Reshuffle, Tahun Penentuan dan Kabinet Muda

Kompas.com, 8 April 2016 (Original link)

Angin re-shuffle kembali berhembus kuat.  Jokowi sudah beberapa kali menyatakan bahwa menteri yang tidak berhasil melaksanakan target pembangunan yang ditetapkan bisa dicopot. Sekjen PDIP juga sudah membenarkan bahwa re-shuffle rasanya akan dilakukan.

Setelah sekitar satu setengah tahun menjabat, evaluasi yang obyektif tidak sulit untuk dilakukan. Tinggal dibandingkan target yang ditetapkan di awal, sejauh mana yang sudah tercapai. Waktu 18 bulan juga cukup untuk menilai kemampuan seseorang menteri untuk memimpin kementriannya, koordinasi intern pemerintah dan komunikasi publik

Jadwal pembahasan APBN-P akan segera dimulai. Target penerimaan, khususnya pajak, harus segera diturunkan berdasar realisasi tahun lalu sehingga pengeluaran/belanja juga harus di turunkan. Pembahasan ini idealnya tidak dilakukan oleh menteri yang akan diganti. Sebaliknya menteri baru jangan dikerangkeng oleh keputusan mentri lama. Ergo, re-shuffle akan terlaksana dalam waktu dekat.

Tahun 2015 kita menyaksikan masalah yang hampir lengkap. Di parlemen kita saksikan KMP yang solid menghadang pemerintah dan mengambil semua kursi di pimpinan DPR dan alat kelengkapan.  The Fed menghantui ekonomi seluruh negara berkembang termasuk Indonesia dengan kenaikan suku bunganya. Kebakaran hutan mengganggu kesehatan dan menurunkan produktivitas banyak rakyat Indonesia.

Internal pemerintah pun disibukkan dengan penggabungan dan pembentukan kementrian baru dan seleksi dirjen sehingga terjadi perlambatan pencairan APBN di banyak kementrian/lembaga. Hingar bingar politik sangat ramai dengan pelaksanaan 269 pilkada di segenap penjuru Indonesia. Pertumbuhan ekonomi pun hanya mencapai 4,79 % yang terendah sejak krisis sub-prime mortgage tahun 2009.

Tahun Pembuktian

Tahun 2016 adalah kebalikan 2015. Ekonomi dunia mulai membaik dan oposisi di parlemen melunak. Bahkan PAN sudah menyatakan bergabung dan mendukung pemerintah. Re-strukturisasi kementrian dan seleksi eselon di semua kementrian/lembaga juga (hampir) tuntas.

Issue besar yang membuat gaduh antar menteri di kabinet seperti Masela juga sudah diputuskan oleh Jokowi sehingga sekarang adalah masa implementasi dan detil pelaksanaan. Walau sudah dimulai genderangnya, tapi tahun ini tidak ada pilkada sehingga suhu politik tidak begitu tinggi. Pemilu legislatif dan presiden masih tiga tahun.

Sehingga tahun 2016 adalah kesempatan bagi pemerintah Jokowi-JK untuk menunjukkan kinerja dan mewujudkan janji-janji politiknya. Bila tahun ini program pemerintah, khususnya infrastruktur dan maritim, banyak yang mangkrak dan tidak banyak kemajuan maka akan sulit untuk merengkuh suara mayoritas di 2019 dan terpilih kembali. 

Kabinet Muda

Tanpa ingin mengulang debat potong satu generasi yang sempat ramai dan dengan mengakui keterlibatan beberapa orang berusia muda (dibawah 50 tahun) dalam berbagai kasus korupsi, tapi ada beberapa karakter yang lebih identik dengan kaum muda yang diperlukan dalam kabinet mendatang.

Karakter penting pertama adalah semangat dan stamina kerja. Tantangan menteri  dan harapan publik semakin tinggi. Dibutuhkan orang dengan semangat dan stamina kerja  hampir 7 hari seminggu untuk ngebut dan bergerak cepat memanfaaatkan sisa waktu tiga tahun lagi.  Liputan media dan aktivitas sosial media yang intens mengharuskan menteri untuk banyak turun ke masyarakat dan menyampaikan programnya ke publik

Karakter penting kedua adalah imajinasi. Kalau dulu yang pentingwork harder, maka sekarang work smarter lebih utama. Perubahan teknologi dan disrupsi dalam dunia semakin masif.  Menteri yang masih terjebak pada pola pikir lama dan tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kemasyarakatan  serta menjalankan evidence-based policy akan sulit membawa Indonesia menjadi negara yang kompetitif di era AFTA dan MEA.

Karakter ketiga adalah bebas dari dosa masa lalu serta perilaku koruptif. Masyarakat Indonesia mencapai turning point sehingga perilaku KKN tidak lagi diterima. Apakah dari parpol atau non-parpol, hendaknya menteri di kabinet tidak terkait kelompok predator politik dan ekonomi yang sudah sedemikian lama  menghisap kekayaan Indonesia.

Semoga Jokowi-Jk memanfaatkan momentum re-shuffle sehingga kabinet dipenuhi orang berjiwa muda yang mampu mewujudkan NawaCita dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Warisan Ekonomi SBY

Koran SINDO (link orisinal)

Rabu,  22 Oktober 2014  −  16:57 WIB

Sumpah jabatan sudah diucapkan oleh Presiden Jokowi dan syukuran rakyat yang menyertainya berlalu dengan meriah. Periode pascaeuforia kemenangan perlu ditransformasikan menjadi kerja, kerja, dan kerja untuk rakyat sesuai pidato perdana. 

Namun, jangan juga tergesagesa melangkah ke depan. Saat ini tengokan ke belakang, sangat penting untuk mengetahui kondisi aktual dan kumpulan langkah yang diambil Presiden SBY serta kabinetnya dalam 10 tahun terakhir. Tulisan ini tidak bermaksud untuk sekadar menuding kejelekan pemerintah yang telah berlalu, namun sebagai diskursus sehat dan ilmiah untuk mengetahui apa saja yang sudah berjalan baik untuk diteruskan dan di mana saja perlu dilakukan perbaikan. 

SBY menyatakan bahwa pemerintahannya pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan proenvironment. Maka itu, faktor pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan tepat untuk menjadi kerangka analisis warisan ekonomi yang ditinggalkannya. Analisis dimulai pada 2005 di mana kepemimpinan SBY telah memiliki dampak ekonomi sampai 2013 karena belum tersedia data 2014 di BPS. 

Pertumbuhan dan Kualitasnya 

Rata-rata pertumbuhan ekonomi riil nonmigas pada periode itu adalah 6,42 yang tergolong cukup tinggi. Ketika 2009 banyak negara Asia terkena imbas krisis sub-prime mortgage sehingga pertumbuhannya negatif, Indonesia bisa bertahan pada 4,63%. 

Prestasi ini perlu diakui dan dipuji. Sektor yang alami pertumbuhan mencengangkan pada periode itu adalah telekomunikasi dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 20,95%. Pada posisi dua adalah angkutan udara dengan 10,4%. Adapun pada posisi tiga adalah industri mesin, angkutan, dan perakitan yang tumbuh 7,9% per tahun. 

Pada satu sisi peningkatan komunikasi, mobilitas darat, dan mobilitas udara bermakna positif dan menambah konektivitas serta interaksi sosial - bisnis masyarakat. Namun, patut disayangkan bahwa masih sedikit perusahaan Indonesia yang menjadi produsen perangkat telepon sehingga sebagian besar keuntungan dinikmati perusahaan asing. Demikian juga dengan kepemilikan saham operator telekomunikasi. 

Indonesia perlu belajar dari China di mana pertumbuhan telekomunikasi yang tinggi dijadikan kesempatan mengembangkan handset lokal seperti Xiaomi. Produsen BlackBerry bahkan lebih memilih membuka pabrik di Malaysia sehingga nilai tambah dan transfer teknologi tidak banyak terjadi. Masyarakat Indonesia lebih banyak menjadi konsumen di sektor telekomunikasi. 

Pertumbuhan tinggi di angkutan udara belum digunakan maskapai Garuda Indonesia untuk meraih keuntungan. Laporan keuangan semester pertama tahun ini bahkan masih menunjukkan kerugian Rp2,4 triliun. Merpati bahkan tutup dengan gaji karyawan masih terkatung-katung. 

Dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun depan membawa tantangan tambahan pada maskapai domestik karena banyak bandara tadinya khusus untuk maskapai domestik akan dibuka untuk maskapai dari negara ASEAN sesuai kesepakatan ASEAN Open Sky Policy. 

Maraknya kecelakaan dan keterlambatan maskapai domestik terakhir perlu diperbaiki jika ingin tetap bersaing. 

Sektor industri nonmigas yang menjadi motor pertumbuhan pada Orde Baru hanya alami pertumbuhan 5,25%. Hanya industri mesin, angkutan, dan perakitan yang melebihinya dengan 7,9% per tahun. Namun, perlu dikaji apabila transportasi publik sudah diperbaiki, apakah masyarakat akan terus membeli kendaraan pribadi atau menguranginya. 

Karena Indonesia belum memiliki merek kendaraan bermotor dan tidak banyak proses industri yang berada di Indonesia, selain perakitan dan perawatan, nilai tambah industri ini banyak yang keluar negeri. 

Sebagian besar sektor yang alami pertumbuhan tinggi memerlukan pendidikan formal dan keterampilan.Sektor primer yang meliputi pertanian, peternakan, perikanan, dan perhutanan adalah sektor yang menyerap hampir setengah tenaga kerja, terutama yang berpendidikan rendah, namun hanya alami pertumbuhan ratarata 3,6%. 

Periode 2011-2013 alami perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 6,5 ke 6,3% dan menjadi 5,8%. Melawan tren ini membutuhkan lebih dari sekadar pasokan modal asing di mana daya saing perusahaan lokal menjadi kata kunci. 

Memang daya saing Indonesia mengalami peningkatan yang diakui dunia dengan peringkat ke-38 di World Competitiveness Report 2014. Namun, negara tetangga kita seperti Thailand dan Malaysia menempati peringkat ke-37 dan ke-24. 

Dari segi kemudahan usaha (Doing Business Report), Indonesia menempati peringkat ke- 120 yang jauh lebih rendah dari Thailand (91) dan Malaysia (6). Kita ketinggalan pada kemudahan membuka usaha yang masih membutuhkan 48 hari. Jauh lebih lama dibanding Thailand yang hanya 28 hari, apalagi jika dengan Malaysia yang hanya enam hari. 

Kemiskinan dan Pengangguran 

Kita perlu mengapresiasi dan bangga atas keberhasilan pemerintahan SBY yang berhasil menekan jumlah penduduk miskin dari 35,1 juta jiwa pada 2005 menjadi 28,1 juta jiwa pada 2013 yang berarti 7 juta jiwa keluar dari kategori miskin. Dari segi persentase, ada penurunan dari 15,97% menjadi 11,37%. 

Dibentuknya TNP2K sebagai lembaga koordinasi pengentasan kemiskinan juga positif dengan perbaiki sinergi dan kurangi tumpang tindih program. Namun, pada tiga tahun terakhir terjadi perlambatan pengentasan kemiskinan yang menandakan bahwa program di masa depan perlu diperbaiki kemiskinan kronis dan lintas generasi (inter-generational poverty) sehingga anak yang lahir dari keluarga miskin dan daerah terpencil memiliki peluang untuk dapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan demi menggapai kesejahteraan. 

Pertumbuhan Indonesia pada 2005-2013 dimotori pada sektor formal yang menyerap tenaga kerja terdidik serta terampil. Pengangguran terbuka menurun dari 11,3% pada 2005 menjadi 6,25% pada 2013. Sektor pertanian, perdagangan, dan nonformal menjadi penyerap tenaga kerja yang tidak masuk ke sektor formal ataupun pekerja musiman yang di luar masa tanam/panen di desa lalu menjadi berdagang atau menjadi buruh bangunan di kota. Namun, pendapatan yang diterima di sektor tersebut jauh lebih rendah dari sektor formal dan pertumbuhannya rendah. 

Akibat itu, terjadi peningkatan kesenjangan yang pada 2014 mencapai tingkat tertinggi sejak pencatatan koefisien gini. Kondisi ini bila didiamkan dapat memicu konflik dan keretakan sosial. 

Nawacita Jokowi yang menyebutkan akan membangun Indonesia dari pinggiran sangat tepat karena sektor pertanian dan daerah terpencil masih terpinggirkan pada pembangunan ekonomi kita. 

Ekonomi Berkelanjutan 

SBY mengejutkan dunia dengan menjanjikan pengurangan besar (26% usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional) emisi gas rumah kaca (GRK) pada pertemuan G-20 di Pitssburg, 2009. Beberapa kebijakan seperti moratorium izin HPH, pendirian Dewan Nasional Perubahan Iklim, dan penerbitan kompilasi rencana aksi nasional pengurangan GRK menunjukkan komitmen beliau. 

Namun, kabut asap yang sedang melanda Riau adalah pertanda dari perusakan hutan (deforestation) Indonesia yang sangat tinggi (20.000 kilometer persegi pada 2012) yang sudah melebihi Brasil. 

Mobil listrik nasional yang didukung Dahlan Iskan belum diproduksi massal, padahal potensinya sangat besar untuk menghemat konsumsi BBM. Panas bumi yang juga besar potensinya baru disahkan undang-undangnya pada akhir masa jabatan SBY sehingga peningkatan porsi energi nonfosil belum banyak terwujudkan. 

Kepemimpinan SBY telah memberikan banyak hasil nyata dan membuka banyak pintu kesempatan. Adalah tantangan bagi Jokowi untuk mewujudkan berbagai kesempatan dan potensi tersebut menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan dan menyejahterakan rakyat pada masa kepemimpinannya.