Penutupan Ekspor Rotan

Harian Kontan tanggal 11 November 2011
Halaman 23 (tidak tersedia online)

Berly Martawardaya

Ekonom INDEF dan Dosen FEUI

Hingar bingar re-shuffle telah berlalu dengan menghasilkan susunan mentri serta wakil menteri, sebagian nama baru dan beberapa bergeser dari posisi setara menteri. Banyak harapan publik pada beberapa sosok baru dalam kabinet untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu anggota kabinet yang mendapat sorotan intens adalah Gita Wirjawan yang pindah dari Badan Koordinasi Penenaman Modal (BKPM) ke Kementrian Perdagangan. Salah satu kebijakan pertama Mendag Gita adalah melakukan revisi terhadap Permendag No 36/2009 dan menyetop ekspor rotan selama beberapa tahun ke depan,

Kebijakan menutup ekspor bahan mentah pernah di lakukan pada dekade 80-an ketika target Repelita III adalah pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku serta bahan baku menjadi barang jadi untuk di ekpor. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada masa itu adalah melarang ekspor kayu gelondongan demi mendorong industri dan ekspor kayu lapis.

APBN dan Nota Keuangan tahun 1983 menyatakan bahwa dampaknya kebijakan tersebut adalah makin berkembangnya industri kayu olahan di Indonesia. Banyak pabrik kayu lapis di beberapa negara dengan bahan baku dari Indonesia tutup, sehingga mengurangi persaingan bagi pemasaran kayu lapis dari Indonesia. Pada jangka pendek memang ada penurunan pendapatan dari hilangnya ekspor kayu gelondongan tapi dalam beberapa tahun pendapatan dari ekspor kayu lapis lebih dari menutupinya.

Kebijakan Komprehensif

Kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah dan peningkatan industri manufaktur didukung oleh kajian Raúl Prebisch and Hans Singer yang banyak menjadi rujukan kebijakan perdagangan. Prebisch-Singer thesis (1950) menyatakan bahwa nilai ekspor bahan mentah cenderung stabil atau menurun sementara nilai ekspor barang manufaktur cenderung meningkat.

Korea Selatan, Hong Kong, Singapura dan Taiwan kerap dikelompokan sebagai Newly Industrialized Country (NIC) karena sejak dekade 70-an dengan tekun melakukan transformasi menuju industri manufaktur dan menaiki tangga value added chain secara bertahap dari tekstil, ke elektronika sampai high-tech

Rotan adalah hasil hutan non-kayu yang paling penting di pasar global. Proses memanen rotan tidak merusak hutan seperti penebangan pohon dan tidak memerlukan peralatan yang kompleks. Rotan juga tumbuh lebih cepat, mudah ditransportasi dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena sifatnya yang ringan, kuat dan dapat di bentuk. Ilmuwan Itali pada tahun 2010 bahkan menggunakan rotan untuk memproduksi tulang buatan.

Data dari UN-COMTRADE menunjukkan bahwa 68.9 % dari total rotan yang diperdagangkan di dunia pada tahun 2010 berasal dari Indonesia. Adapun angka resmi penjualan rotan seringkali lebih rendah dari data sebenarnya karena penyelundupan.

Studi yang dilakukan World Wildlife Fund (2011) menemukan bahwa 60 % dari rotan yang diperdagangkan dibeli oleh China untuk kemudian di olah menjadi mebel dan furniture untuk di jual lagi ke Eropa dan Amerika Utara. Vietnam yang merupakan eksportir mebel rotan terbesar ketiga dunia juga mengimpor rotan dari Indonesia sebagai bahan baku. Kebijakan membuka ekspor rotan tentu menguntungkan China dan Vietnam.

Gunawan (2002) melalui disertasinya di IPB melakukan simulasi apabila ditutup keran impor rotan mentah maka akan meningkatkan supply domestik dan menurunkan harga. Bila dibiarkan, kondisi ini akan merugikan pelaku usaha khususnya rantai produksi yang sangat panjang dari petani/pengumpul rotan ke industri mebel.

Sekedar menutup keran ekspor rotan mentah tidak serta merta meningkatkan volume dan nilai ekspor mebel rotan. Diperlukan kebijakan yang komprehensif dan sistematis dengan tahapan yang rapi. Berikut ini lima langkah kebijakan untuk perkuat ekspor mebel rotan.

Pertama, walau rotan adalah produk yang tidak cepat rusak dan kebanyakan produksi rotan di Indonesia berasal dari ekstraksi di hutan oleh pengumpul yang umumnya part-timer, tetap dibutuhkan periode transisi 3-6 bulan sebelum larangan ekspor mentah dan setengah jadi diberlakukan sehingga para pelaku usaha khususnya kelompok ekonomi lemah mempunyai waktu untuk menyesuaikan diri dan industri rotan dapat menyiapkan ekspansi secara matang.

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan asistensi pada pelaku usaha rotan khususnya pengusaha mebel berbahan rotan sehingga memiliki administrasi yang baik, terbuka akses permodalan ke perbankan dan jaringan pemasaran ke luar negeri sehingga tidak kalah dari China, Vietnam dan Filipina yang merupakan pesaing utama. Pengembangan sentra industri rotan dan mebel berbahan rotan perlu dilakukan di Kalimantan dan Sulawesi sebagai daerah penghasil rotan mentah.

Ketiga, perbaikan segi design sehingga modern dan menarik serta dapat dijual dengan harga tinggi ke konsumen menengah atas di luar negeri. Indonesia perlu membangun brand recognition secara sadar dan tidak hanya menjadi tukang jahit dari merek asing. Ingat mebel rotan, ingat Indonesia. Perdagangan global rotan alami penurunan beberapa tahun terakhir, diantaranya karena dikembangkannya rotan imitasi, sehingga dibutuhkan tambahan value added dan kualitas mebel rotan, bukan sekedar kuantitas

Keempat, dari 350 spesies rotan yang sudah di identifikasi di Indonesia baru 52 yang digunakan secara komersial. Kajian mendalam ke berbagai spesies rotan perlu dikembangkan menuju dikembangkannya spesies unggul yang cepat tumbuh dan mudah di budidayakan sehingga menjamin standarisasi kualitas dan ketersediaan supply.

Kelima, mengembangkan industri pengolahan resin rotan yang menjadi bahan baku kosmetik dan obat. Selain mendatangkan devisa, kebijakan ini juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

Seperti pelarangan ekspor kayu glondong di Pelita III, pelarangan ekspor rotan mentah dan setengah jadi membutuhkan perencanaan yang matang, implementasi yang cermat dan evaluasi mendetil sehingga menjadi momentum bangkitnya industri mebel di Indonesia. Jangan sampai kesempatan emas ini hilang dan berlalu begitu saja. Seperti kata pepatah: ada rotan, ekspor mebel pun jadi

Ancaman Kerawanan Pangan

Kamis, 10 November 2011
Harian Seputar Indonesia (original link)

International Panel on Climate Change (IPCC) yang mendapatkan hadiah Nobel tahun 2007 kerap mengangkat dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan.

Meningkatnya fluktuasi hujan, badai, dan topan membuat petani harus bersiap menghadapi perubahan yang tidak disangka-sangka. Banjir besar di Thailand adalah salah satu perwujudannya: hujan turun deras sejak Juli sampai awal November, 506 orang telah meninggal dan 2.3 juta orang harus mengungsi meninggalkan rumahnya. Daerah bencana di Thailand meliputi 58 provinsi dengan 930 pabrik dan 300.000 hektare lahan pertanian tergenang air. Estimasi kerugian sejauh ini mencapai USD5,1 miliar.

Akibatnya Pemerintah Thailand membatalkan penjualan 300.000 ton beras ke Indonesia yang berpotensi meningkatkan kerawanan pangan. Menurut studi Food Agricultural Organization (FAO) pada 2004, beras adalah makanan pokok lebih dari setengah penduduk dunia.Lebih dari 90% beras dunia diproduksi dan dikonsumsi oleh enam negara, yaitu China, India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, dan Jepang. Data FAO tahun 2005 menyatakan bahwa tiga produsen beras terbesar dunia adalah China (31%), India (20%), dan Indonesia (9%).

Namun hanya sekitar 5% dari total produksi yang diperdagangkan antarnegara, sebagian besar untuk konsumsi domestik.Thailand adalah eksportir padi utama dengan 26% dari total produksi, diikuti Vietnam (15%) dan Amerika Serikat (11%). Indonesia adalah importir beras terbesar di dunia (14%) dengan diikuti Bangladesh (4%) dan Brasil (3%). Pada 2010 Indonesia mengimpor beras sebesar 688.000 ton dengan nilai sebesar USD361 juta. Adapun pada periode Januari–Agustus 2011 Indonesia telah mengimpor 1,62 juta ton beras dengan nilai USD861 juta.

Kenaikan impor beras yang hampir tiga kali lipat itu tidak dapat menekan harga beras yang sejak September 2011 naik 14,4% dari tahun sebelumnya (year-on-year). Jauh lebih tinggi dari kenaikan inflasi periode yang sama sebesar 4,61%. Pada 2009, Indonesia mengonsumsi 8,2% dari total beras dunia,nomor tiga setelah China (28,7%) dan India (23,6%).Namun dari konsumsi per kapita Indonesia hanya nomor 9 dengan 125 kg per kapita.Top 3 penyantap beras adalah Brunei (245 kg),Vietnam (165 kg),dan Laos (163 kg). Adapun China hanya nomor 18 dengan 77 kg per orang per tahun.

Ancaman

Apabila terjadi kelangkaan dan kenaikan harga beras,yang terdahulu terkena dampak adalah 30.02 juta penduduk (BPS, Maret 2011) di bawah garis kemiskinan. Khususnya penduduk miskin perkotaan yang berjumlah 11,05 juta serta penduduk kota yang hanya sedikit berada di atas garis kemiskinan sebagai konsumen netoberas.

Penduduk berpendapatan rendah menggunakan proporsi besar dari pendapatannya untuk makanan pokok. Peran komoditas makanan terhadap garis kemiskinan sangatlah tinggi, yaitu 73,52% dengan beras sebagai kontributor terbesar. Riset kesehatan dasar (riskesdas) yang dilakukan Kementrian Kesehatan pada 2010 menemukan bahwa 18% dari penduduk Indonesia kekurangan berat badan dengan 2,3% termasuk kategori kurang gizi akut.Kondisi menyedihkan ini terutama terjadi di wilayah Indonesia timur dan daerah pascabencana.

Melihat pentingnya beras dan kondisi di Thailand,pemerintah pada APBN 2012 mengalokasikan anggaran subsidi pangan Rp15,6 triliun serta cadangan beras Rp2 triliun dan untuk keperluan mendesak sebesar Rp5,5 triliun, totalnya menjadi Rp23,1 triliun. Pada kesan pertama, jumlah tersebut sepertinya mencukupi. Namun apabila terjadi rawan pangan dan keseluruhan dana dipakai untuk mencukupi kebutuhan penduduk di bawah garis kemiskinan, satu orang miskin hanya mendapat Rp769.000 untuk satu tahun atau Rp2.108 per hari.

Kita tidak tahu setinggi apa harga beras tahun depan setelah Thailand, eksportir utama, mengalami bencana. Untuk biaya transportasi dan distribusi ke segenap pelosok Indonesia, khususnya Indonesia timur, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Juga diperlukan alokasi dana untuk biaya pegawai dan penyimpanan. Belum lagi bila bicara korupsi dan penyelewengan

Antisipasi

Indonesia sebagai konsumen beras dengan produksi tidak mencukupi tergantung pada pasar beras internasional yang fluktuatif. Walaupun dana ketahanan pangan diperlukan pada jangka pendek,harus diambil kebijakan jangka menengah dan panjang untuk menurunkan risiko pangan (food risk) Indonesia. Pertama, peningkatan produksi beras dengan perbaikan bibit, pupuk, dan irigasi. Subsidi pupuk diberikan langsung ke petani demi mengurangi penyelewengan.

Penggalakan riset dan penggunaan bibit unggul yang diiringi dengan penggunaan teknologi informasi dan perbaikan fasilitas irigasi akan berdampak nyata. Kedua, perbaikan kesejahteraan petani dan penataan pasar beras. Saat ini petani beras lantaran mendapatkan harga rendah untuk produknya tidak termotivasi menanam. Keuntungan terbesar didapat oleh pedagang dan perantara yang memerlukan modal besar.

Asosiasi dan kumpulan petani yang diberdayakan dan diperkuat posisinya dapat menjual langsung ke kota besar dan konsumen. Ketiga,diversifikasi makanan pokok.Kondisi lahan di Indonesia sangat beragam dan tidak banyak yang cocok untuk menanam padi. Kecenderungan Orde Baru pada beras mengakibatkan penduduk di Irian dan Nusa Tenggara harus membayar beras lebih mahal karena biaya transportasi yang tinggi.Kebijakan dan selera lokal perlu kembali dihargai dengan membangkitkan makanan pokok lokal seperti jagung,sagu,dan ubi.

Keempat, pembatasan konversi lahan produktif.Jawa dan Bali adalah pulau yang lahannya paling cocok untuk menanam padi, tetapi kedua pulau ini juga sangat padat penduduk dan aktif ekonominya. Apabila terus dibiarkan konversi lahan produktif menjadi perumahan dan usaha tanpa terencana, Indonesia bak menembak kaki sendiri. Banjir di Thailand dan menurunnya suplai beras internasional harus jadi momentum untuk memperbaiki kondisi di Indonesia.Semoga.●

BERLY MARTAWARDAYA
Ekonom Indef dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Reshuffling the Indonesian tax system

Berly Martawardaya,

The Jakarta Post (original link)
Depok, West Java | Thu, 10/27/2011 7:36 AM

The dust is beginning to settle on the Cabinet reshuffle frenzy and it’s time to get back to the arduous task of actually governing Indonesia. Finance Minister Agus Martowardojo is still in the Cabinet. Thus, the responsibility to raise revenue to finance Indonesian development is still on his shoulders.

Aside from tax, sources of revenue for the government are profit transfer from state-owned companies, sales of natural resources (still dominated by of oil and gas), plus other non-tax revenue in the forms of excise, fee and tariff.

In 2010, the tax revenue was Rp 723.4 trillion (US$81.7442 billion), which made up 72.9 percent of total government revenue. In the 2012 proposed budget, the value goes up to Rp 1,019.3 trillion which made up 78.8 percent of total revenue. The increase of the target compared to 2011 is 16 percent in terms of value.

The target above is not easy but still achievable. Especially since Indonesia’s tax ratio compared to GDP for 2012 would be only 12.66 percent, which is lower than in 2008 when there was a similar ratio of 13.3 percent. Furthermore, the tax ratio of most of the more developed members of ASEAN is higher than 15 percent.

Aside from increasing taxes, what can Indonesia do to increase tax revenue?

A nation’s tax system is often a reflection of its common values and/or the values of those in power. It is often said that one common value of Indonesia is gotong royong which was translated by Paul Michael Taylor & Lorraine V. Aragon, curators of Asian Ethnology at the Smithsonian National Museum of Natural History, as cooperation among many people to attain a shared goal.

American Congress is currently considering a new tax rate that will generate revenue by levying a 5.6 percent surtax on a taxpayer’s modified adjusted gross income in excess of US$1 million. The revenue will be mostly used to finance improvement in infrastructure, education and increasing research capacity.

US President Barack Obama often remarks in his speech that everyone is his brother’s keeper. Everyone is tied to one another; it’s what allows Americans to pursue individual dreams, yet still come together as a single American family. “E pluribus unum.” Out of many, one. Not everyone for himself.

Thus, he proposed that the more fortunate among Americans contribute more during an economic downturn. The same people with high income and skills are best places to benefit more from an economic upturn should one come.

The official number, which is likely to be underreported, shows Indonesia to be more unequal than Japan, Australia and most of European countries. The rich in Indonesia are notoriously known to have many privileges in business and legal matters. Thus it is only fair that they contribute more to the improvement of their fellow citizens.

The top tax rate for personal income has been decreased from 35 percent to 30 percent for incomes of more than Rp 500 million as part of a stimulus measure dating back to the sub-prime mortgage crisis of 2009. If President Yudhoyono wants to prove that he is decisive and serious about increasing people’s welfare, a 35 percent tax rate for personal income above Rp 1 billion would remove any doubts.

The second measure we need to do is evaluate Value Added Tax (VAT). Adam Smith stated in his masterpiece, Wealth of Nation (1776), that a tax system should be designed to ensure equality, certainty, convenience in payment and ease of collection.

Value added tax (VAT) supposedly avoids multiple taxation problems in sales tax by taxing only the value added at each stage of production. VAT is assessed and collected on the value of goods or services that have been provided every time there is a transaction.

The seller charges VAT to the buyer, and the seller pays this VAT to the government. To work well, VAT needs sophisticated documentation and credible tax administrators.

Richard Bird (2005) in his comprehensive article entitled “VAT in Developing and Transitional Countries” stated tone major problem with VAT is the existence of a fundamental gap between the institutional requirements for good VAT administration and the real fiscal institutions in place in a country. Since few developing and transitional countries can meet these criteria, attempts to use VAT “incentives” seem unlikely to yield good results.

The third measure involves altering our basic tenets of decentralization. It is true that when the Regional Autonomy Law No. 22 and 25 was enacted in 1999, a number of provinces with rich endowments in natural resources were screaming, even threatening independence, over a larger share of revenue from natural resources.

Nevertheless, it’s not an optimal economic arrangement. The current system encourages regions to extract as much natural resources, especially energy producing commodities, as fast as possible.

It is better if one region knows that a new technology will come out in a few years that will improve mining procedure to be more environmentally sound. But the longer it waits then the later the mine will operate and less money it will receive. Worse, it the stream of revenue might only start after the regent or mayor’s term ended.

To increase a region’s revenue, it is a common practice to impose numerous kinds of excise and local tax that are often harmful from the national point of view since they increase the cost of doing business with few benefits provided. The region has no stake in overall sustainability and profitability of a company.

A better system would encourage regions to provide better investment and business climates. If a region receives some share of national personal and corporate tax then it will compete to attract profitable and high net value person to reside in their region. There will be interspatial competition to ease business instead of race to put obstacles.

A comprehensive strategy to increase tax would also need stronger rule of law and harsher punishment for tax evasion as well as tax collector acting criminally. There have been a number of high-profile tax fraud and money laundry cases that should not be allowed to happen again.

Improving the Indonesian tax system is a long and grueling journey. But as one of America’s best presidents, Franklin D. Roosevelt, once said, “after all, are dues that we pay for the privilege of membership in an organized society.”

The writer is an economic lecturer at University of Indonesia and senior economist at INDEF.

Negara Tidak Boleh Kalah Menghadapi Krisis

Harian Kontan tanggal 11 Oktober 2011
Halaman 23 (tidak tersedia online)

Berly Martawardaya

Dosen FEUI dan ekonom senior INDEF

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan negara tidak boleh kalah ketika otoritasnya di tantang oleh kelompok domestik. Namun bagaimana dengan tantangan terhadap otoritas negara dari pihak di luar negeri?

Pertanyaan ini penting sekaii untuk ditimbang secara seksama. Sehubungan dengan dalamnya integrasi ekonomi antar negara. Kini semakin besar pula kemungkinan permasalahan di suatu negara menular (contagion effect) dan hinggap ke negara lain.

Sebesar apa fleksibilitas sebuah negara dalam mengambil tindakan? Jika terdapat bukti kuat bahwa mengikuti konvensi global justru memperparah masalah, apakah tetap akan di lakukan?

Krisis moneter tahun 97 tidak hinggap di Cina dan India yang membatasi perdagangan mata uangnya. Dampak negatif krisis yang sama tidak banyak mempengaruhi Malaysia yang menetapkan batasi capital outflow di awal krisis. Dua kebijakan tersebut bertentangan dengan konvensi global namun efektif dalam menyelamatkan ekonomi.

Sebaliknya, Indonesia menerapkan kebijakan uang ketat sehingga suku bunga naik pesat dan menutup 16 bank sesuai tuntutan IMF dalam Letter of Intent. Hasilnya krisis yang berkepanjangan.

Negara yang secara aktif dan mandiri susun kebijakan menghadapi globalisasi dan kondisi eksternal cenderung lebih tahan banting dibanding negara yang terpaksa (atau setengah terpaksa) melaksanakan langkah tertentu.

Hal ini didukung oleh studi Dani Rodrik dari Harvard University pada buku berjudul Globalization Paradox; Democracy and the Future of World Economy (2011) yang menyatakan bahwa negara yang sangat terintegrasi dengan ekonomi global dan sangat patuh mengikuti konvensi kebijakan global justru mengalami pertumbuhan lebih rendah.

Dalam studinya, wilayah Karibia dan Amerika Latin, yang dengan tekun melakukan integrasi global, menerima arus modal asing serta mengurangi peran negara, hanya tumbuh rata-rata 1 %. Jauh lebih rendah dibandingkan Asia Timur & Pasifik yang tumbuh rata-rata 6.4 % dan Asia Selatan yang tumbuh rata-rata 3.3 %.

Uni Eropa (UE) yang sedang dilanda krisis adalah contoh kelompok negara yang mendahulukan hiperglobalisasi dan prose’s demokrasi namun mengorbankan sebagian kedaulatan nasional.

Jika suatu negara ingin menjadi anggota UE harus menerapkan ribuan perundangan UE yang belum tentu menjadi prioritas dan sesuai dengan kondisi negara tersebut. Setelah menjadi anggota UE maka bila mengambil kebijakan tidak sesuai dengan beberapa prinsip dan mekanisme mendasar UE maka dapat dikenakan sanksi/denda.

Tanggung Jawab Negara

Andrew Berg dan Jonathan D. Ostry (2011), yang saat ini menjabat sebagai pimpinan Divisi Riset IMF, memperkuat bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kesenjangan ekonomi yang rendah dan system demokratis dengan pertumbuhan ekonomi berkesinambungan. Penurunan 10 % kesenjangan berkorelasi dengan penambahan periode pertumbuhan sebesar 50 %.

Pertumbuhan yang berkesinambungan untuk periode yang lama tidak dapat bergantung pada kekayaan alam. Banyak negara di Afrika yang memiliki kandungan minyak, emas dan berlian yang tinggi namun mayoritas penduduknya miskin. Memulai pertumbuhan ekonomi jauh lebih mudah dibandingkan mempertahankannya. Menghilangkan beberapa hambatan besar di perdagangan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan. Namun umumnya hanya berdampak beberapa tahun saja terhahadap perekonomian.

Berg dan Ostry menyimpulkan bahwa negara tidak harus memilih antara pertumbuhan dan kesetaraan ekonomi. Negara yang lebih merata akan lebih tinggi kualitas SDM-nya, lebih kuat solidaritas sosialnya dan tidak rentan terhadap krisis finansial serta politik.

Pengurangan kesenjangan tidak dapat diserahkan pada pasar. Menurut Joseph Stiglitz (2011) dari Columbia University yang juga pemenang hadiah Nobel Ekonomi, pemerintah berperan penting dalam perkuat infrastruktur, meningkatkan akses terhadap pendidikan serta sediakan jaminan sosial dan kesehatan. Pemerintah adalah aktor dominan dalam membatasi ekses negatif kapitalisme, global ataupun domestik.

Tanggung jawab ini khususnya amat nyata di Indonesia yang konstitusinya memberi amanat pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Indonesia tidak boleh kalah.

The US debt crisis: Lower US credit rating and its discontent

The Jakarta Post (original link)

Berly Martawardaya, Jakarta | Wed, 08/24/2011 8:30 PM

For the first time in 70 years, the US Treasury bond (T-Bill) is no longer rated AAA by all rating agencies. On Aug. 5, it was downgraded one notch by Standard & Poor’s (S&P) to AA+.

For decades, the interest rate on the T-Bill has been known as the “risk-free rate”, because a US default was as close to impossible as anyone in financial markets could imagine, and all other bonds were priced relative to the US.

The US is likely to face higher interest rates on borrowing. The score given, from highest AAA to lowest D usually corresponds to the interest rate that the issuer needs to pay when borrowing money.

According to The New York Times, the average bond yield of a country debt with an AAA rating is about 3 percent.

The average yield of the bonds of the countries in the next three categories, which is where the US will be, is 4.15 percent. Thus, a debt-ridden America will have to pay more to borrow, which could lead to the country becoming trapped in a tangled web of deficit and recession.

However, it’s not all doom and gloom for the US. The other two major rating agencies, Moody’s and Fitch, maintain AAA ratings of the US Treasury’s debt. There will also be periodic reassessments by S&P of its downgrade.

Furthermore, major financial institutions still express confidence in US debt. “The US Treasury remains the benchmark for global yields and is also a key source of funding and collateral in money markets.

“The treasury market also remains the deepest and most liquid fixed income market in the world,” said Bob Lynch, global head of G10 currency strategy at HSBC in New York.

Global collaboration and show of support surely can’t hurt. Financial officials from the Group of 20 major economies reportedly held an emergency conference call on Aug. 7 to discuss the debt crises in the US and Europe following several days of market panic and a downgrade of the US credit rating.

What are the impacts of the US credit downgrade for Indonesia?

First, there is a potential influx of short-term capital to Indonesia. There’s likely to be fewer buyers of T-Bills due to risk perceptions.

Even worse, as most pension funds and money market funds, (current holdings are 338 billion), need to hold a certain proportion of AAA rated bonds, there will be massive selling in the near future.

Both events mean less capital entering the US economy, with investors looking for other sites for their money. Some will enter Indonesian stocks and bonds market, which, if left unattended and unguarded, could fuel an economic bubble and/or a shortage of capital if investments are suddenly moved to another country.

The Bank of Indonesia will need to tighten the rules for a foreign short-term capital influx to avoid the aforementioned problems.

Second, there will likely be an increase of Indonesia’s exchange rate to the dollar. The same short-term capital influx will result in the sale of the dollar and purchase of rupiah. If there is no volume increase in the opposite direction, selling rupiah and buying dollars, then the rupiah’s relative value to the dollar will appreciate.

Third, Indonesian exports will weaken. A weak US economy will consume less. US consumption has been the driving force of Asian economic exports including Indonesia. A higher exchange rate for rupiah will increase the prices of our exports and lower our competitiveness.

The Trade Ministry needs to actively look for further diversification of our exports to other countries and reduce our export reliance on the US market.

More importantly, Indonesia needs to diversify the means of exchange other than the dollar when conducting international trade.

Fourth, our reserves should be realigned. The dollar comprises a 60.7 percent share of global reserves. Being the currency of global transactions enables the US to print debt and sell it abroad while avoiding the risk of currency fluctuations.

The downgrade will lead central banks to reevaluate the safety of their reserve policies and reduce dollars while increasing their stocks of other currencies.

Over the last month, the dollar plummeted 6 percent against the Swiss franc and about 4 percent against the yen. China’s renminbi is getting stronger and the Chinese government is actively promoting its currency.

Bank Indonesia needs to realign the combination of currencies it holds in its reserves to reflect current international conditions and reduce risk.

Fifth, there could be a shift in economic dominance to East Asia, especially China. This could be a tipping point for the shift of global dominance from the US to its great rival China, where its central bank holds an estimated $1.1 trillion in US debt.

The Chinese state-run Xinhua News Agency recently declared: “China, the largest creditor of the world’s sole superpower, has every right now to demand the United States to address its structural debt problems and ensure the safety of China’s dollar assets.

“To cure its addiction to debts, the United States has to reestablish the common sense principle that one should live within its means.

“It should also stop its old practice of letting its domestic electoral politics hold the global economy hostage and rely on the deep pockets of major surplus countries to make up for its perennial deficits.”

Indonesia enjoys good relations within East Asia in groupings such as the East Asian Economic Caucus, ASEAN+3 and CAFTA (China-ASEAN Free Trade Agreement). We should make the most of this opportunity to increase exports and use non-dollar currencies in trading with other regional states.

One of the most astute observers of the US said, “American infrastructure used to be the best, but the lead has slipped.

“South Korean homes now have greater Internet access than we do. Countries in Europe and Russia invest more in their roads and railways than we do. China is building faster trains and newer airports. Meanwhile, when our own engineers graded our nation’s infrastructure, they gave us a ‘D’.”

His name is Barack Obama and the quote is from his 2011 State of the Union address to the American people.

If America does not move fast to improve its economic, financial and political infrastructure, the D grade might be coming soon.

Indonesia needs to carefully adjust our economic policies to avoid being dragged down.

The writer is a lecturer at the School of Economics, University of Indonesia, and senior economist at the Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Tsunami Ekonomi?

Sindo, 18 Maret 2011 (original link, berlangganan)

Berly Martawardaya Dosen FEUi dan Ekonom Senior Indef

Gempa 8.9 Skala Richter (SR), terbesar kelima sejak instrumen pengukuran dikembangkan, mengguncang Jepang beberapa hari lalu,400 kilometer di timur laut Tokyo. Mobil, kapal, dan bangunan bergelimpangan bagai mainan anak kecil. Dahsyatnya gempa yang terjadi menyebabkan Pulau Honshu berpindah 2,4 meter dan sumbu bumi bergeser 10 sentimeter. Sampai saat ini lebih dari sepuluhribuorangyangdinyatakan meninggal atau hilang dan lebih dari tiga ratus lima puluh ribu orang berada dalam penampungan pengungsi. Berkaca pada gempa 6,8 SR di Kobe pada 1995 yang membawa korban 6.400 orang serta menyebabkan kerugian 10 triliun yen atau 2% dari PDB Jepang, bencana kali ini sepertinya tidak lebih parah. Kobe adalah kota industrial yang padat dan menghasilkan 12% dari total output Jepang menurut estimasi Merril Lynch. Restorasi Kota Kobe pascagempa menelan biaya hingga seratus miliar dolar. Adapun Provinsi Tohoku hanya menghasilkan 7% dari PDB Jepang. Ekonomi domestik Jepang juga mengalami gempa. Pada hari pertama bursa setelah gempa, indeks Nikkei Jepang turun drastis 6% yang bagaimanapun lebihbaikdaridrop7,5% setelah gempa Kobe.Namun,penurunan 10.6% setelahnya menjadikan kombinasi kedua hari tersebut kejatuhan bursa terbesar dalam 24 tahun terakhir sejak 1987 di mana muncul isu radiasi berbahaya di Tokyo. Bank Sentral Jepang menyuntikkan 15 triliun yen (USD183 miliar) ke pasar uang untuk menenangkan pelaku pasar dan memastikan likuiditas tetap terpasok.Jumlah ini rekor terbesar operasi pasar yang pernah dilakukan BoJ. Gubernur BoJ,Masaaki Shirakawa, meningkatkan kapasitas pembelian aset berupa obligasi pemerintah dan exchange-traded fundshingga 10 triliun yen. Fragmentasi Produksi dan Permintaan Robert Fentra (1998) dalam artikel ilmiahnya berjudul “Integration of Trade and Disintegration of Production in The Global Economy” menunjukkan bahwa terjadi paradoks. Ketika batas antarnegara kian menipis dan dunia kian terintegrasi, justru terjadi disintegrasi besar-besaran di produksi barang khususnya sektor manufaktur. Pengembangan dan riset produk masih sebagian besar dilakukan di Eropa Barat dan Amerika Utara,namun produksi dilakukan di berbagai penjuru dunia khususnya Asia, Eropa Timur,dan Meksiko yang upah pekerjanya lebih rendah, namun terjaga kualitasnya. Perakitan bisa dilakukan di negara ketiga yang berbeda dari tempat produksi dan tujuan penjualan dengan perkantoran (back office) seperti jasa akuntansi dan hukum disediakan kantor di India dan Filipina. Ketika perdagangan dibuka dan biaya transportasi menurun dapat dilakukan spesialisasi di mana pabrik di daerah tertentu memfokuskan pada suatu komoditas atau produk antara. Tidak banyak orang yang pernah mendengar Kota Niihama di Jepang.Namun, kebakaran pada 1993 di kompleks pabrik yang memproduksi 65% output dunia dari epoxy cresol novolac, komponen penting dalam produksi semikonduktor, menyebabkan kepanikan pasar. Harga beberapa tipe semikonduktor naik hingga dua kali lipat dan menjadi isu internasional dan Presiden Clinton waktu itu menyampaikan permintaan resmi pada Pemerintah Jepang untuk menjaga stabilitas suplai. Jepang saat ini masih menjadi pemain besar sektor manufaktur dan teknologi tinggi,termasuk chipuntuk iPhone dan iPad hingga siapa tahu niche product apa yang terancam suplainya karena bencana ini Potensi gangguan suplai semakin besar karena tergantungnya Jepang pada pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang walau menghasilkan listrik secara efisien, namun memerlukan pengamanan sangat tinggi pada proses produksi dan penanganan limbah. Hal ini akan mengurangi produksi elektronik, baja, dan berbagai produk manufaktur lain. Mazda dan Honda menutup semua pabrik mobilnya di Jepang sampai 20 Maret,Toyota dan Nissan tidak mengambil langkah sedrastis itu, namun tetap mengurangi produksi. Estimasinya,produksi mobil bulan ini akan turun paling tidak seperempat dari produksi bulanan normal. Ekonomi Jepang dengan pendapatan per kapita lebih dari USD32 ribu baru saja tersusul oleh China sehingga turun menjadi nomor ketiga terbesar di dunia dengan Amerika Serikat tetap di nomor satu. Sebagai negara miskin sumber daya alam, Jepang mengimpor sebagian besar kebutuhannya dan saat ini menjadi pengimpor kelima dunia dengan nilai USD637 miliar pada 2010. Jepang juga pengimpor minyak ketiga dunia dengan volume lebih dari 5 juta barel per hari. Menurunnya, produksi manufaktur Jepang beberapa waktu ke depan berarti berkurangnya permintaan terhadap komoditas migas dan nonmigas dunia sehingga harga minyak yang beberapa minggu lalu menembus USD105 kembali ke turun di bawah angka psikologis USD100. Gelombang ke Indonesia Pada 2009 Indonesia adalah negara peringkat ketujuh dalam ekspor terbesar ke Jepang setelah China, Amerika, Australia, Arab Saudi, UAE, dan Korea Selatan. Pertumbuhan ekonomi Jepang yang mencapai 3% pada 2009 setelah negatif dua tahun sebelumnya menjadikan Jepang sebagai negara pembeli terbesar produk ekspor Indonesia pada 2010 dengan nilai USD16,5 miliar atau 12,7% total ekspor kita. Dengan produksi yang menurun akibat restorasi pascagempa, ekspor Indonesia pada 2011 ke Jepang bisa diperkirakan akan lebih kecil nilainya. Demikian juga investasi Jepang di Indonesia yang pada 2010 mencapai USD712 juta (nomor empat setelah Singapura, Inggris, dan Amerika) tidak akan meningkat pada 2011. Namun,ekonomi dunia yang sedang bangkit pada 2011 menyediakan banyak pasar untuk produk Indonesia yang sebagian besar primer dan olahan ringan. Investasi yang masuk ke Indonesia juga stabil dan berasal dari berbagai negara.Jika saja Indonesia bertindak cepat dan segera melatih perawat, mantri, dan elderly- caregiveryang mahir berbahasa Jepang,justru dapat menyediakan sumber daya yang dibutuhkan Jepang dan membuka lapangan kerja. Bencana ini menunjukkan pada kita potensi bahaya dari ekonomi dunia yang makin terinterkoneksi.●

Mencermati Program Pembatasan BBM Bersubsidi

Liputan6.com (original link)

16/12/2010 12:57

Berly Martawardaya

Thomas Agustine, filsuf Romawi terkemuka, menyatakan bahwa kesempurnaan manusia adalah ketika menemukan ketidaksempurnannya. Lebih lanjut, ia menjelaskan, manusia sebagai makhluk yang diciptakan berdasarkan profil Yang Maha Sempurna (Imago Dei) memiliki insting untuk terus berupaya mencapai kesempurnaan dalam berbagai aktivitasnya. Sebagai manusia dengan berbagai keterbatasan, yang dapat dicapai bukan kesempurnaan namun yang terbaik dalam berbagai batas yang ada. Kerendahan hati dan kesadaran diri adalah bagian penting dari beragama.

Ekonomi memiliki pendekatan yang banyak kemiripan dengan Thomas Agustine. Dunia yang sempurna akan menghasilkan kebijakan ekonomi yang sempurna (first best solution) untuk mengatasi masalah dan membawa maanfaat positif tanpa menimbulkan masalah baru.

Pembatasan BBM bersubsidi telah diundur tiga kali pelaksanaannya: Oktober 2010, Januari 2011, dan terakhir Maret 2011 setelah rapat 14 jam antara pemerintah dan DPR. Dengan kuota subsidi hanya 38,6 juta kiloliter, dibutuhkan pembatasan konsumsi untuk tidak melebihi dana yang dialokasikan untuk subsidi di APBN 2011. Penghematan diperkirakan mencapai Rp 3,8 triliun.

Mari kita kaji kesempurnaan apa saja yang dibutuhkan supaya kebijakan ini berhasil. Dari depo BBM untuk sampai ke konsumen maka akan melalui tiga tahap penting dan rawan penyelewengan. Tahap pertama adalah ada penjagaan ketat dan mekanisme kontrol di tiap truk pengangkut bensin bahwa tidak ada premium yang dicuri di tengah jalan lalu dijual dan sisanya diencerkan dengan cairan lainnya. Perlu gembok yang dikunci setelah diisi di depo yang hanya bisa dibuka di pom bensin sesuai tujuan.

Tahap kedua adalah ketika BBM bersubsidi berada di pom bensin. Jangan sampai ada pemilik pom bensin nakal yang melakukan pengenceran serupa dan mengambil untung secara tidak legal. Perlu ada random check atas kualitas dan kemurnian premium di tiap pom bensin yang diumumkan secara terbuka dengan sanksi pencabutan izin bagi pelanggar.

Tahap ketiga, transaksi penjualan antara pom bensin dan konsumen, membutuhkan paling banyak perubahan interaksi dengan adanya rencana pembatasan. Ada dua opsi yang diajukan BP Migas: Opsi pertama melarang semua kendaraan beroda empat berplat hitam mengonsumsi BBM bersubsidi. Artinya, hanya kendaraan umum, kendaraan beroda dua dan tiga, serta nelayan yang berhak. Sedangkan, opsi kedua melarang kendaraan beroda empat berpelat hitam keluaran di atas 2005 mendapatkan BBM bersubsidi.

Kedua opsi tersebut membutuhkan identifikasi mana yang dapat beli bensin bersubsidi dan mana yang tidak diperbolehkan. Bila pembatasan berdasarkan tahun yang pilih maka apakah setiap membeli bensin harus menunjukkan STNK sehingga terlihat tahun pembelian mobil tersebut? Bisa saja dipasang stiker dan sign untuk menyiapkan STNK ketika membeli BBM bersubsidi sehingga tidak memperlama waktu dan perpanjang antrian, namun masyarakat kita belumlah sempurna.

Akan sangat mungkin muncul upaya persuasi, baik secara kasar dengan ancaman fisik dan secara halus dengan selipan sepuluh ribuan, dari konsumen supaya bisa membeli BBM bersubsidi walaupun kendaraannya berusia kurang dari lima tahun. Pegawai pom bensin, yang biasanya berpendapatan rendah dan minim perlindungan intimidasi karena lokasi kerjanya diketahui, akan sulit untuk secara konsisten melaksanakan kebijakan pembatasan. Kecuali jika ditempatkan aparat/kamera di tiap pom bensin untuk mengawasi semua transaksi pembelian BBM bersubsidi.

Bila ada stiker yang ditempel di kaca mobil menandakan tahun pembelian sehingga tidak perlu menunjukkan STNK tidak hilangkan potensi intimidasi. Bahkan bertambah lagi pintu penyelewengan di institusi yang menerbitkan stiker tersebut. Dan, jangan lupa bahwa pemalsuan produk bermerk terkenal amat marak di Indonesia. Kalau hanya stiker, walau berhologram, tentu tidak kebal dari pemalsuan.

Tahap keempat adalah memastikan tidak ada penjualan dari penerima BBM bersubsidi kepada yang ditetapkan tidak boleh membeli. Mobil plat kuning, dan mobil plat hitam pra-2005 bila opsi ini yang dipilih, dapat mengisi tanki bensin mereka dengan BBM bersubsidi dan menikmati durian runtuh dengan menjual kembali.

Untuk apa angkot dan bis umum lelah menempuh macet serta menghadapi preman yang menuntut setoran bila sekali ke pom bensin mereka bisa beli menikmati keuntungan bersih paling tidak seribu rupiah per liter?! Bila isi tangki 30 liter, totalnya Rp 30 ribu. Mengapa tidak sehari 50 kali ke pom bensin sehingga dapat untung Rp 1,5 juta per hari dan menikmati hidup ala manajer perusahaan multinasional?

Solusi yang ditawarkan untuk masalah baru ini adalah smart card dengan kuota wajar BBM bersubsidi yang boleh dibeli secara legal. Namun kebijakan ini membutuhkan penerbitan smart card dan mesin pembacanya di ratusan ribu pom bensin di segenap penjuru Indonesia. BI baru mengumumkan bahwa transisi ke smart card di kartu debit dan kredit membutuhkan waktu lima tahun untuk diimplementasikan. Bila bank yang sudah berpengalaman dan memiliki SDM mumpuni membutuhkan lima tahun, apakah itu berarti baru pada 2015 pembatasan BBM bersubsidi dapat efektif dilakukan? Ingat bahwa smart card tak menghilangkan potensi intimidasi atau penyuapan ke pegawai pom bensin.

Tahap kelima adalah potensi penimbunan. Bila tanggal pembatasan sudah diumumkan jauh-jauh hari, dapat dipastikan beberapa minggu sebelumnya akan terjadi kelangkaan premium besar-besaran. Pemilik pom bensin akan sulit menghalangi masyarakat yang akan dilarang membeli BBM bersubsidi untuk membeli volume besar dan melakukan penimbunan. Lain halnya bila pada malam hari mendadak ada pengumuman di TV bahwa besok akan dimulai kebijakan pembatasan sehingga tidak sempat terjadi penimbunan secara terorganisir.

Richard Lipsey dan Kevin Lancaster (1956) pada makalah ilmiah yang sangat banyak dirujuk, menyatakan bahwa pada dunia yang tidak sempurna maka lebih baik mengakui berbagai ketidak sempurnaan dan memformulasikan kebijakan spesifik (second best solution) untuk mencapai tujuan. Kebijakan pembatasan BBM yang membutuhkan sedemikian banyak kesempurnaan di kondisi Indonesia yang jauh dari sempurna akan sulit dijalankan secara efektif.

Indonesia yang telah menjadi net-importir minyak dan keluar dari OPEC perlu belajar dari Norwegia yang menggunakan pendapatan minyaknya untuk memperkuat competitive-ness negara serta memiliki kebijakan komprehensif jangka panjang. Pengurangan konsumsi BBM tidak dapat dilepaskan dari pengembangan transportasi publik yang nyaman, aman, dan terpercaya. Tak sepatutnya subsidi pemerintah sedemikian besar terus dinikmati kalangan menengah atas yang memang vokal dan dapat menyuarakan ketidakpuasan, beda dengan petani dan nelayan miskin yang hanya bisa pasrah pada kebijakan yang merugikan. Pengembangan energi alternatif di Indonesia yang kaya sinar matahari, angin, panas bumi, dan ombak juga perlu menjadi prioritas riset dan program pemerintah.

Sebagai penutup, ada baiknya kita merenungkan pepatah bijak ini,"To err is human. To acknowledge it and remedy the mistake is divine."

Penulis adalah staf pengajar FE Univeritas Indonesia dan Ekonom Senior Indef