1983 menyatakan bahwa dampaknya kebijakan tersebut adalah makin berkembangnya industri kayu olahan di Indonesia. Banyak pabrik kayu lapis di beberapa negara dengan bahan baku dari Indonesia tutup, sehingga mengurangi persaingan bagi pemasaran kayu lapis dari Indonesia. Pada jangka pendek memang ada penurunan pendapatan dari hilangnya ekspor kayu gelondongan tapi dalam beberapa tahun pendapatan dari ekspor kayu lapis lebih dari menutupinya.

Kebijakan Komprehensif

Kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah dan peningkatan industri manufaktur didukung oleh kajian Raúl Prebisch and Hans Singer yang banyak menjadi rujukan kebijakan perdagangan. Prebisch-Singer thesis (1950) menyatakan bahwa nilai ekspor bahan mentah cenderung stabil atau menurun sementara nilai ekspor barang manufaktur cenderung meningkat.

Korea Selatan, Hong Kong, Singapura dan Taiwan kerap dikelompokan sebagai Newly Industrialized Country (NIC) karena sejak dekade 70-an dengan tekun melakukan transformasi menuju industri manufaktur dan menaiki tangga value added chain secara bertahap dari tekstil, ke elektronika sampai high-tech

Rotan adalah hasil hutan non-kayu yang paling penting di pasar global. Proses memanen rotan tidak merusak hutan seperti penebangan pohon dan tidak memerlukan peralatan yang kompleks. Rotan juga tumbuh lebih cepat, mudah ditransportasi dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena sifatnya yang ringan, kuat dan dapat di bentuk. Ilmuwan Itali pada tahun 2010 bahkan menggunakan rotan untuk memproduksi tulang buatan.

Data dari UN-COMTRADE menunjukkan bahwa 68.9 % dari total rotan yang diperdagangkan di dunia pada tahun 2010 berasal dari Indonesia. Adapun angka resmi penjualan rotan seringkali lebih rendah dari data sebenarnya karena penyelundupan.

Studi yang dilakukan World Wildlife Fund (2011) menemukan bahwa 60 % dari rotan yang diperdagangkan dibeli oleh China untuk kemudian di olah menjadi mebel dan furniture untuk di jual lagi ke Eropa dan Amerika Utara. Vietnam yang merupakan eksportir mebel rotan terbesar ketiga dunia juga mengimpor rotan dari Indonesia sebagai bahan baku. Kebijakan membuka ekspor rotan tentu menguntungkan China dan Vietnam.

Gunawan (2002) melalui disertasinya di IPB melakukan simulasi apabila ditutup keran impor rotan mentah maka akan meningkatkan supply domestik dan menurunkan harga. Bila dibiarkan, kondisi ini akan merugikan pelaku usaha khususnya rantai produksi yang sangat panjang dari petani/pengumpul rotan ke industri mebel.

Sekedar menutup keran ekspor rotan mentah tidak serta merta meningkatkan volume dan nilai ekspor mebel rotan. Diperlukan kebijakan yang komprehensif dan sistematis dengan tahapan yang rapi. Berikut ini lima langkah kebijakan untuk perkuat ekspor mebel rotan.

Pertama, walau rotan adalah produk yang tidak cepat rusak dan kebanyakan produksi rotan di Indonesia berasal dari ekstraksi di hutan oleh pengumpul yang umumnya part-timer, tetap dibutuhkan periode transisi 3-6 bulan sebelum larangan ekspor mentah dan setengah jadi diberlakukan sehingga para pelaku usaha khususnya kelompok ekonomi lemah mempunyai waktu untuk menyesuaikan diri dan industri rotan dapat menyiapkan ekspansi secara matang.

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan asistensi pada pelaku usaha rotan khususnya pengusaha mebel berbahan rotan sehingga memiliki administrasi yang baik, terbuka akses permodalan ke perbankan dan jaringan pemasaran ke luar negeri sehingga tidak kalah dari China, Vietnam dan Filipina yang merupakan pesaing utama. Pengembangan sentra industri rotan dan mebel berbahan rotan perlu dilakukan di Kalimantan dan Sulawesi sebagai daerah penghasil rotan mentah.

Ketiga, perbaikan segi design sehingga modern dan menarik serta dapat dijual dengan harga tinggi ke konsumen menengah atas di luar negeri. Indonesia perlu membangun brand recognition secara sadar dan tidak hanya menjadi tukang jahit dari merek asing. Ingat mebel rotan, ingat Indonesia. Perdagangan global rotan alami penurunan beberapa tahun terakhir, diantaranya karena dikembangkannya rotan imitasi, sehingga dibutuhkan tambahan value added dan kualitas mebel rotan, bukan sekedar kuantitas

Keempat, dari 350 spesies rotan yang sudah di identifikasi di Indonesia baru 52 yang digunakan secara komersial. Kajian mendalam ke berbagai spesies rotan perlu dikembangkan menuju dikembangkannya spesies unggul yang cepat tumbuh dan mudah di budidayakan sehingga menjamin standarisasi kualitas dan ketersediaan supply.

Kelima, mengembangkan industri pengolahan resin rotan yang menjadi bahan baku kosmetik dan obat. Selain mendatangkan devisa, kebijakan ini juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

Seperti pelarangan ekspor kayu glondong di Pelita III, pelarangan ekspor rotan mentah dan setengah jadi membutuhkan perencanaan yang matang, implementasi yang cermat dan evaluasi mendetil sehingga menjadi momentum bangkitnya industri mebel di Indonesia. Jangan sampai kesempatan emas ini hilang dan berlalu begitu saja. Seperti kata pepatah: ada rotan, ekspor mebel pun jadi

Tuesday, October 11, 2011

Negara Tidak Boleh Kalah Menghadapi Krisis

Harian Kontan tanggal 11 Oktober 2011
Halaman 23 (tidak tersedia online)

Berly Martawardaya

Dosen FEUI dan ekonom senior INDEF

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan negara tidak boleh kalah ketika otoritasnya di tantang oleh kelompok domestik. Namun bagaimana dengan tantangan terhadap otoritas negara dari pihak di luar negeri?

Pertanyaan ini penting sekaii untuk ditimbang secara seksama. Sehubungan dengan dalamnya integrasi ekonomi antar negara. Kini semakin besar pula kemungkinan permasalahan di suatu negara menular (contagion effect) dan hinggap ke negara lain.

Sebesar apa fleksibilitas sebuah negara dalam mengambil tindakan? Jika terdapat bukti kuat bahwa mengikuti konvensi global justru memperparah masalah, apakah tetap akan di lakukan?

Krisis moneter tahun 97 tidak hinggap di Cina dan India yang membatasi perdagangan mata uangnya. Dampak negatif krisis yang sama tidak banyak mempengaruhi Malaysia yang menetapkan batasi capital outflow di awal krisis. Dua kebijakan tersebut bertentangan dengan konvensi global namun efektif dalam menyelamatkan ekonomi.

Sebaliknya, Indonesia menerapkan kebijakan uang ketat sehingga suku bunga naik pesat dan menutup 16 bank sesuai tuntutan IMF dalam Letter of Intent. Hasilnya krisis yang berkepanjangan.

Negara yang secara aktif dan mandiri susun kebijakan menghadapi globalisasi dan kondisi eksternal cenderung lebih tahan banting dibanding negara yang terpaksa (atau setengah terpaksa) melaksanakan langkah tertentu.

Hal ini didukung oleh studi Dani Rodrik dari Harvard University pada buku berjudul Globalization Paradox; Democracy and the Future of World Economy (2011) yang menyatakan bahwa negara yang sangat terintegrasi dengan ekonomi global dan sangat patuh mengikuti konvensi kebijakan global justru mengalami pertumbuhan lebih rendah.

Dalam studinya, wilayah Karibia dan Amerika Latin, yang dengan tekun melakukan integrasi global, menerima arus modal asing serta mengurangi peran negara, hanya tumbuh rata-rata 1 %. Jauh lebih rendah dibandingkan Asia Timur & Pasifik yang tumbuh rata-rata 6.4 % dan Asia Selatan yang tumbuh rata-rata 3.3 %.

Uni Eropa (UE) yang sedang dilanda krisis adalah contoh kelompok negara yang mendahulukan hiperglobalisasi dan prose’s demokrasi namun mengorbankan sebagian kedaulatan nasional.

Jika suatu negara ingin menjadi anggota UE harus menerapkan ribuan perundangan UE yang belum tentu menjadi prioritas dan sesuai dengan kondisi negara tersebut. Setelah menjadi anggota UE maka bila mengambil kebijakan tidak sesuai dengan beberapa prinsip dan mekanisme mendasar UE maka dapat dikenakan sanksi/denda.

Tanggung Jawab Negara

Andrew Berg dan Jonathan D. Ostry (2011), yang saat ini menjabat sebagai pimpinan Divisi Riset IMF, memperkuat bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kesenjangan ekonomi yang rendah dan system demokratis dengan pertumbuhan ekonomi berkesinambungan. Penurunan 10 % kesenjangan berkorelasi dengan penambahan periode pertumbuhan sebesar 50 %.

Pertumbuhan yang berkesinambungan untuk periode yang lama tidak dapat bergantung pada kekayaan alam. Banyak negara di Afrika yang memiliki kandungan minyak, emas dan berlian yang tinggi namun mayoritas penduduknya miskin. Memulai pertumbuhan ekonomi jauh lebih mudah dibandingkan mempertahankannya. Menghilangkan beberapa hambatan besar di perdagangan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan. Namun umumnya hanya berdampak beberapa tahun saja terhahadap perekonomian.

Berg dan Ostry menyimpulkan bahwa negara tidak harus memilih antara pertumbuhan dan kesetaraan ekonomi. Negara yang lebih merata akan lebih tinggi kualitas SDM-nya, lebih kuat solidaritas sosialnya dan tidak rentan terhadap krisis finansial serta politik.

Pengurangan kesenjangan tidak dapat diserahkan pada pasar. Menurut Joseph Stiglitz (2011) dari Columbia University yang juga pemenang hadiah Nobel Ekonomi, pemerintah berperan penting dalam perkuat infrastruktur, meningkatkan akses terhadap pendidikan serta sediakan jaminan sosial dan kesehatan. Pemerintah adalah aktor dominan dalam membatasi ekses negatif kapitalisme, global ataupun domestik.

Tanggung jawab ini khususnya amat nyata di Indonesia yang konstitusinya memberi amanat pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Indonesia tidak boleh kalah.