Kabinet (Semoga) Indonesia Bisa

Harian Sindo. Senin, 26 Oktober 2009
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/279542/

Pada pidato pelantikannya sebagai Presiden Indonesia periode 2009–2014, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan menjaga pertumbuhan ekonomi dengan semangat ”Indonesia Bisa” untuk menegakkan good governance, membasmi korupsi, dan mengurangi kemiskinan.

Janji itu sangat menarik, tetapi tentu dalam pelaksanaannya Presiden harus memperhatikan komposisi anggota kabinet di bidang ekonomi serta tantangan yang menghadang. Untuk menganalisis tim ekonomi di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, akan digunakan kerangka 3C, yaitu cleanliness, competence, dan coherence. Nama yang disebutkan dalam jajaran kabinet relatif bersih (clean).

Sampai sejauh ini belum ada indikasi dari para menteri di KIB II yang terlibat pelanggaran kriminal, khususnya korupsi, serta pelanggaran moral yang akan melemahkan kepercayaan terhadap pemerintahan secara keseluruhan. Menyapulah dengan sapu yang bersih. Menteri Kehakiman dan HAM serta Jaksa Agung menjadi bagian penting dari kesuksesan tim ekonomi KIB II.

***
C yang kedua adalah competence. Jangkar kepercayaan masyarakat pada kompetensi pemerintah diletakkan pada formula 2+3,yaitu dua menteri yang menempati pos lamanya dan dua muka baru. Mari Elka Pangestu dan Sri Mulyani Indrawati adalah jangkar dari kontinuitas kebijakan pemerintah dengan prestasi yang nyata di portofolio mereka, khususnya dalam mendorong perdagangan dan reformasi birokrasi.

Tiga muka baru yang meningkatkan daya dorong KIB II adalah Armida Alisjahbana,Kuntoro Mangkusubroto, dan Gita Wirjawan. Armida adalah ekonom tangguh dengan jam terbang tinggi yang fokus pada bidang tenaga kerja, kemiskinan, dan pendidikan. Dia adalah sosok yang dapat menyegarkan Bappenas dan memperkuat pembangunan yang berfokus pada manusia.

Kuntoro berpengalaman sebagai mantan menteri dan dirut BUMN besar serta Koordinator Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh. Dalam kerjanya yang berskala besar itu dia melibatkan berbagai stakeholder. Kuntoro merupakan sosok dengan kredibilitas tinggi. Perannya sebagai pemupus bottle neck dan penyelaras di Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) akan memberikan warna baru bagi implementasi kebijakan ekonomi di Indonesia.

Gita Wirjawan adalah sosok unik berpendidikan administrasi publik dari Harvard dan berpengalaman kerja di Citibank serta Goldman Sachs di Amerika Serikat. Di dalam negeri, dia pernah menjadi profesional sebagai Presdir JP Morgan dan entrepreneur pemilik Ancora Capital. Sosok-sosok dengan kapabilitas dan jaringan internasional seperti Gita-lah yang diberdayakan oleh pemerintahan Erbakan di Turki atau Fidel Ramos di Filppina menjadi tulang punggung yang sukses menyejahterakan rakyatnya.

Penempatannya sebagai Ketua BPKM sungguh tepat untuk menarik dan mengembangkan investasi di Indonesia. Untuk memperkuat transparansi, pakta integritas dan kontrak kinerja yang telah ditandatangai para menteri harus diumumkan kepada publik. Dengan demikian menteri yang berkinerja lemah dapat dipantau secara transparan dan bila perlu di-reshuffle dengan sosok yang lebih kompeten dalam satu tahun, bila perlu dalam 100 hari.

Hatta Rajasa dengan latar belakang perminyakan perlu bekerja ekstra keras untuk meyakinkan masyarakat dan dunia usaha bahwa dirinya tidak kalah dengan Anwar Ibrahim dari Malaysia yang berlatar belakang Malay studies dan Gordon Brown dari Inggris yang doktor sejarah, tetapi tetap sukses menjadi dirigen ekonomi di negara masing-masing setelah berpengalaman di birokrasi dan politik.

Syarif Hasan (Partai Demokrat) pada posisi menteri koperasi & UKM dan Helmy F Zaini (PKB) sebagai meneg percepatan daerah tertinggal perlu mendapat pengawasan publik yang ekstra karena menyangkut pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan pengurangan kesenjangan yang menjadi prioritas pembangunan. Jangan sampai penempatan ini sekadar ”upah” berkeringat di pemilu.

Target mengurangi rakyat miskin sebanyak 10% dan menaikkan pendapatan daerah kabupaten termiskin sebanyak 10% dalam setahun adalah tantangan yang perlu ditempatkan di pundak mereka. MS Hidayat (Golkar) sebagai menteri perindustrian dan Muhaimin Iskandar (PKB) sebagai menakertrans adalah dua posisi strategis dan memiliki dampak jangka panjang.

Sudah saatnya ekspor kita berpindah dari tekstil, bahan mentah, dan furnitur serta pesanan ”tukang jahit”dari merek asing ke produk olahan, mesin ringan, dan elektronik dengan merek sendiri. Saatnya para profesional Indonesia lebih banyak bekerja di luar negeri dan mengirim devisa daripadaTKI dengan skilldan gaji yang rendah.

Darwin Saleh dituntut untuk mengaplikasikan ilmu ekonomi dan manajemen dalam tantangan besar bidang energi dan pertambangan, sedangkan Mustafa Abubakar harus memperluas sisi cakrawala dari Bulog ke segenap BUMN. Hadirnya Gamawan Fauzi sebagai mendagri yang berprestasi sebagai bupati dan gubernur diharapkan dapat menggunakan pengalamannya untuk mengurangi hambatan dunia usaha dan memotong rantai birokrasi di seluruh Indonesia.

***
C yang ketiga adalah coherence. Pembagian kerja implisit di mana para teknokrat menjaga stabilitas makro dan memperbaiki iklim usaha serta para politikus dan orang dekat Presiden menguasai kementerian teknis berulang lagi pada KIB II. SBY sebenarnya mendapat mandat yang amat tegas dari rakyat pada Pemilu 2009 dan dapat memilih anak bangsa terbaik tanpa harus membalas utang budi kepada partai politik seperti tahun 2004. Sejauh mana kabinet dapat bergerak seirama sebagai kolega dengan mendahulukan kepentingan negara?

Khususnya para ketua umum partai (PPP, PKB, dan PKS) yang merangkap jabatan sebagai menteri, apakah akan dilanjutkan merangkap atau mundur dari salah satu jabatan? Ide unit yang dipimpin Kuntoro demi penguatan institusi kepresidenan seperti West Wing di AS dan Prime Minister Delivery Unit di Inggris berpotensi tumpang tindih dengan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Boediono yang akan memiliki fokus ekstra di bidang ekonomi serta Menko Perekonomian yang memang memiliki mandat kerja di bidang pembangunan.

Pembangunan ekonomi pada intinya adalah pembangunan manusia. Apa gunanya gedung tinggi kinclong dan sektor finansial gemerlap, tetapi masyarakat bodoh dan sakit-sakitan? Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional adalah bagian integral dalam kinerja ekonomi kabinet. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang merosot adalah suatu tantangan terukur untuk diperbaiki dalam lima tahun ini sehingga akses dan kualitas pelayanan manusia meningkat signifikan.

Produk domestik bruto (PDB) bukanlah segalanya. Bhutan telah menggunakan gross national happiness (GNH) dalam mengukur pencapaian pemerintah selain gross national product (GNP). Nicholas Stern dari LSE menekankan aspek lingkungan pada laporannya yang menjadi rujukan gerakan lingkungan dunia.

Ekonom tangguh dari tiga benua––Amartya Sen, Joseph Stiglitz, dan Jean-Laul Fitouss––sebagai anggota Commission on Measurements of Economics Measurement and Social Progress (CMEPSP) baru saja meluncurkan rekomendasi untuk memfokuskan diri pada well-being dan kualitas hidup. Semua sektor dan kementerian perlu bekerja sama dan membanting tulang secara serius menuju Indonesia yang lebih baik dan sejahtera.Ini bukan saatnya gagal. KIB II, selamat bekerja, semoga bisa!(*)

Berly Martawardaya
Dosen FEUI dan Ekonom Senior Indef

Batik dan Ekonomi Kreatif

Gatra, no 47 tahun XV.
Edisi 1-7 Oktober 2009. Halaman 74.


Berly Martawardaya

Seorang wanita berkebangsaan Amerika, berputra satu, menikah dengan pria Indonesia dan tinggal di Jakarta. Sejak kecil ia mengkoleksi berbagai obyek kerajinan tangan, termasuk kain tenun. Serta merta corak dan tekstur batik menarik perhatiannya dan helai demi helai kain menjadi bagian dari koleksinya yang kian berkembang.

Ketertarikannya beranjak menuju kehidupan penghasil batik yang berujung pada disertasi PhD bidang anthropologi di University of Hawai, tentang pemberdayaan para pengrajin wanita di Indonesia.

Dialah Ann Durham, ibunda Presien Amerika Serikat Barack Hussein Obama. Koleksi batik Ann selama hidup di Indonesia telah dipamerkan di berbagai galeri ternama di Chicago, Los Angeles, Houston, San Francisco, New York dan Washington, DC pada pertengahan 2008.
Ann Durham tidak sendirian mengagumi batik. UNESCO, badan PBB di bidang budaya, pada sidangnya 28 September- 2 Oktober 2009 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab menetapkan batik sebagai bentuk budaya bukan benda warisan manusia ( representative list of intangible cultural heritage of humanity ).

Saat ini batik juga bisa ditemukan di Malaysia, Thailand, India, Sri Lanka dan Iran. Teknik pembuatan proto-batik sudah digunakan di Mesir pada abad 4 SM juga oleh Dinasti Tang di Cina, India dan Jepang. Bahkan teknik membatik juga di kenal oleh suku Yoruba di Nigeria dan suku Wolof in Senegal.Tapi kenapa UNESCO, setelah melalui proses verifikasi yang ketat menyatakan Indonesia sebagai pewaris tradisi batik?

Batik demikian besar peranannya dalam budaya klasik Jawa. Status sosial dan tingkat kebangsawanan bisa terlihat dari pola batik yang dipakai. Beberapa tarian yang dianggap sakral seperti Bedaya Ketawang dan Serimpi perlu disandingkan dengan pola batik tertentu. Upacara Larungan ke laut selatan harus menyertakan batik.Batik juga menjadi simbol identitas dan tradisi lokal. Kerajaan Cirebon, Banyumas, Indramayu dan Madura memiliki pola tersendiri yang berbeda dengan Yogya dan Surakarta.

Richard Florida (2002) pada bukunya The Rise of Creative Class menyatakan bahwa kemakmuran masa datang ada di tangan kelas kreatif, yaitu pekerja yang menciptakan bentuk baru yang bermakna (meaningful new forms). Modal dapat dipinjam, mesin dapat di sewa dan buruh dapat dipekerjakan, tapi ide dan kreativitas tidak ada gantinya.

Batik adalah bukti bahwa Indonesia memiliki benih kreatif sejak masa dahulu. Kita mampu melakukan selective borrowing dari berbagai teknik dan pola batik berbagai bangsa dan meramunya menjadi sesuatu yang unik Indonesia. Bahkan ketika batik sudah tidak lagi populer di Mesir, Cina dan Jepang.

Robert Reich, profesor ekonomi di UC-Berkeley dan Menteri Tenaga Kerja di kabinet Clinton, dalam studinya menemukan bahwa pekerja ekonomi kreatif di Amerika Serikat mendapatkan setengah dari totalnya pendapatan, walaupun jumlahnya hanya seperlima dari total tenaga kerja.

Bagaimana dengan di Indonesia?

Platform ekonomi kreatif yang dicanangkan Departemen Perdagangan menemukan kontribusi sektor ini Rp 104,4 triliun rupiah di 2006 dengan rata-rata 4,75% dari PDB di periode 2002-2006. Penyerapan tenaga kerja yang mencapai 4.5 juta orang dan pertumbuhan 17.6 % di tahun 2006 jauh melebihi rata-rata nasional.

Potensi ekonomi kreatif dapat terus dikembangkan dengan dukungan pemerintah melalui kemudahan regulasi, suntikan dana dan ekspansi teknologi informasi serta pemasaran untuk mengembangkan industri rekaman, film, video games, fashion dan produk ekonomi kreatif lainnya. Sudah tidak saatnya lagi ketika mengunjungi Bali atau Asmat yang kita temui adalah kerajinan yang persis sama di semua toko, setiap produsen perlu memiliki desain tersendiri yang dipatenkan dan disalurkan ke manca negara.

Kita juga perlu belajar dari Apple dan IKEA menjadikan desain sebagai daya jual utama produknya. Juga dari berbagai merk top di Prancis dan Itali yang mampu memberikan nilai tambah dan devisa luar biasa untuk produk sehari-hari. Bahkan Gordon Brown, Perdana Menteri Inggris, menyatakan bahwa ' creativity and design value that will make the difference between economic success and economic failure' .

Dalam konteks batik, pola klasik seperti parang kusumo, srikaton, kawung, sidomukti dan lainnya akan terus menjadi warisan budaya. Namun masa depan terletak pada kemampuan menghasilkan pola baru. Momen pengakuan UNICEF harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan awareness konsumen dunia terhadap Indonesia.

Departemen yang berkaitan dengan batik di Institut Seni Indonesia di Jogjakarta dan Surakarta perlu ditingkatkan menjadi pusat pendidikan batik tingkat internasional yang menjalin kerjasama dan pertukaran pelajar dengan sekolah mode top dunia seperti l'Ecole Supérieure des Arts et techniques de la Mode di Paris, Istituto Europeo di Design (IED) di Milan dan Parsons School of Design di New York.

Kita tunggu lomba desain batik internasional, dengan juri dari berbagai bangsa, untuk mempersiapkan pakaian yang akan dihadiahkan kepada Barack Obama dan keluarganya ketika mereka berkunjung ke Indonesia. Mendiang ibunya akan bangga.

Penulis adalan kandidat doktor ekonomi di Universita di Siena – Italia, dosen FEUI dan ekonom senior INDEF

Where has all the brotherly love gone?

Jakarta Post (original link)

Berly Martawardaya and Achmad Adhitya , Jakarta | Tue, 09/29/2009 1:14 PM | Opinion

Why we are where we are now?

Malaysian and Indonesian history is so intertwined and our future is so closely linked that we are either hang together or hang separately.

Weren't we both part of the glorious kingdom of Sriwijaya in Sumatra and the Majapahit kingdom in Java? Wasn't the founder of the Malacca Sultanate, Pramesyara, a runaway prince from Palembang?

Wasn't it Dipati Unus from Jepara that lead a sizable number of troops ready to sacrifice their lives to get rid of Portuguese from Malacca, not once but twice? Weren't members of past royal families intermarried too many times to count?

Weren't we quick to get over the tedious Konfrontasi era and start building the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) together?

Didn't Indonesian professors leave the comfort of their homes to teach in classrooms in Malaysia a couple of decades ago? Aren't Indonesian students these days filling Malaysian Universities and Indonesian singers filling their airwaves? Isn't the economic prosperity of Malaysia directly benefiting from Indonesian workers because of our proximity and cultural and linguistic links?

Not only are our languages from the same roots and only slightly differentiable, our aspirations are one as well.

We are brothers and will always be brothers. However, we can choose to live with brotherly love or without it. Some say that family feuds are the worst kind, but it doesn't have to be that way.

Family members don't hurt each other. Searching without warrants should be ceased and let's return the entire jurisdiction over illegal immigrants to police and immigration officers.

Indonesia should make utmost efforts to control forest fires whose smoke reaches Malaysia, and Malaysia should tighten its Kalimantan/Borneo border to prevent illegal logging in Indonesia.

Let Indonesian workers in Malaysia have the right to organize themselves in labor unions. Despite all the good will of the Malaysian government, many companies are bound to be overeager in their quests for profits and unions are one of the best ways to provide workers with protection.

Let us revise our labor MoU and no longer allow companies to keep workers passports.

Our long shared history and ancient royal links sometimes make it hard to distinguish the origin of culturally related products.

Maybe we shouldn't even try to differentiate them. Let's put a hold on patenting any of cultural products and establish a joint commission to study the true origin of any particular cultural products before going to patent offices.

And let's discuss revenue sharing as well as joint promotion efforts or a joint patent when it is more appropriate.

Let us sincerely ask the question that the Roman leader Cicero conveyed. Cui bono? Who will benefit from a degrading relationship between us? Certainly not Indonesian workers in Malaysia nor Malaysian medical students in Indonesia. Not the stability and prosperity of Southeast Asian.

While some people easily feel offended and have short horizons, let's hope that cooler heads and long-term views prevail.

Berly Martawardaya is PhD candidate at the University of Siena, Italy. Adhitya is a PhD candidate at the University of Leiden, the Netherlands, and board member of the International Association of Indonesian Scientists.

Berbagai Wajah Ekonomi Syariah

Liputan 6.com (original link)

24/09/2009 14:56

Berly Martawardaya

Siapa tidak kenal Silicon Valley? Setiap orang yang serius mengamati perputaran bisnis dan teknologi dunia pasti pernah mendengar kota kecil di dekat Stanford University yang menjadi pusat pertumbuhan teknologi informasi global selama beberapa dekade terakhir. Bahkan negara-negara lain mencoba meniru konsep Silicon Valley seperti Malaysia dengan Multimedia Super Corridor (MSC) dan India di Bangalore.

Tapi tidak banyak yang mengetahui bahwa Silicon Valley dibangun bukan oleh para bank besar tapi oleh Venture Capital (VC). Para venture capitalist mencari para penemu kreatif dengan ide serta teknologi baru tapi tidak memahami dinamika dunia usaha dan tidak memiliki modal lalu mempersiapkan mereka untuk membangun perusahaan profesional untuk menjual saham melalui IPO (Initial Public Offering) dalam periode 5-7 tahun.

Para pemodal ini adalah gabungan investor institusional dan individu yang ingin melihat bukan hanya keuntungan tapi juga kepuasan telah memunculkan usaha baru. Mereka bisa saja menempatkan uangnya di bank konvensional dan menikmati bunga setiap saat tanpa perlu kuatir dengan banyak hal. Tapi mereka memilih untuk menyeleksi proposal yang datang secara saksama dan mengembangkan bersama pemilik ide dalam periode yang cukup panjang demi kesejahteraan bersama.

Setelah penjualan saham maka pemilik modal dan ide akan mendapat bagian sesuai dengan kesepakatan. awal Konsep ini telah menghasilkan berbagai perusahaan IT tangguh seperti Apple, Google, eBay dan masih banyak lagi. Pembiayaan dengan VC juga tidak terbatas ke perusahaan IT dan juga sudah merambah ke consumer goods seperti Whole Foods Inc dan fast food seperti Starbucks.

***

Gerak langkah George Soros sering mengguncang dunia. Orang terkaya dunia nomor 29 menurut Forbes dengan asset 11 miliar dolar telah menghentikan langkah Inggris bergabung dengan mata uang Euro di tahun 1992 dan mendapatkan keuntungan 1,1 miliar dolar hanya dari transaksi tersebut. Pada krisis moneter Asia, namanya disebut Perdana Menteri Malaysia sebagai sumber masalah.

Kesuksesan telah mendorongnya untuk bergerak di bidang filantropi, khususnya di area pendidikan dan demokrasi. Melalui Open Society Institute dan donasi langsung diperkirakan lebih dari 6 miliar dolar telah disumbangkannya dengan dampak yang cukup besar di berbagai wilayah dunia. Khususnya Eropa Timur sebagai merupakan wilayah kelahiran yang harus ditinggalkan sewaktu kecil karena serangan Nazi sebagai keturunan Yahudi.

Bentuk perusahaan yang dipilihnya untuk hedge fund yaitu perusahaan limited partnership yaitu bentuk legal khusus dengan kepemilikan saham dapat dikarenakan asupan modal atau keterlibatan aktif. Sang manajer hedge fund akan mendapatkan lebih banyak bagian dari profit dari proporsi modalnya, atau bahkan dapat juga tidak berkontribusi modal sama sekali, tergantung kesepakatan awal.

***

Negara-negara di Eropa menjadikan jaminan sosial (social security) sebagai kebijakan prioritas dan tanggung jawab negara. Dimulai oleh Otto van Bismarc, perdana menteri Jerman tahun 1870-1890, yang pada pertengahan kekuasaannya memulai jaminan kesehatan, kecelakaan, dan pensiun bagi segenap rakyatnya. Penduduk Jerman dapat fokus meningkatkan keterampilan dan produktivitas dengan kepastian perlindungan di masa sakit, sulit, dan usia lanjut.

Kebijakan ini diikuti hampir segenap negara Eropa Barat serta negara-negara industri maju seperti Kanada, Australia dan Jepang serta negara-negara Skandinavia setelah Perang Dunia II. Sebagian besar biaya pendidikan dan kesehatan di negara-negara tersebut ditanggung oleh negara . Hal ini mendorong persamaan kesempatan (equality of chance) rakyatnya sehingga mereka tidak tergantung pada loteri kelahiran (lottery of birth) untuk menjadi warga yang terdidik, sehat, dan sejahtera.

Berbagai studi menunjukkan, negara dengan jaminan sosial yang memadai memiliki korelasi amat erat dengan stabilitas sosial dan demokrasi yang tangguh. Ketika distribusi sumber daya penting tidak lagi ditentukan oleh relasi sosial atau etnisitas serta agama maka hal ini kan mengurangi tensi sosial secara signifikan dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah.

***

Apa hubungan Sillicon Valley, Soros, dan Social Security dengan Ekonomi Syariah? Mungkin Anda menggaruk kepala setelah membaca sejauh ini dan berpikir: mana kutipan ayat Al-Quran serta praktik perbankan syariah yang biasa diidentikkan dengan ekonomi syariah.

Pada satu sisi memang perbankan serta instrumen syariah telah mengalami kenaikan sangat signifikan hingga mencapai Rp 55 triliun pada Juli 2009. Juga benar bahwa pada masa Ramadan sampai dengan Iedul Adha terjadi peningkatan pembayaran zakat. Tapi adalah keliru untuk membatasi aplikasi ekonomi dari konsep-konsep transenden dalam Islam hanya pada kedua instrumen itu.

Konsep venture capital sangat mirip dengan bagi hasil mudharabah dalam ekonomi syariah. Hal yang lebih mencengangkan mengingat proporsi mudharabah dalam bank syariah biasanya amat kecil serta di bawah 10 %. Sisanya menggunakan akad jual-beli plus premium berjumlah yang amat mirip dengan praktik bank konvensional. Memang praktik mudharabah membutuhkan loan officer yang tajam naluri bisnisnya untuk memprediksi usaha yang akan maju pesat dalam 5-7 tahun mendatang. Pengawasan dan pendampingan juga bukan hal yang mudah. Tapi, Silicon Valley telah membuktikan bahwa hal itu bukan tidak mungkin.

Hedge fund dan berbagai perusahaan yang membagikan saham pada karyawan (employee stock ownership program) pada prinsipnya menjalankan konsep berusaha dalam islam (syarikah). Tidak cukup rasa memiliki untuk mendorong motivasi karyawan, tapi usahakan sehingga karyawan benar-benar memiliki maka segenap daya upaya akan diusahakan untuk kemajuan perusahaan. Berbagai teori motivasi dan sumber daya manusia modern juga mendukung praktik ini.

***

Kita telah mendengar tentang Khalifah Umar yang berkeliling kota di malam hari untuk mencari warganya yang masih kelaparan karena takut akan tanggung jawabnya ke Allah sebagai kepala pemerintahan. Sungguh aneh betapa negara yang sedikit penduduk Islamnya justru lebih dekat dengan praktek Khalifah Umar dengan berbagai skema jaminan sosialnya. Sampai kapan kita akan membiarkan saudara senegara untuk lapar, sakit, dan berusia lanjut tanpa mengulurkan tangan.

Seperti kata pemikir Islam abad lalu, Jamaluddin Al-Afghani, umat Islam mundur karena meninggalkan ajaran agamanya. Pada saat yang sama negara-negara lain mengalami kemajuan dengan mengadopsi prinsip-prinsip ajaran Islam pada praktik sosial dan bernegara walau tanpa memakai istilah dalam bahasa Arab.

Sesuai konsep sunnatullah, siapapun dan agama apapun yang mempraktikkan konsep-konsep Islam akan mendapatkan hasil yang positif dan demikian sebaliknya. Sudah saatnya umat islam sendiri yang menggali praktik dan konsep ekonomi dalam Islam untuk mempraktikkannya dalam masyarakat secara konsisten. Wallahu ‘alam bish shawab.


Penulis mengajar di FEUI, ekonom senior INDEF, dan aktivis NU Professional Circle

Menyegarkan Kembali Perekonomian Indonesia

Koran SINDO,
Kamis, 17 September 2009
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/270642/

Presiden Barack Obama beberapa hari lalu menyampaikan pidato untuk mendorong reformasi sistem kesehatan Amerika Serikat di depan anggota legislatif.

Dia mengingatkan rakyatnya untuk tidak terjebak pada detail kebijakan, tapi berpegang teguh dan bergerak berdasarkan pada prinsip keadilan sosial dan karakter bangsa. Bila seorang Presiden dari negara yang menepuk dada sebagai pengguna sistem kapitalis dan pasar bebas sudah menyatakan keberpihakan demikian nyata dan amat mirip dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dari Pancasila, maka amatlah miris apabila Indonesia justru mengabaikannya Untunglah dalam visi dari presiden dan wakil presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, tercantum dengan anggunnya tujuan menuju terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Sering disebut bahwa kekuatan ekonomi Indonesia adalah biaya tenaga kerja yang murah.Namun apabila hanya faktor itu yang diandalkan maka istilah Emil dan Theodor Helfferich kakak beradik bangsa Jerman yang sempat tinggal bertahun-tahun di Indonesia semasa penjajahan Belanda dan sering dikutip versi bahasa Inggrisnya oleh Soekarno,“Eine nation von kuli und kuli unter den nationen”, akan menjadi sebuah kenyataan.

***

Dalam ilmu ekonomi dikenal empat faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, tanah dan kewirausahaan. Tenaga kerja yang terdidik dan sehat akan lebih produktif dibandingkan yang tidak nikmati pendidikan formal dan sakitsakitan. Indonesia, dengan bantuan keputusan Mahkamah Konstitusi, telah bergerak menjadi negara yang memperhatikan dan menanamkan investasi pendidikan di warganya dengan alokasi 20 % dari anggaran negara untuk sektor tersebut.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan target pendidikan sembilan tahun adalah target penting yang perlu didukung dengan segenap daya upaya. Para singa ekonomi Asia (Asian economic tigers) seperti Singapura, Taiwan,Hong Kong dan Korea Selatan adalah negara yang tidak memiliki kekayaan sumber daya alam namun amat serius meningkatkan kekayaan sumber daya manusia.Sampai kapan kita akan terus tertinggal bila kekayaan alam tidak dapat ditransformasikan menjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh dan tidak hanya penambahan rekening bank sekelompok orang.

Namun Indonesia masih suatu negara di mana warganya masih meninggal karena tidak mampu menanggung biaya kesehatan padahal penyakitnya dapat diobati. Tentu saja tidak mudah menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas segenap pelosok negara kepulauan seperti kita. Faktor produksi modal dan tanah berkait amat erat dengan sistem perbankan. Masalah yang terjadi di sektor perbankan terjadi di dua sisi. Dari sisi dana masuk mereka takut kehilangan penabung apabila tingkat suku bunga diturunkan.

Tapi dari segi dana disalurkan tidak banyak pengusaha, apalagi usaha kecil dan koperasi,yang dapat menanggung tingkat bunga yang masih cukup tinggi.Padahal tingkat bunga SBI sudah diturunkan oleh Bank Indonesia. Untuk itu dibutuhkan langkah tegas dan strategis.Memang benar bila satu bank menurunkan suku bunga maka nasabah yang rasional akan memindahkan ke bank dengan suku bunga yang lebih tinggi setelah memperhitungkan biaya transaksi pemindahan tabungan.

Tapi apabila semua bank di Indonesia menurunkan suku bunganya maka tidak ada lagi pilihan bagi deposan selain menginvestasikan langsung ke sektor riil yang justru lebih baik lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan menurunkan suku bunga yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan memublikasikan implikasinya.Tidak banyak nasabah yang memiliki akses untuk perbankan di luar negeri.Apalagi perusahaan yang notabene membutuhkan bank di Indonesia untuk transaksi dan operasi.

***

Hernando de Soto (2000) dalam Mystery of Capitalmenyatakan bahwa kapasitas produksi negara berkembang banyak terhambat karena lemahnya sistem administrasi pertanahan. Dengan kepemilikan tanah yang tidak tercatat secara resmi maka rakyat tidak dapat menjaminkan tanah yang mereka miliki untuk mendapatkan modal dan memulai usaha.

Padahal metode ini adalah jalan paling umum yang ditempuh di negara maju. Peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, juga menekankan bahwa perbankan harusnya menyediakan pinjaman untuk yang miskin dan membutuhkan.Bukan yang sudah kaya raya. Sering kali hambatan yang dimiliki adalah agunan dan kemampuan administrasi. Grameen Bank yang dibangunnya telah membuktikan bahwa rakyat miskin justru memiliki tingkat kredit macet yang lebih rendah bila proses peminjaman dilakukan secara benar.

Kapasitas administrasi usaha kecil dalam sistem akuntansi dan pengisian formulir peminjaman bank secara benar menjadi bottle neck yang sebenarnya tidak sulit diatasi dengan sistematis. Poin terakhir adalah kewirausahaan. Pada sistem ekonomi dunia yang terglobalisasi maka proses produksi dapat dilakukan di mana saja. China menjadi pabrik dunia sementara India menjadi back officeyang mengurusi administrasi dan customer services.

Tapi yang menikmati profit adalah pemilik merek dan pemegang sahamnya. Selama Indonesia masih puas menjadi tukang jahit yang sekedar mengerjakan orderan maka tidak akan banyak peningkatan kesejahteraan yang terjadi. Ha Joon- Chang,ekonom asal Korea Selatan di Cambridge, menjabarkan betapa Korea Selatan perlahan lahan menaiki tangga value added chains dari tekstil, elektronik, dan mesinmesin berat serta microchip.

***

Studi kewirausahaan global 2003–2005 meliputi 83 negara dari Bank Dunia menempatkan Indonesia dalam katagori terendah munculnya usaha baru. Hal ini harus diubah dan hambatan dalam berusaha harus dipangkas jika kita perubahan yang nyata dan permanen. Padahal Indonesia memiliki keunggulan sebagai negara kelautan tropis dengan keanekaragaman hayati yang amat luas. Sudah saatnya berbagai produk buah dan obat serta sumber daya laut dunia disuplai oleh Indonesia, bukan oleh Amerika,Australia atau Thailand yang sinar mataharinya terbatas.

Itu semua bukan hal yang tidak mungkin dicapai dalam lima tahun mendatang dengan riset dan pemasaran yang intens. Seperti dikatakan Presiden Kennedy, “All this will not be finished in the first one hundred days; nor even perhaps in our lifetime on this planet.But let us begin.” Sudah saatnya Indonesia berhenti jadi kuli.(*)

Berly Martawardaya
Dosen FEUI dan Ekonom Senior INDEF

Experiencing presidential election abroad

http://www.thejakartapost.com/news/2009/07/15/experiencing-presidential-election-abroad.html

Berly Martawardaya , The Hague , The Netherlands | Wed, 07/15/2009 11:55 AM | Opinion

I was walking in the artistic surrounds of the diplomatic area in Jacob Catslaaan, where numerous embassies are located, after getting off from a short tram ride to The Hague train station when a middle-aged woman and a teenager approached us. The teenager asked in fluent Dutch whether we knew the direction to the Indonesian embassy.

At first, we thought they were one of the many Indonesian descendants in the Netherlands that had already gained local citizenship and wanted to apply for visa to visit their forefather's country. To our surprise, the teenager asked for directions to the Indonesian embassy as he wanted to vote. We immediately switched to talking in the Indonesian language and walked together toward Tobias Asserlaan, the location of the Indonesian embassy.

As we arrived, there was already a crowd gathered in front of the building. Most of them were Indonesian students studying in the Netherlands.

We were ushered gently toward a line where the embassy staff checked our passports and our fingers; any stains on our little fingers would have been a sign of voting a day earlier and would have disqualified us from voting a second time.

As is the norm when Indonesians meet in the same place, there was a lot of introductions and small chat. I was introduced to some embassy staff and met some old friends and made some new friends as well. It was an event that strengthened the solidarity of Indonesians abroad.

We queued to take our number and waited less than five minutes, as there were not too many people in the room, to get our election card and vote for the next president of Indonesia. Although the quick count from survey institutes already showed that one pair of candidates were leading the pack, it didn't diminish our sense of responsibility and excitement.

The time slot for Indonesians abroad to vote was the last hour of the election. In the case of the Netherlands, it was between 7-8 p.m. as many still had to go to school or work. Not long after my little finger was dipped in blue ink, the counting started. We took pictures with our stained little fingers as a memento.

The last minute decision by the Constitutional Court certainly broadened participation. There were many people like me that were registered in their respective hometowns in Indonesia, but could not get back to vote for many reasons; and were able to vote at the nearest embassy abroad. We just needed to show our passport and if the voting card was still available in the last hour of the election then we could vote.

This process was so logical that it should have always been part of voting policy. Why bother with the voter registration in the first place. The US is firm with registration requirements and they achieved around 60 percent of voting participation. Many countries make enrollment automatic unless stated otherwise. There is also the option of voting by letter that while might diminishing secrecy, is very convenient for people with scheduled activities on voting day.

One could argue that voting with ID cards or passports only would enable fraud and multiple voting. While there could be some way to dilute the ink on the little finger for Indonesian abroad, it would have been very costly to travel to another country just to vote twice.

The requirement to vote in the last hour of voting day is a practical arrangement to prevent that. It would have been easier to vote more than once in Indonesia, but if people are assigned to the nearest voting booth of their official address and the ink is made to be thicker and harder to wash off, then most troubles are avoided.

As I had just finished attending the meeting that agreed to establish the International Association of Indonesian Scientists (I4), where the high mobility of scientists and ties with Indonesian scientists in Indonesia is critical, it was very welcoming to know that no matter where we are, Indonesians are not deprived of their right to vote.

The writer is a PhD candidate in economics at the University of Siena-Italy.

A better deal for those in public office

Jakarta Post (original link)


Berly Martawardaya , Jakarta | Mon, 06/08/2009 9:56 AM | Opinion

Finally Indonesia is seeing an open debate on businessmen and family business in politics.

During the New Order period, the public turned a blind eye to public officials and their family businesses, since business was considered an acceptable means to compensate their low official salaries. Favoritism was sometimes so blatant that in one case the IMF had to include a special clause in its letter of intent, to revoke Tommy Soeharto’s license to produce cars.

Since the beginning of the Reformasi era, such practices have adopted a lower profile, but have not been outlawed and are still socially accepted. Law No. 28/1999 on good governance only broadly forbids any action that puts family or crony interests ahead of the interests of the state or society.

Incumbent President Susilo Bambang Yudhoyono has stated that Indonesia needs leadership that does not mix national interests with family business, and he picked Boediono as his running mate to emphasize this point. On a separate occasion Boediono said ideally public officials should have no business activity whatsoever.

The SBY-Boediono pair is clearly attempting to tap into the public uneasiness with Jusuf Kalla’s and Aburizal Bakrie’s businesses. Both Kalla and Bakrie are members of the Golkar Party. In 2007, Aburizal Bakrie ranked as the richest man in Indonesia according to a Forbes survey, with Kalla at number 33.

Kalla demanded proof to justify comments that his family business had got special treatment, and said it would be discriminatory to forbid public officials and their families from having businesses.

Megawati joined the fray and expressed support for family business regulation, but without banning them.

This seems to be a dilemma. On the one hand it is the legal right of every citizen to be involved in legal business activity. And on the other, the elusive quest for good governance is a very important policy objective – especially in a developing and consolidating democracy like Indonesia. Money cannot buy health and happiness, but it can get a lot of things. Political campaigns can be very costly and thick bank accounts can give parties a much-needed edge to win seats.

In the past, business tycoons were satisfied supporting political candidates that shared their policy views. But the world has recently seen some very rich businessmen climbing into political offices and affecting public policy on their own.

Unsurprisingly, such media tycoons have done quite well in politics since the media plays a pivotal role in political campaigns. Italy’s Silvio Berlusconi got elected three times as prime minister in Italy, while it took a military coup to oust Thaksin Shinawatra in Thailand. They both are the richest men in their respective countries and both own major TV stations.

Ross Perot, a rich oil businessman, almost defeated Clinton and became the president of the United States. Meanwhile, multi-millionaire Michael Bloomberg, the incumbent mayor of New York and owner of a massive media enterprise, is thought to be safely on his way to being reelected for the third time. Ministers of finance in the US have often come from Wall Street’s major investment firms.

Most countries allow people to run campaigns using their own money, but after becoming public officials there needs to be a separation between personal and public interests.

While it is very hard to separate a businessman from his business past – as difficult, perhaps, as it would be to separate a famous movie star-turned-politician from their glamorous past – there is a way to ensure public interests are not compromised once they are elected into office.

Whatever share or stake in a company a public office-holder has, this should be sold and the money should be put either into a fixed deposit or into the custody of a blind trust institution whose function is to manage funds but that is legally forbidden to disclose where the money is invested.

This would avoid conflicts of interest between politicians and any policies that may arise while they are in office. After the person steps down, the control over the resource would be returned to its rightful owners.

Thailand, the Philippines and South Africa, for example, even take one step further and choose to err on the precautionary side with constitutional clauses especially for politicians, their family businesses and their wealth.

In too many cases, countries’ resources and opportunities have been squandered by families of the political elite in their forays into business. While transparency and anti-corruption have had a boost in Indonesia lately, it is too early to let our guard down and be complacent.

If a businessman decides to serve the people and hold public office, a mandatory, but temporary, divestment of his wealth should be a small price to pay for such a noble pursuit.

The writer is a lecturer at the School of Economics, University of Indonesia and a PhD candidate in economics at the University of Siena-Italy.