Gambar Yang Menyelamatkan

                                                        

Investor Daily, Kamis 24 Juli 2014 (original link) 

Peribahasa menyatakan bahwa sebuat gambar setara seribu kata. Masyarakat kini melihat gambar-gambar seram dampak kesehatan merokok pada kemasan rokok sebagai pelaksanaan PP No. 109/2012 mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif bagi kesehatan berupa produk tembakau. Gambar tersebut diharapkan dapat menurunkan minat merokok masyarakat dan mencegah generasi muda untuk mulai merokok.

Komunitas kesehatan telah lama memperjuangkan perlunya  pictorial health warning atau gambar peringatan kesehatan (GPK). Dengan tingkat pendidikan penduduk Indonesia yang mayoritas masih SMP kebawah dan tingkat membaca yang rendah, gambar lebih efektif sebagai medium peringatan.

Namun ada zat adiktif lain dengan bahaya yang tidak kalah besarnya yakni minuman beralkohol. Efek negatif minuman beralkohol adalah melemahnya konsentrasi pada jangka pendek dan menyerang liver serta daya tahan tubuh pada jangka panjang. Peminum yang sedang teller dan mengendarai kendaraan seringkali berujung pada kecelakaan dan kematian. Konsumen rutin alkohol juga lebih mudah “naik kelas” ke penyalahgunaan obat dan narkotika.  

Setiap tahunnya ribuan orang meninggal akibat penyakit yang disebabkan mengkonsumsi minuman beralkohol. Ribuan orang lain melakukan tindak kriminal, terkena dampak kriminal karena konsumsi alkohol, dan statistik menyatakan 3 kecelakaan bermotor terjadi setiap hari di Indonesia akibat pengendara mabuk. Masyarakat kita telah sakit karena minuman beralkohol dan banyak juga mereka yang tidak mengkonsumsi alkohol menjadi korban tidak bersalah karena berada dalam jarak dekat dengan si pengkonsumsi alkohol.

Saat ini minuman beralkohol di Indonesia dibagi dalam tiga golongan. Minuman beralkohol golongan A yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5%, golongan B yang mengandung C2H5OH dengan kadar 5%-20%, dan  golongan C yang mengandung C2H5OH dengan kadar 20%-55%. Selain itu penggolongan ini juga membedakan harga produk alkohol, dimana alkohol yang termasuk golongan A harganya paling murah dan golongan C memiliki kisaran harga paling tinggi.

Sayangnya, perbedaan harga yang cukup signifikan belum mampu menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengonsumsi alkohol golongan C. Banyak yang cenderung tidak mempermasalahkan membeli minuman beralkohol dengan harga tinggi apalagi bagi masyarakat dengan pendapatan ekonomi menengah ke atas di Indonesia.

Bagi sekelompok masyarakat, alkohol sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tujuan mereka untuk membeli alkohol golongan C bukanlah sekadar untuk kadar alkohol tingginya, namun untuk membangun citra diri. Dilain pihak, individu ingin merasakan mabuk akibat dari alkohol, sering kali membeli beragam jenis alkohol golongan A yang terjangkau harganya.

Beberapa negara telah mulai mewacanakan regulasi yang mengharuskan setiap produk minuman alkohol memasang GPK. Thailand sebagai contoh saat ini sedang memperjuangkan hal tersebut, walaupun dihadang keras oleh produsen dan importir minuman alkohol. Dilihat dari keengganan produsen dan importer minuman alkohol untuk menerima regulasi yang ketat pada produknya, menunjukkan bahwasanya regulasi ini memanglah memiliki potensi besar untuk mengurangi minat belanja konsumen minuman beralkohol.

Pemerintah Indonesia perlu mewajibkan para pengimpor, produsen dan distributor untuk memasang gambar yang ilustrasikan dampak minuman alkohol bagi kesehatan. Pemerintah adalah benteng dalam melindungi masyarakat dari upaya agresif industri alkohol dalam menjaring konsumen di tanah air, khususnya generasi muda.

Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa mereka sedang  mempersiapkan draf peraturan untuk memperingatkan masyarakat tentang pengaruh kesehatan minuman beralkohol. Dua alternatif adalah  dalam bentuk  plain packaging (kemasan polos) atau pencantuman gambar peringatan kesehatan pada kemasan minuman beralkohol.

Langkah pemerintah untuk menerapkan plain packaging atau GPK ini merupakan bentuk dari pengetatan peraturan terdahulu yakni  Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20/MDAGPER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

Saat ini instrumen regulasi tertinggi miras adalah Perpres No.74/2013 yang lebih menitikberakan pada pengawasan mata rantai distribusi alkohol. Namun demikian, segala macam peraturan tidak akan berguna tanpa adanya political will dan political courage untuk menekan pedagang dan pemasok miras dalam penegakan hukum. Komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat baiknya tidak terbatas pada segmen industry tertentu saja.

Perbuatan, baik positif ataupun negatif, yang rutin dilakukan akan menjadi kebiasaan. Apabila pemerintah tidak mampu mengatasi masalah konsumsi minuman beralkohol di Indonesia, kita diperhadapkan dengan bahaya tumbuhnya generasi pemabuk yang cenderung pada kriminalitas. Jangan sampai bonus demografi yang mencapai puncaknya pada 2025-2035 justru berubah menjadi bencana demografi.

Presiden dan wakil rakyat yang baru terpilih memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kebijakan publik berpihak pada masa depan bangsa demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, dan unggul. Bukan pada segelintir produsen alkohol dengan berbagai aksi lobby-nya ke pejabat publik dan wakil rakyat.

Bila diterapkan, gambar peringatan  di kemasan alkohol dapat menyelamatkan ribuan nyawa. Jangan ditunda-tunda

Penulis adalah Dosen di Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP)- FEUI

Doa untuk Indonesia

Untuk Para Kawan Yang Belum Mantap Memilih Capres

Dear Kawan,

Pertama-tama terimakasih telah menyempakan mampir dan membaca tulisan ini. Kalau kita belum berkenalan langsung, nama saya Berly yang berprofesi utama sebagai akademisi dan peneliti. Tulisan-tulisan saya di media massa tentang berbagai hal bisa di baca di blog ini. Saya tergerak membuat tulisan ini setelah membaca tulisan senior aktivis kritis yang saya kagumi dan pernyataan seorang guru yang amat saya hormati. Kalau mereka berdua saja berani bersikap dan mengajak, maka keteladanan mereka perlu diikuti.

Apabila anda sudah mantap dengan pilihan capres-cawapres anda, saya hormati pilihan anda. Bagus bila sama dan  dan tidak apa bila beda. Syukur-syukur kita bisa kerjasama untuk (sedikit) perbaiki Indonesia di masa mendatang, siapapun presiden Indonesia 2014-2019. Tapi bagi kawan-kawan yang termasuk dalam 11-23 % pemilih yang belum mantap dengan pilihan capres-cawapres-nya, mudah-mudahan tulisan ini ada manfaatnya. Adapun lima faktor utama yang menjadi penentu pilihan saya adalah:

1.     1. Saya tidak puas dengan pemerintahan 2009-2014

Melambatnya pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan, meningkatnya kesenjangan, melonjaknya defisit dan maraknya korupsi  terjadi di masa 2009-2014. Banyak keputusan penting lamban diambil dan pejabat tinggi yang minim kinerja terus duduk enak di kursinya (sampai KPK menjemput).

UU Minerba yang (tumben) progresif terus ditunda pelaksanaannya dan ketika akhirnya dikeluarkan PP 1/2014 banyak loop hole-nya sehingga kekayaan alam Indonesia terus dikuras dengan nilai tambah lokal yang  minimal.

Prabowo didukung oleh semua parpol penguasa dan pendukung SBY di 2009-2014 di set-gab (minus PKB). Apakah perubahan nyata bisa terjadi dengan tim yang sama dan sekedar ganti kapten? Mohon maaf bila saya tidak bisa se-optimis dan se-naif itu. Sudah nggak perform masa mau berkuasa terus? Jadi oposisi dulu lah 5 tahun.

2. Saya ingin pemerintahan yang bebas korupsi dan minim bocor anggaran

Tidak efektif itu masalah. Tapi korupsi adalah kejahatan berat dan masalah utama pembangunan di Indonesia. Coba hitung berapa Ketum atau Mantan Ketum Parpol pendukung Prabowo yang terpidana/tersangka korupsi: Suryadharma Ali dari PPP (kedua dari kanan) dalam korupsi haji, Anas Urbaningrum (PD) dalam korupsi Hambalang,  Luthfi H. Ishak (PKS) dalam korupsi sapi. Adapun Ketum PBB, M.S. Kaban  (paling kanan) sedang diusut dalam korupsi SKRT Kemenhut. Belum korupsi Quran dan penyuapan pilkada.

                                                Kredit foto: Kompas (link)
Dan tentunya ada calon menteri utama, Ical di Golkar (anda tahu orangnya yang mana) yang tidak dapat saya bahas disini masalahnya. Perlu blog post tersendiri yang super puanjang. Sebaliknya para Ketum dan petinggi parpol pendukung Jokowi-JK tidak satupun yang menjadi pasien KPK. 

Dengan digantinya Ketum PKS dan PD, akankah para petinggi di parpol pendukung akan berubah dan jadi menteri yang bersih+efektif di kabinet Presiden Prabowo? Ical juga akan hilang dari ruang publik Indonesia sebentar lagi. Mohon maaf bila saya tidak bisa se-optimis itu. 

Prof Emil Salim menyatakan bahwa mafia migas yang merupakan kebocoran anggaran luar biasa hingga ratusan triyun, dekat dengan salah satu cawapres. Sedikit google menunjukkan ke foto ini. Apakah kebocoran ini akan ditutup bila Wapres 2014-2019 adalah orang yang membiarkan dan tidak bisa merubah kondisi selama 5 tahun sebagai Menko Ekonomi? Sekali lagi mohon maaf bila saya tidak bisa se-optimis dan se-naif itu.

                                                                       Sumber:Kaskus (link)
Hashim, adik Prabowo dan penasihat serta penyandang dana utamanya, menyatakan pada pertemuan resmi USINDO di Washington 17 Juli 2013 bahwa Prabowo dan dirinya pro -Amerika dan perusahaan Amerika akan menjadi priviliged partner dalam berbisnis di  pada pemerintahan Presiden Prabowo (liputan dan video). Kenapa bukan berikan privilise dan prioritas pada pengusaha domestik yang butuh bantuan menembus pasar global? Kurang privilise dan prioritas apa perusahaan Amerika seperti Freeport, Caltex dan Newmont? Serius menekan kebocoran atau hanya retorika kampanye? 

3. Saya ingin Presiden yang efektif dan bisa menggerakkan birokrasi

Institusi sipil, apalagi pemerintah, beda jauh dengan militer/bisnis dimana pimpinan bisa menghukum, geser dan pecat dengan cepat. Tidak banyak mantan militer yang berprestasi di pemerintahan sipil karena perlu kepemimpinan yang beda. Pada sistem demokrasi kita ada DPR, MK dan MA yang dalam konstitusi setara dengan Presiden sehingga dibutuhkan temperamen dan karakter yang unik dalam kondisi ini. Dialogis dan tenang, tapi juga strategis dan bisa bangun sistem meritokrasi serta bangun aliansi dengan berbagai elemen masyarakat. Terlalu frontal ala Gus Dur juga tidak produktif .

Pada negara demokrasi jaman modern, saya baru ketemu dua (tolong  tambahkan bila tahu yang lain) petinggi militer yang menjadi presiden efektif. Dwight Eisenhower, presiden Amerika 1953-1961 yang mantan panglima Sekutu di Perang Dunia 2 dan sempat menjadi Rektor di Universitas Columbia (1948-1950). Satunya lagi adalah Presiden SBY yang sempat jadi menteri pertambangan (1999-2001) dan menko polkam (2001-2004) sebelum menjabat presiden yang efektif (menurut saya, tentu anda boleh beda) pada periode pertama-nya (2004-2009). Apa beda periode pertama SBY dengan yang kedua? Jelas pembedanya adalah duet efektif gaya yin-yang dengan JK yang  banyak disebut real president. 

Prabowo belum pernah memimpin  institusi sipil besar selain Ormas HKTI dan Partai Gerindra serta konglomerasi bisnis 1.67 trilliun dimana posisinya sangat dominan.  Lain hal bila Prabowo pernah jadi walikota/gubernur/menteri. Apakah sebuah tim sepakbola yang berisi pemain lama minim prestasi bisa berubah jadi kompak dan banyak hasilkan gol cantik dengan hanya ganti kapten? Tidak mudah, tapi masih bisa terwujud bila kapten baru adalah pemain bola berpengalaman, inspiratif dan play-maker. Tapi bila kapten baru adalah mantan kapten tim basket yang jago tapi minim pengalaman di sepakbola??? Hmmm.... Dapatkah dalam 2-3 bulan, Prabowo belajar birokrasi super cepat, efektif menggerakkan pemerintahan dan membantah semua preseden sejarah? Mohon maaf bila sekali lagi saya tidak bisa se-optimis  dan se-naif itu.

Saya lahir dan 32 tahun beraktivitas di Jakarta (rumah kadang di tengah, lama di pinggiran luar dikit dan sekarang di pinggiran dalam dikit hehe). Kepemimpinan Jokowi-Ahok mampu menggerakkan PNS DKI dan perbaiki pelayanan. Jauh bedanya dibanding para Gubernur sebelumnya. Kepemimpinan transformatif ini juga sudah di verifikasi ke para mahasiswa saya yang bekerja di pemda DKI.

4.  Saya tidak suka kampanye hitam dan SARA

Kampanye negatif adalah penyebaran kelemahan/kesalahan faktual dengan sengaja. Kampanye  hitam adalah penyebaran informasi salah/bohong dengan sengaja. Kampanye negative Maybe, Kampanye hitam No!

Empat orang capres-cawapres beragama Islam. Para capres cenderung abangan dengan para cawapres lebih kuat warna keislaman-nya. Hatta dulu aktivis masjid Salman ITB dan  JK lebih kental lagi dengan kepemimpinannya di HMI, NU dan Dewan Masjid Indonesia (DMI). Tapi seorang Buya Syafii Marif yang mantan Ketua PP Muhammadiyah, sampai kaget dan ngeri ketika menjumpai masyarakat takut memilih capres nomor urut dua, Joko Widodo, karena diisukan kafir (link berita). Banyak keluarga besar saya di Sumbar yang juga terpengaruh issue yang sama.

Belum dengan issue komunis (ini dan ini) ,yang ironisnya disebar oleh Fadli Zon yang menziarahi makam Karl Marx. Bila PDIP disebut komunis karena ada Budiman Sudjatmiko yang mantan PRD, bagaimana dengan Partai Gerindra yang ada Pius Lustrilanang? Dan Andi Arief yang dulu di PRD bersama Budiman, sekarang  staf khusus Presiden SBY.  Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. 

Salam perkawanan untuk yang pernah membaca majalah Kawanku yang dituduh Kivlien Zein berbau komunis karena menggunakan istilah "kawan". :-)

                                                                    Sumber: tokobukuandalas.com (link)
Salah satu pelanggar berat, yang termasuk lingkar istana,  sudah dinyatakan tersangka. Semoga banyak yang menyusul. Untuk yang ini saya coba optimis. Semoga tidak naif.

Update 7 Juli: Ternyata saya naif. Beredar foto Jokowi sedang umrah dengan baju ihram terbalik.  Seakan yang sudah haji plus beberapa kali umrah dan sedang serombongan dengan beberapa Kyai NU tidak tahu pakai ihram dengan benar. Setelah jelas fotonya dibalik dengan Photoshop maka beberapa media terpaksa revisi setengah hati (VOA-Islam hanya menambahkan foto asli, tapi tidak ganti judul dan isi berita di atas). Kamu ketahuaan!

5. Saya tidak ingin dipimpin Presiden yang pernah menculik warga sipil Indonesia

Poin terakhir lebih personal. Sebagai orang yang sedikit terlibat di gerakan mahasiswa 98, saya dekat dengan banyak pentolan mahasiswa. Waktu itu, beberapa harus menghindar dan berpindah-pindah tempat menginap beberapa bulan demi menghindari kejaran aparat. Baru ketika Suharto tumbang, mereka bisa menarik napas lega dan keluar dari persembunyian. 

Bayangkan bila salah satu orang yang bertanggungjawab akan hal itu, akan hadir fotonya di setiap ruang sekolah/pemerintah dan menjadi panglima tertinggi TNI. You cannot run from him anymore.  Seperti dituliskan Jakarta Post “A man who has admitted to abducting rights activists — be it carrying out orders or of his own volition — has no place at the helm of the world’s third-largest democracy.”Pesan moral apa yang akan diserap pemuda dan generasi berikut?

Reformasi 98 pada intinya adalah penolakan terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (KKN) serta sentralisme gaya Keluarga Cendana. Apabila ada orang yang dinyatakan 100 persen didukung keluarga Cendana (link berita), sesulit apa untuk berteriak #MenolakLupa dan #NeverAgain!

Saya bukan anggota Parpol manapun dan tidak pernah memilih Megawati ketika 2x nyapres. Jokowi-JK tidak sempurna dan ada juga orang2 di lingkar dalam mereka yang bereputasi tidak baik. Namun pilihan harus dibuat ke tim yang lebih banyak positif/manfaat dan lebih sedikit masalah/mudharat. Berdasarkan lima faktor yang disebutkan diatas, maka Jokowi-JK lebih tepat untuk memimpin Indonesia 2014-2019 dan adalah pilihan saya di pilres ini. Gunakan hak pilih anda untuk merubah Indonesia.

Anda tidak setuju? Boleh- boleh aja. Gitu aja kok repot!