Dampak Upgrade Peringkat Investasi

Koran Sindo (original link)

Selasa, 23 Mei 2017 - 08:45 WIB

BAYANGKAN Anda ingin berwisata ke suatu daerah yang belum pernah Anda kunjungi dan tidak begitu familier. Selain mencari info dari Mbah Google dan media massa, Anda juga bertanya ke tiga orang yang sudah mengunjungi banyak daerah dan punya reputasi tinggi. 

Ketika dua dari tiga traveler senior tersebut merekomendasikan daerah X untuk dikunjungi, keyakinan untuk mengunjungi daerah tersebut belum bulat. Apalagi ada beberapa daerah lain yang sudah direkomendasikan ketiga orang ini. 

Ketika akhirnya traveler senior ketiga menyatakan bahwa daerah X layak dan perlu dikunjungi, akhirnya Anda dan beberapa teman mengalokasikan sebagian tabungan dan menyempatkan waktu untuk berwisata ke daerah tersebut. 

Analogi itu mirip dengan kondisi investasi global setelah Jumat, 19 Mei 2017, salah satu dari tiga lembaga pemeringkat utama global, yaitu Standard & Poor (S&P), menyatakan bahwa Indonesia sudah pada kategori layak investasi. Pada skala yang mereka gunakan, peringkat Indonesia dinaikkan dari BBB- ke BB+ dengan kondisi stabil. 

Analis Senior S&P, Kim Eng Tan, menyatakan bahwa risiko fiskal Indonesia telah menurun signifikan. Kita ingat bahwa tahun lalu ada pemotongan belanja yang lumayan besar dan kekhawatiran apakah program pengampunan pajak (tax amnesty) akan mendapat respons masyarakat yang memadai. 

Keterangan resmi S&P menyatakan bahwa APBN Indonesia sekarang sudah lebih realistis sehingga risiko pendapatan negara tidak memadai dan di bawah target (shortfall) sudah mengecil. Karena itu surat utang negara akan dapat dibayar sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian awal. Apalagi tingkat utang Indonesia masih di bawah 30% dari produk domestik bruto yang lebih kecil dari negara-negara tetangga di wilayah ASEAN dan Asia Timur. 

Pekerjaan rumah yang diingatkan S&P adalah penguatan sistem perpajakan yang menjadi tantangan struktural dan jangka menengah. Rasio pendapatan pemerintah terhadap PDB di Indonesia adalah terendah kedua dari 67 negara yang mendapat peringkat layak investasi dari S&P sehingga masih dapat ditingkatkan secara signifikan. 

Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Timur yang belum mendapat peringkat layak investasi dari ketiga lembaga peringkat besar global. Dua lembaga pemeringkat lainnya, Fitch dan Moody’s, telah memberikan peringkat layak investasi kepada Indonesia pada 2011 dan 2012. 

Setelah S&P mengumumkan kenaikan peringkatnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 2,76% dan menyentuh level tertinggi sepanjang masa sebesar 5.801,46 pada pukul 15.13 WIB. IHSG ditutup menguat 146,43 poin (2,59%) ke level 5.791 setelah bergerak di antara 5.630-5.825 pada hari ini, Jumat (19/5). 

Level penutupan tersebut merupakan rekor tertinggi baru IHSG sepanjang sejarah. Sementara di pasar valuta asing, nilai tukar rupiah bergerak menguat di Rp13.325 per dolar AS atau naik 31 poin (0,23%) setelah bergerak di kisaran Rp13.298-13.420. 

Manfaat dan Risiko  

Manfaat utama dari kenaikan peringkat S&P adalah kenaikan investasi asing dan turunnya biaya modal (cost of capital). Dengan peringkat layak investasi, akan makin banyak investor global memercayakan dananya di Indonesia. Baik pada bentuk investasi portofolio (saham, bonds  dan surat berharga) atau investasi langsung (foreign direct investment/ FDI). Studi Goldman Sach menemukan bahwa kenaikan peringkat Indonesia berpotensi menaikkan investasi sebesar 5 miliar dolar

 Manfaat kedua adalah turunnya biaya modal. Dalam teori dan praktik keuangan, potensi profit harus disesuaikan dengan risiko instrumen keuangan tersebut (risk adjusted return). Maka bila risiko lebih tinggi, tingkat return harus meningkat, baru menarik serta sebaliknya.  

Riset yang dilakukan Bahana Sekuritas menemukan bahwa setelah kenaikan peringkat, surat utang pemerintah tenor 10 tahun dapat turun ke kisaran 6,5% dari level saat ini 6,9%. Bila penurunan ini terjadi pada semua instrumen keuangan, biaya produksi Indonesia akan menurun sehingga competitiveness-nya meningkat. 

Risiko yang perlu diantisipasi adalah kucuran dana investasi yang masuk menaikkan kurs rupiah terlalu cepat sehingga menurunkan daya saing ekspor Indonesia di pasar global. Potensi bubble juga tidak dapat dianggap remeh. 

Investasi yang paling diharapkan pemerintah karena dampaknya yang jangka panjang adalah FDI. Maka naiknya peringkat perlu diikuti dengan perbaikan kemudahan investasi dan perwujudan usaha (ease of doing business) sehingga investor yang mulai tertarik terus menanamkan uangnya di Indonesia dan tidak balik badan karena sulit mengurus administrasi dan perizinan. 

Seperti banyak hal, terdapat manfaat dan risiko dari kenaikan peringkat Indonesia. Semoga pemerintah dan policy maker  dapat memaksimalkan manfaat dan minimalkan risiko serta menjaga napas untuk kemajuan Indonesia jangka panjang.

Berly Martawardaya  
Dosen FEUI, Ekonom INDEF dan Ketua PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) 

Tantangan Ekonomi 2017

Koran Sindo, 20 Januari 2017 (original link) 

Niels Bohr, pemenang hadiah Nobel Fisika pada 1922, menyatakan bahwa melakukan prediksi sangat sulit, khususnya prediksi tentang masa depan. Sekitar dua tahun lalu (KORAN SINDO, 17/12/2014) penulis menyatakan bahwa ekonomi dua tahun ke depan akan mengalami perlambatan. 

Periode 2015-2016 adalah masa menanam dan menata ulang ekonomi untuk memanen pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran pada periode 2017-2018. Tentu pertumbuhan yang lebih tinggi dari 4,79% pada 2015 dan sekitar 5% pada 2016 akan lebih baik, apalagi kalau bisa menembus 6,95% pada 2007 yang tertinggi sejak krismon Asia 1998. 

Setelah krisis subprime mortgage 2009, pertumbuhan sempat mencapai 6,15% pada 2011 dan setelah itu terus alami perlambatan. Kenapa pertumbuhan ekonomi terus menurun sejak 2011 dan bagaimana membalikkan tren tersebut? Jawaban utama adalah melambatnya sektor manufaktur yang masih merupakan seperlima perekonomian Indonesia dan menjadi motor perekonomian pada masa Orde Baru. 

Apabila sektor terbesar melambat, otomatis keseluruhan perekonomian akan turun pertumbuhannya. Pada 2011 adalah tahun terakhir di mana pertumbuhan sektor manufaktur lebih tinggi dari pertumbuhan nasional. Sektor manufaktur seperti eskalator yang mampu menyerap penduduk berpendidikan rendah dan menyediakan pekerjaan jangka panjang untuk mendorong mobilitas vertikal. 

Melemahnya sektor manufaktur ketika pendidikan sebagian masyarakat masih kurang memadai untuk bekerja di sektor jasa bernilai tambah tinggi seperti perbankan dan telekomunikasi, akan berakibat pada perlambatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesenjangan. Itulah yang terjadi sejak 2011. 

Jokowi lama menjalani profesi sebagai pengusaha dan eksportir mebel yang merupakan bagian dari sektor manufaktur. Pengalamannya memimpin dan mendorong ekonomi Kota Solo menambah kesadaran pentingnya sektor manufaktur pada perekonomian nasional. Apa saja yang diperlukan untuk menggenjot pertumbuhan industri Indonesia? 

Selain market yang besar dan berkembang, pengusaha juga akan memilih daerah yang lebih mudah membangun pabrik, menjalankan dan menjual hasil produksinya. Pemikiran ini membawa kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi untuk fokus memperbaiki infrastruktur khususnya jalan dan listrik serta memperbaiki iklim usaha dan memotong proses perizinan. 

Dalam ekonomi dan keuangan dikenal istilah J-curve, yaitu kurva yang menurun untuk naik lagi. Perusahaan atau wilayah perekonomian sering mengikuti pola ini karena pada awal perubahan diperlukan penyesuaian dan realokasi sumber daya sebelum competitiveness bisa menguat lagi. 

Dana yang tadinya dialokasikan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan mendorong konsumsi masyarakat digunakan untuk membangun infrastruktur. Pada saat konstruksi infrastruktur menghasilkan multiplier effect positif pada perekonomian, tapiprosesmenarik investasi baru dan pembangunan fasilitas produksi membutuhkan waktu. 

Transisi dari berkurangnya konsumsi dan belum menguatnya industri dan ekspor turut berperan dalam perlambatan ekonomi pada 2015- 2016. Apalagi, juga terjadi perlambatan ekonomi global dan kebakaran hutan di Indonesia. Akankah 2017 menjadi periode untuk memanen pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran? 

Tergantung bagaimana pemerintah merespons lima tantangan besar. Tantangan pertama adalah disiplin dan pengawasan dalam melakukan pembangunan infrastruktur dan penguatan iklim investasi. Perbaikan belum tuntas dan masih banyak pekerjaan yang bila tidak diawasi ketat dapat menimbulkan masalah. 

Jalan tol Trans-Jawa dari Merak sudah bisa langsung sampai Brebes pada 2016 dan tahun ini ditargetkan selesai sampai Semarang untuk tersambung sampai Banyuwangi pada 2019. Masih ada puluhan bandara, pelabuhan, serta ribuan jembatan yang akan dibangun atau renovasi pada 2017. Apabila pemerintah, khususnya Kementrian PU dan Perhubungan, tidak jeli dan ketat dalam menjaga kualitas, daya dorong infrastruktur dan kredibilitas terhadap investor akan menurun. 

Sangat penting bahwa pemerintah transparan dan secara periodik menyampaikan perkembangan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur secara masif membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga membawa kita pada tantangan kedua yaitu penerimaan negara khususnya pajak. Penerimaan pajak pada 2015 yang di bawah target menurunkan kredibilitas kebijakan fiskal. 

Masuknya Sri Mulyani pada pertengahan 2016 sebagai menteri keuangan membawa disiplin dan realisme yang ketat dengan dipotongnya belanja sebesar Rp133,8 triliun. Kondisi fiskal 2017 tidak bisa lagi berharap terangkat oleh tax amnesty yang pada tahap terakhir dan tidak akan menghasilkan dana tebusan sebesar tahap sebelumnya pada 2016. 

Adalah tantangan bagi aparat pajak untuk membuktikan bahwa tax amnesty bukan hanya menghasilkan dana pada 2016, tapi selanjutnya juga meningkatkan penerimaan pajak dan tax ratio. Salah satu sumber pendapatan negara dan perusahaan adalah harga global dan kondisi sektor migas yang menjadi tantangan ketiga. Sudah beberapa tahun tidak banyak terjadi investasi baru pada sektor migas. 

Pada 2016 bahkan terdapat 14 lelang ulang ladang migas karena pada lelang pertama tidak mendapatkan peminat yang memadai. Sepakatnya OPEC untuk memotongproduksidanmembaiknya ekonomi dunia berpotensi meningkatkan harga migas dunia. 

Tapi, pada lain sisi, Kementerian ESDM mengubah sistem cost recovery di production sharing contract (PSC) yang sudah dianut sejak 1961 menjadi grosssplit yang walau di atas kertas memiliki beberapa keunggulan, tapi memerlukan waktu implementasi dan penyesuaian bagi para kontraktor migas untuk mengalkulasi dan simulasi. 

Net effect dari kenaikan harga migas dan pergantian sistem kontrak masih belum bisa dipastikan dan perlu pengamatan beberapa bulan ke depan. Tantangan keempat adalah proteksionisme negara maju. Melambatnya perekonomian di Eropa dan Amerika serta terpilihnya Trump sebagai presiden Amerika memperkuat semangat proteksionisme. 

Apabila banyak muncul kebijakan yang membatasi ekspor, akibatnya akan merugikan negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada jangka pendek, ekspektasi berkurangnya impor Amerika terhadap produk negara berkembang akan mendorong kenaikan inflasi dan suku bunga di Amerika yang sebabkan keluarnya modal dan investasi portofolio dari negara berkembang. 

Pada jangka menengah, pendapatan negara berkembang dari ekspor ke Amerika akan berkurang sehingga dampak negatifnya akumulatif. Dua negara besar di Eropa, Prancis dan Jerman, akan melakukan pemilihan umum pada 2017. Isu besar yang dihadapi adalah populisme dan semangat menutup diri. 

Apabila calon dari kubu tersebut berhasil menjadi presiden Prancis dan kanselir Jerman, dampak negatif bagi ekonomi negara berkembang akan makin besar. Tantangan besar kelima bagi ekonomi Indonesia pada 2017 adalah kondisi ekonomi China. Walau masih menembus 6,5%, pertumbuhan ekonomi di China terus melambat dibanding tahun-tahun sebelumnya. 

Pada 2016 China sempat mengalami guncangan nilai saham serta nilai tukar yang signifikan dan memiliki debt to GDP ratio sebesar 247%. Sebagai perekonomian kedua terbesar dunia dan sasaran 11,5% ekspor Indonesia pada 2016, perlambatan dan guncangan ekonomi di China akan terasa dampaknya bagi Indonesia. 

Tantangan pertama dan kedua berada di dalam negeri dan bisa diatasi dengan kebijakan yang tajam dan disiplin dalam implementasi. Namun, tiga tantangan berikutnya ada di luar negeri sehingga pemerintah perlu mempersiapkan beberapa skenario serta sigap dalam merespons sehingga 2017 dapat menjadi tahun pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat.

BERLY MARTAWARDAYA 
Dosen FEB-UI, Ekonom INDEF dan 
Ketua PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)

Nakhoda Fiskal Kapal Tanker

Koran Sindo, 11 Agustus 2016 (original link)

Joko Widodo (Jokowi) saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta mengajukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI tahun 2013 sebesar Rp49,98 triliun. 

Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp8,68 triliun dari APBD Perubahan 2012 yaitu Rp41,3 triliun, atau naik 21%. Adapun PAD (pendapatan asli daerah) di tahun 2013 ditargetkan mencapai Rp41,53 triliun alias bertambah Rp7,88 triliun atau naik 23,4% dari tahun 2012. Pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2013, Jokowi selaku gubernur mengatakan realisasi rencana pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp40,79 triliun hingga akhir 2013, terealisasikan sebesar Rp39,50 triliun atau 96,83% dari target yang telah ditetapkan, sehingga nilai PAD yang berhasil di kumpulkan di tahun 2013 mencapai kenaikan sebesar 28,9% dibanding tahun sebelumnya. 

Pengalaman Jokowi menetapkan target tinggi tentu untuk memacu anak buah sehingga meningkatkan effort. Hasil uji coba ini akhirnya diterapkan oleh Jokowi setelah terpilih menjadi presiden. Target pendapatan pajak dalam negeri di APBNP 2015 ditetapkan menjadi Rp1.437 triliun alias naik Rp247,55 triliun atau 20,8% dibanding tahun sebelumnya. Kalkulasi kasar menetapkan target kenaikan pajak natural sering didasarkan pada pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi. 

Tentunya ada beberapa sektor yang memiliki elastisitas pajak tinggi alias pertambahan pajak sektor tersebut lebih tinggi dari pertumbuhannya. Setelah kedua faktor tersebut dijumlahkan, baru dihitung sebesar apa effort yang bisa dilak u k a n aparat pajak untuk meningkatkan penerimaan. Penjumlahan asumsi inflasi dan pertumbuhan pada APBNP 2015 adalah 10,7%, yang berarti terdapat selisih 10,1% dengan target pertumbuhan penerimaan pajak yang harus berasal dari intensifikasi dan ekstensifikasi aparat pajak. 

Ternyata pertumbuhan ekonomi tahun 2015 adalah 4,79% dan inflasi sebesar 3,35%, sehingga penjumlahannya hanya 8,14% alias 76,1% dari target. Dengan kondisi perekonomian tahun 2015 yang mengalami berbagai tantangan, dengan effort yang kencang dan kadang terlalu semangat pun tetap hanya mencapai 83,9% dari target di APBNP 2015, dengan nilai sebesar Rp1205,5 triliun yang merupakan kenaikan 9,3 % dari realisasi penerimaan pajak dalam negeri pada 2014. 

Kembali ke rumus awal, berarti selisih penjumlahan pertumbuhan dan inflasi dengan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak adalah 1,16%. Maka dengan menggunakan pengalaman tahun 2015, target pertumbuhan pajak dalam negeri pada 2016 yang sewajarnya adalah pada kisaran 10-12% dari realisasi 2015. Namun, APBNP 2016 yang disahkan pada akhir Juni menargetkan penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp1.539,2 triliun. 

Nilai tersebut merupakan kenaikan 27,7% yang jauh lebih tinggi dari kisaran wajar di atas. Alhasil pemotongan anggaran menjadi solusi. Salah satu tantangan utama pada pemotongan anggaran adalah keengganan para institusi. Sebagian berpendirian kalau bisa yang dipotong adalah kementrian/ lembaga lain tapi bukan kami. Hal ini menimbulkan resistensi politik yang perlu di kelola dan di respons. 

Sri Mulyani yang dikenal tegas dipanggil untuk menempati posisi lamanya sebagai menteri keuangan, dengan tinggi untuk menjadi si raja tega dan memotong belanja di APBN sesuai dengan ketersediaan dana. Baru saja diumumkan bahwa Rp133,8 triliun akan dipangkas. Namun, pengalaman dan kompetensi Sri Mulyani menjadi modalnya untuk dipercaya para menteri dan kepala lembaga serta publik bahwa pemotongan yang dilakukannya ibarat menggunakan pisau bedah dan bukan kapak. 

Maka yang akan dipotong adalah lemak dan inefisiensi berupa biaya perjalanan dinas, biaya konsinyering, dan pembangunan gedung- gedung pemerintah dll, sehingga institusi negara bisa bergerak lebih sigap, bukan memotong otot yang melemahkan. Tim yang dipimpin Sri Mulyani perlu bergerak cepat sehingga detail finalnya sudah bisa ditetapkan dalam sebulan karena sekarang sudah di tengah tahun dan waktu terus berjalan. 

Kalangan pengusaha juga lebih senang dihadapkan dengan APBN yang nilainya 6,4% lebih kecil, tetapi lebih kredibel. Dibandingkan harus khawatir apakah proyek pemerintah yang dijalankan akan dibayar lunas sehingga harus mengeluarkan biaya mitigasi dan risk-management. Pemda DKI bisa diandaikan sebagai speedboat bermesin bagus dan sigap sehingga setelah di tune up bisa di gas kencang dan melejit dalam setahun. 

Namun, pemerintah pusat adalah tanker yang jauh lebih besar, sehingga untuk menaikkan kecepatan dan mengubah arah perlu ancang-ancang yang lebih panjang dan waktu yang lebih lama. Semoga pasca-reshuffle kabinet kinerja fiskal pemerintah dan dampak pembangunannya semakin kuat dan berkesinambungan. 

Berly Martawardaya 
Dosen FEB-UI, Ekonom Indef dan Pengurus Kadin

Tax Amnesty, APBN-P & Hantu 3 Persen

Harian Sindo, 14 Juli 2016 (original link)

Dua undang-undang yang berpengaruh besar pada kondisi fiskal 2016 telah disahkan. Tax Amnesty dan APBN-P 2016 diketuk palu oleh DPR menjelang libur Lebaran. 

Apa saja isi dua kebijakan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Setelah sekitar setengah tahun di dengungkan, akhirnya tax amnesty yang diajukan pemerintah lolos di DPR. Pada prinsipnya, kebijakan ini mengampuni pidana pajak yang dilakukan individual dan perusahaan dengan persyaratan dana tersebut ditanam dalam instrumen yang ditentukan negara sampai paling tidak tiga tahun ke depan. 

Detail lebih persisnya akan tercantum di peraturan menteri keuangan (PMK) yang terbit setelah Lebaran. Perbedaan estimasi penerimaan yang cukup jauh antara Kementerian Keuangan (Rp165 triliun) dan Bank Indonesia (Rp50 triliun) tentu menjadi perhatian publik. Angka dari Kemenkeu yang dimasukkan ke APBN-P 2016 sehingga bila tidak tercapai akan menambah defisit fiskal yang saat ini diproyeksikan mencapai 2,35% dari PDB. 

Ketua Badan Anggaran DPR Kahar Muzakir mengatakan, berdasarkan besaran asumsi dasar yang telah disepakati maka pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.786.225,0 triliun, yang terdiri atas penerimaan dalam negeri Rp1.784.249,9 triliun dan penerimaan hibah Rp1.975,2 triliun. 

”Pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.539.166,2 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp245.083,6 triliun,” kata Kahar dalam laporannya dirapat paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6). Realisasi penerimaan pajak pada 2015 mencapai Rp1.235,8 triliun atau sekitar 83% dari target Rp1.489,3 triliun. Namun jika memperhitungkan kas yang dialokasikan untuk restitusi pajak, realisasi pajak neto mencapai Rp1.055 triliun. 

Adapun realisasi pendapatan negara 2015 mencapai Rp1.491,5 triliun atau 84,7% dari target Rp1.761,6 triliun. Penerimaan tersebut merupakan penjumlahan dari penerimaan pajak, bea cukai, serta PNBP. Dirjen Pajak pun mengalami pergantian. Berarti target penerimaan pajak di APBN-P 2016 mengalami kenaikan 24,5% dibandingkan realisasi pada 2015. Target pertumbuhan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rerata kenaikan penerimaan pajak 2013-2015 yang hanya 8,2%. 

Tingginya target yang melebihi tren normal memicu melemahnya kepercayaan publik pada kredibilitas APBN-P. Apalagi, ekonomi dunia dan Indonesia masih pada tahap pemulihan. Pebisnis dan kalangan usaha tidak suka pada risiko serta ketidakpastian. Setelah melakukan identifikasi pada risiko fiskal, mereka akan mencoba melakukan pengurangan, tanggung renteng, atau pemindahan yang juga memakan biaya. 

Kalau target penerimaan pemerintah kurang kredibel, belanja pemerintah juga akan dikhawatirkan. Wajar para pengusaha jadi tidak yakin apakah kontrak yang mereka jalankan dari pemerintah tahun ini akan dilunasi secara penuh atau ada potensi ditunda. Bila ditunda maka dari mana mereka bisa mendapatkan pembiayaan untuk menutup biaya yang dikeluarkan. 

Target profit tahun 2016 perlu diturunkan, yang artinya belanja serta investasi juga akan lebih konservatif. Apa akibatnya bila proporsi pencapaian target pada tahun ini penerimaan seperti tahun lalu atau target, sedangkan pagu belanja tetap? Ikhsan Modjo telah menyajikan analiiss yang tajam di KORAN SINDO awal bulan lalu. Pada akhir tahun, pemerintah harus mengambil satu atau gabungan dari tiga pilihan berikut. 

Pilihan pertama adalah mengurangi belanja pemerintah. Setelah tengah tahun, akan terlihat apakah target penerimaan bisa tercapai. Apabila tandatanda tidak tercapai semakin kuat maka belanja bisa direm. Metode ini banyak dipakai pada masa Presiden SBY khususnya untuk menambal subsidi BBM. Pada masa Presiden Jokowi, belanja operasional dan rapat bisa dipotong. 

Namun, lebih sulit untuk memotong infrastruktur yang menjadi komponen besar pada APBN-P 2016. Pilihan lainnya adalah berupaya menambah pendapatan nonpajak. Namun, dengan ekonomi dunia masih melemah dan Amerika sedang menjalani pemilu presiden, maka tidak banyak indikasi harga minyak dan ekspor nonmigas (khususnya komoditas) akan meningkat. 

Pilihan ketiga adalah menambah utang dari dalam ataupun luar negeri. Utang tidak selalu jelek dan bisa layak diambil bila digunakan untuk kegiatan yang memiliki tingkat pengembalian dan/atau multiplier effect yang besar. Namun, berarti ada kemungkinan defisit akan lebih dari 3% dari PDB. Padahal, penjelasan Pasal 12 ayat 3 dan Pasal 17 ayat 3 diUU17/ 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari produk domestik bruto (PDB). 

Ketentuan ini memang berada penjelasan yang lebih rendah derajatnya dari kalau berada di pasal. Namun, ketentuan 3% ini telah menjadi hantu bagi para penentu kebijakan fiskal Indonesia. Pembatasan ini tidak sesuai dengan prinsip countercyclical yang diajukan Keynes di mana pemerintah dapat, bahkan perlu, memberikan stimulus pada perekonomian ketika menghadapi pelemahan/krisis ekonomi. 

Besar stimulus yang diperlukan, dan sebagai konsekuensinya defisit, bergantung pada kebutuhan. Penelitian Swasono & Martawardaya (2015) menemukan bahwa penambahan 1% defisit fiskal memiliki dampak positif dan signifikan sebesar 0,29% pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data menunjukkan bahwa beberapa negara tetangga memiliki defisit melebihi 3% dan mereka tidak memiliki pembatasan kaku seperti Indonesia. 

Defisit fiskal Malaysia mencapai 3,6% dan sebesar 3,9% di Vietnam. Angka serupa di India bahkan sudah 4,1% dan di Jepang bahkan menembus 6,5%. Tapi kalau ketentuan tersebut dicabut, apakah nanti pemerintah tidak melemah disiplin fiskalnya dan jadi seenaknya sehingga memicu inflasi besarbesaran? Ada jalan tengah yang perlu dikaji, yaitu menghubungkan batas defisit dengan pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya. 

Bila pertumbuhan sudah tinggi maka tidak perlu defisit yang besar untuk stimulus dan sebaliknya. Angka yang spesifik tentu perlu studi yang mendalam dan komprehensif. Tapi kajian bisa dimulai dengan melakukan simulasi kenaikan pembatasan menjadi 3,5% bila pertumbuhan ekonomi berada pada range 4-5% seperti tahun 2015. 

Bila perekonomian alami krisis sehingga pertumbuhan ekonomi di bawah 4% maka tentu perlu stimulus yang lebih besar. Kebijakan ekonomi perlu disusun pada teori ekonomi yang valid dan best practice internasional. Bukan karena ketakutan pada hantu yang katanya muncul bila defisit mencapai 3%. 

Melawan Kesenjangan Ekonomi

Koran SINDO (original link)

Selasa,  12 April 2016  −  15:37 WIB

Sejak 2012 koefisien gini yang menyatakan kesenjangan ekonomi berada pada angka 0,41, jauh lebih tinggi dari tahun 1990 yang masih pada kisaran 0,3. Ini berarti terjadi kenaikan lebih dari sepertiga.  

Lebih parah lagi, studi Bank Dunia (2015) menemukan bahwa pada periode 2001-2014 masyarakat yang merupakan 10% termiskin di Indonesia mengalami penurunan pendapatan sekitar 20%. Sementara 10% terkaya mengalami kenaikan pendapatan sekitar 60%, yang miskin menjadi kian miskin dan yang kaya makin kaya. 

Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, secara nilai absolut kesenjangan di Indonesia masih lebih baik dari Malaysia, Filipina, dan Thailand. Namun, ketiga negara itu berhasil mengurangi kesenjangannya sejak dekade 1990-an. Indonesia dalam kategori yang sama dengan China, India, dan Laos, juga mengalami kenaikan kesenjangan di ASEAN pada periode yang sama. 

Apakah kondisi ini normal? Pada 1955 Simon Kutznet memublikasikan temuannya yang masih diperdebatkan sampai sekarang tentang kesenjangan. Menurut Kutznet pada awal pembangunan dan ketika pendapatan per kapita masih rendah kesenjangan juga rendah. Ketika pendapatan naik maka kesenjangan naik, sampai pada satu titik di mana pendapatan naik tapi kesenjangan menurun. 

Saat ini negara maju dan kaya seperti Swedia dan Norwegia memiliki tingkat kesenjangan lebih rendah dibanding Indonesia pada dekade 1990-an. Namun, apakah menurunnya kesenjangan sesuatu yang akan terjadi dengan sendirinya atau perlu ada kebijakan pemerintah secara eksplisit? 

Kuasa 1%  

Tahun-tahun muncul gejala menguatnya perhatian media, masyarakat, dan pembuat kebijakan pada kesenjangan ekonomi. Gerakan Occupy Wall Street dimulai tahun 2011 dengan slogan tajamnya "We are the 99%". Mereka secara efektif menunjukkan betapa 1% dari populasi menguasai sumber daya ekonomi secara sangat tidak proporsional. 

Pada 2015 Oxfam (lembaga swadaya masyarakat terkemuka di Inggris), melakukan studi yang menemukan bahwa bila harta 62 orang terkaya di dunia dijumlahkan, maka masih lebih besar dibandingkan 50% kekayaan penduduk dunia. Sungguh timpang perekonomian global. 

Thomas Piketty menulis karya besarnya pada 2013, Capital in the 21st Century , yang telah terjual 1,5 juta kopi. Argumen utama yang diajukan Piketty bahwa kesenjangan ekonomi adalah dampak dari kapitalisme yang hanya bisa dikurangi dengan kebijakan aktif negara. Apabila kesenjangan dibiarkan terus melebar, orang superkaya akan bisa memengaruhi kebijakan ekonomi untuk lebih menguntungkan kaum kaya dan demokrasi akan terancam. 

Rumus yang diajukan Piketty adalah membandingkan pertumbuhan pendapatan dari berbagai bentuk kapital (bunga tabungan/obligasi, dividen saham, dan lain-lain) dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan dari gaji. Apabila yang pertama terus lebih tinggi daripada yang kedua, kesenjangan akan terus melebar. 

Warren Buffet, salah satu orang terkaya dunia dengan aset USD66 miliar, menyatakan bahwa dirinya membayarkan pajak pada tingkat (tax rate) lebih rendah dari sekretarisnya. Karena pendapatannya berasal dari saham dan obligasi yang tingkat pajaknya lebih rendah dari gaji pegawai. 

Melawan Kesenjangan  

Ada mazhab ekonomi yang menyatakan bahwa masyarakat harus memilih apakah mendahulukan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi kesenjangan. Namun, tidak sedikit studi yang menyatakan bahwa mengurangi kesenjangan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Jerman pada masa kepemimpinan Kanselir Biscmark secara sadar memberikan jaminan sosial dan memberikan pendidikan yang berkualitas pada warganya terlepas dari kemampuan ekonomi. Jerman menjadi negara yang tinggi produktivitas dan pendapatannya, sambil menjaga kesenjangan rendah. Strategi ini kemudian ditiru oleh beberapa negara. 

Kondisi di Indonesia menghadapi kesenjangan tajam antara kota dan desa, khususnya di daerah terpencil, pegunungan, dan pulau kecil.  Studi menemukan bahwa di kota terdapat 8% masyarakat yang sulit mengakses layanan kesehatan dan 7% untuk pendidikan. Namun, di perdesaan angkanya meloncat ke 41% dan 40%. Sangat jomplang. 

Bayangkan bila kita tinggal di salah satu dari 2.519 desa terpencil yang belum tersambung  listrik. Kelas di sekolah tanpa lampu dan anak kecil tidak bisa belajar di malam hari. Lantaran tanpa pompa air, banyak waktu akan dihabiskan untuk mengangkut air dari sungai terdekat yang belum tentu higienis. 

Anak yang selama balita terjangkit penyakit infeksi akibat air tidak bersih terancam terganggu pertumbuhannya sehingga ketika dewasa sulit menjadi warga yang produktif. Saat ini proporsi anak di Indonesia yang terhambat pertumbuhannya lebih dari dua kali lipat Malaysia dan Thailand. 

Bila tidak ada perubahan, kemiskinan itu diwariskan ke generasi berikutnya. Berkebalikan dengan itu, anak-anak di kota memiliki akses luas ke layanan pendidikan, kesehatan, dan internet sehingga lebih siap bersaing. 

Mengurangi kesenjangan tidak bisa dipisahkan dari membangun desa sehingga lingkaran setan kemiskinan bisa diputus. Jangan lagi terulang anak dari keluarga miskin sering sakit karena kurang air bersih dan tidak bisa belajar dengan baik, serta tidak tinggi pendidikannya sehingga berpendapatan rendah. 

Jaringan listrik yang saat ini masih hanya menjangkau 81,5% masyarakat menjadi sangat penting untuk menaikkan kesejahteraan dan kesempatan penduduk desa. Berikutnya adalah akses ke air bersih sehingga mengurangi kerentanan terhadap penyakit, khususnya bagi balita. 

Diikuti berikutnya dengan akses terhadap pendidikan berkualitas sehingga bisa meningkatkan taraf hidup generasi mendatang. Keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk rakyat miskin perlu diprioritaskan, sehingga keluarganya tidak terbelit utang apabila suatu waktu sakit berat atau mengalami kecelakaan. 

Program-program tersebut tidak murah dan tidak dapat ditutup hanya dari dana desa. Pemerintah perlu mengubah kebijakan di mana pendapatan dari simpanan bank, obligasi dan jual beli saham, serta jual beli tanah, dianggap sebagai pajak final dengan tarif yang lebih rendah dari pada tingkat pajak dari gaji sesuai saran Piketty dan Warren Buffet. 

Mencapai pertumbuhan yang merata serta membalikkan kesenjangan dengan timpangnya posisi tawar rakyat miskin di Indonesia sungguh tidak mudah dan perlu waktu. Tapi pepatah mengatakan, runtuhnya negara karena diamnya orang-orang baik. Mumpung masih ada waktu, lawan!

5 Tantangan Ekonomi 2016

Koran Sindo, 4 Januari 2015 (original link)

Tahun 2016 sudah dimulai. Waktunya untuk melakukan refleksi tahun 2015 dan menyiapkan ancangancang supaya tidak termasuk kelompok orang-orang yang merugi. 

Sebagian masalah ekonomi 2015 sudah dilewati dan kecil potensinya untuk terjadi lagi pada 2016. Namun, sebagian lain masih dapat berulang apabila kita tidak berhati-hati dan belajar dari masa lalu. Tantangan ekonomi rutin tiap tahun adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ekspor, dan mengurangi kemiskinan serta kesenjangan. 

Namun, terdapat lima tantangan yang spesifik dan besar dampaknya apabila tidak disiapkan penanganannya sejak awal. Tantangan ekonomi pertama pemerintah pada 2016 adalah menjaga ketersediaan bahan pangan, khususnya beras, dengan harga yang terjangkau. Beras adalah komponen belanja terbesar bagi masyarakat di bawah dan sekitar garis kemiskinan. Kenaikan harga beras pada 2015 adalah faktor utama bertambahnya penduduk miskin sebesar 852.000 jiwa. 

Ketahanan pangan adalah salah satu program utama Nawacita. Namun pencapaian swasembada beras membutuhkan waktu. Perbaikan irigasi, distribusi bibit dan pupuk secara merata bagi segenap penduduk Indonesia tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Sikap antiimpor pemerintah pada 2016 perlu disesuaikan dengan kondisi produksi beras 2016. Apalagi basis data padi ternyata selama ini hanya proyeksi sehingga harus segera diubah berdasarkan produksi riil di lapangan. 

Tanpa data yang valid akan sulit merencanakan kebijakan yang efektif mengatasi masalah. Tantangan kedua adalah mencegah berulangnya kebakaran hutan. Awal tahun 2015 kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra mengganggu kesehatan dan aktivitas ekonomi serta menambah emisi karbon secara masif. Kalkulasi Bank Dunia menemukan bahwa kerugian kebakaran hutan setara sebesar Rp221 triliun. Sungguh bukan nilai yang kecil. 

Namun, ketika terjadi eskalasi perhatian publik dan proses hukum mulai berlanjut maka musim hujan dimulai dan terjadi kegaduhan politik yang mengurangi urgensi dan memindahkan fokus dari penanganan pembakaran hutan. Jika tidak ada sanksi yang tegas, termasuk denda, pencabutan izin dan pidana, maka tidak tertutup kemungkinan pada 2016 akan terulang lagi. Semoga Indonesia menjadi bangsa yang belajar dari kesalahan. 

Tantangan ketiga adalah kredibilitas fiskal. Pemerintah mencatat realisasi sementara penerimaan pajak hingga 31 Desember 2015 mencapai Rp1.055 triliun setara 81,5% dari target Rp1.294,25 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Secara umum realisasi pendapatan negara (sementara) mencapai Rp1.491,5 triliun atau setara 84,7% dari sasaran dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp1.761,6 triliun. APBN-P 2015 menetapkan target pendapatan pajak dalam negeri yang melonjak jauh dari APBN-P 2014. 

Bahkan dalam kondisi ekonomi yang baik pun target itu sulit dicapai. Apalagi dalam kondisi tahun 2015 yang penuh dengan badai dan shock . Hal-hal seperti swasembada pangan atau peningkatan tax ratio itu butuh waktu dan tidak selesai dalam setahun. Apabila target penerimaan tidak realistis berarti harus ada program yang dipotong atau dihapus. Sebentar lagi data final realisasi pendapatan 2015 akan diketahui sehingga harus menjadi dasar revisi dan penurunan target penerimaan dan pengeluaran di APBN-P 2016 sehingga anggaran pemerintah memiliki kredibilitas ke pelaku pasar dan masyarakat. 

Tantangan keempat adalah dari segi kekompakan kabinet. Para menteri bertugas membantu presiden dan wapres untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam RPJMN. Dengan tantangan ekonomi yang besar, dengan tim yang kompak pun tidak mudah mengatasi berbagai masalah. Namun, kekompakan kabinet khususnya tim ekonomi masih belum optimal. Beberapa keputusan penting yang seharusnya bisa diselesaikan dalam rapat kabinet menjadi berbalas komentar di media sehingga keputusan tertunda dan ketidakpastian meningkat. Hal ini bila berlanjut akan berakibat pada kredibilitas kebijakan ekonomi secara umum. 

Reshuffle jilid kedua perlu diikuti dengan penegakan disiplin di kabinet sehingga para menteri benar-benar menjadi problem solver, bukan penambah masalah negara. Tantangan ekonomi kelima adalah kondisi eksternal. Sebagai importir besar bagi kawasan ASEAN, China masih menjadi wild card dengan perlambatan dan responsnya. Apakah akan terjadi devaluasi Yuan lagi yang mengguncang ekonomi dunia atau akan berhasil soft landing. 

Apakah The Fed akan menahan suku bunga atau ada kenaikan lagi di 2016 sehingga Bank Indonesia tidak bisa menurunkan suka bunga domestik dan daya dorong perbankan berkurang. Apakah pemilu Amerika Serikat tahun depan akan menghasilkan presiden yang memiliki kebijakan ekonomi yang proteksionis atau berperan aktif pada ekonomi dunia. Bagaimana pengaruh agresivitas Rusia dan perjanjian damai Amerika-Iran pada harga minyak dunia. 

Indonesia harus menyiapkan skenario respons terhadap berbagai kemungkinan di atas. Setelah krisis subprime mortgage, mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menulis artikel tentang kondisi ekonomi Indonesia berjudul ”The Indonesian Economy amidst the Global Crisis: Good Policy and Good Luck .

Indonesia membutuhkan kebijakan ekonomi yang mumpuni dan hoki yang banyak untuk menghadapi berbagai tantangan 2016. 

Mendayung di Badai Ekonomi

Berly Martawardaya

Koran SINDO (original link)

Kamis,  27 Agustus 2015  

Senin lalu pasar saham Shanghai turun 8,5 % sehinga secara akumulatif alami penurunan sebesar 42 % sejak bulan Juni yang memicu jatuhnya Index Dow Jones di Wall Street lebih dari 1000 point pada 10 menit pertama perdagangan.  Indeks harga saham Nikkei (Jepang), Hangseng (Hongkong) serta Singapura, Indonesia dan Australia juga terseret turun sekitar 3 persen. Tanggal 24 agustus 2015 sudah dijuluki sebagai Black Monday.

Dalam enam bulan terakhir, berbagai mata uang negara berkembang alami penurunan nilai tukar yang signifikan terhadap dolar amerika Anggota BRIC yang digadang sebagai kekuatan ekonomi baru semuanya rontok. Brazil (-24,2 %),  Russia (-13,6 %) India (-7,3 %) dan tentunya China yang memberlakukan fixed exchange rate dan devaluasi de facto sebesar 1,9 %. Tetangga kita di Asean juga mengalami depresiasi: Malaysia (-18.3 %).  Thailand (-10%), Vietnam (-6%), Filipina (5.9 %) dan Singapura (3,2 %). Depresiasi Indonesia yang -8.7 % tergolong papan tengah. Tidak katagori parah tapi juga bukan yang katagori sangat kuat daya tahannya.

 Bagaimana hal terseebut bisa terjadi dan apa kebijakan yang perlu diambil?

Kondisi Ekonomi

Pertama-tama perlu disadari bahwa Indonesia adalah small open economy.  Walaupun menduduki ranking 16 berdasarkan  besar PDB, tapi Indonesia masih hanya 5,1 % dari ekonomi Amerika dan 8,6 % dari ekonomi Tiongkok. Kedua ekonomi terbesar dunia itu ibarat kapal tanker di danau besar perekonomian global dimana Indonesia sebagai bahtera mid-size yang naik turun seiring gelombang.

Open dimaksudkan dengan tidak besar-nya hambatan untuk melakukan perdagangan dan investasi. Untuk perdagangan Indonesia ikut dalam free trade agreement dengan Asean, Jepang dan China serta dalam pembahasan dengan beberapa Negara dan kawasan lain. Dalam aspek lalu lintas modal, bahkan ada UU 24/99 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar yang pada pasal 2 ayat (1) menjamin bahwa setiap Penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa

Teori Mundell-Fleming, salah satu rujukan utama di bidang makroekonomi,  menjelaskan bahwa nilai tukar terutama dipengaruhi oleh tingkat inflasi, net ekspor, tingkat bunga dan capital inflow suatu perekonomian. Namun inflasi Indonesia Jan-Juli hanya 1,9 % dan inflasi Amerika pada periode yang sama 0,2 % sehingga depresiasi karena factor ini hanya 1,7 %.  Darimana sisanya?

Mengingat neraca perdagangan Jan-Jul 2015 masih surplus USD 5,3 miliar dan tingkat bunga BI rate masih 7,5 % yang jauh lebih tinggi dari The Fed rate yang hampir nol persen, maka bukan kedua faktor itu yang berperan dalam depresiasi rupiah.

Bagaimana dengan capital flow? Bank Indonesia (BI) mencatat keluarnya modal asing di pasar uang dan pasar modal sehingga Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)  kuartal II-2015 defisit  2,93 miliar dollar AS (atau 39,55 triliun rupiah pada kurs 13.500 rupiah). Padahal, pada kuartal sebelumnya NPI mencatat surplus 1,3 miliar dollar AS. Artinya dalam tiga bulan tercadi capital outflow  sebesar 4,23 miliar dollar AS. (atau sekitar 57,1 triliun rupiah).  Kenapa terjadi capital flight secara masif?

Teori tentang Krisis

Nouriel Roubini, dan Stephan Mihm pada buku berjudul  Crisis Economic (2010) menjabarkan krisis finansial mulai dari spekulasi tulip di Belanda tahun 1630, ke crash pasar saham di Inggris (1825) dan Amerika (1907) yang berujung pada penguatan peran bank sentral.  Namun Bank Sentral juga bukan penyelamat yang tidak munculkan masalah baru. Herman Minsky (1992) mengajukan Financial Instability Hypothesis dimana kestabilan dan upaya stabilisasi akan memunculkan ketidakstabilan baru.

Terdapat tiga generasi teori tentang krisis nilai tukar dan finansial. Generasi pertama terjadi pada Negara dengan sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate) dimana cadangan devisa tidak memadai untuk menjaga nilai tukar dari dinamika dan spekulasi pasar (Salant and Henderson, 1978; Krugman, 1979; Flood and Garber 1984).

Model generasi kedua berlaku pada Negara dengan nilai tukar mengambang yang alami deteriorasi kondisi domestik atau ekspektasi secara drastic sehingga nilai tukar berubah secara drastis dalam waktu singkat (Benside & Jeanne, 1997; De Kock & Grilli, 1993; Drazen & Masson, 1994; Obstfeld 1994, 1996, 1997; Ozken & Sunderland, 1995, 1998).

Model generasi ketiga fokus pada pinjaman sektor perbankan dan swasta yang lalu mempengaruhi permintaan mata uang asing secara asing dan memicu panik. Kondisi ini juga dapat menular (contagion) pada negara sekitar kerena sentiment negative regional dimana investor berbondong-bondong kabur dari suatu wilayah. (Froot et al., 1992; Krugman, 1997, Calvo & Reinhart, 1996; and Eichengreen et al.,1996)

Krisis 1998 di Indonesia merupakan gabungan dari komponen lintas generasi karena saat itu menggunakan fixed exchange rate, dengan devisa terbatas dan hutang swasta luar negeri yang tinggi dan tidak tercatat serta kondisi politik yang panas.

Mendayung ke Air Tenang

Kondisi sekarang merupakan gabungan model kedua dan ketiga dimana Indonesia gunakan flexible exchange rate tapi terdapat external shock serta contagion effect selain permasalahan internal. Berujungnya stimulus moneter di Amerika dan devaluasi Yuan serta melemahnya ekonomi Tiongkok berperan mendorong capital outflow massif dari Indonesia serta menurunnya nilai tukar yang juga di alami banyak negara

Namun pemerintah dan otoritas moneter juga tidak bisa lepas tangan dan hanya menunggu badai mereda. Bahtera perekonomian Indonesia juga perlu di perkuat sehingga lebih tahan ombak dan badai.

Dalam jangka pendek perlu ditunjukkan bahwa nakhoda dan mualim perekonomian Indonesia berkoordinasi dengan baik. Menko Perekonomian, Menko Maritim, Menteri Keuangan, Gubernur BI dan Ketua OJK perlu sinkronisasikan langkah dan sampaikan secara bersama respon komprehensif mereka dalam hadapi badaiperekonomian ini.

Rencana yang kredibel perlu meliputi penguatan pelampung bahtera yaitu konsumsi rumah tangga yang merupakan 55 % dari perekonomian dengan stimulus fiskal/pajak dan moneter serta jaga inflasi sembako.Capital inflow dari eksportir perlu dipastikan langsung dibawa masuk ke Indonesia dan tidak lama parkir diluar negeri sambil tenangkan investor asing yang masih bertahan. Waktunya juga untuk mengaktifkan Chiang Mai Initiative yang memiliki cadangan dana USD 240 miliar untuk stabilisasi nilai mata uang negara di Asia.

Pada jangka menangah, Indonesia perlu melakukan diversifikasi ekspor dan pendalaman industrialisasi sehingga tidak bergantung pada komoditas primer yang harga-nya cenderung turun ketika terjadi pelemahan ekonomi global. UU Lalu Lintas Devisa juga perlu di amandemen sehingga memungkinkan pembatasan untuk kurangi kerentanan terhadap capital flight.

Rahm Emanuel, Mantan Kepala Staf Presiden Obama pernah berkata, “Never let a serious crisis go to waste”. Gunakan krisis ini untuk transformasi dan perkuat ekonomi Indonesia.

Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)- UI dan Ekonom Senior INDEF