Doa untuk Indonesia

Untuk Para Kawan Yang Belum Mantap Memilih Capres

Dear Kawan,

Pertama-tama terimakasih telah menyempakan mampir dan membaca tulisan ini. Kalau kita belum berkenalan langsung, nama saya Berly yang berprofesi utama sebagai akademisi dan peneliti. Tulisan-tulisan saya di media massa tentang berbagai hal bisa di baca di blog ini. Saya tergerak membuat tulisan ini setelah membaca tulisan senior aktivis kritis yang saya kagumi dan pernyataan seorang guru yang amat saya hormati. Kalau mereka berdua saja berani bersikap dan mengajak, maka keteladanan mereka perlu diikuti.

Apabila anda sudah mantap dengan pilihan capres-cawapres anda, saya hormati pilihan anda. Bagus bila sama dan  dan tidak apa bila beda. Syukur-syukur kita bisa kerjasama untuk (sedikit) perbaiki Indonesia di masa mendatang, siapapun presiden Indonesia 2014-2019. Tapi bagi kawan-kawan yang termasuk dalam 11-23 % pemilih yang belum mantap dengan pilihan capres-cawapres-nya, mudah-mudahan tulisan ini ada manfaatnya. Adapun lima faktor utama yang menjadi penentu pilihan saya adalah:

1.     1. Saya tidak puas dengan pemerintahan 2009-2014

Melambatnya pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan, meningkatnya kesenjangan, melonjaknya defisit dan maraknya korupsi  terjadi di masa 2009-2014. Banyak keputusan penting lamban diambil dan pejabat tinggi yang minim kinerja terus duduk enak di kursinya (sampai KPK menjemput).

UU Minerba yang (tumben) progresif terus ditunda pelaksanaannya dan ketika akhirnya dikeluarkan PP 1/2014 banyak loop hole-nya sehingga kekayaan alam Indonesia terus dikuras dengan nilai tambah lokal yang  minimal.

Prabowo didukung oleh semua parpol penguasa dan pendukung SBY di 2009-2014 di set-gab (minus PKB). Apakah perubahan nyata bisa terjadi dengan tim yang sama dan sekedar ganti kapten? Mohon maaf bila saya tidak bisa se-optimis dan se-naif itu. Sudah nggak perform masa mau berkuasa terus? Jadi oposisi dulu lah 5 tahun.

2. Saya ingin pemerintahan yang bebas korupsi dan minim bocor anggaran

Tidak efektif itu masalah. Tapi korupsi adalah kejahatan berat dan masalah utama pembangunan di Indonesia. Coba hitung berapa Ketum atau Mantan Ketum Parpol pendukung Prabowo yang terpidana/tersangka korupsi: Suryadharma Ali dari PPP (kedua dari kanan) dalam korupsi haji, Anas Urbaningrum (PD) dalam korupsi Hambalang,  Luthfi H. Ishak (PKS) dalam korupsi sapi. Adapun Ketum PBB, M.S. Kaban  (paling kanan) sedang diusut dalam korupsi SKRT Kemenhut. Belum korupsi Quran dan penyuapan pilkada.

                                                Kredit foto: Kompas (link)
Dan tentunya ada calon menteri utama, Ical di Golkar (anda tahu orangnya yang mana) yang tidak dapat saya bahas disini masalahnya. Perlu blog post tersendiri yang super puanjang. Sebaliknya para Ketum dan petinggi parpol pendukung Jokowi-JK tidak satupun yang menjadi pasien KPK. 

Dengan digantinya Ketum PKS dan PD, akankah para petinggi di parpol pendukung akan berubah dan jadi menteri yang bersih+efektif di kabinet Presiden Prabowo? Ical juga akan hilang dari ruang publik Indonesia sebentar lagi. Mohon maaf bila saya tidak bisa se-optimis itu. 

Prof Emil Salim menyatakan bahwa mafia migas yang merupakan kebocoran anggaran luar biasa hingga ratusan triyun, dekat dengan salah satu cawapres. Sedikit google menunjukkan ke foto ini. Apakah kebocoran ini akan ditutup bila Wapres 2014-2019 adalah orang yang membiarkan dan tidak bisa merubah kondisi selama 5 tahun sebagai Menko Ekonomi? Sekali lagi mohon maaf bila saya tidak bisa se-optimis dan se-naif itu.

                                                                       Sumber:Kaskus (link)
Hashim, adik Prabowo dan penasihat serta penyandang dana utamanya, menyatakan pada pertemuan resmi USINDO di Washington 17 Juli 2013 bahwa Prabowo dan dirinya pro -Amerika dan perusahaan Amerika akan menjadi priviliged partner dalam berbisnis di  pada pemerintahan Presiden Prabowo (liputan dan video). Kenapa bukan berikan privilise dan prioritas pada pengusaha domestik yang butuh bantuan menembus pasar global? Kurang privilise dan prioritas apa perusahaan Amerika seperti Freeport, Caltex dan Newmont? Serius menekan kebocoran atau hanya retorika kampanye? 

3. Saya ingin Presiden yang efektif dan bisa menggerakkan birokrasi

Institusi sipil, apalagi pemerintah, beda jauh dengan militer/bisnis dimana pimpinan bisa menghukum, geser dan pecat dengan cepat. Tidak banyak mantan militer yang berprestasi di pemerintahan sipil karena perlu kepemimpinan yang beda. Pada sistem demokrasi kita ada DPR, MK dan MA yang dalam konstitusi setara dengan Presiden sehingga dibutuhkan temperamen dan karakter yang unik dalam kondisi ini. Dialogis dan tenang, tapi juga strategis dan bisa bangun sistem meritokrasi serta bangun aliansi dengan berbagai elemen masyarakat. Terlalu frontal ala Gus Dur juga tidak produktif .

Pada negara demokrasi jaman modern, saya baru ketemu dua (tolong  tambahkan bila tahu yang lain) petinggi militer yang menjadi presiden efektif. Dwight Eisenhower, presiden Amerika 1953-1961 yang mantan panglima Sekutu di Perang Dunia 2 dan sempat menjadi Rektor di Universitas Columbia (1948-1950). Satunya lagi adalah Presiden SBY yang sempat jadi menteri pertambangan (1999-2001) dan menko polkam (2001-2004) sebelum menjabat presiden yang efektif (menurut saya, tentu anda boleh beda) pada periode pertama-nya (2004-2009). Apa beda periode pertama SBY dengan yang kedua? Jelas pembedanya adalah duet efektif gaya yin-yang dengan JK yang  banyak disebut real president. 

Prabowo belum pernah memimpin  institusi sipil besar selain Ormas HKTI dan Partai Gerindra serta konglomerasi bisnis 1.67 trilliun dimana posisinya sangat dominan.  Lain hal bila Prabowo pernah jadi walikota/gubernur/menteri. Apakah sebuah tim sepakbola yang berisi pemain lama minim prestasi bisa berubah jadi kompak dan banyak hasilkan gol cantik dengan hanya ganti kapten? Tidak mudah, tapi masih bisa terwujud bila kapten baru adalah pemain bola berpengalaman, inspiratif dan play-maker. Tapi bila kapten baru adalah mantan kapten tim basket yang jago tapi minim pengalaman di sepakbola??? Hmmm.... Dapatkah dalam 2-3 bulan, Prabowo belajar birokrasi super cepat, efektif menggerakkan pemerintahan dan membantah semua preseden sejarah? Mohon maaf bila sekali lagi saya tidak bisa se-optimis  dan se-naif itu.

Saya lahir dan 32 tahun beraktivitas di Jakarta (rumah kadang di tengah, lama di pinggiran luar dikit dan sekarang di pinggiran dalam dikit hehe). Kepemimpinan Jokowi-Ahok mampu menggerakkan PNS DKI dan perbaiki pelayanan. Jauh bedanya dibanding para Gubernur sebelumnya. Kepemimpinan transformatif ini juga sudah di verifikasi ke para mahasiswa saya yang bekerja di pemda DKI.

4.  Saya tidak suka kampanye hitam dan SARA

Kampanye negatif adalah penyebaran kelemahan/kesalahan faktual dengan sengaja. Kampanye  hitam adalah penyebaran informasi salah/bohong dengan sengaja. Kampanye negative Maybe, Kampanye hitam No!

Empat orang capres-cawapres beragama Islam. Para capres cenderung abangan dengan para cawapres lebih kuat warna keislaman-nya. Hatta dulu aktivis masjid Salman ITB dan  JK lebih kental lagi dengan kepemimpinannya di HMI, NU dan Dewan Masjid Indonesia (DMI). Tapi seorang Buya Syafii Marif yang mantan Ketua PP Muhammadiyah, sampai kaget dan ngeri ketika menjumpai masyarakat takut memilih capres nomor urut dua, Joko Widodo, karena diisukan kafir (link berita). Banyak keluarga besar saya di Sumbar yang juga terpengaruh issue yang sama.

Belum dengan issue komunis (ini dan ini) ,yang ironisnya disebar oleh Fadli Zon yang menziarahi makam Karl Marx. Bila PDIP disebut komunis karena ada Budiman Sudjatmiko yang mantan PRD, bagaimana dengan Partai Gerindra yang ada Pius Lustrilanang? Dan Andi Arief yang dulu di PRD bersama Budiman, sekarang  staf khusus Presiden SBY.  Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. 

Salam perkawanan untuk yang pernah membaca majalah Kawanku yang dituduh Kivlien Zein berbau komunis karena menggunakan istilah "kawan". :-)

                                                                    Sumber: tokobukuandalas.com (link)
Salah satu pelanggar berat, yang termasuk lingkar istana,  sudah dinyatakan tersangka. Semoga banyak yang menyusul. Untuk yang ini saya coba optimis. Semoga tidak naif.

Update 7 Juli: Ternyata saya naif. Beredar foto Jokowi sedang umrah dengan baju ihram terbalik.  Seakan yang sudah haji plus beberapa kali umrah dan sedang serombongan dengan beberapa Kyai NU tidak tahu pakai ihram dengan benar. Setelah jelas fotonya dibalik dengan Photoshop maka beberapa media terpaksa revisi setengah hati (VOA-Islam hanya menambahkan foto asli, tapi tidak ganti judul dan isi berita di atas). Kamu ketahuaan!

5. Saya tidak ingin dipimpin Presiden yang pernah menculik warga sipil Indonesia

Poin terakhir lebih personal. Sebagai orang yang sedikit terlibat di gerakan mahasiswa 98, saya dekat dengan banyak pentolan mahasiswa. Waktu itu, beberapa harus menghindar dan berpindah-pindah tempat menginap beberapa bulan demi menghindari kejaran aparat. Baru ketika Suharto tumbang, mereka bisa menarik napas lega dan keluar dari persembunyian. 

Bayangkan bila salah satu orang yang bertanggungjawab akan hal itu, akan hadir fotonya di setiap ruang sekolah/pemerintah dan menjadi panglima tertinggi TNI. You cannot run from him anymore.  Seperti dituliskan Jakarta Post “A man who has admitted to abducting rights activists — be it carrying out orders or of his own volition — has no place at the helm of the world’s third-largest democracy.”Pesan moral apa yang akan diserap pemuda dan generasi berikut?

Reformasi 98 pada intinya adalah penolakan terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (KKN) serta sentralisme gaya Keluarga Cendana. Apabila ada orang yang dinyatakan 100 persen didukung keluarga Cendana (link berita), sesulit apa untuk berteriak #MenolakLupa dan #NeverAgain!

Saya bukan anggota Parpol manapun dan tidak pernah memilih Megawati ketika 2x nyapres. Jokowi-JK tidak sempurna dan ada juga orang2 di lingkar dalam mereka yang bereputasi tidak baik. Namun pilihan harus dibuat ke tim yang lebih banyak positif/manfaat dan lebih sedikit masalah/mudharat. Berdasarkan lima faktor yang disebutkan diatas, maka Jokowi-JK lebih tepat untuk memimpin Indonesia 2014-2019 dan adalah pilihan saya di pilres ini. Gunakan hak pilih anda untuk merubah Indonesia.

Anda tidak setuju? Boleh- boleh aja. Gitu aja kok repot!

Interviewed and Quoted by Singapore Newspaper

Biasanya saya tidak posting quote di koran.
tapi ini pertama kali di wawancara oleh The Straits Times, yang merupakan koran terbesar di Singapura, jadi boleh lah.


Indonesia's presidential elections: Nationalistic tone to candidates' plans for economy 

Nationalistic tone to candidates' plans for economy

Zakir Hussain

The Straits Times

Publication Date : 22-05-2014

Indonesia's presidential candidates have both devoted a substantial portion of their manifestos to fixing Southeast Asia's largest economy, but plan to adopt a more nationalistic tone in doing so.

Economic sovereignty is a key slogan for Joko Widodo, or Jokowi, and his running mate Jusuf Kalla, as well as for Prabowo Subianto and his running mate Hatta Rajasa.

They emphasise self-sufficiency in food and energy, as well as a review of the oil and gas sector and related laws, to boost national capacity.

The July 9 presidential election will be a two-way race pitting Jakarta governor Joko against former special forces commander Prabowo.

The Jokowi-Kalla document argued that this focus on self-reliance was not aimed at isolating the country, but to improve its competitiveness by relying on available resources and developing them first.

Tjahjo Kumolo, secretary-general of Joko's Indonesian Democratic Party - Struggle (PDI-P), told reporters: "Economic self-sufficiency does not mean being anti-America or anti-foreign. "If we're lacking (something), we can import it."

Both pairings outlined their platforms, broad strategies and targets in documents filed with the Election Commission this week, as required by law, and uploaded on its website.

They both sought to ensure 12 years of compulsory and free education, up from nine at present.

They also promised to develop rural areas and boost physical infrastructure in order to raise incomes and living standards.

But there were some distinctions in emphasis.

The Jokowi-Kalla ticket, in its 41-page submission, pledged to bring about clean and effective governance, reform law enforcement agencies, improve labour productivity and competitiveness, and set a target of processing investment and business licences within 15 days - plans that if realised, would improve the business climate.

The Prabowo-Hatta ticket, over nine pages, vowed to boost per capita incomes from 35 million rupiah a year to 60 million rupiah (US$3,037 to US$5,270), with annual growth of 7 to 10 per cent, as well as continue bureaucratic reforms and existing infrastructure projects.

"Both contain many good programmes that will benefit the people," Berly Martawardaya, of the University of Indonesia's economics department, told The Straits Times.

"The weakest part is neither of them stated clearly where the money will come from. Will they increase taxes or sell shares of state-owned enterprises?" he added.

The Jokowi-Kalla manifesto also calls for limits on the sale of shares in banks to foreigners, and reciprocal access for Indonesian banks in countries that have banks in Indonesia.

Significantly, it devoted some attention to the protection of human rights, including those of migrant workers and minorities, and vowed to resolve all violations, including those related to the killings of suspected communists in 1965 and the May 1998 riots.

"The strengthening of primordial and fundamentalist values threatens the existence of living with diversity in Indonesia," it said, citing the surge in conservative religious views and violence in the name of religion.

The Prabowo-Hatta manifesto only contained a brief commitment to "protect citizens from all forms of discrimination, disturbances and threats, and to uphold human rights".

Critics of Prabowo have taken issue with his human rights record, and his coalition also includes four Islamic parties, some of whose leaders have condoned religious intolerance.

Rupiah vs paket kebijakan

Koran SINDO (link)

Rabu,  28 Agustus 2013  −  09:13 WIB

Nilai tukar rupiah terhadap dolar dalam dua minggu ini mengalami penurunan signifikan hingga sempat menembus Rp11.000 per USD1. Sejak awal tahun, rupiah sudah kehilangan nilai tukar hingga lebih dari 10%.

Juga terjadi arus keluar dana investor asing yang keluar dari Bursa Efek Indonesia senilai Rp7,8 triliun. Banyak pengusaha dan media menyikapi fenomena ini secara intens dengan kekhawatiran terjadinya krisis moneter seperti tahun 1998, di mana nilai rupiah sempat menyentuh 17.000 dan capital outflow secara masif yang mengakibatkan krisis ekonomi berkepanjangan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat lalu (23/8), meluncurkan empat paket kebijakan ekonomi untuk merespons penurunan tersebut.

Sebelum mengkaji efektivitas paket kebijakan ekonomi tersebut, mari kita telaah penyebab penurunan rupiah. Pasar valuta asing bekerja dengan prinsip penawaran dan permintaan. Bila lebih banyak pelaku pasar yang menjual rupiah dan membeli dolar dari sebaliknya, nilai tukar rupiah akan menurun. Secara internal, Indonesia terdapat dua penyebab utama. Pertama, defisit neraca berjalan yang pada kuartal II (April– Juni) 2013 mencapai 4,4% jauh tinggi dari kuartal I (Januari– Maret) yang 2,8%.

Meningkatnya defisit neraca berjalan berarti penduduk dan perusahaan di Indonesia lebih banyak membeli dari luar negeri dibandingkan menjual. Sebagian besar transaksi ekspor dan impor menggunakan dolar, sehingga permintaan terhadap dolar meningkat untuk membiayai impor tersebut. Penyebab internal kedua, adalah tingkat inflasi Indonesia. Apabila nilai riil dari rupiah menurun karena inflasi maka nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing otomatis juga akan alami depresiasi.

Inflasi pada Juli mencapai 3,29%, sehingga inflasi semester pertama (Januari–Juli) 2013 mencapai 8,61%. Angka tersebut cukup tinggi dibandingkan tingkat inflasi tahun 2011 dan 2012 yang hanya 3,79% dan 4,3%. Tingginya inflasi tahun ini disebabkan karena kenaikan harga BBM yang memiliki dampak multiplier ke komoditi lainnya, khususnya yang memiliki komponen energi dan transportasi yang signifikan.

Kenaikan BBM kali ini berdempetan dengan Ramadan dan Lebaran, di mana terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa. Akumulasi kedua faktor ini berakibat pada inflasi yang ekstra tinggi juga. Tingkat inflasi tahun 2005 yang alami kenaikan BBM mencapai 17,11%, namun tidak terjadi capital outflow dan penurunan nilai rupiah yang drastis. Sehingga resep kebijakan yang komprehensif membutuhkan analisis terhadap kondisi regional dan global.

Rapat rutin Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika, lebih kerap disebut The Fed, memberikan indikasi akan mengurangi stimulus moneter yang selama ini gencar dilakukan dengan menekan suku bunga dan memborong berbagai instrumen pasar. Masa jabatan Bernanke sebagai pimpinan The Fed akan berakhir pada awal tahun depan dan hingga sekarang belum ditetapkan penggantinya.

Tingginya arus modal ke negara berkembang pada 2011 dan 2012 didorong oleh para pelaku pasar yang mencari tingkat return lebih tinggi, dibandingkan obligasi pemerintah Amerika yang untuk periode tersebut berkisar pada 1%. Laporan biro statistik Amerika pada Agustus juga menunjukkan perbaikan dengan tingkat pengangguran yang berkurang. Ekonomi Eropa juga menunjukkan tanda positif dan bahkan neraca perdagangannya surplus.

Kombinasi berbagai faktor dan tendensi kenaikan suku bunga di tersebut memicu sebagian para pelaku pasar untuk pulang kampung ke Amerika dan Eropa. Maka bukan hanya Indonesia yang alami capital outflow dan penurunan nilai mata uang, melainkan juga India, China, Brasil, dan Turki yang selama ini dikategorikan sebagai emerging market yang selama dua tahun terakhir menjadi favorit destinasi investasi pelaku pasar. Nilai mata uang India bahkan jatuh hingga 17%.

Dengan kondisi dan latar belakang yang dijabarkan, bagaimana resep kebijakan yang efektif untuk minimalisir dampak negatif? Karena penyebab utama dari fluktuasi rupiah adalah dari faktor eksternal dan dampaknya terkena ke banyak negara, perlu koordinasi kebijakan antarnegara khususnya negara yang terkena dampak dengan didukung beberapa negara G-8.

Koordinasi moneter yang sering menjadi referensi adalah Plaza Accord pada 1985, di mana pemerintah Amerika, Jepang, Prancis, Jerman, dan Kanada bergerak bersama dan berhasil menurunkan nilai dolar Amerika terhadap yen (Jepang) dan mark (Jerman). Indonesia bagian dari Chiang Mai Initiative yang merupakan kerja sama Asia untuk perkuat stabilitas nilai tukar dan makro. Pada 2010, Indonesia pernah meminta pinjaman siaga, padahal cadangan devisa saat itu masih USD124,7 miliar.

Fluktuasi yang asalnya short-termmem butuhkan respons kebijakan yang nyata dampaknya pada jangka pendek Salah satu bagian dari paket kebijakan pemerintah adalah mengurangi defisit berjalan. Bila kita telaah neraca berjalan, 24,3% dari impor Indonesia Januari–Juni 2013 adalah minyak dan gas yang meningkat drastis 24,8% dibandingkan tahunlalu. Untukmengetahuiapakah kenaikan BBM mengurangi konsumsi dan impor masih perlu menunggu BPS mengeluarkan data bulan Agustus dan September.

Tentunya perlu dikomplementasikan dengan kebijakan untuk perbaikan transportasi publik dan berpindahnya dari BBM ke energi terbarukan. Adapun hampir sepertiga impor nonmigas (31,6%) berupa mesin dan elektronik yang sebagian besar merupakan bahan modal dan berpotensi mendorong ekspor. Fenomena ini sering disebut investment-induced import, di mana investasi yang disetujui (khususnya 1-2 tahun lalu) sedang membangun pabrik dan membeli mesin dari luar negeri yang pemerintah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk.

Jadi apa impor yang bisa dikurangi? Kenaikan bea masuk untuk sektor otomotif yang merupakan 5,78% dari impor harus diwaspadai sehingga tidak hanya substitusi ke tipe low cost green car (LCGC) yang mendapat pembebasan bea masuk. Potensi lain adalah besi-baja yang merupakan produk impor terbesar ketiga dan 7,5% dari total di mana Krakatau Steel telah menjalin kerja sama dengan Japan Steel dan Posco Steel dari Korea Selatan.

Kebijakan lain untuk mengurangi inflasi adalah menjaga pertumbuhan ekonomi dan permudah investasi bersifat jangka menengah. Namun, perlu waktu untuk merasakan dampak kebijakan ini, sehingga tak heran pelaku pasar tidak merespons secara positif dan nilai rupiah serta IHSG tidak meningkat.

Supaya kredibilitaskebijakan meningkat. Pemerintah perlu segera memberikan detail dari insentif dan kebijakan dalam paket tersebut, sehingga dapat dianalisis secara mendalam dan tidak berkesan sekadar pencitraan. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia pada khususnya perlu bekerja ekstrakeras untuk menjaga stabilitas rupiah dan pertumbuhan ekonomi di tahun politik.

BERLY MARTAWARDAYA
Dosen FEUI dan Ekonom Indef

Toward fair competition, an end to political dynasty

Berly Martawardaya, Jakarta | Opinion | Mon, March 25 2013, 11:28 AM

Jakarta Post | Page: 6 - Original link

In the movie Spider-man, there is a stage in Peter Parker’s life where he earns money as a professional wrestler. Using his superpowers, he wins fights against many different types of opponents. Later, Parker realizes that it is not fair for someone with superhuman powers to fight head-to-head against an average person.

There has been a recent renewal of public interest in political dynasties. The 26-year-old regent of Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad, is continuing his father’s reign. The mayor of Cimahi was elected to continue her husband’s term of office. 

Banten is a prominent example of a family having a strong presence in politics. Governor Ratu Atut Chosiyah’s sister, Ratu Tatu Chasanah, is the deputy regent of Serang, her stepbrother,Tb Haerul Jaman, is the mayor of Serang and her sister in-law, Airin Rachmi Diany, is the regent of South Tangerang. Numerous Banten councilors are also Atut’s blood relatives.

General director of Regional Autonomy Djohermansyah said that there were 57 local chief executives elected to continue the offices of blood relatives. Concerns about political dynasties has prompted the government to a submit revision of Law 32/2004 on local elections, which would prohibit direct blood relative of local chief executives running in an immediate local election to succeed the incumbent. 

Home Minister Gamawan Fauzi said the prohibition includes vertical relationships such as a father and child as well as horizontal blood relationships such as brother and sister.

Opponents of the policy say that the prohibition would go against human rights and equality before the law. They vow to challenge the bill at the Constitutional Court (MK), if it is passed into law. 

The fight against the excessive accumulation of power and the promotion of fair competition within a clear legal framework was the essence of the 1998 reformation. Among the reformation’s legacy is decentralization, which reduces the central government’s political power, presidential term limitations and the formation of the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU), which the curbs the excessive accumulation of economic power.

However, there is no commission that ensures fair political competition. Drawing from Aristotle’s distributive justice, there is an idea about treating equals equally and unequal’s unequally (Nicomachean Ethics, Book V, Chapter VI). 

During the New Order, there was a joke going around that the most important qualification for a president was having experience as a president. Since the only person with presidential experience was president Soeharto, he was re-elected without being challenged. The constitutional amendment after Soeharto’s downfall that limits presidential terms to a maximum of two is an acknowledgement that the right to run for office is not absolute. 

The term limit ensures the rise of new voices and fresh approaches at least once a decade. It also applies Aristotle’s concept that a two-term president would not compete on equal terms with any other person, thus needs to be treated unequally by being prohibited from running for a third term. 

The public and legal community has agreed on the validity of prohibiting the chief executive from a third term. The question is: Would prohibiting the candidacy of direct relatives be justifiable?

Having an incumbent’s direct relative as a candidate would also deter a highly qualified and competent person who is a nonrelative from running for the same office. Empirical data shows that regions with lower social mobility at top executive positions tend to display lower human development and governance quality.

In his study entitled “Populism, Dynasty and Consolidation of Parties”, Marcus Mietzener implies that Indonesia is still a society with a scent of feudalism at the democracy consolidation stage. Many shadows of Indonesia’s past looms close enough to pull it back from becoming a mature democracy that is able to provide welfare for its people. 

There is also a strong argument toward extending prohibition to nieces and cousins as in the traditional kingdom; they got full family support to become successors in the case that a child or brother did not display adequate leadership and competence.

Indonesia also faces the problem of the politicization of civil service. Formally, the civil service is neutral in elections. But there have been many instances where the re-election of an incumbent executive benefitted from the support of civil servants. 

When an incumbent’s relative runs for office, he or she would benefit from the incumbency by hook, respect and a speck of feudalism, or by crook, a blatant directive to support, without any additional scrutiny toward an incumbent. 

If we look abroad, there are political dynasties in many countries. In the US, there is the Bush family from which the father and son both served as president, in the Philippines there is the Macapagal family from which the father and daughter both served as president and in Singapore there is the Lee family from which both the father and son served as prime minister. There is one similarity between all the above mentioned pairs, which is that they were all not elected consecutively. There was at least one nonrelated person who served as chief executive between the father and child’s term. 

However, we should be careful in casting the net too wide. Prohibition should not be more than one term. If a majority of the people elects a blood relative after five years without the benefit of incumbency, then that is a display of real support that should be respected. Expanding prohibition between different levels and branches of the government would be too much too soon. We should take one step then observe the impact. 

Indonesia still has to address the problems of poverty, equality and service provision. The Regional Autonomy Law puts responsibility on the back of regents and mayors. Therefore, it is imperative that the regional head is a capable person and is elected on their merits, not on ascribe status and family relationships. As the Prophet Muhammad said, a country that does not put its most capable people in governing positions is waiting for its own destruction. 

Law No. 5/1999 on antimonopoly states that economic freedom and competition has its limits. It would be prudent to put some well-thought legal limit on political competition in the revision of Law 32/2004 on local government. As Peter Parker’s uncle would have said, “With great power, comes great responsibility” to regulate it. 

The writer is lecture in planning and public policy at the University of Indonesia, senior economist at INDEF and deputy chairman of the Nahdlatul Ulama Scholar Association (ISNU).

A year of respect for Indonesian women

Berly Martawardaya, Jakarta | Opinion | Fri, February 22 2013, 10:23 AM

Paper Edition | Page: 7. Jakarta Post (Original link)

Let us start with two recent cases of disrespect toward women. First, Garut Regent Aceng Fikri took a 17-year-old girl as his second wife in an unregistered marriage (siri) only to divorce her by SMS four days later, claiming she was not a virgin. He locked her in his home for days after the wedding day.

Second, judge Muhammad Daming Sunusi, the head of the Banjarmasin High Court, told House of Representatives’ members who grilled him during a selection of Supreme Court justices that “both the victim of rape and the rapist might have enjoyed their intercourse together, so we should think twice before handing down the death penalty”.

Deanna Ramsay (The Jakarta Post, Feb. 14) said the two cases marked a bad start to the year for women. I beg to differ.

To assess respect for women in current contestation of public policy discourse, we need to look back at the history of Indonesia, where women have often played a significant role.

Kartini’s intellectual awakening and the social change she ushered in by promoting formal education for women back in the 19th century led many to continue her deeds. On the war front, Aceh’s Cut Nyak Dien’s ferocious fight against the Dutch was an inspiration in the pre-independence movement.

The two names were prominent examples of the many heroines who have shed blood, sweat and tears for a free Indonesia.

Among the cultural royalty, including religious clerics, military leaders and educated professionals that made up 68 Indonesian members of the Preparatory Body for Indonesian Independence (BPUPKI), there were two female members: Siti Mangunpuspito who headed the women’s division at the Jakarta Office of Java Hokokai and Maria Ulfah, who was later appointed social services minister (1946-1947).

A historian and political scientist expressed surprise when he discovered the issue of women voting rights was unanimously passed without any prolonged debate back in 1945 despite strong patriarchic tendencies in many of Indonesia’s ethnic groups.

Founding president Sukarno appointed three more female ministers during his reign, who were SK Trimurti as manpower minister (1947-1948), Rusiah Sardjono as social services minister (1962-1966) and Artati M Sudirdjo as basic education and culture minister (1964-1966).

Such a journey was not as smooth in other countries. Unlike Indonesia, the US took 157 years after independence to install a female minister, when Frances Perkins was appointed secretary of labor under the progressive presidency of Franklin Delano Roosevelt in 1933. Women in the US then had to wait for another 44 years until two more women, Juanita M Krepps and Patricia R Harris, were appointed ministers during the Jimmy Carter presidency in 1977-1981.

Historically, the 56 delegates of the second Continental Congress that signed the US Declaration of Independence in 1776 were all white males and it took the Americans 144 years to grant voting rights to women in 1920. Even after 1945, seven state legislatures had yet to affirm the equal right, with Mississippi
being the last in 1984.

While its fair to argue that a progressive movement in the 20th century affected many countries in the world simultaneously, it is hard to state that respect for women in Indonesia was not an ingrained part of the independence movement here and, at least partially, was hardwired to national institutions and conventions. Nevertheless, we have to admit that the women’s movement in Indonesia has had its ups and downs along the way.

Islam, the religion of the majority of Indonesians, has sometimes been misused as justification for disrespectful acts against women. Many deliberately ignore numerous instances where the Koran and Hadiths clearly hold women in high regard. One of the latter being that the best Muslim men are those who treat women and wives the best (Hadith by Tirmidzi: 285).

Sometimes in public policy, the public backlash is more important and lasts longer than the act itself. In the cases of Aceng and Daming, the reaction was quick and harsh. Aceng faces imminent impeachment upon request of the Regional Legislative Council (DPRD), while Daming has to bury his dream of wearing a Supreme Court robe after receiving a “no” vote in the House.

In both cases, the offenders fell from grace in five nasty and brutish stages.

First, unflattering comments, jokes and photo-shopped images spread like wildfire through BlackBerry messenger groups, Twitter and other social media outlets.

Second, print and electronic media highlighted their misdeeds.

Third, prominent women activists and NGOs concerned for women turned up the volume of protest.

Fourth, leaders of state institutions with built-in tendencies to protect women such as the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) and the Women’s Empowerment and Child Protection Ministry, all shared their concern and condemnation.

Fifth, a very public brouhaha convinced state and political party figures to deal the two men a deadly blow.

The boycotting power of women was also evident in the cases of Puspo Wardoyo, owner of Wong Solo restaurant chain and Muslim cleric Abdullah Gymnastiar who both practice polygamy.

Indeed, the rising power of women has a positive impact on politics. Any ambitious Indonesian should avoid disrespecting women in words and deeds.

However, the trend will be more beneficial for Indonesia if the wrath of women is also turned toward dealing with corruption, poverty and environmental degradation that inflict damage on the country and its people in the long run.

In her lyrics, American singer Aretha Franklin says women deserve just a little bit of respect. In Indonesia, 2013 is a year of increasing political respect for women and will pave the way for even better years ahead.

The writer, a lecturer in planning and public policy at the University of Indonesia is deputy chairman of the Nahdlatul Ulama Scholar Association (ISNU).

Mengatasi Ekonomi Berbiaya Tinggi

 

MEDIA INDONESIA, 18 Oktober 2012

 

Masuknya Indonesia pada kategori investment grade mendorong investor global untuk masuk ke negeri ini. Ada banyak kemudahan investasi yang diluncurkan, namun sudah menjadi rahasia umum bahwa peraturan di atas kertas dan praktik bisa berbeda hasilnya.

Salah satu kendala utama dalam berinvestasi di daerah ialah ekonomi berbiaya tinggi yang sering juga disebut praktik pungli (pungutan liar). Pada masa Orde Baru korupsi berpusat pada lingkaran elite rezim pemerintah, tetapi di era desentralisasi praktik korupsi ini justru terdesentralisasi dan menyebar ke daerah.

Seperti yang pernah ditulis Media Indonesia (4/10), nyata-nyata bahwa praktik ekonomi biaya tinggi kian memojokkan dunia usaha dan berimbas ke kesejahteraan pekerja. Para buruh beberapa kali harus turun ke jalan untuk menuntut adanya aturan yang menjamin kehidupan layak dan kesejahteraan bagi mereka. Bahkan, akibat aksi tersebut, banyak industry yang tutup beroperasi selama sehari dengan kerugian yang bisa menembus triliunan rupiah.

Namun, pengusaha juga tidak punya cukup ruang bernapas untuk mewujudkan rupa-rupa tuntutan para pekerja tersebut. Masalahnya jelas, karena para pengusaha dibelit rantai birokrasi yang panjang (dipanjangpanjangkan) dan besarnya biaya siluman.

Birokrasi yang berbelit dan besarnya pungutan liar itu menjadikan pengusaha harus merogoh kocek lebih mahal untuk menjalankan bisnis. Akibatnya, perusahaan tidak dapat membayar pekerjanya dengan upah lebih layak. Keluhan pengusaha itu mendapatkan justifi kasi dari penelitian yang pernah dilakukan Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia yang menunjukkan besarnya biaya siluman mencapai 20%-30% dari total ongkos produksi.

Kalau biaya tinggi itu bisa dihilangkan, LP3E memprediksi bahwa upah buruh bisa naik dua kali lipat. Jika itu benarbenar terjadi, industri bisa lebih fokus meningkatkan produksi mereka dengan pekerja yang juga lebih berdaya saing. Tampak benar bahwa selain birokrasi kita menghabiskan APBN dalam jumlah besar, pemerintah juga membikin ekonomi biaya tinggi.

Euforia demokrasi tidak diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di pemerintahan. Menjadi kepala daerah tidak dipandang sebagai pelayan publik, tapi sebagai jalan menambah kekuasaan dan mempertebal kantong pri badi. Apalagi menjadi kepala daerah sekarang umumnya membutuhkan biaya kampanye yang amat besar untuk survei, pencitraan, dan pendekatan kepada pemilih.

Sumber utama dana kampanye tersebut biasanya antara dari tabungan dan penjualan aset kandidat yang perlu balik modal setelah terpilih atau dari pengusaha hitam yang ingin mendapatkan fasilitas dan proyek dari kepala daerah. Keduanya berujung pada inefisiensi dan ekonomi biaya tinggi.

Kewenangan kepala daerah di era otonomi daerah saat ini cukup besar dan rawan penyalahgunaan. Investor, apalagi yang akan melakukan investasi dalam jumlah besar, tidak jarang yang izin dan proses usahanya dipersulit dan diminta memberikan upeti kepada kepala daerah.

Kondisi tersebut yang dipadu dengan menguatnya penegakan hukum khususnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebabkan sampai dengan Mei 2012, sedikitnya 173 kepala daerah yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) tersangkut kasus korupsi. Jumlah itu berarti setara dengan 37% dari total kepala daerah yang dipilih langsung.

Persepsi Buruk

Korupsi di daerah adalah salah satu pe nyebab Indo nesia menempati rangking 100 dari 183 negara pada corruption perception index. Situasi itu tidak bisa terus-menerus dibiarkan. Investor potensial menjadi enggan untuk berinvestasi di daerah karena tidak adanya kepastian hukum. Jangan sampai setelah membayar biaya tambahan yang diminta oleh pemerintah daerah lalu dinyatakan menyuap sehingga sudah jatuh tertimpa tangga. Kasus seperti Siti Hartati Murdaya dan Bupati Buol harus diselidiki secara tuntas sehingga tidak terulang lagi.

Di sisi lain, minimnya infrastruktur juga sering menjadi kendala. Survei Doing Business 2012 yang dilakukan Bank Dunia menemukan bahwa dibutuhkan waktu 108 hari untuk mendapatkan sambungan listrik di Indone sia. Jauh lebih lama jika dibandingkan dengan di Malaysia yang hanya membutuhkan 51 hari. Padahal tanpa listrik, sulit bagi perusahaan untuk memulai operasi.
 

Kalaupun memaksa menggunakan genset, hanya akan menambah biaya perusa haan untuk pembelian dan transpor bahan bakar.

Sarana transportasi di daerah, khususnya jalan dan jembatan, kondisinya masih banyak yang memprihatinkan. Situasi itu jelas menghambat penjualan produk perusahaan. Kementerian Pekerjaan Umum merupakan urat nadi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Indonesia. Namun, kinerja kementerian tersebut masih belum optimal. Sekitar 11,5% atau senilai Rp6,529 triliun baru terserap dari total anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) 2011 sebesar Rp56,912 triliun.

Koordinasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan merupakan syarat mutlak untuk mengurangi ekonomi berbiaya tinggi. Sistem politik yang lebih hemat biaya kampanye, de-bottle-necking regulasi, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan penyerapan anggaran merupakan tantangan yang tidak bisa dielakkan lagi.

Bersiap Kecewa

Penegakan dan kepastian hukum yang efektif masih jauh panggang dari api. Perlu penantian bertahun-tahun dalam proses banding sampai ke Mahkamah Agung dan peninjauan kembali. Jangan terkejut kalau kemudian Indonesia hanya menempati rangking 156 dari 183 negara pada kategori kepastian hukum berdasarkan survei Doing Business.

Beberapa minggu yang lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato pada Indonesia Investment Day di Wall Street, New York, Amerika Serikat, yang dihadiri banyak lembaga investasi besar dunia. Kita tidak ingin para investor yang datang ke Indonesia dengan bersemangat berinvestasi hanya untuk kecewa menghadapi permasalahan ekonomi biaya tinggi dan tidak kembali lagi. Sudah saatnya Indonesia berubah menjadi negara low cost, high growth economy. ● 

Penulis adalah Dosen FEUI dan Pengurus Indec