Jokowinomics ala Pengusaha Mebel

Kompas edisi siang, 9 Desember 2014

Pada masa orde lama, politik menjadi panglima dan ekonomi menjadi serdadu. Ketika orde baru berkuasa, ekonomi pun naik pangkat. Dekade 90-an menyaksikan perdebatan intens dan perebutan pengaruh antara dua kelompok dengan strategi ekonomi yang berbeda  bagi Indonesia.

Satu kelompok ajukan strategi ekonomi berbasiskan keunggulan komparatif sumber daya alam dan tenaga kerja yang bisa ditelusuri pada Richard Ricardo. Kelompok lain berpendapat Indonesia perlu melakukan lompatan (leapfrog) ke industri teknologi tinggi untuk tingkatkan nilai tambah dan  keunggulan kompetitif ala Michael Porter. Kedua pendekatan ini lebih dikenal sebagai Widjojonomics dan Habibienomics. Kedua pendekatan sering dkatagorikan sebagai strategi pembagunan berbasis Negara (state-led development strategy) yang dapat diterapkan ketika peran pemerintah masih besar di perekonomian. Namun pada triwulan II tahun 2014, porsi pengeluaran pemerintah hanya 8 %, dari total PDB.  Bagaimana strategi ekonomi yang akan di ambil Presiden Jokowi di era menurunnya peran ekonomi pemerintah  dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Visi dan misi kampanye Jokowi-JK. mendefinisikan strategi ekonomi secara elusif sebagai upaya membangun kekuatan ekonomi kolektif yang masif dan berjejaring.” Fachry Ali mendefinisikan Jokowinomics sebagai ekspansi fiskal secara masif (Kompas, 14/10). Budiman Sudjatmiko, politisi PDIP, fokuskan Jokowinomics sebagai keberpihakan pada daerah pinggir dan desa (Kompas, 21/10).  Namun Jokowi bukanlah seorang akademisi menara gading yang menurunkan kebijakan secara deduktif dari prinsip dasar, premis mayor dan minor.  Strategi ekonomi dan pendekatan pembangunan yang diterapkannya Solo dan Jakarta bersifat eklektik dan induktif berbasis pengalaman hidup serta kondisi lapangan.

Bahan Baku dan Sambungan

Jokowi menggondol titel sarjana kehutanan UGM, lalu bekerja tiga tahun di BUMN Kehutanan di Aceh dan perusahaan pamannya sebelum membuka perusahaan sendiri. Selama 17 tahun Jokowi menjadi pengusaha produk kayu selama sebelum terpilih sebagai walikota Solo di tahun 2005. Tahapan produksi perusahaan produk kayu yang Jokowi akrabi puluhan tahun terefleksikan padaa kebijakan ekonomi dan gaya kepemimpinannya. Tahap pertama yang sangat penting adalah pemilihan bahan dasar yang berkualitas. Lemari, kursi ataupun mebel lainnya tidak akan kokoh dan menjalankan fungsinya bila gunakan kayu yang keropos.

Reformasi birokrasi di Indonesia telah berjalan satu dekade, namun masih jauh dari tuntas. Beberapa akademisi senior yang pernah menjadi menteri pada diskusi informal mengeluhkan betapa sulitnya mencari dirjen dan direktur  yang sigap sebagai ujung tombak implementasikan kebijakan. Sebelum UU ASN, pejabat harus berasal dari internal PNS dan berbasis senioritas sehingga maka pilihan terbatas. Merekrut konsultan lepas atau membentuk komite independen menjadi jalan memutar yang kerap diambil.

Lelang jabatan (fit and proper test) yang dilakukan Jokowi di Solo dan Jakarta menerobos kebuntuan tersebut sehingga PNS berkualitas bisa menempati posisi yang sesuai. Jokowi juga tidak ragu menggeser pejabat di tengah jalan apabila bermasalah atau minim prestasi. Apalagi sekarang sudah ada UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memungkinkan posisi eselon 1 dan 2 ditempati non-PNS. Setelah menteri diumumkan, maka bersiaplah menyambut lelang jabatan dirjen dan direktur di berbagai kementrian untuk mengisi pucuk birokrasi dengan pejabat yang bersih, kompeten dan sigap melayani.

 Langkah berikutnya adalah merekatkan berbagai potongan kayu yang sudah dibentuk menjadi mebel yang dikehendaki. Dalam pemerintahan nasional, perekat adalah program prioritas yang lintah sektoral. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi menegaskan bahwa prioritasnya adalah pembangunan manusia maritim dan pertanian. Pembangunan manusia dijalankan dengan tingkatkan alokasi anggaran untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan akses pendidikan.  Sebagai negara kepulauan terbesar Indonesia, potensi ekonomi laut masih minim tergali. Perhitungan penulis menunjukkan bahwa rasio PDB  sektor perikanan per kilometer persegi luas laut Indonesia hanya sepersepuluh rasio serupa di Thailand dan Filipina. Apabila selama pemerintahan Jokowi rasio Indonesia bisa dinaikkan 5 kali lipat saja maka target pertumbuhan 7 % bisa dicapai.

Sektor pertanian penting bukan hanya untuk mencapai ketahanan pangan tapi juga karena menyerap sekitar 40 % tenaga kerja. Namun sektor ini hanya tumbuh rata-rata 3,6 % per tahun selama dekade terakhir. Jauh di bawah pertumbuhan nasional yang sebesar 6,4 %. Akibatnya kemakmuran di pedesaan kian tertinggal dari perkotaan dan kesenjangan terus meningkat.  Tak heran, 63 % dari penduduk miskin berada di desa.  Perbaikan pertanian menjadi penopang penting bagi perekonomian Indonesia.

Basis Budaya dan Quality Control

Tahapan berikut adalah tingkatkan nilai mebel dengan aksesori menarik dan finishing yang rapi.  Bila Habibienomics utamakan teknologi untuk tingkatkan nilai tambah dan Widjojonomics andalkan buruh murah, Jokowonomics gunakan faktor budaya. Kuliner dan produk lokal diberi tempat dan tidak digusur untuk digantikan shopping mall modern  Kedekatannya dengan para seniman dan pekerja ekonomi kreatif mendorong perekonomian local berbagai festival budaya yang diselenggarakan di Solo dan Jakarta Sebagai kepala daerah, Jokowi juga mewajibkan staf pemda mengenakan baju daerah pada hari tertentu. John Naisbitt (2001) menyebut unsur lokal dan budaya sebagai “high touch” yang bernilai lebih tinggi dari produksi massal dan serba serupa.

Tak heran Menteri Pariwisata dicari dari kalangan khususnya pemasar (marketer) handal yang memang sangat dibutuhkan untuk promosikan potensi Indonesia. Jumlah turis asing yang mengunjungi Indonesia per tahun belum menembus 9 juta orang sementara angka serupa di Malaysia sudah melebihi 25 juta padahal kekayaan budaya dan alam Indonesia jauh lebih besar. 

Tapi tanpa kontrol kualitas (quality control)  yang kuat, semua tahap sebelumnya akan kehilangan arti. Sebagai kepala daerah, Jokowi membangun sistem pengawasan yang kuat dan memberi  sanksi tegas untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Para menteri  perlu sadar bahwa mereka berada di kursi panas dan harus menunjukkan kinerjanya bila tidak mau digeser.

Dapatkah Jokowinomics tingkatkan kesejahteraan rakyat dan daya saing bangsa selama lima tahun mendatang? Semoga bagaikan memahat di kayu jati yang walau tidak mudah awalnya, namun awet dan bertahan lama.

Penulis adalah pengajar mata kuliah “Kebijakan Ekonomi Indonesia “di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI)

Kapal Besar Bernama G-20

Koran SINDO

Jum'at,  14 November 2014  (original link)

G-20 adalah perkumpulan 19 negara dengan perekonomian terbesar di dunia plus Uni Eropa yang menjadi wahana utama perumusan kebijakan ekonomi global. 

Peran ini dahulu dilakukan oleh G-7 yang terdiri atas Amerika, Inggris, Jepang, Prancis, Kanada, Italia, dan Uni Eropa. Perekonomian negara G- 7 merupakan lebih dari setengah perekonomian dunia pada 2012. Namun, krisis ekonomi global 2008 membuka mata para anggota G-7 bahwa perekonomian global sudah terlalu besar untuk hanya diatur oleh segelintir negara Barat plus Jepang. 

Tidak bisa lagi negara dengan populasi besar (Tiongkok, India, Brasil, Indonesia), PDB tinggi (Korea Selatan, Australia, Meksiko, Arab Saudi, dan Turki) atau perekonomian dinamik wilayah (Afrika Selatan dan Argentina) hanya menjadi penonton pasif sehingga dibentuklah forum yang mengikutsertakan negara-negara tersebut. 

Laman resmi G-20 menyatakan bahwa entitas ini telah memimpin dunia keluar dari krisis global menuju pemulihan. Setelah peran pemadam kebakaran berakhir maka G-20 memfokuskan energinya pada mendorong kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

Heinbecker (2011) dalam studinya berjudul “The Future of G-20 and its Place in Global Governance“ mengatakan bahwa fokus terlalu besar pada topik ekonomi membatasi potensi kerja sama yang bisa dilakukan pada forum ini. Sering kali pembahasan terlalu teknis yang seharusnya cukup dilakukan pada tingkat menteri keuangan. 

Pada sisi lain, fokus pada ekonomi menyebabkan keanggotaan meliputi negara yang kurang demokratis dan perbedaan nilai menyulitkan pengambilan keputusan. Berlalunya krisis ekonomi dan membaiknya ekonomi global juga mengurangi urgensi untuk bekerja sama. 

G-20 menyediakan forum yang lebih kecil daripada PBB, tapi mewakili berbagai wilayah di dunia sehingga interaksi bisa lebih intens dan personal pada orang-orang yang memiliki pengaruh ekonomi besar. Para kepala pemerintahan beserta menteri keuangan dan gubernur bank sentral bertemu setidaknya sekali setahun untuk menetapkanagenda kerjasetahunke depan. 

Pada tahun 2009 dan 2010, bahkan diselenggarakan dua kali pertemuan karena masih dalam kondisi krisis. Keanggotaan Indonesia pada G-20 yang hanya mengikutsertakan enam negara Asia dan tiga negara berpenduduk mayoritas muslim cukup membanggakan dan perlu dioptimalkan manfaatnya oleh pemerintahan Jokowi-JK. 

Manfaat pertama adalah hubungan bilateral. Tanpa perlu pergi mendatangi satu per satu, Jokowi bisa bertemu dengan kepala pemerintahan banyak negara besar di forum G-20. Jika pada pertemuan APEC telah digunakan untuk bertemu Obama, Xi Jinping, dan Shinzo Abe, maka Jokowi bisa bertemu dan menjalin kerja sama bilateral di sela pertemuan multilateral dengan banyak negara Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Selatan yang berperan besar dalam ekonomi global. 

Relasi personal dapat berperan memuluskan peningkatan hubungan ekonomi pada tahap selanjutnya. Sebagai presiden yang baru dilantik, kesempatan ini bisa digunakan untuk menyampaikan potensi ekonomi Indonesia, menjajaki pasar ekspor, dan mengundang investasi pada para pengusaha. 

Manfaat kedua adalah koordinasi dan formulasi kebijakan global. Indonesia tidak lagi sebagai obyek yang menerima apa pun hasil keputusan segelintir negara kaya, tapi sebagai subjek yang hadir dan memiliki suara dalam meja negosiasi. Sangat penting bahwa tim yang berangkat sudah mempunyai beberapa agenda prioritas untuk diperjuangkan di meja perundingan dan tidak sekedar mengikuti mayoritas. 

Tim negosiator perlu berbekal data empiris dan studi ilmiah untuk meyakinkan dan mengajak negara lain untuk mendukung posisi Indonesia. Saat ini salah satu hambatan besar bagi ekspor Indonesia adalah komoditas sawit yang dikategorikan sebagai merusak lingkungan dan meningkatkan emisi. 

Pada sektor keuangan dan perbankan, juga perlu diupayakan supaya bukan hanya negara asing yang memiliki cabang di Indonesia, namun juga kita dimudahkan untuk membuka serta kembangkan jasa keuangan di negara lain. 

Bila saat ini poros maritim menjadi prioritas Indonesia, forum G-20 perlu digunakan untuk mengajak kerja sama negara lain yang juga berbasis maritim seperti Inggris, Jepang, dan Amerika supaya potensi ekonomi laut Indonesia dapat lebih cepat direalisasikan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat Manfaat ketiga adalah proses berbagai pengetahuan serta best practice di berbagai negara. 

Di antara agenda prioritas pertemuan G-20 di Australia adalah perpajakan, energi, dan antikorupsi yang merupakan permasalahan besar di Indonesia. Kita bisa belajar pada Afrika Selatan yang memiliki tax ratio jauh lebih tinggi dari Indonesia dengan memisahkan fungsi pendapatan negara pada badan tersendiri, padahal mereka juga negara berkembang dengan kemiskinan dan kesenjangan yang tinggi. 

Pada bidang energi, Indonesia perlu belajar banyak dari Brasil yang berhasil mengembangkan bioenergi (terutama dari gula) sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan perkuat ketahanan energi. Pertemuan para kepala pemerintahan dan menteri di G-20 bisa menjadi awal dari kerja sama spesifik bilateral yang berlanjut setelahnya. 

Maka itu, sangat penting bahwa delegasi yang akan berangkat sudah memiliki target dan agenda untuk diwujudkan serta negara mana saja yang perlu didekati. Pada lain sisi, kita juga perlu berhati-hati untuk tidak diajak menyetujui kebijakan yang merugikan Indonesia semata untuk solidaritas forum. 

Akhir kata, sebagai sebuah wahana tentu G-20 memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi tidak banyak forum tingkat tinggi, di mana Indonesia bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara Barat. 

Sebagai pemerintahan baru, Jokowi perlu mempersiapkan secara matang sehingga partisipasi Indonesia dalam pertemuan di Australia dapat membawa dampak yang tinggi baik melalui jalur bilateral, kesepakatan multilateral, maupun bertukar pengalaman. Para pemimpin G- 20 adalah nakhoda dan mualim dalam kapal besar ekonomi global.

Ekonom dan Pengajar Magister Perencanaan & Kebijakan Publik (MPKP) FEUI

Development Planning That Works

The Jakarta Post (original link)
Jakarta | Opinion | Tue, November 04 2014

President Joko “Jokowi” Widodo is in for considerable development challenges. Indonesian economic competitiveness has been declining due to overreliance on commodity exports, crumbling roads and bridges and an electricity supply shortage. 

Despite the need for huge infrastructure investment, more than a quarter of central government expenditures are allocated for the energy subsidy as consumption grows. 

Anne Booth from the University of London said that Indonesia’s development was a history of missed opportunities. Fail again and forget about becoming the next Asian Tiger. We will be in the same league as Vietnam and Myanmar instead. 

It was the right move by Jokowi to move the National Development Planning Board (Bappenas) from under the oversight of the coordinating economics minister; it will now directly report to the President. 

Development is more than economics and too important to be left just to economists. Thus, it is appropriate that the new national development planning minister, Andrinof Chaniago, has eclectic formal education with a Bachelors in political science, Masters in public policy and PhD in philosophy. He also has written a book entitled The Failure of in Indonesia Development. 

If Andrinof has been reading up Law No. 25/2004 on national development planning system and the subsequent Government Regulation (PP) No. 40/2006 on mechanism of development planning formulation, then he knows that the law only gives him less than two months to table out a draft Medium Term Development Plan (MTDP) for 2015-2019 to the Cabinet. 

The law also requires the draft be discussed in a National Medium Development Planning conference that includes major stakeholders and the legalization of the document in a Cabinet meeting before Christmas. 

So the schedule is tight. How do you make the best possible strategy for the next five years under such constraints? The MTDP is supposed to be a master document that all ministries and government institutions refer to and implement in accordance to its role.

Strategic management experts say that if you fail to plan then you are planning to fail. The cycle of planning, implementation and monitoring/evaluation need to be strengthened amid a scarcity of resources and high stakes. 

Andrinof does not have to start with a blank sheet of paper, though the outgoing government has prepared a technocratic draft for the new President and his Cabinet based on experience and evaluation of the last five years. 

Andrinof is a close confidante of President Jokowi and he is going to need all the support he can. In the best-case scenario, he would sit down with other ministries to put challenging yet feasible indicators for each ministry in the MTDP. 

The second round of meetings would be to tightly align strategic plans in each ministry with the MTDP. However, coordination of development planning with other national government institutions is the easy part.

 The major problem in Indonesian development planning after the launch of regional autonomy is the misalignment and insufficient coordination between national and local governments. 

Since local governments are locally elected and have a wide range of autonomy then there is not much that the national government can do if governors/regents or mayors prefer to pursue a different set of policies. 

But if we look at countries with federal systems with strong authority in local governments such as Germany, United States and Malaysia, it seems they are not underdeveloped nor do they have disorderly governments. How do they deal with different priorities and policy at various levels of government? 

There are two main strategies. The national government could have a national program that the local governments could opt to join. If they do, then it also means getting more transfer funds for their budget. 

This is what US President Barack Obama does with national health insurance since the federal government could not force the local government to join. 

The strategy is to set a goal (ex: secondary school enrolment rate) and reward local governments that reach it with additional transfer funds. To take into account differences in regions, a growth rate could be used instead of absolute number.

The current formula for general allocations of funds for regions only takes into account these factors: population, area, price level, human development and income per capita. No room for policy factor that can function as a carrot and stick. Changing the formula would strongly strengthen coordination and synergy between national and local governments. 

Making development planning work for the people is not easy task. But as former US president Ronald Reagan famously said in 1981, “If not us, who? If not now, when?”

 _____________________

The writer is an economist and lecturer at the master of planning & public policy program at the University of Indonesia.

Warisan Ekonomi SBY

Koran SINDO (link orisinal)

Rabu,  22 Oktober 2014  −  16:57 WIB

Sumpah jabatan sudah diucapkan oleh Presiden Jokowi dan syukuran rakyat yang menyertainya berlalu dengan meriah. Periode pascaeuforia kemenangan perlu ditransformasikan menjadi kerja, kerja, dan kerja untuk rakyat sesuai pidato perdana. 

Namun, jangan juga tergesagesa melangkah ke depan. Saat ini tengokan ke belakang, sangat penting untuk mengetahui kondisi aktual dan kumpulan langkah yang diambil Presiden SBY serta kabinetnya dalam 10 tahun terakhir. Tulisan ini tidak bermaksud untuk sekadar menuding kejelekan pemerintah yang telah berlalu, namun sebagai diskursus sehat dan ilmiah untuk mengetahui apa saja yang sudah berjalan baik untuk diteruskan dan di mana saja perlu dilakukan perbaikan. 

SBY menyatakan bahwa pemerintahannya pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan proenvironment. Maka itu, faktor pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan tepat untuk menjadi kerangka analisis warisan ekonomi yang ditinggalkannya. Analisis dimulai pada 2005 di mana kepemimpinan SBY telah memiliki dampak ekonomi sampai 2013 karena belum tersedia data 2014 di BPS. 

Pertumbuhan dan Kualitasnya 

Rata-rata pertumbuhan ekonomi riil nonmigas pada periode itu adalah 6,42 yang tergolong cukup tinggi. Ketika 2009 banyak negara Asia terkena imbas krisis sub-prime mortgage sehingga pertumbuhannya negatif, Indonesia bisa bertahan pada 4,63%. 

Prestasi ini perlu diakui dan dipuji. Sektor yang alami pertumbuhan mencengangkan pada periode itu adalah telekomunikasi dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 20,95%. Pada posisi dua adalah angkutan udara dengan 10,4%. Adapun pada posisi tiga adalah industri mesin, angkutan, dan perakitan yang tumbuh 7,9% per tahun. 

Pada satu sisi peningkatan komunikasi, mobilitas darat, dan mobilitas udara bermakna positif dan menambah konektivitas serta interaksi sosial - bisnis masyarakat. Namun, patut disayangkan bahwa masih sedikit perusahaan Indonesia yang menjadi produsen perangkat telepon sehingga sebagian besar keuntungan dinikmati perusahaan asing. Demikian juga dengan kepemilikan saham operator telekomunikasi. 

Indonesia perlu belajar dari China di mana pertumbuhan telekomunikasi yang tinggi dijadikan kesempatan mengembangkan handset lokal seperti Xiaomi. Produsen BlackBerry bahkan lebih memilih membuka pabrik di Malaysia sehingga nilai tambah dan transfer teknologi tidak banyak terjadi. Masyarakat Indonesia lebih banyak menjadi konsumen di sektor telekomunikasi. 

Pertumbuhan tinggi di angkutan udara belum digunakan maskapai Garuda Indonesia untuk meraih keuntungan. Laporan keuangan semester pertama tahun ini bahkan masih menunjukkan kerugian Rp2,4 triliun. Merpati bahkan tutup dengan gaji karyawan masih terkatung-katung. 

Dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun depan membawa tantangan tambahan pada maskapai domestik karena banyak bandara tadinya khusus untuk maskapai domestik akan dibuka untuk maskapai dari negara ASEAN sesuai kesepakatan ASEAN Open Sky Policy. 

Maraknya kecelakaan dan keterlambatan maskapai domestik terakhir perlu diperbaiki jika ingin tetap bersaing. 

Sektor industri nonmigas yang menjadi motor pertumbuhan pada Orde Baru hanya alami pertumbuhan 5,25%. Hanya industri mesin, angkutan, dan perakitan yang melebihinya dengan 7,9% per tahun. Namun, perlu dikaji apabila transportasi publik sudah diperbaiki, apakah masyarakat akan terus membeli kendaraan pribadi atau menguranginya. 

Karena Indonesia belum memiliki merek kendaraan bermotor dan tidak banyak proses industri yang berada di Indonesia, selain perakitan dan perawatan, nilai tambah industri ini banyak yang keluar negeri. 

Sebagian besar sektor yang alami pertumbuhan tinggi memerlukan pendidikan formal dan keterampilan.Sektor primer yang meliputi pertanian, peternakan, perikanan, dan perhutanan adalah sektor yang menyerap hampir setengah tenaga kerja, terutama yang berpendidikan rendah, namun hanya alami pertumbuhan ratarata 3,6%. 

Periode 2011-2013 alami perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 6,5 ke 6,3% dan menjadi 5,8%. Melawan tren ini membutuhkan lebih dari sekadar pasokan modal asing di mana daya saing perusahaan lokal menjadi kata kunci. 

Memang daya saing Indonesia mengalami peningkatan yang diakui dunia dengan peringkat ke-38 di World Competitiveness Report 2014. Namun, negara tetangga kita seperti Thailand dan Malaysia menempati peringkat ke-37 dan ke-24. 

Dari segi kemudahan usaha (Doing Business Report), Indonesia menempati peringkat ke- 120 yang jauh lebih rendah dari Thailand (91) dan Malaysia (6). Kita ketinggalan pada kemudahan membuka usaha yang masih membutuhkan 48 hari. Jauh lebih lama dibanding Thailand yang hanya 28 hari, apalagi jika dengan Malaysia yang hanya enam hari. 

Kemiskinan dan Pengangguran 

Kita perlu mengapresiasi dan bangga atas keberhasilan pemerintahan SBY yang berhasil menekan jumlah penduduk miskin dari 35,1 juta jiwa pada 2005 menjadi 28,1 juta jiwa pada 2013 yang berarti 7 juta jiwa keluar dari kategori miskin. Dari segi persentase, ada penurunan dari 15,97% menjadi 11,37%. 

Dibentuknya TNP2K sebagai lembaga koordinasi pengentasan kemiskinan juga positif dengan perbaiki sinergi dan kurangi tumpang tindih program. Namun, pada tiga tahun terakhir terjadi perlambatan pengentasan kemiskinan yang menandakan bahwa program di masa depan perlu diperbaiki kemiskinan kronis dan lintas generasi (inter-generational poverty) sehingga anak yang lahir dari keluarga miskin dan daerah terpencil memiliki peluang untuk dapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan demi menggapai kesejahteraan. 

Pertumbuhan Indonesia pada 2005-2013 dimotori pada sektor formal yang menyerap tenaga kerja terdidik serta terampil. Pengangguran terbuka menurun dari 11,3% pada 2005 menjadi 6,25% pada 2013. Sektor pertanian, perdagangan, dan nonformal menjadi penyerap tenaga kerja yang tidak masuk ke sektor formal ataupun pekerja musiman yang di luar masa tanam/panen di desa lalu menjadi berdagang atau menjadi buruh bangunan di kota. Namun, pendapatan yang diterima di sektor tersebut jauh lebih rendah dari sektor formal dan pertumbuhannya rendah. 

Akibat itu, terjadi peningkatan kesenjangan yang pada 2014 mencapai tingkat tertinggi sejak pencatatan koefisien gini. Kondisi ini bila didiamkan dapat memicu konflik dan keretakan sosial. 

Nawacita Jokowi yang menyebutkan akan membangun Indonesia dari pinggiran sangat tepat karena sektor pertanian dan daerah terpencil masih terpinggirkan pada pembangunan ekonomi kita. 

Ekonomi Berkelanjutan 

SBY mengejutkan dunia dengan menjanjikan pengurangan besar (26% usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional) emisi gas rumah kaca (GRK) pada pertemuan G-20 di Pitssburg, 2009. Beberapa kebijakan seperti moratorium izin HPH, pendirian Dewan Nasional Perubahan Iklim, dan penerbitan kompilasi rencana aksi nasional pengurangan GRK menunjukkan komitmen beliau. 

Namun, kabut asap yang sedang melanda Riau adalah pertanda dari perusakan hutan (deforestation) Indonesia yang sangat tinggi (20.000 kilometer persegi pada 2012) yang sudah melebihi Brasil. 

Mobil listrik nasional yang didukung Dahlan Iskan belum diproduksi massal, padahal potensinya sangat besar untuk menghemat konsumsi BBM. Panas bumi yang juga besar potensinya baru disahkan undang-undangnya pada akhir masa jabatan SBY sehingga peningkatan porsi energi nonfosil belum banyak terwujudkan. 

Kepemimpinan SBY telah memberikan banyak hasil nyata dan membuka banyak pintu kesempatan. Adalah tantangan bagi Jokowi untuk mewujudkan berbagai kesempatan dan potensi tersebut menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan dan menyejahterakan rakyat pada masa kepemimpinannya.

Mengupas Janji Ekonomi Jokowi-JK

Koran SINDO

Kamis,  28 Agustus 2014  −  (link)

Apa saja janji ekonomi Jokowi-JK dan apa dampaknya pada ekonomi Indonesia bila diterapkan pada pemerintah 2014-2019? (Sindophoto)

Mahkamah Konstitusi telah mengukuhkan keputusan KPU yang menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai pemenang pemilu presiden 2014.  

Sangat banyak permasalahan bangsa yang dihadapi Indonesia, sehingga pembahasan arah kebijakan pemerintah periode 2014- 2019 khususnya sektor ekonomi, perlu dilakukan sejak sekarang.

Tidak sulit untuk menjanjikan sesuatu dalam kampanye politik untuk menarik dukungan kelompok masyarakat tertentu. Namun, tidak mudah untuk menyiapkan dan menerapkan program konkret yang berdampak positif. Kerap ada yang dirugikan pada suatu perubahan.  

Pendanaan serta sumber daya yang terbatas dan banyak prioritas lain. Beberapa negara maju bahkan mengharuskan para peserta pemilu untuk mengirimkan program ekonomi dan rancangan anggaran belanja pemerintah yang akan diterapkan bila menang pemilu, untuk dianalisis dampaknya oleh lembaga pemerintah yang netral dan kompeten.  

Dari Janji ke Aksi
Apa saja janji ekonomi Jokowi-JK dan apa dampaknya pada ekonomi Indonesia bila diterapkan pada pemerintah 2014-2019? Janji kampanye Jokowi-JK terangkum dalam Nawa Cita yang terbagi dalam sembilan kategori.

Tiga di antaranya terkait erat dengan ekonomi, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi.

Indikator yang kerap digunakan untuk mengukur kualitas hidup adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lingkungan.  

Dalam Nawa Cita, hal ini akan dicapai dengan beberapa program, yaitu wajib belajar 12 tahun untuk anak usia sekolah, jaminan kesehatan, reformasi agraria 9 juta ha, dan jaminan sosial. Data Angka Partisipasi Kasar (APK) dari BPS tahun 2013 menyatakan bahwa 95,5% penduduk usia SD sedang menjalani pendidikan dasar.

APK menurun pada tingkat SMP menjadi 72,7% dan terus menurun pada tingkat SMA menjadi 52,9%. Apabila tidak ada perubahan pada tingkat APK, dari 31,9 juta siswa SD maka 13,6 juta tidak akan lulus SMA. Bukan jumlah yang sedikit.

Padahal pada tahun 2015, Indonesia akan menjadi bagian dari Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) di mana tenaga kerja terdidik dari negara ASEAN dapat bekerja di Indonesia. Rakyat yang tidak berpendidikan rendah akan sulit untuk bersaing dalam era KEA. 

Karena proporsi lulusan SMA yang masuk ke universitas masih rendah, Nawa Cita juga berjanji membangun lebih banyak SMK dan Politeknik serta kawasan industri untuk mendorong daya saing dan penyerapan tenaga kerja.

Penyediaan lahan untuk petani membutuhkan sumber lahan untuk dibagi. Apakah berasal dari tanah pemerintah, tanah pemerintah yang dikelola swasta atau milik swasta yang masing-masing berbeda aspek legal serta kebutuhan dananya.

Ketersediaan jaminan sosial dan kesehatan akan mengurangi risiko individual dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir menarik banyak investasi asing langsung (FDI).

Namun, sebagian besar FDI ditanamkan di pulau Jawa yang relatif lebih baik infrastrukturnya. Padahal, lahan pulau Jawa terbatas dan konversi tanah subur pertanian menjadi pabrik atau perumahan membahayakan ketahanan pangan Indonesia.

Bila dibiarkan, kondisi ini akan memperbesar kesenjangan Jawa dan luar Jawa Nawa Cita Jokowi-JK menjanjikan akan tingkatkan daya saing dan produktivitas dengan membangun 1.000 km jalan, 10 pelabuhan dan 10 bandara. serta 10 kawasan industri. Akan dibangun juga 5.000 pasar tradisional untuk mendorong ekonomi rakyat.

Apabila sebagian besar infrastruktur itu dibangun di luar Jawa, dampaknya akan besar pada pertumbuhan dan produktivitas jangka panjang Indonesia. Apalagi bila janji memotong proses izin bisnis menjadi 15 hari, yang selama ini banyak menghambat berhasil direalisasikan.

Nawa Cita berikut menargetkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis. Program pada sektor ini adalah membangun kedaulatan pangan, energi, dan keuangan serta mendirikan bank petani/nelayan dengan fasilitas pengolahan pascapanen di sentra produksi dan sistem inovasi nasional.

Jokowi-JK juga menjanjikan untuk tingkatkan elektrifikasi dan tarik 20 juta turis asing setiap tahun, yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong perekonomian.

Secara umum, terdapat keterkaitan antara di mana sumber daya manusia yang lebih terdidik dengan infrastruktur yang lebih baik dan perpendek administrasi pemerintah (de-bottle necking) yang saling memperkuat (virtuous cycle). Namun, masih banyak pertanyaan dan kebijakan penting yang belum dijelaskan padahal perannya sangat besar.

Detail dan Celah
Satu pertanyaan penting yang belum tegas dijabarkan dalam Nawa Cita adalah, dari mana sumber dananya? Program rutin tahunan pemerintah sudah memakan banyak biaya, bagaimana biayai program yang perlu dana tinggi seperti perbaikan infrastruktur. Apalagi, setahun ini ekonomi Indonesia alami defisit perdagangan, penurunan perubahan, dan defisit fiskal.

Dalam beberapa kesempatan Jokowi menyatakan akan menaikkan pertumbuhan ekonomi hingga menembus 7%, serta menaikkan tax ratio ke 16%. Subsidi BBM yang tahun ini diperkirakan menembus Rp200 triliun juga akan dihapus dalam lima tahun. Sumber-sumber dana tersebut akan digunakan dan dialihkan untuk biayai perwujudan janji kampanye. 

Namun, apakah jumlahnya mencukupi perlu didetailkan lebih lanjut dalam angka di APBN. Petani di Indonesia terus terjebak dalam kemiskinan walau harga produknya meningkat.

Produk mereka dibeli dengan harga murah, lalu dijual ke penduduk kota dan diekspor dengan keuntungan besar. Penguatan institusi dan pemberdayaan petani, yang tidak disebut dalam Nawa Cita, untuk memotong jalur distribusi menjadi syarat perlu (necessary condition) dari kemajuan sektor pertanian dan penyejahteraan petani.

Tidak cukup dengan hanya membangun jalan dan penyediaan fasilitas pascapanen di pedesaan. Nawa Cita juga tidak mengupas kebijakan sektor pertambangan, industri dan perdagangan luar negeri yang besar peranannya dalam ekonomi Indonesia.

Apakah memoratorium ekspor mineral mentah akan diteruskan atau dihentikan. Industri dan investasi apa yang akan didorong di Indonesia? Apa kriteria untuk ikut dalam kerja sama perdagangan bebas (Free Trade Agreement) yang beberapa kali kurang matang persiapan dan berdampak negatif?

Kurangnya sinergi antara pemerintah pusat-daerah menjadi penyebab tidak efektifnya kebijakan pemerintah attitude sejak era desentralisasi.

Pada debat topik ekonomi, Jokowi menyatakan bahwa akan dilakukan politik anggaran di mana jumlah dana transfer ke APBD akan dikaitkan dengan keselarasan program pusat-daerah. Kebijakan ini membutuhkan perubahan formula dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan dana perimbangan serta dekonsentrasi.

Namun, harus juga diantisipasi bahwa pemerintah daerah yang alami penurunan dana transfer akan melakukan lobi dengan berbagai ke DPR. Janji ekonomi Jokowi-JK adalah awal yang baik untuk kerangka kebijakan ekonomi 2014-2019. Namun masih diperlukan upaya serius dan konsisten dalam mendetailkan, mengimplementasikan, dan mengawasi pelaksanaan. Jangan sampai ada dusta antara kita. 

Dalam pidato pelantikannya sebagai presiden Amerika Serikat, John F Kennedy menyatakan banyak perubahan yang diajukannya tidak mudah diterapkan dan akan memakan waktu lama untuk diwujudkan. But let us begin.

Gambar Yang Menyelamatkan

                                                        

Investor Daily, Kamis 24 Juli 2014 (original link) 

Peribahasa menyatakan bahwa sebuat gambar setara seribu kata. Masyarakat kini melihat gambar-gambar seram dampak kesehatan merokok pada kemasan rokok sebagai pelaksanaan PP No. 109/2012 mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif bagi kesehatan berupa produk tembakau. Gambar tersebut diharapkan dapat menurunkan minat merokok masyarakat dan mencegah generasi muda untuk mulai merokok.

Komunitas kesehatan telah lama memperjuangkan perlunya  pictorial health warning atau gambar peringatan kesehatan (GPK). Dengan tingkat pendidikan penduduk Indonesia yang mayoritas masih SMP kebawah dan tingkat membaca yang rendah, gambar lebih efektif sebagai medium peringatan.

Namun ada zat adiktif lain dengan bahaya yang tidak kalah besarnya yakni minuman beralkohol. Efek negatif minuman beralkohol adalah melemahnya konsentrasi pada jangka pendek dan menyerang liver serta daya tahan tubuh pada jangka panjang. Peminum yang sedang teller dan mengendarai kendaraan seringkali berujung pada kecelakaan dan kematian. Konsumen rutin alkohol juga lebih mudah “naik kelas” ke penyalahgunaan obat dan narkotika.  

Setiap tahunnya ribuan orang meninggal akibat penyakit yang disebabkan mengkonsumsi minuman beralkohol. Ribuan orang lain melakukan tindak kriminal, terkena dampak kriminal karena konsumsi alkohol, dan statistik menyatakan 3 kecelakaan bermotor terjadi setiap hari di Indonesia akibat pengendara mabuk. Masyarakat kita telah sakit karena minuman beralkohol dan banyak juga mereka yang tidak mengkonsumsi alkohol menjadi korban tidak bersalah karena berada dalam jarak dekat dengan si pengkonsumsi alkohol.

Saat ini minuman beralkohol di Indonesia dibagi dalam tiga golongan. Minuman beralkohol golongan A yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5%, golongan B yang mengandung C2H5OH dengan kadar 5%-20%, dan  golongan C yang mengandung C2H5OH dengan kadar 20%-55%. Selain itu penggolongan ini juga membedakan harga produk alkohol, dimana alkohol yang termasuk golongan A harganya paling murah dan golongan C memiliki kisaran harga paling tinggi.

Sayangnya, perbedaan harga yang cukup signifikan belum mampu menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengonsumsi alkohol golongan C. Banyak yang cenderung tidak mempermasalahkan membeli minuman beralkohol dengan harga tinggi apalagi bagi masyarakat dengan pendapatan ekonomi menengah ke atas di Indonesia.

Bagi sekelompok masyarakat, alkohol sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tujuan mereka untuk membeli alkohol golongan C bukanlah sekadar untuk kadar alkohol tingginya, namun untuk membangun citra diri. Dilain pihak, individu ingin merasakan mabuk akibat dari alkohol, sering kali membeli beragam jenis alkohol golongan A yang terjangkau harganya.

Beberapa negara telah mulai mewacanakan regulasi yang mengharuskan setiap produk minuman alkohol memasang GPK. Thailand sebagai contoh saat ini sedang memperjuangkan hal tersebut, walaupun dihadang keras oleh produsen dan importir minuman alkohol. Dilihat dari keengganan produsen dan importer minuman alkohol untuk menerima regulasi yang ketat pada produknya, menunjukkan bahwasanya regulasi ini memanglah memiliki potensi besar untuk mengurangi minat belanja konsumen minuman beralkohol.

Pemerintah Indonesia perlu mewajibkan para pengimpor, produsen dan distributor untuk memasang gambar yang ilustrasikan dampak minuman alkohol bagi kesehatan. Pemerintah adalah benteng dalam melindungi masyarakat dari upaya agresif industri alkohol dalam menjaring konsumen di tanah air, khususnya generasi muda.

Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa mereka sedang  mempersiapkan draf peraturan untuk memperingatkan masyarakat tentang pengaruh kesehatan minuman beralkohol. Dua alternatif adalah  dalam bentuk  plain packaging (kemasan polos) atau pencantuman gambar peringatan kesehatan pada kemasan minuman beralkohol.

Langkah pemerintah untuk menerapkan plain packaging atau GPK ini merupakan bentuk dari pengetatan peraturan terdahulu yakni  Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20/MDAGPER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

Saat ini instrumen regulasi tertinggi miras adalah Perpres No.74/2013 yang lebih menitikberakan pada pengawasan mata rantai distribusi alkohol. Namun demikian, segala macam peraturan tidak akan berguna tanpa adanya political will dan political courage untuk menekan pedagang dan pemasok miras dalam penegakan hukum. Komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat baiknya tidak terbatas pada segmen industry tertentu saja.

Perbuatan, baik positif ataupun negatif, yang rutin dilakukan akan menjadi kebiasaan. Apabila pemerintah tidak mampu mengatasi masalah konsumsi minuman beralkohol di Indonesia, kita diperhadapkan dengan bahaya tumbuhnya generasi pemabuk yang cenderung pada kriminalitas. Jangan sampai bonus demografi yang mencapai puncaknya pada 2025-2035 justru berubah menjadi bencana demografi.

Presiden dan wakil rakyat yang baru terpilih memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kebijakan publik berpihak pada masa depan bangsa demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, dan unggul. Bukan pada segelintir produsen alkohol dengan berbagai aksi lobby-nya ke pejabat publik dan wakil rakyat.

Bila diterapkan, gambar peringatan  di kemasan alkohol dapat menyelamatkan ribuan nyawa. Jangan ditunda-tunda

Penulis adalah Dosen di Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP)- FEUI