Tulisan Opini

Ekonomi Indonesia 2012 dan Samba Consensus

2012-01-12T14:19:00.000-08:00

Harian Seputar Indonesia (original link)
Kamis, 12 January 2012

Sebuah negara berkembang dengan jumlah penduduk besar dan sumber daya alam yang kaya (minyak, besi, dan sebagainya) dan tanah yang subur masih memiliki proporsi penduduk miskin yang tinggi dan birokrasi yang berbelit serta kesenjangan antardaerah.

Namun, berkembangnya sektor petrokimia, komputer, industri berat, dan pesawat dipadu dengan sistem jaminan sosial yang kuat telah mengurangi jumlah penduduk miskin secara drastis. Tingkat kesenjangan terendah dalam 30 tahun terakhir dan 20 juta rakyatnya keluar dari garis kemiskinan dalam dekade ini. Negara tersebut telah mencapai investment grade (BBB-) dan baru saja menembus pertumbuhan ekonomi 7,5% sehingga total GDP telah melebihi Inggris dan menjadi ranking enam ekonomi terbesar di dunia.

Tingkat utang bersih (net external debt) negatif alias bukannya meminjam justru menjadi negara yang memberikan pinjaman. Investor asing dengan tekun meletakkan pabrik di negara tersebut untuk menjangkau pasar regional dan negara tetangga. Terdapat 36 perusahaan dari negara tersebut di Fortune 2000 dengan 11 di Fortune 500. Perusahaan minyak nasional yang menghasilkan lebih dari 2 juta barel per hari dan mengelola ladang minyak di puluhan negara meraih ranking 4 Fortune 500. Negara tersebut dihormati di arena diplomasi internasional dan menjadi anggota berbagai lembaga,termasuk G-20.

Prestasi olahraga yang menjulang menjadi modal untuk dipercaya sebagai tuan rumah Piala Dunia dan Olimpiade pada dekade mendatang. Indonesia pada 2030? Salah! Negara yang digambarkan adalah Brasil pada 2011. Indonesia dan Brasil memiliki banyak kesamaan dari segi potensi dan permasalahan. Kita perlu belajar banyak dari Brasil dalam memanfaatkan potensi dan mengatasi masalah.

Pada dekade 70-an Indonesia disebut satu grup dengan Newly Industrialized Country (NIC) dan macan ekonomi Asia seperti Taiwan,Korea Selatan, dan Singapura. Saat ini kita hampir disusul oleh Vietnam. Langkah pertama adalah industrialisasi. Sekitar 55 % dari perusahaan Brasil di Fortune 500 adalah industri berbasis pertambangan.Brasil tidak berpuas hati dengan menjual sebanyak- banyaknya hak menambang kekayaan alamnya yang pada perusahaan asing dan duduk manis menikmati dividen.

Sebaliknya, Brasil menggabungkan kedekatan dengan lokasi tambang, efisiensi produksi, dan tenaga kerja yang kompetitif untuk membangun perusahaan kelas dunia seperti Vale di pertambangan (ranking ke-20 di Fortune 500),CSN pada sektor semen dan besi (ranking ke-342),danGeraupadaindustri besi baja (ranking ke-398). Brasil juga berani membangun industri high tech sehingga etanol, komputer, petrokimia, dan pesawat menjadi produk ekspor dan penghasil devisa yang kompetitif. Investasi jangka panjang,fisik dan sumber daya manusia, tidaklah kecil, tapi sudah menunjukkan hasilnya.

Kedua, dukungan sektor perbankan. Bank di Brasil berperan sebagai motor perkembangan lokal. Untuk mengurangi spekulasi maka tingkat kecukupan kapital (capital adequacy ratio) bank di Brasil 37% lebih tinggi dari standar minimal internasional. Ketiga, membangun sistem jaminan sosial. Presiden Lula da Silva yang baru saja meletakkan jabatan setelah memegang mandat selama dua periode. Selamamasa kekuasaannya Lula yang berasal dari partai buruhdanorang tuanya pekerja pabrik secara konsisten melakukan kebijakan pengentasan kemiskinan.

Sistem jaminan sosial di Brasil adalah gabungan antara ikan dan pancing. Untuk ikannya terdapat Bolsa Familia (Dana Keluarga) di mana dilakukan transfer dana sekitar Rp1 juta per bulan langsung ke 12 juta penduduk miskin Brasil. Program ini terbesar di dunia dalam kategorinya. Penerima Bolsa Familia harus memastikan bahwa anak merekamasuksekolahdanmendapat perawatan kesehatan teratur sehingga anak keluarga miskin tetap sehat dan mendapat pendidikan sehingga generasi mendatang lebih kompetitif.

Dengan dana 0.4% dari PDB, program ini menjangkau 25% penduduk.Karena efektivitasnya dalam mengentaskan kemiskinan, Bolsa Familia ditiru banyak negara di dunia. Pancingnya adalah program pinjaman mikro bernama CrediAmigo (Pinjaman Teman) yang dilakukan melalui Banco do Nordeste, bank pembangunan milik pemerintah di daerah timur laut di mana terjadi konsentrasi tertinggi kemiskinan di Brasil.

Selama pemerintahan Lula sebagai presiden sejak 2003 hingga 2011, penerima kredit mikro naik dari 200.000 hingga melebihi 800,000 klien dan total portofolio USD463 juta dan kredit macet hanya 1,1%. Atas keberhasilannya, program ini dianugerahi Award for Excellence in Microfinance oleh Inter- American Development Bank (IDB) pada 2011. Namun,tak ada gading yang tak retak.Perekonomian Brasil juga memiliki permasalahan yang belum terjawab secara memuaskan.

Sebagian besar hutan Amazon berada di dalam batas negaranya.Ekspansi ekonomi membutuhkan lahan dan sedikit demi sedikit terjadi konversi lahan hutan ke pertanian dan industri.Pembangunan jalan menembus hutan Amazon memicu protes masyarakat. Dilema menyeimbangkan antara lingkungan dan pertumbuhan ekonomi juga dihadapi Indonesia dan perlu dikaji secara seksama. Volatilitas harga komoditas (kedelai, kopi, besi, dan minyak) juga dialami Brasil sebagai produsen besar.

Karena tidak semua dijual dalam bentuk bijih (besi diolah lempengan, mobil, dan pesawat), dampaknya dapat diminimalisasi. Kuatnya sektor perbankan (tiga perusahaan di Fortune 101) menopang pertumbuhan Brasil di sektor jasa. Washington Consensus yang berbasis pada privatisasi dan liberalisasi serta sektor swasta memiliki banyak dampak negatif bila diterapkan di Indonesia dengan tenaga kerja mayoritas masih berpendidikan rendah dan low-skill.

Beijing Consensus yang berporos pada sistem otoritarian dan peran negara yang sangat dominan untuk habis-habisan mendorong ekspor juga tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Pada 2012 mari perbaiki ekonomi Indonesia gaya samba ala Brasil! 

BERLY MARTAWARDAYA
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI)

Indonesian people’s love affair with the motorcycle

2011-12-16T00:56:00.000-08:00

Berly Martawardaya

Depok, West Java | Fri, 12/16/2011 10:03 AM

The Jakarta Post (original link)

Has anyone been surrounded by a swarm of bees?

At first, the buzzing sound comes suddenly. In a very short time, it surrounds you from every direction. You try to move slowly away while watching carefully. If somehow you escape the swarm without a sting, then a great sense of relief fills your heart.

Not many people have been in that situation, but almost everyone in Indonesia’s big cities has been in traffic encircled by motorcycles. Some that have been through both would testify that the two experiences have many similarities.

The sting of motorcycles hurt too. Of 6,387 traffic accidents in Jakarta from January to November this year, 94.8 percent were motorcycle-related incidents.

The proportion has risen from 93 percent of 8,059 traffic incidents in 2010. The Jakarta Police chief has stated that motorcycle accidents waste life and increase anxiety in society.

The year 2010 witnessed a 25.8 percent rise in motorcycle sales to 7.4 million. Sales from January to September 2011 reached 6.2 million units, projected to pass a total of 8 million for this year. About three-quarters of sales were in Greater Jakarta.

In total, from 2008 to September 2011, Indonesian roads have had to endure an additional 28.6 million new motorcycles. The chairman of the Indonesian Motorcycle Industry Association, Gunadi Sindhuwinata, is optimistic that Indonesian people will buy 10 million motorcycles in 2013.

Let’s first look at the supply side.

The CEO of Federal International Finance (FIF) explained that usually financing companies such as FIF provide 10 percent funding while the rest is covered by a bank. The interest charged is between 19-26 percent annually. Peak sales are at Ramadhan since many people want to have a new vehicle during Idul Fitri.

Banks with funds on deposit could choose to lend to entrepreneurs seeking to expand their business. To do so prudently and strategically, especially in the manufacturing sector, would increase Indonesia’s long-run productive capacity and growth.

But conducting thorough due diligence and credit analysis is tedious, costly and time-consuming.

Moreover, due to Indonesia’s weak law enforcement, it is very hard to seize assets of defaulting debtors. Too many times banks lose their cases in court.

Thus, it is very alluring for banks to channel more of their credit to the consumer side especially automotive loans. If a debtor fails to pay, then the bank can simply seize the vehicle, mostly without returning payments already made, and re-sell to other willing buyers. Heads I win, tails you lose.

Game theory, a sub-branch of economics that won John Nash a Nobel prize, has described the situation as a prisoner dilemma where every party takes decisions that benefit their self-interest but the overall impact is negative.

From the demand side, Indonesia’s rising middle class has stronger purchasing powers.

In the past, they were still in the lower-middle or even low-income category that had little choice but to use notoriously unreliable public buses in all of their varieties. You never knew when they would
show up, making it hard to schedule trips.

The only way to ensure arrival on time at the office was to leave very early from home and pray hard in uncomfortable seats.

Thus, when the rising middle class has a sufficient income stream to buy a motorcycle on credit extended by banks, they grasp it enthusiastically. If father, mother and kid make the motorcycle trip
together, they even save money compared to using public buses.

People who live near railway lines have a better option, as the journey is much shorter and the schedule is much less erratic with 10- to 15-minute intermittent delays still acceptable.

The increasing frequency of air-conditioned trains makes them even more interesting to middle classes that can not afford to arrive at the office all sweaty. But train coverage in Greater Jakarta is still very limited.

Part of the reason motorcycles are much faster than cars is that traffic laws are somehow applied more leniently to motorcyclists. Try to drive a car through red traffic lights or drive against the flow and you can be sure that a cop is soon on your trail. We see motorcycles do that every day while the police stand around.

The attack of the motorcycle swarm is a big worry, but it is not too late to prevent.

The first measure would be to make public transportation more attractive to the public. Although the Jakarta government actively promotes a yet-to-be built subway, the Lebak Bulus-Kota track is still too limited to make a significant impact on millions of Jakarta’s commuters.

If the government can spend lavishly to build new and elevated roads in Jakarta, then it also could build new train tracks to cover more areas. Trains do not have to wait for traffic lights, cost less than subways and reduce road congestion. The Transjakarta Busway is another means of transportation that also needs to increase its frequency and to put air con in the bus stops to woo commuters.

Some busway and train stations need to be strategically designed with large car parking areas so commuters can come by car from their homes and continue their journeys by public transportation where they could arrive faster and cheaper in a comfortable manner.

Bank Indonesia needs to implement more stringent criteria for motorcycle credit and get banks to channel more of their deposits to productive loans that promote Indonesian companies. Lastly, let’s impose heavy penalties on law-breaking motorcyclists and enforce road rules consistently.

Then maybe our love affair with the motorcycle could be ended for good. Like some affairs, it’s not meant to be permanent.

The writer is a lecturer at the School of Economics, the University of Indonesia, and senior economist at INDEF.

Penutupan Ekspor Rotan

2011-11-10T12:52:00.000-08:00

Harian Kontan tanggal 11 November 2011
Halaman 23 (tidak tersedia online)

Berly Martawardaya

Ekonom INDEF dan Dosen FEUI

Hingar bingar re-shuffle telah berlalu dengan menghasilkan susunan mentri serta wakil menteri, sebagian nama baru dan beberapa bergeser dari posisi setara menteri. Banyak harapan publik pada beberapa sosok baru dalam kabinet untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu anggota kabinet yang mendapat sorotan intens adalah Gita Wirjawan yang pindah dari Badan Koordinasi Penenaman Modal (BKPM) ke Kementrian Perdagangan. Salah satu kebijakan pertama Mendag Gita adalah melakukan revisi terhadap Permendag No 36/2009 dan menyetop ekspor rotan selama beberapa tahun ke depan,

Kebijakan menutup ekspor bahan mentah pernah di lakukan pada dekade 80-an ketika target Repelita III adalah pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku serta bahan baku menjadi barang jadi untuk di ekpor. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada masa itu adalah melarang ekspor kayu gelondongan demi mendorong industri dan ekspor kayu lapis.

APBN dan Nota Keuangan tahun 1983 menyatakan bahwa dampaknya kebijakan tersebut adalah makin berkembangnya industri kayu olahan di Indonesia. Banyak pabrik kayu lapis di beberapa negara dengan bahan baku dari Indonesia tutup, sehingga mengurangi persaingan bagi pemasaran kayu lapis dari Indonesia. Pada jangka pendek memang ada penurunan pendapatan dari hilangnya ekspor kayu gelondongan tapi dalam beberapa tahun pendapatan dari ekspor kayu lapis lebih dari menutupinya.

Kebijakan Komprehensif

Kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah dan peningkatan industri manufaktur didukung oleh kajian Raúl Prebisch and Hans Singer yang banyak menjadi rujukan kebijakan perdagangan. Prebisch-Singer thesis (1950) menyatakan bahwa nilai ekspor bahan mentah cenderung stabil atau menurun sementara nilai ekspor barang manufaktur cenderung meningkat.

Korea Selatan, Hong Kong, Singapura dan Taiwan kerap dikelompokan sebagai Newly Industrialized Country (NIC) karena sejak dekade 70-an dengan tekun melakukan transformasi menuju industri manufaktur dan menaiki tangga value added chain secara bertahap dari tekstil, ke elektronika sampai high-tech

Rotan adalah hasil hutan non-kayu yang paling penting di pasar global. Proses memanen rotan tidak merusak hutan seperti penebangan pohon dan tidak memerlukan peralatan yang kompleks. Rotan juga tumbuh lebih cepat, mudah ditransportasi dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena sifatnya yang ringan, kuat dan dapat di bentuk. Ilmuwan Itali pada tahun 2010 bahkan menggunakan rotan untuk memproduksi tulang buatan.

Data dari UN-COMTRADE menunjukkan bahwa 68.9 % dari total rotan yang diperdagangkan di dunia pada tahun 2010 berasal dari Indonesia. Adapun angka resmi penjualan rotan seringkali lebih rendah dari data sebenarnya karena penyelundupan.

Studi yang dilakukan World Wildlife Fund (2011) menemukan bahwa 60 % dari rotan yang diperdagangkan dibeli oleh China untuk kemudian di olah menjadi mebel dan furniture untuk di jual lagi ke Eropa dan Amerika Utara. Vietnam yang merupakan eksportir mebel rotan terbesar ketiga dunia juga mengimpor rotan dari Indonesia sebagai bahan baku. Kebijakan membuka ekspor rotan tentu menguntungkan China dan Vietnam.

Gunawan (2002) melalui disertasinya di IPB melakukan simulasi apabila ditutup keran impor rotan mentah maka akan meningkatkan supply domestik dan menurunkan harga. Bila dibiarkan, kondisi ini akan merugikan pelaku usaha khususnya rantai produksi yang sangat panjang dari petani/pengumpul rotan ke industri mebel.

Sekedar menutup keran ekspor rotan mentah tidak serta merta meningkatkan volume dan nilai ekspor mebel rotan. Diperlukan kebijakan yang komprehensif dan sistematis dengan tahapan yang rapi. Berikut ini lima langkah kebijakan untuk perkuat ekspor mebel rotan.

Pertama, walau rotan adalah produk yang tidak cepat rusak dan kebanyakan produksi rotan di Indonesia berasal dari ekstraksi di hutan oleh pengumpul yang umumnya part-timer, tetap dibutuhkan periode transisi 3-6 bulan sebelum larangan ekspor mentah dan setengah jadi diberlakukan sehingga para pelaku usaha khususnya kelompok ekonomi lemah mempunyai waktu untuk menyesuaikan diri dan industri rotan dapat menyiapkan ekspansi secara matang.

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan asistensi pada pelaku usaha rotan khususnya pengusaha mebel berbahan rotan sehingga memiliki administrasi yang baik, terbuka akses permodalan ke perbankan dan jaringan pemasaran ke luar negeri sehingga tidak kalah dari China, Vietnam dan Filipina yang merupakan pesaing utama. Pengembangan sentra industri rotan dan mebel berbahan rotan perlu dilakukan di Kalimantan dan Sulawesi sebagai daerah penghasil rotan mentah.

Ketiga, perbaikan segi design sehingga modern dan menarik serta dapat dijual dengan harga tinggi ke konsumen menengah atas di luar negeri. Indonesia perlu membangun brand recognition secara sadar dan tidak hanya menjadi tukang jahit dari merek asing. Ingat mebel rotan, ingat Indonesia. Perdagangan global rotan alami penurunan beberapa tahun terakhir, diantaranya karena dikembangkannya rotan imitasi, sehingga dibutuhkan tambahan value added dan kualitas mebel rotan, bukan sekedar kuantitas

Keempat, dari 350 spesies rotan yang sudah di identifikasi di Indonesia baru 52 yang digunakan secara komersial. Kajian mendalam ke berbagai spesies rotan perlu dikembangkan menuju dikembangkannya spesies unggul yang cepat tumbuh dan mudah di budidayakan sehingga menjamin standarisasi kualitas dan ketersediaan supply.

Kelima, mengembangkan industri pengolahan resin rotan yang menjadi bahan baku kosmetik dan obat. Selain mendatangkan devisa, kebijakan ini juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

Seperti pelarangan ekspor kayu glondong di Pelita III, pelarangan ekspor rotan mentah dan setengah jadi membutuhkan perencanaan yang matang, implementasi yang cermat dan evaluasi mendetil sehingga menjadi momentum bangkitnya industri mebel di Indonesia. Jangan sampai kesempatan emas ini hilang dan berlalu begitu saja. Seperti kata pepatah: ada rotan, ekspor mebel pun jadi

Ancaman Kerawanan Pangan

2011-11-10T01:58:00.000-08:00

Kamis, 10 November 2011
Harian Seputar Indonesia (original link)

International Panel on Climate Change (IPCC) yang mendapatkan hadiah Nobel tahun 2007 kerap mengangkat dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan.

Meningkatnya fluktuasi hujan, badai, dan topan membuat petani harus bersiap menghadapi perubahan yang tidak disangka-sangka. Banjir besar di Thailand adalah salah satu perwujudannya: hujan turun deras sejak Juli sampai awal November, 506 orang telah meninggal dan 2.3 juta orang harus mengungsi meninggalkan rumahnya. Daerah bencana di Thailand meliputi 58 provinsi dengan 930 pabrik dan 300.000 hektare lahan pertanian tergenang air. Estimasi kerugian sejauh ini mencapai USD5,1 miliar.

Akibatnya Pemerintah Thailand membatalkan penjualan 300.000 ton beras ke Indonesia yang berpotensi meningkatkan kerawanan pangan. Menurut studi Food Agricultural Organization (FAO) pada 2004, beras adalah makanan pokok lebih dari setengah penduduk dunia.Lebih dari 90% beras dunia diproduksi dan dikonsumsi oleh enam negara, yaitu China, India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, dan Jepang. Data FAO tahun 2005 menyatakan bahwa tiga produsen beras terbesar dunia adalah China (31%), India (20%), dan Indonesia (9%).

Namun hanya sekitar 5% dari total produksi yang diperdagangkan antarnegara, sebagian besar untuk konsumsi domestik.Thailand adalah eksportir padi utama dengan 26% dari total produksi, diikuti Vietnam (15%) dan Amerika Serikat (11%). Indonesia adalah importir beras terbesar di dunia (14%) dengan diikuti Bangladesh (4%) dan Brasil (3%). Pada 2010 Indonesia mengimpor beras sebesar 688.000 ton dengan nilai sebesar USD361 juta. Adapun pada periode Januari–Agustus 2011 Indonesia telah mengimpor 1,62 juta ton beras dengan nilai USD861 juta.

Kenaikan impor beras yang hampir tiga kali lipat itu tidak dapat menekan harga beras yang sejak September 2011 naik 14,4% dari tahun sebelumnya (year-on-year). Jauh lebih tinggi dari kenaikan inflasi periode yang sama sebesar 4,61%. Pada 2009, Indonesia mengonsumsi 8,2% dari total beras dunia,nomor tiga setelah China (28,7%) dan India (23,6%).Namun dari konsumsi per kapita Indonesia hanya nomor 9 dengan 125 kg per kapita.Top 3 penyantap beras adalah Brunei (245 kg),Vietnam (165 kg),dan Laos (163 kg). Adapun China hanya nomor 18 dengan 77 kg per orang per tahun.

Ancaman

Apabila terjadi kelangkaan dan kenaikan harga beras,yang terdahulu terkena dampak adalah 30.02 juta penduduk (BPS, Maret 2011) di bawah garis kemiskinan. Khususnya penduduk miskin perkotaan yang berjumlah 11,05 juta serta penduduk kota yang hanya sedikit berada di atas garis kemiskinan sebagai konsumen netoberas.

Penduduk berpendapatan rendah menggunakan proporsi besar dari pendapatannya untuk makanan pokok. Peran komoditas makanan terhadap garis kemiskinan sangatlah tinggi, yaitu 73,52% dengan beras sebagai kontributor terbesar. Riset kesehatan dasar (riskesdas) yang dilakukan Kementrian Kesehatan pada 2010 menemukan bahwa 18% dari penduduk Indonesia kekurangan berat badan dengan 2,3% termasuk kategori kurang gizi akut.Kondisi menyedihkan ini terutama terjadi di wilayah Indonesia timur dan daerah pascabencana.

Melihat pentingnya beras dan kondisi di Thailand,pemerintah pada APBN 2012 mengalokasikan anggaran subsidi pangan Rp15,6 triliun serta cadangan beras Rp2 triliun dan untuk keperluan mendesak sebesar Rp5,5 triliun, totalnya menjadi Rp23,1 triliun. Pada kesan pertama, jumlah tersebut sepertinya mencukupi. Namun apabila terjadi rawan pangan dan keseluruhan dana dipakai untuk mencukupi kebutuhan penduduk di bawah garis kemiskinan, satu orang miskin hanya mendapat Rp769.000 untuk satu tahun atau Rp2.108 per hari.

Kita tidak tahu setinggi apa harga beras tahun depan setelah Thailand, eksportir utama, mengalami bencana. Untuk biaya transportasi dan distribusi ke segenap pelosok Indonesia, khususnya Indonesia timur, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Juga diperlukan alokasi dana untuk biaya pegawai dan penyimpanan. Belum lagi bila bicara korupsi dan penyelewengan

Antisipasi

Indonesia sebagai konsumen beras dengan produksi tidak mencukupi tergantung pada pasar beras internasional yang fluktuatif. Walaupun dana ketahanan pangan diperlukan pada jangka pendek,harus diambil kebijakan jangka menengah dan panjang untuk menurunkan risiko pangan (food risk) Indonesia. Pertama, peningkatan produksi beras dengan perbaikan bibit, pupuk, dan irigasi. Subsidi pupuk diberikan langsung ke petani demi mengurangi penyelewengan.

Penggalakan riset dan penggunaan bibit unggul yang diiringi dengan penggunaan teknologi informasi dan perbaikan fasilitas irigasi akan berdampak nyata. Kedua, perbaikan kesejahteraan petani dan penataan pasar beras. Saat ini petani beras lantaran mendapatkan harga rendah untuk produknya tidak termotivasi menanam. Keuntungan terbesar didapat oleh pedagang dan perantara yang memerlukan modal besar.

Asosiasi dan kumpulan petani yang diberdayakan dan diperkuat posisinya dapat menjual langsung ke kota besar dan konsumen. Ketiga,diversifikasi makanan pokok.Kondisi lahan di Indonesia sangat beragam dan tidak banyak yang cocok untuk menanam padi. Kecenderungan Orde Baru pada beras mengakibatkan penduduk di Irian dan Nusa Tenggara harus membayar beras lebih mahal karena biaya transportasi yang tinggi.Kebijakan dan selera lokal perlu kembali dihargai dengan membangkitkan makanan pokok lokal seperti jagung,sagu,dan ubi.

Keempat, pembatasan konversi lahan produktif.Jawa dan Bali adalah pulau yang lahannya paling cocok untuk menanam padi, tetapi kedua pulau ini juga sangat padat penduduk dan aktif ekonominya. Apabila terus dibiarkan konversi lahan produktif menjadi perumahan dan usaha tanpa terencana, Indonesia bak menembak kaki sendiri. Banjir di Thailand dan menurunnya suplai beras internasional harus jadi momentum untuk memperbaiki kondisi di Indonesia.Semoga.●

BERLY MARTAWARDAYA
Ekonom Indef dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Reshuffling the Indonesian tax system

2011-10-27T02:40:00.000-07:00

Berly Martawardaya,

The Jakarta Post (original link)
Depok, West Java | Thu, 10/27/2011 7:36 AM

The dust is beginning to settle on the Cabinet reshuffle frenzy and it’s time to get back to the arduous task of actually governing Indonesia. Finance Minister Agus Martowardojo is still in the Cabinet. Thus, the responsibility to raise revenue to finance Indonesian development is still on his shoulders.

Aside from tax, sources of revenue for the government are profit transfer from state-owned companies, sales of natural resources (still dominated by of oil and gas), plus other non-tax revenue in the forms of excise, fee and tariff.

In 2010, the tax revenue was Rp 723.4 trillion (US$81.7442 billion), which made up 72.9 percent of total government revenue. In the 2012 proposed budget, the value goes up to Rp 1,019.3 trillion which made up 78.8 percent of total revenue. The increase of the target compared to 2011 is 16 percent in terms of value.

The target above is not easy but still achievable. Especially since Indonesia’s tax ratio compared to GDP for 2012 would be only 12.66 percent, which is lower than in 2008 when there was a similar ratio of 13.3 percent. Furthermore, the tax ratio of most of the more developed members of ASEAN is higher than 15 percent.

Aside from increasing taxes, what can Indonesia do to increase tax revenue?

A nation’s tax system is often a reflection of its common values and/or the values of those in power. It is often said that one common value of Indonesia is gotong royong which was translated by Paul Michael Taylor & Lorraine V. Aragon, curators of Asian Ethnology at the Smithsonian National Museum of Natural History, as cooperation among many people to attain a shared goal.

American Congress is currently considering a new tax rate that will generate revenue by levying a 5.6 percent surtax on a taxpayer’s modified adjusted gross income in excess of US$1 million. The revenue will be mostly used to finance improvement in infrastructure, education and increasing research capacity.

US President Barack Obama often remarks in his speech that everyone is his brother’s keeper. Everyone is tied to one another; it’s what allows Americans to pursue individual dreams, yet still come together as a single American family. “E pluribus unum.” Out of many, one. Not everyone for himself.

Thus, he proposed that the more fortunate among Americans contribute more during an economic downturn. The same people with high income and skills are best places to benefit more from an economic upturn should one come.

The official number, which is likely to be underreported, shows Indonesia to be more unequal than Japan, Australia and most of European countries. The rich in Indonesia are notoriously known to have many privileges in business and legal matters. Thus it is only fair that they contribute more to the improvement of their fellow citizens.

The top tax rate for personal income has been decreased from 35 percent to 30 percent for incomes of more than Rp 500 million as part of a stimulus measure dating back to the sub-prime mortgage crisis of 2009. If President Yudhoyono wants to prove that he is decisive and serious about increasing people’s welfare, a 35 percent tax rate for personal income above Rp 1 billion would remove any doubts.

The second measure we need to do is evaluate Value Added Tax (VAT). Adam Smith stated in his masterpiece, Wealth of Nation (1776), that a tax system should be designed to ensure equality, certainty, convenience in payment and ease of collection.

Value added tax (VAT) supposedly avoids multiple taxation problems in sales tax by taxing only the value added at each stage of production. VAT is assessed and collected on the value of goods or services that have been provided every time there is a transaction.

The seller charges VAT to the buyer, and the seller pays this VAT to the government. To work well, VAT needs sophisticated documentation and credible tax administrators.

Richard Bird (2005) in his comprehensive article entitled “VAT in Developing and Transitional Countries” stated tone major problem with VAT is the existence of a fundamental gap between the institutional requirements for good VAT administration and the real fiscal institutions in place in a country. Since few developing and transitional countries can meet these criteria, attempts to use VAT “incentives” seem unlikely to yield good results.

The third measure involves altering our basic tenets of decentralization. It is true that when the Regional Autonomy Law No. 22 and 25 was enacted in 1999, a number of provinces with rich endowments in natural resources were screaming, even threatening independence, over a larger share of revenue from natural resources.

Nevertheless, it’s not an optimal economic arrangement. The current system encourages regions to extract as much natural resources, especially energy producing commodities, as fast as possible.

It is better if one region knows that a new technology will come out in a few years that will improve mining procedure to be more environmentally sound. But the longer it waits then the later the mine will operate and less money it will receive. Worse, it the stream of revenue might only start after the regent or mayor’s term ended.

To increase a region’s revenue, it is a common practice to impose numerous kinds of excise and local tax that are often harmful from the national point of view since they increase the cost of doing business with few benefits provided. The region has no stake in overall sustainability and profitability of a company.

A better system would encourage regions to provide better investment and business climates. If a region receives some share of national personal and corporate tax then it will compete to attract profitable and high net value person to reside in their region. There will be interspatial competition to ease business instead of race to put obstacles.

A comprehensive strategy to increase tax would also need stronger rule of law and harsher punishment for tax evasion as well as tax collector acting criminally. There have been a number of high-profile tax fraud and money laundry cases that should not be allowed to happen again.

Improving the Indonesian tax system is a long and grueling journey. But as one of America’s best presidents, Franklin D. Roosevelt, once said, “after all, are dues that we pay for the privilege of membership in an organized society.”

The writer is an economic lecturer at University of Indonesia and senior economist at INDEF.

Negara Tidak Boleh Kalah Menghadapi Krisis

2011-10-11T09:00:00.000-07:00

Harian Kontan tanggal 11 Oktober 2011
Halaman 23 (tidak tersedia online)

Berly Martawardaya

Dosen FEUI dan ekonom senior INDEF

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan negara tidak boleh kalah ketika otoritasnya di tantang oleh kelompok domestik. Namun bagaimana dengan tantangan terhadap otoritas negara dari pihak di luar negeri?

Pertanyaan ini penting sekaii untuk ditimbang secara seksama. Sehubungan dengan dalamnya integrasi ekonomi antar negara. Kini semakin besar pula kemungkinan permasalahan di suatu negara menular (contagion effect) dan hinggap ke negara lain.

Sebesar apa fleksibilitas sebuah negara dalam mengambil tindakan? Jika terdapat bukti kuat bahwa mengikuti konvensi global justru memperparah masalah, apakah tetap akan di lakukan?

Krisis moneter tahun 97 tidak hinggap di Cina dan India yang membatasi perdagangan mata uangnya. Dampak negatif krisis yang sama tidak banyak mempengaruhi Malaysia yang menetapkan batasi capital outflow di awal krisis. Dua kebijakan tersebut bertentangan dengan konvensi global namun efektif dalam menyelamatkan ekonomi.

Sebaliknya, Indonesia menerapkan kebijakan uang ketat sehingga suku bunga naik pesat dan menutup 16 bank sesuai tuntutan IMF dalam Letter of Intent. Hasilnya krisis yang berkepanjangan.

Negara yang secara aktif dan mandiri susun kebijakan menghadapi globalisasi dan kondisi eksternal cenderung lebih tahan banting dibanding negara yang terpaksa (atau setengah terpaksa) melaksanakan langkah tertentu.

Hal ini didukung oleh studi Dani Rodrik dari Harvard University pada buku berjudul Globalization Paradox; Democracy and the Future of World Economy (2011) yang menyatakan bahwa negara yang sangat terintegrasi dengan ekonomi global dan sangat patuh mengikuti konvensi kebijakan global justru mengalami pertumbuhan lebih rendah.

Dalam studinya, wilayah Karibia dan Amerika Latin, yang dengan tekun melakukan integrasi global, menerima arus modal asing serta mengurangi peran negara, hanya tumbuh rata-rata 1 %. Jauh lebih rendah dibandingkan Asia Timur & Pasifik yang tumbuh rata-rata 6.4 % dan Asia Selatan yang tumbuh rata-rata 3.3 %.

Uni Eropa (UE) yang sedang dilanda krisis adalah contoh kelompok negara yang mendahulukan hiperglobalisasi dan prose’s demokrasi namun mengorbankan sebagian kedaulatan nasional.

Jika suatu negara ingin menjadi anggota UE harus menerapkan ribuan perundangan UE yang belum tentu menjadi prioritas dan sesuai dengan kondisi negara tersebut. Setelah menjadi anggota UE maka bila mengambil kebijakan tidak sesuai dengan beberapa prinsip dan mekanisme mendasar UE maka dapat dikenakan sanksi/denda.

Tanggung Jawab Negara

Andrew Berg dan Jonathan D. Ostry (2011), yang saat ini menjabat sebagai pimpinan Divisi Riset IMF, memperkuat bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kesenjangan ekonomi yang rendah dan system demokratis dengan pertumbuhan ekonomi berkesinambungan. Penurunan 10 % kesenjangan berkorelasi dengan penambahan periode pertumbuhan sebesar 50 %.

Pertumbuhan yang berkesinambungan untuk periode yang lama tidak dapat bergantung pada kekayaan alam. Banyak negara di Afrika yang memiliki kandungan minyak, emas dan berlian yang tinggi namun mayoritas penduduknya miskin. Memulai pertumbuhan ekonomi jauh lebih mudah dibandingkan mempertahankannya. Menghilangkan beberapa hambatan besar di perdagangan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan. Namun umumnya hanya berdampak beberapa tahun saja terhahadap perekonomian.

Berg dan Ostry menyimpulkan bahwa negara tidak harus memilih antara pertumbuhan dan kesetaraan ekonomi. Negara yang lebih merata akan lebih tinggi kualitas SDM-nya, lebih kuat solidaritas sosialnya dan tidak rentan terhadap krisis finansial serta politik.

Pengurangan kesenjangan tidak dapat diserahkan pada pasar. Menurut Joseph Stiglitz (2011) dari Columbia University yang juga pemenang hadiah Nobel Ekonomi, pemerintah berperan penting dalam perkuat infrastruktur, meningkatkan akses terhadap pendidikan serta sediakan jaminan sosial dan kesehatan. Pemerintah adalah aktor dominan dalam membatasi ekses negatif kapitalisme, global ataupun domestik.

Tanggung jawab ini khususnya amat nyata di Indonesia yang konstitusinya memberi amanat pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Indonesia tidak boleh kalah.

The US debt crisis: Lower US credit rating and its discontent

2011-08-24T08:49:00.000-07:00

The Jakarta Post (original link)

Berly Martawardaya, Jakarta | Wed, 08/24/2011 8:30 PM

For the first time in 70 years, the US Treasury bond (T-Bill) is no longer rated AAA by all rating agencies. On Aug. 5, it was downgraded one notch by Standard & Poor’s (S&P) to AA+.

For decades, the interest rate on the T-Bill has been known as the “risk-free rate”, because a US default was as close to impossible as anyone in financial markets could imagine, and all other bonds were priced relative to the US.

The US is likely to face higher interest rates on borrowing. The score given, from highest AAA to lowest D usually corresponds to the interest rate that the issuer needs to pay when borrowing money.

According to The New York Times, the average bond yield of a country debt with an AAA rating is about 3 percent.

The average yield of the bonds of the countries in the next three categories, which is where the US will be, is 4.15 percent. Thus, a debt-ridden America will have to pay more to borrow, which could lead to the country becoming trapped in a tangled web of deficit and recession.

However, it’s not all doom and gloom for the US. The other two major rating agencies, Moody’s and Fitch, maintain AAA ratings of the US Treasury’s debt. There will also be periodic reassessments by S&P of its downgrade.

Furthermore, major financial institutions still express confidence in US debt. “The US Treasury remains the benchmark for global yields and is also a key source of funding and collateral in money markets.

“The treasury market also remains the deepest and most liquid fixed income market in the world,” said Bob Lynch, global head of G10 currency strategy at HSBC in New York.

Global collaboration and show of support surely can’t hurt. Financial officials from the Group of 20 major economies reportedly held an emergency conference call on Aug. 7 to discuss the debt crises in the US and Europe following several days of market panic and a downgrade of the US credit rating.

What are the impacts of the US credit downgrade for Indonesia?

First, there is a potential influx of short-term capital to Indonesia. There’s likely to be fewer buyers of T-Bills due to risk perceptions.

Even worse, as most pension funds and money market funds, (current holdings are 338 billion), need to hold a certain proportion of AAA rated bonds, there will be massive selling in the near future.

Both events mean less capital entering the US economy, with investors looking for other sites for their money. Some will enter Indonesian stocks and bonds market, which, if left unattended and unguarded, could fuel an economic bubble and/or a shortage of capital if investments are suddenly moved to another country.

The Bank of Indonesia will need to tighten the rules for a foreign short-term capital influx to avoid the aforementioned problems.

Second, there will likely be an increase of Indonesia’s exchange rate to the dollar. The same short-term capital influx will result in the sale of the dollar and purchase of rupiah. If there is no volume increase in the opposite direction, selling rupiah and buying dollars, then the rupiah’s relative value to the dollar will appreciate.

Third, Indonesian exports will weaken. A weak US economy will consume less. US consumption has been the driving force of Asian economic exports including Indonesia. A higher exchange rate for rupiah will increase the prices of our exports and lower our competitiveness.

The Trade Ministry needs to actively look for further diversification of our exports to other countries and reduce our export reliance on the US market.

More importantly, Indonesia needs to diversify the means of exchange other than the dollar when conducting international trade.

Fourth, our reserves should be realigned. The dollar comprises a 60.7 percent share of global reserves. Being the currency of global transactions enables the US to print debt and sell it abroad while avoiding the risk of currency fluctuations.

The downgrade will lead central banks to reevaluate the safety of their reserve policies and reduce dollars while increasing their stocks of other currencies.

Over the last month, the dollar plummeted 6 percent against the Swiss franc and about 4 percent against the yen. China’s renminbi is getting stronger and the Chinese government is actively promoting its currency.

Bank Indonesia needs to realign the combination of currencies it holds in its reserves to reflect current international conditions and reduce risk.

Fifth, there could be a shift in economic dominance to East Asia, especially China. This could be a tipping point for the shift of global dominance from the US to its great rival China, where its central bank holds an estimated $1.1 trillion in US debt.

The Chinese state-run Xinhua News Agency recently declared: “China, the largest creditor of the world’s sole superpower, has every right now to demand the United States to address its structural debt problems and ensure the safety of China’s dollar assets.

“To cure its addiction to debts, the United States has to reestablish the common sense principle that one should live within its means.

“It should also stop its old practice of letting its domestic electoral politics hold the global economy hostage and rely on the deep pockets of major surplus countries to make up for its perennial deficits.”

Indonesia enjoys good relations within East Asia in groupings such as the East Asian Economic Caucus, ASEAN+3 and CAFTA (China-ASEAN Free Trade Agreement). We should make the most of this opportunity to increase exports and use non-dollar currencies in trading with other regional states.

One of the most astute observers of the US said, “American infrastructure used to be the best, but the lead has slipped.

“South Korean homes now have greater Internet access than we do. Countries in Europe and Russia invest more in their roads and railways than we do. China is building faster trains and newer airports. Meanwhile, when our own engineers graded our nation’s infrastructure, they gave us a ‘D’.”

His name is Barack Obama and the quote is from his 2011 State of the Union address to the American people.

If America does not move fast to improve its economic, financial and political infrastructure, the D grade might be coming soon.

Indonesia needs to carefully adjust our economic policies to avoid being dragged down.

The writer is a lecturer at the School of Economics, University of Indonesia, and senior economist at the Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Tsunami Ekonomi?

2011-03-18T00:19:00.000-07:00

Sindo, 18 Maret 2011 (original link, berlangganan)

Berly Martawardaya
Dosen FEUi dan Ekonom Senior Indef

Gempa 8.9 Skala Richter (SR), terbesar kelima sejak instrumen pengukuran dikembangkan, mengguncang Jepang beberapa hari lalu,400 kilometer di timur laut Tokyo.

Mobil, kapal, dan bangunan bergelimpangan bagai mainan anak kecil. Dahsyatnya gempa yang terjadi menyebabkan Pulau Honshu berpindah 2,4 meter dan sumbu bumi bergeser 10 sentimeter. Sampai saat ini lebih dari sepuluhribuorangyangdinyatakan meninggal atau hilang dan lebih dari tiga ratus lima puluh ribu orang berada dalam penampungan pengungsi.

Berkaca pada gempa 6,8 SR di Kobe pada 1995 yang membawa korban 6.400 orang serta menyebabkan kerugian 10 triliun yen atau 2% dari PDB Jepang, bencana kali ini sepertinya tidak lebih parah. Kobe adalah kota industrial yang padat dan menghasilkan 12% dari total output Jepang menurut estimasi Merril Lynch. Restorasi Kota Kobe pascagempa menelan biaya hingga seratus miliar dolar.

Adapun Provinsi Tohoku hanya menghasilkan 7% dari PDB Jepang. Ekonomi domestik Jepang juga mengalami gempa. Pada hari pertama bursa setelah gempa, indeks Nikkei Jepang turun drastis 6% yang bagaimanapun lebihbaikdaridrop7,5% setelah gempa Kobe.Namun,penurunan 10.6% setelahnya menjadikan kombinasi kedua hari tersebut kejatuhan bursa terbesar dalam 24 tahun terakhir sejak 1987 di mana muncul isu radiasi berbahaya di Tokyo.

Bank Sentral Jepang menyuntikkan 15 triliun yen (USD183 miliar) ke pasar uang untuk menenangkan pelaku pasar dan memastikan likuiditas tetap terpasok.Jumlah ini rekor terbesar operasi pasar yang pernah dilakukan BoJ. Gubernur BoJ,Masaaki Shirakawa, meningkatkan kapasitas pembelian aset berupa obligasi pemerintah dan exchange-traded fundshingga 10 triliun yen.

Fragmentasi Produksi dan Permintaan

Robert Fentra (1998) dalam artikel ilmiahnya berjudul “Integration of Trade and Disintegration of Production in The Global Economy” menunjukkan bahwa terjadi paradoks. Ketika batas antarnegara kian menipis dan dunia kian terintegrasi, justru terjadi disintegrasi besar-besaran di produksi barang khususnya sektor manufaktur. Pengembangan dan riset produk masih sebagian besar dilakukan di Eropa Barat dan Amerika Utara,namun produksi dilakukan di berbagai penjuru dunia khususnya Asia, Eropa Timur,dan Meksiko yang upah pekerjanya lebih rendah, namun terjaga kualitasnya.

Perakitan bisa dilakukan di negara ketiga yang berbeda dari tempat produksi dan tujuan penjualan dengan perkantoran (back office) seperti jasa akuntansi dan hukum disediakan kantor di India dan Filipina. Ketika perdagangan dibuka dan biaya transportasi menurun dapat dilakukan spesialisasi di mana pabrik di daerah tertentu memfokuskan pada suatu komoditas atau produk antara. Tidak banyak orang yang pernah mendengar Kota Niihama di Jepang.Namun, kebakaran pada 1993 di kompleks pabrik yang memproduksi 65% output dunia dari epoxy cresol novolac, komponen penting dalam produksi semikonduktor, menyebabkan kepanikan pasar.

Harga beberapa tipe semikonduktor naik hingga dua kali lipat dan menjadi isu internasional dan Presiden Clinton waktu itu menyampaikan permintaan resmi pada Pemerintah Jepang untuk menjaga stabilitas suplai. Jepang saat ini masih menjadi pemain besar sektor manufaktur dan teknologi tinggi,termasuk chipuntuk iPhone dan iPad hingga siapa tahu niche product apa yang terancam suplainya karena bencana ini Potensi gangguan suplai semakin besar karena tergantungnya Jepang pada pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang walau menghasilkan listrik secara efisien, namun memerlukan pengamanan sangat tinggi pada proses produksi dan penanganan limbah.

Hal ini akan mengurangi produksi elektronik, baja, dan berbagai produk manufaktur lain. Mazda dan Honda menutup semua pabrik mobilnya di Jepang sampai 20 Maret,Toyota dan Nissan tidak mengambil langkah sedrastis itu, namun tetap mengurangi produksi. Estimasinya,produksi mobil bulan ini akan turun paling tidak seperempat dari produksi bulanan normal.

Ekonomi Jepang dengan pendapatan per kapita lebih dari USD32 ribu baru saja tersusul oleh China sehingga turun menjadi nomor ketiga terbesar di dunia dengan Amerika Serikat tetap di nomor satu. Sebagai negara miskin sumber daya alam, Jepang mengimpor sebagian besar kebutuhannya dan saat ini menjadi pengimpor kelima dunia dengan nilai USD637 miliar pada 2010.

Jepang juga pengimpor minyak ketiga dunia dengan volume lebih dari 5 juta barel per hari. Menurunnya, produksi manufaktur Jepang beberapa waktu ke depan berarti berkurangnya permintaan terhadap komoditas migas dan nonmigas dunia sehingga harga minyak yang beberapa minggu lalu menembus USD105 kembali ke turun di bawah angka psikologis USD100.

Gelombang ke Indonesia

Pada 2009 Indonesia adalah negara peringkat ketujuh dalam ekspor terbesar ke Jepang setelah China, Amerika, Australia, Arab Saudi, UAE, dan Korea Selatan. Pertumbuhan ekonomi Jepang yang mencapai 3% pada 2009 setelah negatif dua tahun sebelumnya menjadikan Jepang sebagai negara pembeli terbesar produk ekspor Indonesia pada 2010 dengan nilai USD16,5 miliar atau 12,7% total ekspor kita.

Dengan produksi yang menurun akibat restorasi pascagempa, ekspor Indonesia pada 2011 ke Jepang bisa diperkirakan akan lebih kecil nilainya. Demikian juga investasi Jepang di Indonesia yang pada 2010 mencapai USD712 juta (nomor empat setelah Singapura, Inggris, dan Amerika) tidak akan meningkat pada 2011. Namun,ekonomi dunia yang sedang bangkit pada 2011 menyediakan banyak pasar untuk produk Indonesia yang sebagian besar primer dan olahan ringan.

Investasi yang masuk ke Indonesia juga stabil dan berasal dari berbagai negara.Jika saja Indonesia bertindak cepat dan segera melatih perawat, mantri, dan elderly- caregiveryang mahir berbahasa Jepang,justru dapat menyediakan sumber daya yang dibutuhkan Jepang dan membuka lapangan kerja. Bencana ini menunjukkan pada kita potensi bahaya dari ekonomi dunia yang makin terinterkoneksi.●

Mencermati Program Pembatasan BBM Bersubsidi

2010-12-16T19:58:00.000-08:00

Liputan6.com (original link)

16/12/2010 12:57

Berly Martawardaya

Thomas Agustine, filsuf Romawi terkemuka, menyatakan bahwa kesempurnaan manusia adalah ketika menemukan ketidaksempurnannya. Lebih lanjut, ia menjelaskan, manusia sebagai makhluk yang diciptakan berdasarkan profil Yang Maha Sempurna (Imago Dei) memiliki insting untuk terus berupaya mencapai kesempurnaan dalam berbagai aktivitasnya. Sebagai manusia dengan berbagai keterbatasan, yang dapat dicapai bukan kesempurnaan namun yang terbaik dalam berbagai batas yang ada. Kerendahan hati dan kesadaran diri adalah bagian penting dari beragama.

Ekonomi memiliki pendekatan yang banyak kemiripan dengan Thomas Agustine. Dunia yang sempurna akan menghasilkan kebijakan ekonomi yang sempurna (first best solution) untuk mengatasi masalah dan membawa maanfaat positif tanpa menimbulkan masalah baru.

Pembatasan BBM bersubsidi telah diundur tiga kali pelaksanaannya: Oktober 2010, Januari 2011, dan terakhir Maret 2011 setelah rapat 14 jam antara pemerintah dan DPR. Dengan kuota subsidi hanya 38,6 juta kiloliter, dibutuhkan pembatasan konsumsi untuk tidak melebihi dana yang dialokasikan untuk subsidi di APBN 2011. Penghematan diperkirakan mencapai Rp 3,8 triliun.

Mari kita kaji kesempurnaan apa saja yang dibutuhkan supaya kebijakan ini berhasil. Dari depo BBM untuk sampai ke konsumen maka akan melalui tiga tahap penting dan rawan penyelewengan. Tahap pertama adalah ada penjagaan ketat dan mekanisme kontrol di tiap truk pengangkut bensin bahwa tidak ada premium yang dicuri di tengah jalan lalu dijual dan sisanya diencerkan dengan cairan lainnya. Perlu gembok yang dikunci setelah diisi di depo yang hanya bisa dibuka di pom bensin sesuai tujuan.

Tahap kedua adalah ketika BBM bersubsidi berada di pom bensin. Jangan sampai ada pemilik pom bensin nakal yang melakukan pengenceran serupa dan mengambil untung secara tidak legal. Perlu ada random check atas kualitas dan kemurnian premium di tiap pom bensin yang diumumkan secara terbuka dengan sanksi pencabutan izin bagi pelanggar.

Tahap ketiga, transaksi penjualan antara pom bensin dan konsumen, membutuhkan paling banyak perubahan interaksi dengan adanya rencana pembatasan. Ada dua opsi yang diajukan BP Migas: Opsi pertama melarang semua kendaraan beroda empat berplat hitam mengonsumsi BBM bersubsidi. Artinya, hanya kendaraan umum, kendaraan beroda dua dan tiga, serta nelayan yang berhak. Sedangkan, opsi kedua melarang kendaraan beroda empat berpelat hitam keluaran di atas 2005 mendapatkan BBM bersubsidi.

Kedua opsi tersebut membutuhkan identifikasi mana yang dapat beli bensin bersubsidi dan mana yang tidak diperbolehkan. Bila pembatasan berdasarkan tahun yang pilih maka apakah setiap membeli bensin harus menunjukkan STNK sehingga terlihat tahun pembelian mobil tersebut? Bisa saja dipasang stiker dan sign untuk menyiapkan STNK ketika membeli BBM bersubsidi sehingga tidak memperlama waktu dan perpanjang antrian, namun masyarakat kita belumlah sempurna.

Akan sangat mungkin muncul upaya persuasi, baik secara kasar dengan ancaman fisik dan secara halus dengan selipan sepuluh ribuan, dari konsumen supaya bisa membeli BBM bersubsidi walaupun kendaraannya berusia kurang dari lima tahun. Pegawai pom bensin, yang biasanya berpendapatan rendah dan minim perlindungan intimidasi karena lokasi kerjanya diketahui, akan sulit untuk secara konsisten melaksanakan kebijakan pembatasan. Kecuali jika ditempatkan aparat/kamera di tiap pom bensin untuk mengawasi semua transaksi pembelian BBM bersubsidi.

Bila ada stiker yang ditempel di kaca mobil menandakan tahun pembelian sehingga tidak perlu menunjukkan STNK tidak hilangkan potensi intimidasi. Bahkan bertambah lagi pintu penyelewengan di institusi yang menerbitkan stiker tersebut. Dan, jangan lupa bahwa pemalsuan produk bermerk terkenal amat marak di Indonesia. Kalau hanya stiker, walau berhologram, tentu tidak kebal dari pemalsuan.

Tahap keempat adalah memastikan tidak ada penjualan dari penerima BBM bersubsidi kepada yang ditetapkan tidak boleh membeli. Mobil plat kuning, dan mobil plat hitam pra-2005 bila opsi ini yang dipilih, dapat mengisi tanki bensin mereka dengan BBM bersubsidi dan menikmati durian runtuh dengan menjual kembali.

Untuk apa angkot dan bis umum lelah menempuh macet serta menghadapi preman yang menuntut setoran bila sekali ke pom bensin mereka bisa beli menikmati keuntungan bersih paling tidak seribu rupiah per liter?! Bila isi tangki 30 liter, totalnya Rp 30 ribu. Mengapa tidak sehari 50 kali ke pom bensin sehingga dapat untung Rp 1,5 juta per hari dan menikmati hidup ala manajer perusahaan multinasional?

Solusi yang ditawarkan untuk masalah baru ini adalah smart card dengan kuota wajar BBM bersubsidi yang boleh dibeli secara legal. Namun kebijakan ini membutuhkan penerbitan smart card dan mesin pembacanya di ratusan ribu pom bensin di segenap penjuru Indonesia. BI baru mengumumkan bahwa transisi ke smart card di kartu debit dan kredit membutuhkan waktu lima tahun untuk diimplementasikan. Bila bank yang sudah berpengalaman dan memiliki SDM mumpuni membutuhkan lima tahun, apakah itu berarti baru pada 2015 pembatasan BBM bersubsidi dapat efektif dilakukan? Ingat bahwa smart card tak menghilangkan potensi intimidasi atau penyuapan ke pegawai pom bensin.

Tahap kelima adalah potensi penimbunan. Bila tanggal pembatasan sudah diumumkan jauh-jauh hari, dapat dipastikan beberapa minggu sebelumnya akan terjadi kelangkaan premium besar-besaran. Pemilik pom bensin akan sulit menghalangi masyarakat yang akan dilarang membeli BBM bersubsidi untuk membeli volume besar dan melakukan penimbunan. Lain halnya bila pada malam hari mendadak ada pengumuman di TV bahwa besok akan dimulai kebijakan pembatasan sehingga tidak sempat terjadi penimbunan secara terorganisir.

Richard Lipsey dan Kevin Lancaster (1956) pada makalah ilmiah yang sangat banyak dirujuk, menyatakan bahwa pada dunia yang tidak sempurna maka lebih baik mengakui berbagai ketidak sempurnaan dan memformulasikan kebijakan spesifik (second best solution) untuk mencapai tujuan. Kebijakan pembatasan BBM yang membutuhkan sedemikian banyak kesempurnaan di kondisi Indonesia yang jauh dari sempurna akan sulit dijalankan secara efektif.

Indonesia yang telah menjadi net-importir minyak dan keluar dari OPEC perlu belajar dari Norwegia yang menggunakan pendapatan minyaknya untuk memperkuat competitive-ness negara serta memiliki kebijakan komprehensif jangka panjang. Pengurangan konsumsi BBM tidak dapat dilepaskan dari pengembangan transportasi publik yang nyaman, aman, dan terpercaya. Tak sepatutnya subsidi pemerintah sedemikian besar terus dinikmati kalangan menengah atas yang memang vokal dan dapat menyuarakan ketidakpuasan, beda dengan petani dan nelayan miskin yang hanya bisa pasrah pada kebijakan yang merugikan. Pengembangan energi alternatif di Indonesia yang kaya sinar matahari, angin, panas bumi, dan ombak juga perlu menjadi prioritas riset dan program pemerintah.

Sebagai penutup, ada baiknya kita merenungkan pepatah bijak ini,"To err is human. To acknowledge it and remedy the mistake is divine."

Penulis adalah staf pengajar FE Univeritas Indonesia dan Ekonom Senior Indef

BI dan Inflasi

2010-04-14T19:10:00.000-07:00

Tabloid Kontan. Edisi 12-18 April 2010
Halaman 39 (tidak tersedia online)

Berly Martawardaya
Dosen FEUI dan Ekonom Senior Indef

Salah satu pilihan besar dalam kebijakan ekonomi Indonesia adalah mencapai tingkat inflasi dan berapa biaya yang dikeluarkan dalam dalam mencapainya. Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2010 termaktub dana sebesar Rp 39.5 triliun. Dari jumlah itu 95.1 persen (32.74 triliun) di alokasikan untuk pengendalian moneter.

Sebagian besar jumlah tersebut digunakan untuk membayar bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FaSBI). Adapun beban bonus Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) relatif kecil, karena bank syariah berlum menjadi mayoritas dalam aktivitas perbankan.

Mengapa BI menganggarkan dana sedemikian besar untuk membayar SBI dan FaSBI? Jika kita menengok laporan triwulan IV BI ke DPR, terdapat prediksi bahwa investasi akan naik 8,5-8,7% dan ekspor meningkat 8.1-9 % yang akan menambah uang beredar serta memperbesar potensi inflasi. Dana tersebut akan digunakan utuk meredam inflasi (inflation killer)

Memang ini sejalan dengan artikel Wall Street Journal yang melaporkan pada tahun 2010 diperkirakan akan terjadi kenaikan arus modal ke negara berkembang menjadi US$ 722 miliar atau meningkat 66 % dibandingkan 2009. Tapi, itu sebenarnya dibawah nilai puncak US$ 1.28 triliun pada tahun 2007 sebelum krisis ekonomi global terjadi.

Pertanyaan yang menggelitik, haruskan ongkos menjagi inflasi dan moneter sebesar itu? Apakah ada pilihan lain bagi BI? Oliver Blanchard, professor ekonomi dari MIT dan Chief Economist IMF, baru saja menerbitkan studinya berjudul “Rethinking Macroeconomic Policy” yang menyatakan bahwa dengan kondisi ekonomi global kontemporer, bank sentral perlu menaikkan toleransi target inflasi mereka dari 2 % menjadi 4 % serta memprioritaskan pertumbuhan

Itu suatu perubahan sikap yang mengejutkan, karena biasanya IMF sangat kuatir dengan inflasi dan tak segan menganjurkan kebijakan kenaikan suku bunga demi menangkal kenaikan inflasi.

Kondisi Indonesia sebagai large developing countries yang telah membuktikan stabilitas di masa krisis sub-prime mortgage dan spread interest yang signifikan dengan T-Bill tidak memberi indikasi pelarian modal pada jangka dekat.

Pengendalian inflasi tidak dapat diselesaikan hanya oleh BI. Salah satu penyebab inflasi, yaitu biaya transportasi, sangat berkaitan dengan kinerja pemerintah di pembangunan infrastruktur. Akibatnya, BI tidak perlu mengeluarkan biaya moneter yang begitu mahal.
Sudah tidak sepatutnya lagi harga semen Rp 1 juta rupiah per sak di Papua terus di toleris. Demikian juga mahalnya sembako di pelosok Indonesia. Pembangunan jalan raya dan rel kereta api yang sempet nyaring terdengar di awal pemerintah SBY-Boediono harus segera dilaksanakan.

Selama 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi di Indonesia sebesar 2.78 %, sangat rendah dibandingkan rata-rata 2005 hingga 2008 yang mencapai 10.34% . Bahkan, pada Maret 2010 kita masih mengalami deflasi sebesar 0.14% sehingga jika dihitung sejak Februari 2009 (year on year) total inflasi baru mencapai 3.43 % dan laju inflasi tahun kalender (Januari-Maret 2010) hanya 0.89 %.

Pola inflasi Indonesia cenderung meningkat pada awal tahun dan menjelang Iedul Fitri. Jika stok pangan dan sandang disiapkan sejak sekarang maka sangat mungkin inflasi tahun 2010 lebih rendah daripada target Bank Indonesia yang berada pada kisaran 4%-6% persen.
Dengan menimbang kebijakan suku bunga bank sentral yang berlaku pada banyak bank sentral, yakni inflasi ditambah 1 % sebenarnya masih ada peluang untuk menurunkan kembali tingkat bunga BI acuan (BI rate) yang baru saja dipertahankan pada 6.5 %, sehingga bunga acuan BI yang wajar saat ini di kisaran 5%.

.Ada kemungkinan bertahannya bunga acuan BI saat ini karena BI tidak ingin dianggap lemah terhadap inflasi. Apalgi bank sentral Amerika atau The Federal Reserve baru saja menaikkan suku bunganya pada akhir Februari dari 0.5 % ke 0.75 %.

Beberapa pilihan

Mengapa kita terus membiarkan kepemilikan SBI oleh asing sedemikian besar ketika argumentasi utama keberadaan SBI adalah sebagai instrumen moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar di Indonesia.Bunga SBI yang tinggi justru akan memicu masuknya dana dari luar negeri sehingga beban pengendalian moneter sangat besar. IMF saja, yang tadinya mensakralkan rezim devisa bebas, kina sudah mengajukan capital control ketika krisis perbankan melanda Islandia pada 2009 lalu.

Kepemilikan SBI oleh asing adalah kasus hampir ideal untuk menerapkan soft capital control. India dan China menerapkan strong capital control dengan membatasi konvertabilitas mata uang mereka yang membutuhkan disiplin aparat yang tinggi.

Penerapan kebijakan pajak ringan (Brazil menerapkan 2 %) untuk short term capital inflow atau jangka waktu minimal untuk investasi seperti Chili dan Malaysia, juga dapat meningkatkan kemampuan untuk memprediksi lalu lalu lintas uang. Akibatnya, ruang bagi otoritas moneter untuk membuat kebijakan penurunan suku bunga semakin luas.

Jangan sampai ada yang bertanya, kebijakan ekonomi dan moneter sebenarnya untuk siapa? Tentu kebijakan itu sepenuhnya demi meningkatkan kemakmuran rakyat.

NU & Brothers Group di 2025

2010-04-05T20:17:00.000-07:00

Diterbitkan dalam buku "NU dan Keindonesiaan kita" yang dicetak menyongsong Muktamar NU di Makasar 2010

Berly Martawardaya

Akhirnya saya mendapatkan waktu untuk bertemu Ahmad Sulaiman, pengusaha besar pemimpin NU & Brothers Group. Walaupun saya wartawan dari majalah dengan tiras nomor satu di Indonesia, tetap tidak mudah mendapatkan waktu appointment karena kesibukan beliau yang amat tinggi akhir-akhir ini.

Sekarang saya sudah di lantai 80 dari gedung NU Plaza di kawasan usaha SCBD Jakarta yang didirikan memperingati 80 tahun berdirinya Nadhlatul Ulama. Pemandangan dari gedung tertinggi di Jakarta ini sangat fenomenal dan indah. Pada buku biografinya Ahmad Sulaiman pernah menyatakan bahwa design gedung itu menempatkan mushala di tiap lantai sedemikian rupa sehingga diterangi cahaya ufuk senja ketika melaksanakan shalat magrib.

Sekretaris sang Presiden Direktur mempersilahkan saya untuk menunggu karena beliau masih ada tamu Senior Vice President dari General Electric, salah satu perusahaan terbesar dunia, yang ingin menjalin kerjasama menembus pasar negara Afrika. Sambil menunggu saya memperhatikan suasana ruang tunggu yang dihiasi kaligrafi serta lukisan abstrak modern dari para seniman ternama Indonesia dan dunia.

Akhirnya giliran saya tiba. Ahmad Sulaiman keluar dari ruangannya untuk mengantarkan tamunya ke pintu dan mengajak saya masuk ke ruanganya. Jabatan tangannya hangat dan tegas. Ruangannya dipenuhi foto dirinya bersama tokoh pengusaha, politik dan agama dunia.

Saya memulai wawancara dengan bertanya bagaimana NU yang dahulu masih lebih dikenal sebagai organisasi social keagamaan dapat membangun kerajaan bisnis yang demikian megah dan sukses.

Ahmad Sulaiman terpaku sejenak dan menugas bahwa semangat NU sejak awal sebenarnya menyeimbangkan tiga pilar keilmuan dan sosial budaya; wawasan kebangsaan serta ekonomi kerakyatan. Jangan lupakan bahwa berdirinya NU didahului dengan Nahdlatul Tujjar (1918) yang menghimpun para pengusaha muslim, baru disusul dengan munculnya Taswirul Afkar (1922) yang mengembangkan pendidikan dan pemikiran keislaman., dan belakangan Nahdlatul Wathon (1924) sebagai gerakan politik nasionalisme dan anti penjajah.

Pendirian NU pada 31 Januari 1926 oleh KH Hasyim Asy'ari juga dihadiri para usahawan di Jawa Timur selain para tokoh ulama tradisional. Bahkan dalam Staoeten Perkoempoelan NU dinyatakan bahwa organisasi ini “berikhtiar memperbanyak madrasah (sekolah)…begitoe djoega dengan ichwalnja anak-anak jatim dan orang fakir miskin serta mendirikan badan-badan untoek memadjukan oeroesan pertanian dan perniagaan yang tiada dilarang oleh sjari’ah agama Islam”.

Beliau melanjutkan bahwa pemerintah Belanda dengan segala daya upaya menghambat usaha-usaha ekonomi di awal berdirinya NU. Menjelang kemerdekaan dinamika politik memakan banyak energi pimpinan NU dan baru sejak 1984 di Muktamar Situbondo ketika secara tegas menyatakan keluar dari politik maka NU mulai mengalirkan ghirahnya secara lebih fokus ke masalah social budaya. Namun didirikannya Partai Kebangkitan Bangsa menyongsong pemilu 1999 sekali lagi menyeret NU ke ranah politik. Terpecahnya PKB tahun 2009 menjadi blessing in disguise karena Muktamar Makasar 2010 mengusung fokus organisasi ke ekonomi rakyat.

Saya bertanya lagi,’ Tapi Pak Ahmad, istilah ekonomi rakyat sudah sering disebut pada Muktamar sebelumnya, apa yang membedakan Muktamar Makasar sehingga dampaknya permanen dan demikian besar?”

Ahmad Sulaiman yang anak Kiai Besar di Jawa Timur menjelaskan bahwa sebenarnya pada masa dia dibesarkan sudah ada tendensi para ulama untuk menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi umum setelah lulus pesanteren sampai setaraf SLTA. Kakaknya lulusan institut teknik ternama di Indonesia dan beliau sendiri dari fakultas ekonomi yang sudah panjang reputasinya dalam mencetak manager handal Indonesia.

Keduanya sempet bekerja di perusahaan multinasional terkemuka sebelum membentuk NU & Brothers Group.Jadi ketika Muktamar Makasar menetapkan fokus ke ekonomi maka sudah ada supply sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan dan professional tapi tetap memiliki komitmen ke-NU-an.

Namun di Muktamar Makasar transisi menjadi organisasi modern dipercepat. Kepemimpinan baru mendata keanggonaan NU yang saat itu di diproyeksikan mencapai 30 juta orang. Diberlakukannya nomor induk dan anggota dan juga memudahkan pemungutan iuran. Walau pada tahun pertama hanya 10 % yang rajin membayar iuran sebesar lima ribu rupiah sebulan namun bila ditotal menjadi 15 milyar rupiah perbulan yang dibagi pada level cabang, wilayah, daerah dan pengurus besar.

Hasil iuran tersebut menjadi modal untuk mengembangkan NU -Mart yaitu jaringan toko kelontong dan kebutuhan sehari-hari di kantong-kantong NU. Dengan memegang jalur distribusi maka warga NU, dengan menunjukkan kartu anggota, bisa meningkatkan posisi tawar ekonomi dan mendapat harga lebih rendah untuk kebutuhannya.

Direksi NU – Mart yang sebagian berasal dari perusahan retail terkemuka Indonesia melakukan riset pasar sehingga diketahui produk apa saja yang laku terjual dan mulai memproduksinya dengan bekerja sama dengan pesantren-pesantren. Teknologi pembuatan sabun, shampoo dan mie instan serta makanan ringan lainnya yang dimiliki sudah cukup baik namun dengan didukung packaging, marketing dan quality control yang kuat berhasil menembus pasar di kota-kota besar.

Ahmad Sulaiman yang waktu itu memimpin BMT ukuran menengah di Jawa Timur setelah puas berkarir di Citibank, berhasil meyakinkan pimpinan NU untuk mendukung transformasi menjadi bank syariah yang menjadi sarana transaksi organisasi NU, pesantren NU dan NU Mart serta khalayak NU yang jumlahnya amat besar. Perkembangan yang pesat juga didukung oleh recruitment dari para banker berpengalaman dan kehati-hatian dalam memberikan kredit. Walaupun pengurus PBNU tetap harus memberikan feasibility study yang shahih dan bertanggungjawab bila terjadi kredit macet. NU card menjadi kartu kredit dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia.

Industri ringan dan elektronik mulai dibangun dengan pemberian kredit secara strategis ala Zaibatsu dan keiretsu di Jepang. Pesantren-pesantren menjadi produksi komponen mesin ringan dan sepeda motor untuk dirakit di pabrik besar di Sidoarjo.

Hafizh Sulaiman, sang kakak, mendalami pertambangan dan perminyakan dan setelah menjadi Vice President di Shell Oil Indonesia membangun NU Mining and Energy yang berlanjut pada pabrik besi dan petrochemical. NU & Brothers melesat masuk ke top 20 konglomerat di Indonesia pada tahun 2020.

Saya bertanya lagi,”Apa rencana masa depan NU & Brothers Groups setelah merajai kancah bisnis Indonesia dan di tahun 2025 dinyatakan sebagai group usaha terbesar di Indonesia oleh majalah Forbes?”

Ahmad Sulaiman menjabarkan rencananya untuk membangun pabrik mobil di Cina dan industri komputer di India selain penetrasi media dan entertainment ke Timur Tengah. Generasi Muda NU yang telah di sekolahkan di luar negeri lalu ditempatkan di perusahan-perusahan di manca negara sejak 2015 akan mulai di tarik untuk mengembangkan perusahaan dalam NU & Brothers Group sehingga group ini benar-benar kokoh di berbagai lini. Bahkan training centre yang dibangun 2015 di Situbondo telah berkembang menjadi NU University, kampus swasta terbaik di Indonesia yang dipimpin kader NU dengan PhD dari Oxford University dengan kerjasama dan double degree dengan universitas ternama di Barat dan Timur Tengah.

Saya terdiam sambil menggeleng, luar biasa sekali gabungan ghirah NU yang digabungkan dengan profesionalitas serta inovasi. Beda sekali dengan dua puluh lima tahun yang silam. Saya tidak kuat menahan pertanyaan berikut meluncur dari mulut, “Tapi bagaimana dengan politik?”

Ahmad Sulaiman tertawa mendengar pertanyaan lirih saya. Begini Mas. Rasulullah adalah pengusaha sukses yang lalu mendakwahkan agama lalu menjadi pimpinan politik. Setelah Muktamar Makasar, NU sadar untuk menjalankan tahap dari awal dan bukan dibalik menjadi politik dahulu. Sekarang semua pimpinan partai politik mendekati NU untuk didukung calonnya serta mendapat sokongan dana. Tentunya akan kita pilih yang sosok serta programnya sesuai dengan arahan NU.

Rasulullah terlah berpesan untuk menghindari Islam umat yang banyak tapi lemah bagai buih di laut. Sudah terlalu lama NU menjadi buih di percaturan ekonomi Indonesia dan generasi NU masa sekarang tidak akan membiarkan itu terjadi lagi.

Maaf saya harus pergi sekarang karena hari ini malam jumat dan waktunya tahlilan dengan keluarga dan teman-teman di pesantren dulu.

Demikian Ahmad Sulaiman meninggalkan ruangan menuju helikopternya di teras gedung dan berangkat meninggalkan saya yang masih termenung dan bersyukur atas bangkitnya NU sebagai potensi ekonomi bangsa. Tidak apa apa terlambat asalkan bergerak cepat.

Allahumma bis’shawab.

Penulis adalah dosen FEUI, ekonom Senior INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) dan Kepala Desk Ekonomi NU Profesional Circle.

Balada Batavia-Bandung dan Perdagangan Bebas

2010-01-08T02:11:00.000-08:00

08/01/2010 20:58

Liputan 6.com (original link)
Berly Martawardaya

Pada awal 2010 ini, sebelum melangkah ke depan mari kita melihat mundur 200 tahun, ke 1810. Studi komprehensif yang dilakukan sejarawan Belanda, Thomas J. Lindblad dan akademisi Indonesia, Thee Kian Wie, pada buku The Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia 1800-2000 mengangkat beberapa fakta menarik.

Batavia sebagai pusat kedudukan dan administrasi Belanda memperkuat posisinya sebagai pusat perdagangan di Nusantara. Kapal-kapal yang membawa berbagai produk rempah-rempah, mulai dari pala sampai cengkeh, berlabuh di Sunda Kelapa sebelum dibawa ke Eropa. Sebaliknya, kebutuhan konsumsi penduduk Belanda yang jumlahnya terus meningkat menempuh setengah belahan dunia untuk mencapai Batavia. Mulai dari keju, tembakau, sampai pakaian mode terakhir dari Paris serta sutra dan barang pecah-belah dari China didatangkan demi memenuhi permintaan komunitas ini.

Namun petualangan Belanda di Indonesia masih dalam bentuk ekspedisi kapal yang membangun benteng serta meninggalkan komunitas kecil di daerah yang dianggap strategis. Pola ini yang menyaksikan berdirinya Fort Rotterdam di Makassar dan Fort de Kock di Padang. Tujuan utama Belanda adalah berdagang, bukan menjadi tuan tanah. Namun, seiring meningkatnya resistensi penduduk pribumi yang menjalankan taktik gerilya untuk menyerang kota pelabuhan Belanda lalu kembali ke pedalaman, perlahan-lahan pasukan dan administrator Belanda bermigrasi dari pantai ke pedalaman kota Jawa.

Setelah menaklukkan daerah Priangan, mereka menemukan daerah sangat subur dengan iklim sejuk. Sebagai penghasil beras dan sayur-sayuran selama ratusan tahun, ternyata Priangan juga cocok untuk menanam kopi dan teh yang mendatangkan keuntungan sangat besar bagi Belanda. Realisasi potensi tersebut membutuhkan jalur transportasi sehingga panen kopi dan teh dapat mencapai Batavia untuk dimuat pada kapal yang menuju Eropa. Sebelumnya, Batavia dan Bandung bagaikan dua negara dengan volume perdagangan yang minim. Sebaliknya, produk Batavia, yang manufaktur ringannya mulai bangkit, sampai ke Bandung bersama produk dari luar Indonesia.

Dengan meningkatnya jumlah pembeli di Bandung dan sekitarnya, skala produksi industri ringan di Batavia, yang kebanyakan menghasilkan kebutuhan rumah tangga dan pengolahan bahan baku, dapat meningkat. Efisiensi pun melejit.

Analisis pada relasi kedua kota tersebut di masa kini menunjukkan pola tidak jauh berbeda. Bandung tidak dapat berkompetisi dengan Jakarta dan sekitarnya untuk industri berat, namun bukan berarti penduduknya hanya menjadi konsumen pasif. Produk Bandung, terutama makanan dan pakaian serta restoran dan hotel, menjadi magnet dari penduduk Jakarta untuk migrasi sementara di akhir minggu. Industri kreatif dan teknologi di Bandung juga mampu meraup untung dari konsumen Jakarta. Tk dapat disangkal bahwa kedua kota mendapat manfaat dari meningkatnya interaksi ekonomi dan menurunnya harga barang.

Pada prinsipnya, pemberlakuan perdagangan bebas antar dua negara atau kawasan tidak berbeda jauh dengan dibangunnya jalan yang menghubungkan Bandung dan Batavia. Dua entitas ekonomi yang semua memiliki hambatan menjadi satu daerah luas yang menghubungkan produsen dan konsumen.

Integrasi unit ekonomi dengan spesialisasi berbeda memiliki dampak yang lebih besar. Nilai tambah intergrasi Surabaya- Jakarta dan Bandung- Tasikmalaya yang relatif serupa tidak lebih banyak dari Jakarta-Bandung karena justru perbedaan tersebut yang menimbulkan potensi perdagangan. Pada awal 2010, ribuan produk dari China diturunkan bea masuknya dari umumnya 5-10 % menjadi nol persen dengan beberapa perkecualian. Bagaimana dampaknya bagi Indonesia?

Pertama, kita harus amati peran China dalam neraca ekspor dan Impor Indonesia. Pada periode Januari-November 2009, Jepang masih merupakan negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai US$10.717,2 juta (12,37 persen), diikuti Amerika Serikat dengan nilai US$9.412,6 juta (10,87 persen), dan Cina dengan nilai US$7.711,6 juta (8,90 persen). Berarti ekspor Indonesia ke China masih di bawah rata-rata negara ASEAN yang mencapai 9,7 %.

Sebaliknya, negara terbesar yang menjadi asal barang non-migas yang kita impor adalah China. Total bernilai US$12,01 miliar dengan pangsa 17,24 persen, diikuti Jepang US$8,78 miliar (12,59 persen) dan Singapura US$8,45 miliar (12,13 persen). Sementara impor nonmigas dari ASEAN mencapai 23,49 persen dan Uni Eropa sebesar 11,20 persen. Berarti pangsa impor Indonesia diatas rata-rata impor negara Asean dari China yang hanya 12.9 %.

Perlu ditekankan bahwa mengurangi impor dan menambah ekspor bukan satu-satunya cara meningkatkan kesejahteraan. Kalau memang martabak dan kaos bandung lebih murah dengan kualitas yang sama atau lebih, lebih baik mengimpor yang membuat penduduk Jakarta meningkatkan konsumsi dengan pengeluaran lebih sedikit.

Masalah timbul bila fokus dipindahkan ke jangka panjang dan produk antara (intermediete goods). Stop memproduksi dan sepenuhnya mengimpor radio, misalnya, bila mengakibatkan hancurnya industri elektronik yang dapat dikembangkan menjadi industri komputer dan teknologi tinggi. Ha-Jun Chang, ekonom Cambridge asal Korea Selatan, mengibaratkan proses pembangunan seperti menaiki tangga. Bukunya, Kicking Away The Ladder (2003), mengingatkan kita pentingnya membangun anak tangga di atas anak tangga yang lain. Bolong di suatu tingkat akan menghambat upaya naik kelas. Indonesia membangun deep industrial base yang kuat forward dan backward linkage-nya

Sayangnya, studi Asian Development Bank (ADB) di 2008 terhadap China- Asean FTA menemukan bahwa industri berat Indonesia akan menyusut sebesar 2,12 % sehingga total output kita justru menurun 0,17 %. Padahal sektor pertanian naik 2,78 % dan makanan melonjak 5 %, bahkan industri ringan masih meningkat 1,2 %. Terdapat bahaya anak tangga yang hilang sehingga Indonesia sulit menjadi negara industri penghasil produk teknologi tinggi.

Indonesia juga perlu mengambil peluang dari kelebihan komparatif yang tidak dimiliki China serta negara lain di Asean seperti keanekaragaman hayati dan sumberdaya laut. Para ahli biologi dan kimia perlu memfokuskan daya upayanya untuk mencari obat penyembuh serta kosmetik dari resep nenek moyang. Ditemukan dan dipatenkannya produk tersebut akan menjadi sumber devisa yang besar serta dapat memperkuat industri farmasi dalam negeri.

Luasnya daerah laut, bila di jaga dari kapal asing dan diolah dengan baik, juga bagai tambang emas. Satu tahap peningkatan yang dengan mudah dilakukan adalah standarisasi. Selama ini, kebanyakan hasil laut (ikan, udang, cumi, dll) dijual secara grosir tanpa dilakukan katagorisasi. Padahal dengan melakukan kategorisasi, harga jual akan meningkat secara signifikan. Kita belum lagi bicara soal pengalengan, promosi, dan distribusi dengan merek Indonesia.

Krisis di bahasa Mandarin terdiri dari "bahaya" dan "peluang." Satu tingkatan mengubah bahaya menjadi peluang adalah mengembangkan merek Indonesia dan memproduksinya di China yang dikenal mempunyai buruh yang murah. Pada satu sisi kita akan memperoleh nilai tambah yang besar dan dampak lingkungan akan tinggal di China.

Memanfaatkan tenaga lawan a la Taichi Master ini sangat kita butuhkan. Ingat bahwa perjanjian pasar bebas dengan India dan Australia-Selandia Baru sudah disetujui dan akan dijalankan tidak lama lagi. Mari kita gunakan pengalaman pasar bebas Bandung- Batavia sejak dua ratus tahun lalu untuk kemakmuran Indonesia dengan pasar bebas bersama China, India, dan Selandia Baru.

Penulis adalah dosen FE Universitas Indonesia dan Ekonom Senior Indef.

Anggaran Efektif

2009-12-28T02:08:00.000-08:00

Kontan. Edisi 28 Des 2009 – 3 Jan 2010.
Halaman 39.

Berly Martawardaya
Dosen FEUI dan Ekonom Senior Indef

Tiga orang duduk bersama dan membandingkan kesehatan mereka. X beraktivitas dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Tentu tidak baik jika pada pagi hari sudah digeber olahraga habis-habisan sehingga jam belum makan siang sudah loyo dan ngantuk. Akibatnya sisa waktu bangun yang masih sepuluh jam lagi tidak efektif.

Y senang makan dan ngobrol seharian di warung kopi serta bersantai sampai terbenam matahari. Lalu dalam empat jam lari marathon dan habis-habisan memompa otot di fitness centre sampai tidak bisa bergerak lagi.

Adapun Z melakukan sedikit pemanasan di pagi hari untuk tengah hari yang produktif dan rehat malam yang lelap. Sesekali disela olahraga di sore hari. Tak heran Z adalah yang paling sehat di antara ketiga orang tersebut.

Realisasi anggaran negara di Indonesia bagai pola hidup Y . Pengucuran merangkak sampai dengan September dan Oktober, manyak lembaga pemerintah yang baru melaksanakan 60 % dari total budget, lalu melejit mengejar 100 % di bulan Desember.

Padahal, sudah ada paket undang undang yang terdiri dari UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU no 1/2004 tentang perbendaharaan Negara dan UU no 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dengan dasar pemikiran mengggeser dari financial administration ke financial management.

Tidak direalisasikannya anggaran secara finansial memberikan kerugian yang riil. Bila satu lembaga pemerintah memiliki sisa anggaran 1 triliun maka sebenarnya bila di investasikan di SBI saja sudah akan memberikan return sebesar 6.5 miliar rupiah.

Adapun studi Congressional Budget Office (CBO) di pemerintah Amerika Serikat mendapati dampak pengali (multiplier) dari anggaran negara dapat mencapai 2.5 kali lipat bila di alokasikan ke infrastruktur. Artinya peningkatan ekonomi masyarakat dapat mencapai 2.5 trilliun rupiah dari sisa anggaran hipotetikal di atas.

Apalagi kalau sudah dijumlah dengan segenap instansi negara di tingkat pusat, propinsi dan lokal serta yudikatif dan legislatif. Berapa banyak yang seharusnya dapat di capai.

Prioritas Anggaran

Tentunya jumlah bukan segalanya. Komposisi tidak kalah penting. Bila anggaran negara dibelanjakan untuk memotong pajak orang kaya maka dampak ke masyarakat banyak hanya setengah dari jumlah yang dikeluarkan.

Prioritas adalah pada kegiatan yang memiliki perputaran uang cepat dan diterima oleh penduduk yang membutuhkan uang serta akan membelanjakannya di dalam negeri untuk kebutuhan utama dan sekunder. Barang-barang mewah memiliki kandungan impor yang tinggi sehingga yang diuntungkan adalah negara lain.

Melihat pentingnya pemerintah terhadap perekonomian mengapa realisasi dan pencairan anggaran demikian perlahan?

Mari kita berempati dan mengambil sisi pandang eksekutif. Apabila pada awal periode lembaga tersebut menetapkan anggaran yang ketat, maka ditakutkan akan timbul kebutuhan di tengah periode yang tidak diduga sebelumnya sehingga tidak dapat di laksanakan. Kehati-hatian yang sama juga membawa realiasi yang kecil di tiga triwulan pertama karena dikuatirkan akan timbul kebutuhan mendadak di triwulan akhir.

Akhirnya, pemerintah mengambil langkah untuk menetapkan anggara yang lebih tinggi dari perkiraan kebutuhan. Bila memang pelaksanaan dibawah anggaran maka dana tersebut dapat di pindahkan ke pos anggaran yang lain. Atau dihabiskan dengan system kebut dua-tiga bulan walaupun dampaknya ke masyarakat tidak sebesar potensinya.

Berbeda dengan swasta yang senang apabila dillakukan penghematan biaya serta under-utilized budget. Anggaran negara yang tidak dihabiskan akan sulit untuk di gunakan di tahun berikutnya dan menjadi catatan negatif pada performance pimpinan lembaga terkait.

Walau alasannya dapat dipahami, namun praktek ini tidak dapat dibiarkan. Sosok Y di paragraph pembuka tidak menjalani gaya hidup yang sehat dan justru memberatkan jantung serta kondisi tubuhnya. Moderasi dan keseimbangan adalah pilihan yang lebih baik.

Persebaran kegiatan lembaga pemerintah sudah sepatutnya menjadi salah satu unsure perencanaan sehingga pada tengah tahun paling tidah 40 % anggaran sudah di realisasikan. Proses bidding dan seleksi, yang seringkali dapat dipersingkat, dapat mulai dilakukan walau tahun anggaran belum di mulai sehingga cepat berjalan.

Penghargaan dan konduite tinggi justru perlu diberikan pada sosok dan lembaga yang dapat menghemat keuangan negara. Walau tentunya ada beberapa key performance indicator yang harus dicapai selain efisiensi biaya.

Sistem performance budgeting memfokuskan pada rasio benefit yang dihasilkan dari jumlah tertentu anggaran. Sehingga yang menjadi bobot penilaian performa individu dan lembaga bukanlah persentase realisasi semata..

Prosedur yang baku dan pasti serta memakai teknologi menjadi langkah yang sangat diperlukan dalam efektifitas anggaran. Pada satu sisi, kehati-hatian dan menghindari korupsi sangatlah urgen, tapi tidak berarti mengorbankan tujuan utama dari program pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Aliran dana pemerintah bagaikan darah yang menjadi pengantar energi dan menggerakakan tubuh perekonomian. Kemacetan di awal periode yang diikuti oleh banjir di akhir tidak akan menyegarkan ekonomi negara. Dokter harus tegas terhadap ulah pasien yang justru merugikan dirinya sendiri.

Addendum:
Pada paragraf 6 tertulis 6.5 millar harusnya 65 milliar. Koreksi sudah saya sampaikan ke pihak Tabloid Kontan dan akan muncul sebagai surat pembaca

Mencari Playmaker Sampai ke China

2009-12-23T02:07:00.000-08:00

Berly Martawardaya
Dosen FEUI dan Ekonom Senior Indef

Rabu, 23 Desember 2009
Harian Sindo (original link - subcription)

Ibarat menanti sebuah pertandingan sepak bola akbar, setiap tim sewajarnya sudah mempersiapkan langkah dan strategi serta susunan pemain.Latihan berat demi menguatkan stamina serta mengasah teknik adalah suatu keharusan.

Rekam jejak dan gaya permainan calon lawan di lapangan hijau dianalisis untuk menyiapkan langkah. Para kampiun sepak bola kerap berujar, menghadapi lawan yang sangat tangguh selalu ada hikmahnya. Walaupun akhirnya kalah, proses latihan dan persiapan ketat yang ditempuh akan menempa kapasitas tim. Sebelum operan pertama terjadi maka manfaat sudah diraih.Gol sekadar bonus. Bagaimana jika beberapa hari menjelang pertandingan menghadapi tim unggulan ada beberapa pemain yang minim persiapan dan meminta pengunduran waktu dengan alasan tidak siap, padahal pertandingan sudah disetujui jauh-jauh hari?

Apakah memang dari awal seharusnya pilih lawan yang lebih setara? Atau semestinya lebih baik persiapan dan latihannya? Perjanjian perdagangan bebas antara 10 negara ASEAN dan China tidak jauh berbeda dari kisah di atas. Bahkan Ketua Komisi VI (Bidang Industri Dan Perdagangan) DPR, Airlangga Hartarto (FPG), sudah mengirimkan surat permintaan penundaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menyampaikan notice kepada pihak China dan anggota ASEAN sebelum 1 Januari 2010. FTA yang akan masuk ke tahap utama pada 1 Januari 2001 bukan sekonyong-konyong jatuh dari langit tanpa peringatan apa pun.

Pada pertemuan kelima ASEANChina Summit,6 November 2001,di Brunei Darussalam,kesepuluh anggota ASEAN dan China menyepakati pembentukan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dalam 10 tahun dengan perlakuan spesial untuk anggota ASEAN yang masih pada tahap awal pembangunan yaitu Kamboja,Laos,Myanmar, dan Vietnam. Framework Agreement on a Comprehensive Economic Cooperation ditandatangani oleh sebelas negara tersebut di ASEAN-China Summit ketujuh di Phnom Penh,Kamboja, 4 November 2002.Adapun kesepakatan spesifik tentang protokol kerja sama perdagangan dan investasi ditandatangani pada 6 Oktober 2003.

Xiahohong Yu (2005) menganalisis kelemahan ASEAN yang walau berpenduduk besar–bahkan lebih luas areanya dari 10 anggota inti Uni Eropa–tapi gabungan GDP ASEAN hanya sepersepuluh EU-10. Kecuali Indonesia, setiap negara memiliki pasar domestik yang relatif kecil dan sebagian besar ekspor diarahkan ke luar ASEAN. Para anggota ASEAN kebanyakan berspesialisasi di pertanian, pertambangan, dan industri ringan,sehingga tidak melengkapi tapi saling berkompetisi.ASEAN tidak memiliki anggota inti yang mendukung penuh integrasi seperti EU-10 dengan Jerman dan Prancis. Kesenjangan di antara anggota ASEAN juga menjadi masalah tersendiri.

***
Melalui kongsi dengan China, negara yang paling banyak penduduknya di dunia, maka ASEAN akan mendapatkan pasar yang sangat besar bagi produk negaranya. ACFTA memiliki 1,7 miliar penduduk dengan total PDB sebesar USD2 triliun dan total perdagangan USD1,23 triliun. China pada saat ini memiliki industri menengah yang cukup kuat, sehingga membutuhkan bahan baku serta energi dari negara ASEAN dan membuat perdagangan lebih komplementer.

Tingkat ekspor China yang sangat pesat perkembangannya akan mendorong pertumbuhan negara ASEAN, sehingga mengurangi ketergantungan pada negara-negara Barat. Bagaimana dengan dampaknya? Studi oleh Sekretariat ASEAN,menggunakan global trade analysis project (GTAP), memproyeksikan ekspor ASEAN ke China akan meningkat USD14 miliar dolar atau 48%. Penerima mendapat manfaat terbesar adalah anggota ASEAN yang relatif maju, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, serta Thailand. Sebaliknya ekspor China ke ASEAN akan meningkat USD6,8 miliar atau 2,4%. Sektor yang meningkat pesat di ASEAN adalah tekstil, elektronik, mesin dan manufaktur lain dengan Indonesia mendapati kenaikan sebesar USD1,3 miliar.

Namun studi baru oleh Donghyun Park,Innwon Park,dan Gemma Esther B Estrada (2008) dari Asian Development Bank (ADB), dengan teknik computable general equilibrium (CGE), mendapati bahwa industri makanan Indonesia akan meningkat 5% dan produk pertanian 2,8%. Sayangnya industri berat akan mengalami penurunan sebesar 2,7%. Pengalaman Thailand layak dicermati karena mereka lebih dulu membuat perjanjian perdagangan bilateral dengan China. Mereka alami 117% kenaikan impor apel serta 346% untuk pir dan 4.300% untuk anggur.

Namun ekspor Thailand ke China naik 986% untuk fresh longan,21.850% untuk ekspor durian, dan 150% untuk ekspor mangga. Produk yang kompetitif akan meningkat, yang lemah akan diserbu. Apa yang dapat dilakukan untuk mengambil manfaat semaksimal mungkin dari ACFTA? Tidak sampai dua minggu lagi tarif impor untuk 6.682 produk dari China akan diturunkan drastis— yang membuat produsen Indonesia harus berkompetisi.

Hambatan terbesar mungkin berasal dari dalam Indonesia sendiri dengan prosedur yang panjang serta berbelit untuk melakukan ekspor.Itu berarti hanya pengusaha dengan modal besar atau network yang bagus akan dapat menembus pasar luar negeri. Kemudahan perizinan bukan lagi menjadi kemewahan, tapi kebutuhan imperatif untuk bertahan di era perdagangan bebas.

***
Sun Tzu mengatakan, kenali lawanmu dan dirimu maka engkau akan memenangkan seratus pertempuran. Studi mengenai bahasa dan budaya China harus digalakkan di Indonesia karena bagaimanapun bisnis adalah hubungan antarmanusia. Indonesia juga perlu secara strategis dan terencana mengirimkan orang untuk belajar di Negeri Tirai Bambu.

Dengan bahasa yang amat kompleks dan tata cara kehidupan yang rumit,kita butuh duta yang mengerti kondisi di China,tapi tetap dalam konteks kepentingan Indonesia.Kelompok orang ini yang sekembalinya ke Indonesia akan menjalin kerja sama dengan China dan membantu pengusaha Indonesia membuka serta mengembangkan usaha di sana. Pada sisi lain, Indonesia juga perlu tegas menerapkan standar mutu dan kualitas terhadap produk China yang masuk ke Indonesia. Beberapa waktu yang lalu pasar Amerika Serikat (AS) geger dengan produk China yang tidak memenuhi standar lingkungan dan tidak aman dengan anak. Jangan korbankan masa depan kita hanya karena tergiur produk yang murah.

Indonesia juga memiliki beberapa produk unggulan.Neraca perdagangan produk pertanian Indonesia dengan ASEAN plus China surplus USD2,2 miliar. Surplus itu dicapai dengan ditopang produk perkebunan seperti kelapa sawit, karet,kopi,dan teh.Keunggulan ini harus dijaga serta ditingkatkan dengan mengetahui tipe serta preferensi konsumen di China. Bagaimanapun, persiapan untuk negosiasi perdagangan selanjutnya harus dilakukan dengan saksama dan berdasarkan kemampuan serta visi strategis bangsa.

Jangan lagi terjadi lupa kolektif yang diikuti oleh panik kolektif seperti saat ini. Indonesia butuh playmakeryang melihat peluang di depan dan menyiapkan serangan secara saksama dan cantik. Bukan penjaga gawang yang hanya bisa bertahan mati-matian ketika lawan sudah dekat.(*)

Reminiscence of A Chinese-Indonesian Look-alike

2009-12-02T06:47:00.000-08:00

Berly Martawardaya | December 2nd, 2009

It was totally unexpected.

I was just finishing an afternoon prayer in the mosque nearby Faculty of Economics at the University of Brawijaya. The meeting in the mountainous city of East Java brings together cool heads of Economics and Development students all over Indonesia together. We were on the verge of establishing a national organization for Economics and Development students.

Students in this major are proud for their fellow alumni and lecturers as they are known as a driving force in national and regional planning agencies as well as expert members of most of welfare and economic related policy committees. And some of them become top executives or lawmakers. Moreover, TV shows and newspapers are not complete without economic section.

Considering the enormity of tasks in setting up development plans, which usually fall into alumni of 70+ public universities in Indonesia with Economics major, with ten percent of them doing most of the heavy lifting, it is imperative that during studentship period that we get to know each other to build networks early on.

Little did I know that at I was bumping into a different kind of wall soon after.

A group of female students from Andalas University in West Sumatra, based in Padang the hometown of my tribe, looked at me curiously and braced themselves to ask a question. One of them said, “What are you doing in a mosque?”

I told them that I had just finished praying and she responded, ”Oh, I didn’t thought that you are Moslem since you look like a Chinese.”

I defended myself by explaining that I have a mixed blood of Padangnese from West Sumatra and Sundanese West Java, both of which have reputation of fair skin, then it is natural that my skin is even fairer than most Indonesian people.

They smiled to me and afterward the group’s behavior was growing warmer toward me. Having good-looking girls behaving nice is not usually a circumstance that makes me complain. But it did have me wondering.

Two strands occurred in my minds. First, why they changed behavior. Second, why I felt the strong urge to ‘defend’ myself.

I have an impeccable credential as a pribumi, translated literally into son of the earth, Indonesian. As I mentioned before, my parents are both from Indonesian tribes with no traceable of intermarriage with western or far east blood. Not only I am a Moslem but a leader of local chapter of Islamic Association of University Student (HMI), which has the largest number of student in the world among student associations in a single country. I even have, albeit weak, acquaintances with leaders of revivalist and progressive Islamic movements in the country.

Not that I have prejudices or bad experiences with minority in Indonesia. Some of my fondest childhood memories were during my three-year stay in Riau Island near Singapore where many of the inhabitants were Chinese descent.

Every time I saw a red envelope, it reminds of me of a well-kept tradition in Chinese New Year where children in a neighborhood will be given angpao, money in such envelope. Until now, I still count kwe tiaw (Chinese flat noodle) with seafood sauce as one of my favorite meals. And yes, I developed close friendship with a Chinese boy of my age whose photo still adorns my album and my mother still sometimes proudly shows to visitors of our house.

So why I have the need to differentiate myself and my identify that I am not one of “them”?

As much as having progressive and nationalistic parents could have impact, I could not escape influences of the media and community. I am still a product of my generation.

In a way, it’s not totally the mistake of Chinese Indonesians. The Dutch colonial system that lasted more than three centuries in some areas of Java created a hierarchy of population. They and other European descendants were at the top of pyramid with all the power and perks that ensued while the pribumi were placed at the bottom of the vertical stratifications.

A few pribumis with royal blood or special circumstances could get Dutch education and even went all the way to study in Holland, but they retained little illusion that the barrier could go away longer than a flicker of moments. But there was also the second layer.

As the Netherlands was very far away from Indonesia and the state of sea transportation at the time was far from convenient, their number was too small for an effective power over economic and political matter in the archipelago. While they hold close to political power, the economic side was not held to close to the chest and many of trading activities were given up. Of course some of the spoil would reach them eventually.

Arab and Chinese descendants were classified as the second layer of population class. This arrangement had added benefits by making the pribumi saw that the Dutch was not the only group higher in hierarchy thus making their position even weaker.

The Arab had an advantage with having similar religious and cultural backgrounds with most of Indonesian population. With intermarriage often occurred, Arabian descendants had been accepted as a part of Indonesian diverse richness.

While there have been heroic cases of Chinese Indonesian fight against the Dutch colonial system, the main impression is how the group was privileged over suffering of pribumi Indonesia. Furthermore, Christianity was brought by Dutch and Portuguese to Indonesian archipelago and is still seen with suspicion of being external agents and less than fully loyal to Indonesia.

Some historians said that female Chinese prevented their males to convert to Islam for fear of the husband taking a second, a third or fourth wives that are allowed in mainstream Islam. Anyhow, the low percentage of Moslems in Chinese Indonesians made the group a triple minority in terms of ethnic, religion, and wealth.

Being suspected as part of coup movement to oust Sukarno, the first president of Indonesia, certainly wasn’t helpful to the cause of integration. Chinese schools and newspapers were banned, and people who were using Chinese names were forced to adopt proper Indonesian names.

During the New Order under Suharto, the marginalization of Chinese Indonesians reached a new height. One would be very hard pressed to find one member in government office or military. Chinese Indonesians were ghetto-ized into businesses activities which fed into vicious cycles of resentment as the group grew richer. The riots of May 1998 were the culmination of that resentment. The harrowing stories of the incident will forever be kept in the conscience of Indonesians.

But it was not without any upside.

The president after the 1999 election was Gus Dur, who was a strong civil society leader and an avid defender of minorities. Chinese newspapers and daily news in Mandarin on a major national TV station and Chinese culture flourished again under his administration, while the next president did nothing to stem the tide.

Now the Chinese New Year is again a festivity of sight and sound. Who can forget barongsai dance with two persons in a dragon costume doing acrobatic feats, once you have seen them? Now I am happy that my children will not be barred from such amazing sight.

In retrospect, I wish I had echoed Collin Powell when he endorsed Obama for president over John McCain in the eve of 2009 election. I would have said, “What if I am a Chinese Indonesian? Is there something wrong with being a Chinese Indonesian in this country?”

I expect that there will be time, not very far from now, when the question will meet a resounding no by all Indonesians. An individual should not be judged by the color of skin, religion, and racial heritage or wealth, but by the content of character and contribution to common good.[]

Simalakama Risiko Sistemik

2009-12-02T02:02:00.000-08:00

Berly Martawardaya

Liputan6.com (original link)
02/12/2009 15:04

Belakangan ini muncul “binatang” baru dalam perdebatan ekonomi di Indonesia, yaitu risiko sistemik. Makhluk ini demikian ditakuti sehingga pantas dikucurkan dana Rp 6,7 triliun untuk menghalau kedatangannya. Tapi, menurut saya, keberadaannya antara ada dan tiada. Darmin Nasution, mewakili Bank Indonesia, menyatakan secara internasional, tidak pernah ada kriteria dampak sistemik. Ini bukan kelemahan BI karena pengaturan yang jelas akan menimbulkan moral hazard. Kriteria sistemik diadopsi dari nota kesepahaman yang berlaku di kawasan Uni Eropa.

Namun halaman awal dari hasil audit BPK menyatakan bahwa tujuan studi tersebut adalah menyelidiki dasar hukum, kriteria, dan proses pengambilan keputusan yang digunakan pemerintah dalam menetapkan status Bank Century sebagai berdampak sistemik. Salah satu kesimpulan audit BPK adalah BI dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tak memiliki kriteria terukur dalam menetapkan dampak sistemik Bank Century

Kenyataannya, Bank Indonesia telah menetapkan Bank Century sebagai Bank Gagal yang berdampak sistemik dengan Surat Gubernur BI No. 01/232/GBI/Rahasia tertanggal 20 November 2008 yang diperkuat oleh rapat KKSK pada 21 November 2008 dengan Keputusan No 04/KSSK/2008. Berarti BI memiliki kriteria tersendiri dalam mengkatagorisasikan apakah suatu permasalahan bank memiliki dampak yang terisolasi dan terbatas pada nasabahnya atau meluas pada bank lain dan sistem perbankan secara umum.

Bukankah hal ini menjadi argumen tambahan bahwa bank yang memiliki resiko sistemik harus dideteksi sedini mungkin dan dihilangkan, atau setidaknya dikurangi, risikonya? Tapi pernyataan di atas menyebutkan bahwa bila terdapat kategori yang jelas justru akan menimbulkan masalah baru. Jadi apakah sebaiknya terdapat indikator dan deteksi dini terhadap bank dengan risiko atau tidak? Sungguh bagai buah simalakama. Mari kita kaji premis dan landasan dari tindakan yang diambil otoritas keuangan dalam bail-out Bank Century.

Walau tidak ada aturan baku global tentang risiko sistemik perbankan seperti Basel Accord tentang komposisi modal, literatur ilmiah yang tersedia cukup memadai. Referensi itu bisa dari The Fed di Amerika, European Central Bank di Eropa, maupun IMF yang khusus diberi mandat oleh G20 untuk memantau stabilitas keuangan global.

Oliver de Bandt dan Philippe Heartman pada working paper No. 35/2000 yang diterbitkan European Central Bank mendefinisikan risiko sistemik ketika berita buruk mengenai satu institusi finansial, atau kegagalannya, akan mendorong kegagalan satu atau beberapa institusi finansial lain. Risiko sistemik dinyatakan kuat bila institusi lain yang secara fundamental kuat akan tergerus dan terkena dampak secara signifikan.

Pada kondisi tersebut, sirkulasi uang sebagai darah dari perbankan akan mengalami penciutan secara drastis. Tiap bank akan berusaha meningkatkan likuiditas tapi secara sistemik aksi tersebut justru akan menguranginya. Pemilik modal dan likuiditas akan dapat menikmati tingginya suku bunga pada masa panik tersebut yang akan menggerus profit perbankan.

Lebih parah lagi, untuk mendapatkan likuiditas, bank mendesak peminjam untuk melunasi lebih cepat padahal sebagian pinjaman bank memiliki jatuh tempo yang sudah diperhitungkan dengan likuiditas. Nasabah yang panik dan mencairkan tabungan justru akan memperparah kondisi.

Houben, Kakes, dan Schinasi (2004) dari IMF menyatakan terdapat empat penyebab utama munculnya risiko sistemik. Sumber pertama adalah institution base, yaitu sejauh mana bank telah menjalankan prinsip kehati-hatian. Jika suatu bank sudah memiliki reputasi buruk dalam kebijakan simpan pinjam serta pengelolaannya, kabar kegagalan kecil mungkin akan menjalarkan kepanikan di bank lain.

Sumber kedua adalah market-base and interconnectedness, yaitu sejauh mana aset bank tersebut bersumber dari bank lain dan sebanyak apa aset bank tersebut di bank lain. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin tinggi risiko sistemik, apalagi untuk bank dengan proporsi terhadap total aset perbankan besar.

Sumber ketiga adalah infrastructure based, khususnya basis legal dan perundangan serta kerentanan terhadap efek domino. Sistem perbankan suatu perekonomian yang lemah di sisi ini hanya akan menarik arus dana jangka pendek yang akan kabur lagi ketika kondisi memanas.

Sumber terakhir adalah sentimen regional dan global yang akan mempengaruhi kerentanan di suatu perekonomian. Negara yang kuat ekonominya, tapi jika secara global sedang ada resesi, dapat terseret juga oleh permasalahan yang sebenarnya tidak besar.

Secara besaran relatif agak sulit mengkategorikan Bank Century sebagai anchor bank yang akan mendorong krisis sistem perbankan jika dibiarkan gagal. Proporsi dana pihak ketiga (DPK) Bank Century hanya 0,08 persen dari total DPK perbankan. Pencairan kredit hanya 0,72 persen dari total, dan total aset hanya 0,72 persen dari total aset perbankan.

Argumen moral hazard dapat diterima bila suatu institusi too big too fail (TBTF) dan cenderung mengambil kebijakan yang tidak prudent karena tahu akan di bail-out seperti banyak dituduhkan pada Goldman Sach dan AIG di Amerika Serikat. Cukup logis bila perusahaan ingin meraih status TBTF sehingga tidak perlu cemas dengan risiko kebijakan. Tapi tidak sulit untuk menyelesaikan masalah ini yaitu dengan memecah perusahaan TBTF menjadi beberapa perusahaan kecil yang lebih kompetitif dan efisien.

Argumen bahwa Bank Century memiliki keterkaitan erat dengan bank lain di Indonesia perlu dibuktikan dengan audit investigatif mengenai penempatan dana bank lain di Bank Century dan sebaliknya dalam berbagai bentuk (interbank loan, commercial paper, saham, obligasi, dan sebagainya.)

Kondisi ekonomi global tahun lalu memang sedang pada pertengahan krisis. Namun sebagian besar dana asing sudah keluar dari sistem keuangan Indonesia. Perlu dipertanyakan apakah kebijakan blank check tanpa batas terhadap bank gagal yang memiliki resiko sistemik patut dipertahankan.

Bagaimana dengan MoU antara bank sentral, badan pengawas keuangan, dan para menteri keuangan di Eropa? Menarik sekali bahwa di antara kesepakatan bernomor ECFIN/CEFCPE(2008)REP/53106 REV REV itu ditekankan soal akuntabilitas terhadap institusi bermasalah dan bahwa kreditor/deposan harus siap kehilangan sebagian dari tabungan mereka. Penggunaan uang publik tidak boleh taken for granted dan hanya digunakan bila manfaat sosial lebih besar ketimbang biaya rekapitulasi yang ditanggung publik.

Milton Friedman, peraih hadiah Nobel Ekonomi dari Universitas Chicago, menekankan bahwa bank sentral perlu mendahulukan rule than discretion sehingga pelaku ekonomi memiliki arahan dan kepastian dalam mengambil tindakan. Bila kebijakan moneter dan perbankan memiliki ruang deviasi yang sangat lebar justru dapat memicu moral hazard serta perilaku negatif pelaku pasar yang memiliki posisi tawar besar.

Menaklukkan suatu masalah harus dimulai dengan menghadapinya secara langsung. Sudah saatnya Indonesia menyusun Sistem Operasi Prosedur (SOP) kriteria deteksi dini dan langkah pengobatan yang transparan terhadap risiko sistemik di bidang finansial. Dengan begitu, keraguan terhadap penyelamatan seperti untuk Bank Century tidak muncul lagi di masa mendatang.

Penulis adalah staf pengajar di FEUI, ekonom senior INDEF, dan aktivis NU Professional Circle

Kabinet (Semoga) Indonesia Bisa

2009-10-26T06:14:00.000-07:00

Harian Sindo. Senin, 26 Oktober 2009
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/279542/

Pada pidato pelantikannya sebagai Presiden Indonesia periode 2009–2014, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan menjaga pertumbuhan ekonomi dengan semangat ”Indonesia Bisa” untuk menegakkan good governance, membasmi korupsi, dan mengurangi kemiskinan.

Janji itu sangat menarik, tetapi tentu dalam pelaksanaannya Presiden harus memperhatikan komposisi anggota kabinet di bidang ekonomi serta tantangan yang menghadang. Untuk menganalisis tim ekonomi di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, akan digunakan kerangka 3C, yaitu cleanliness, competence, dan coherence. Nama yang disebutkan dalam jajaran kabinet relatif bersih (clean).

Sampai sejauh ini belum ada indikasi dari para menteri di KIB II yang terlibat pelanggaran kriminal, khususnya korupsi, serta pelanggaran moral yang akan melemahkan kepercayaan terhadap pemerintahan secara keseluruhan. Menyapulah dengan sapu yang bersih. Menteri Kehakiman dan HAM serta Jaksa Agung menjadi bagian penting dari kesuksesan tim ekonomi KIB II.

***
C yang kedua adalah competence. Jangkar kepercayaan masyarakat pada kompetensi pemerintah diletakkan pada formula 2+3,yaitu dua menteri yang menempati pos lamanya dan dua muka baru. Mari Elka Pangestu dan Sri Mulyani Indrawati adalah jangkar dari kontinuitas kebijakan pemerintah dengan prestasi yang nyata di portofolio mereka, khususnya dalam mendorong perdagangan dan reformasi birokrasi.

Tiga muka baru yang meningkatkan daya dorong KIB II adalah Armida Alisjahbana,Kuntoro Mangkusubroto, dan Gita Wirjawan. Armida adalah ekonom tangguh dengan jam terbang tinggi yang fokus pada bidang tenaga kerja, kemiskinan, dan pendidikan. Dia adalah sosok yang dapat menyegarkan Bappenas dan memperkuat pembangunan yang berfokus pada manusia.

Kuntoro berpengalaman sebagai mantan menteri dan dirut BUMN besar serta Koordinator Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh. Dalam kerjanya yang berskala besar itu dia melibatkan berbagai stakeholder. Kuntoro merupakan sosok dengan kredibilitas tinggi. Perannya sebagai pemupus bottle neck dan penyelaras di Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) akan memberikan warna baru bagi implementasi kebijakan ekonomi di Indonesia.

Gita Wirjawan adalah sosok unik berpendidikan administrasi publik dari Harvard dan berpengalaman kerja di Citibank serta Goldman Sachs di Amerika Serikat. Di dalam negeri, dia pernah menjadi profesional sebagai Presdir JP Morgan dan entrepreneur pemilik Ancora Capital. Sosok-sosok dengan kapabilitas dan jaringan internasional seperti Gita-lah yang diberdayakan oleh pemerintahan Erbakan di Turki atau Fidel Ramos di Filppina menjadi tulang punggung yang sukses menyejahterakan rakyatnya.

Penempatannya sebagai Ketua BPKM sungguh tepat untuk menarik dan mengembangkan investasi di Indonesia. Untuk memperkuat transparansi, pakta integritas dan kontrak kinerja yang telah ditandatangai para menteri harus diumumkan kepada publik. Dengan demikian menteri yang berkinerja lemah dapat dipantau secara transparan dan bila perlu di-reshuffle dengan sosok yang lebih kompeten dalam satu tahun, bila perlu dalam 100 hari.

Hatta Rajasa dengan latar belakang perminyakan perlu bekerja ekstra keras untuk meyakinkan masyarakat dan dunia usaha bahwa dirinya tidak kalah dengan Anwar Ibrahim dari Malaysia yang berlatar belakang Malay studies dan Gordon Brown dari Inggris yang doktor sejarah, tetapi tetap sukses menjadi dirigen ekonomi di negara masing-masing setelah berpengalaman di birokrasi dan politik.

Syarif Hasan (Partai Demokrat) pada posisi menteri koperasi & UKM dan Helmy F Zaini (PKB) sebagai meneg percepatan daerah tertinggal perlu mendapat pengawasan publik yang ekstra karena menyangkut pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan pengurangan kesenjangan yang menjadi prioritas pembangunan. Jangan sampai penempatan ini sekadar ”upah” berkeringat di pemilu.

Target mengurangi rakyat miskin sebanyak 10% dan menaikkan pendapatan daerah kabupaten termiskin sebanyak 10% dalam setahun adalah tantangan yang perlu ditempatkan di pundak mereka. MS Hidayat (Golkar) sebagai menteri perindustrian dan Muhaimin Iskandar (PKB) sebagai menakertrans adalah dua posisi strategis dan memiliki dampak jangka panjang.

Sudah saatnya ekspor kita berpindah dari tekstil, bahan mentah, dan furnitur serta pesanan ”tukang jahit”dari merek asing ke produk olahan, mesin ringan, dan elektronik dengan merek sendiri. Saatnya para profesional Indonesia lebih banyak bekerja di luar negeri dan mengirim devisa daripadaTKI dengan skilldan gaji yang rendah.

Darwin Saleh dituntut untuk mengaplikasikan ilmu ekonomi dan manajemen dalam tantangan besar bidang energi dan pertambangan, sedangkan Mustafa Abubakar harus memperluas sisi cakrawala dari Bulog ke segenap BUMN. Hadirnya Gamawan Fauzi sebagai mendagri yang berprestasi sebagai bupati dan gubernur diharapkan dapat menggunakan pengalamannya untuk mengurangi hambatan dunia usaha dan memotong rantai birokrasi di seluruh Indonesia.

***
C yang ketiga adalah coherence. Pembagian kerja implisit di mana para teknokrat menjaga stabilitas makro dan memperbaiki iklim usaha serta para politikus dan orang dekat Presiden menguasai kementerian teknis berulang lagi pada KIB II. SBY sebenarnya mendapat mandat yang amat tegas dari rakyat pada Pemilu 2009 dan dapat memilih anak bangsa terbaik tanpa harus membalas utang budi kepada partai politik seperti tahun 2004. Sejauh mana kabinet dapat bergerak seirama sebagai kolega dengan mendahulukan kepentingan negara?

Khususnya para ketua umum partai (PPP, PKB, dan PKS) yang merangkap jabatan sebagai menteri, apakah akan dilanjutkan merangkap atau mundur dari salah satu jabatan? Ide unit yang dipimpin Kuntoro demi penguatan institusi kepresidenan seperti West Wing di AS dan Prime Minister Delivery Unit di Inggris berpotensi tumpang tindih dengan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Boediono yang akan memiliki fokus ekstra di bidang ekonomi serta Menko Perekonomian yang memang memiliki mandat kerja di bidang pembangunan.

Pembangunan ekonomi pada intinya adalah pembangunan manusia. Apa gunanya gedung tinggi kinclong dan sektor finansial gemerlap, tetapi masyarakat bodoh dan sakit-sakitan? Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional adalah bagian integral dalam kinerja ekonomi kabinet. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang merosot adalah suatu tantangan terukur untuk diperbaiki dalam lima tahun ini sehingga akses dan kualitas pelayanan manusia meningkat signifikan.

Produk domestik bruto (PDB) bukanlah segalanya. Bhutan telah menggunakan gross national happiness (GNH) dalam mengukur pencapaian pemerintah selain gross national product (GNP). Nicholas Stern dari LSE menekankan aspek lingkungan pada laporannya yang menjadi rujukan gerakan lingkungan dunia.

Ekonom tangguh dari tiga benua––Amartya Sen, Joseph Stiglitz, dan Jean-Laul Fitouss––sebagai anggota Commission on Measurements of Economics Measurement and Social Progress (CMEPSP) baru saja meluncurkan rekomendasi untuk memfokuskan diri pada well-being dan kualitas hidup. Semua sektor dan kementerian perlu bekerja sama dan membanting tulang secara serius menuju Indonesia yang lebih baik dan sejahtera.Ini bukan saatnya gagal. KIB II, selamat bekerja, semoga bisa!(*)

Berly Martawardaya
Dosen FEUI dan Ekonom Senior Indef

Batik dan Ekonomi Kreatif

2009-10-19T05:08:00.000-07:00

Gatra, no 47 tahun XV.
Edisi 1-7 Oktober 2009. Halaman 74.

Berly Martawardaya

Seorang wanita berkebangsaan Amerika, berputra satu, menikah dengan pria Indonesia dan tinggal di Jakarta. Sejak kecil ia mengkoleksi berbagai obyek kerajinan tangan, termasuk kain tenun. Serta merta corak dan tekstur batik menarik perhatiannya dan helai demi helai kain menjadi bagian dari koleksinya yang kian berkembang.

Ketertarikannya beranjak menuju kehidupan penghasil batik yang berujung pada disertasi PhD bidang anthropologi di University of Hawai, tentang pemberdayaan para pengrajin wanita di Indonesia.

Dialah Ann Durham, ibunda Presien Amerika Serikat Barack Hussein Obama. Koleksi batik Ann selama hidup di Indonesia telah dipamerkan di berbagai galeri ternama di Chicago, Los Angeles, Houston, San Francisco, New York dan Washington, DC pada pertengahan 2008.
Ann Durham tidak sendirian mengagumi batik. UNESCO, badan PBB di bidang budaya, pada sidangnya 28 September- 2 Oktober 2009 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab menetapkan batik sebagai bentuk budaya bukan benda warisan manusia ( representative list of intangible cultural heritage of humanity ).

Saat ini batik juga bisa ditemukan di Malaysia, Thailand, India, Sri Lanka dan Iran. Teknik pembuatan proto-batik sudah digunakan di Mesir pada abad 4 SM juga oleh Dinasti Tang di Cina, India dan Jepang. Bahkan teknik membatik juga di kenal oleh suku Yoruba di Nigeria dan suku Wolof in Senegal.Tapi kenapa UNESCO, setelah melalui proses verifikasi yang ketat menyatakan Indonesia sebagai pewaris tradisi batik?

Batik demikian besar peranannya dalam budaya klasik Jawa. Status sosial dan tingkat kebangsawanan bisa terlihat dari pola batik yang dipakai. Beberapa tarian yang dianggap sakral seperti Bedaya Ketawang dan Serimpi perlu disandingkan dengan pola batik tertentu. Upacara Larungan ke laut selatan harus menyertakan batik.Batik juga menjadi simbol identitas dan tradisi lokal. Kerajaan Cirebon, Banyumas, Indramayu dan Madura memiliki pola tersendiri yang berbeda dengan Yogya dan Surakarta.

Richard Florida (2002) pada bukunya The Rise of Creative Class menyatakan bahwa kemakmuran masa datang ada di tangan kelas kreatif, yaitu pekerja yang menciptakan bentuk baru yang bermakna (meaningful new forms). Modal dapat dipinjam, mesin dapat di sewa dan buruh dapat dipekerjakan, tapi ide dan kreativitas tidak ada gantinya.

Batik adalah bukti bahwa Indonesia memiliki benih kreatif sejak masa dahulu. Kita mampu melakukan selective borrowing dari berbagai teknik dan pola batik berbagai bangsa dan meramunya menjadi sesuatu yang unik Indonesia. Bahkan ketika batik sudah tidak lagi populer di Mesir, Cina dan Jepang.

Robert Reich, profesor ekonomi di UC-Berkeley dan Menteri Tenaga Kerja di kabinet Clinton, dalam studinya menemukan bahwa pekerja ekonomi kreatif di Amerika Serikat mendapatkan setengah dari totalnya pendapatan, walaupun jumlahnya hanya seperlima dari total tenaga kerja.

Bagaimana dengan di Indonesia?

Platform ekonomi kreatif yang dicanangkan Departemen Perdagangan menemukan kontribusi sektor ini Rp 104,4 triliun rupiah di 2006 dengan rata-rata 4,75% dari PDB di periode 2002-2006. Penyerapan tenaga kerja yang mencapai 4.5 juta orang dan pertumbuhan 17.6 % di tahun 2006 jauh melebihi rata-rata nasional.

Potensi ekonomi kreatif dapat terus dikembangkan dengan dukungan pemerintah melalui kemudahan regulasi, suntikan dana dan ekspansi teknologi informasi serta pemasaran untuk mengembangkan industri rekaman, film, video games, fashion dan produk ekonomi kreatif lainnya. Sudah tidak saatnya lagi ketika mengunjungi Bali atau Asmat yang kita temui adalah kerajinan yang persis sama di semua toko, setiap produsen perlu memiliki desain tersendiri yang dipatenkan dan disalurkan ke manca negara.

Kita juga perlu belajar dari Apple dan IKEA menjadikan desain sebagai daya jual utama produknya. Juga dari berbagai merk top di Prancis dan Itali yang mampu memberikan nilai tambah dan devisa luar biasa untuk produk sehari-hari. Bahkan Gordon Brown, Perdana Menteri Inggris, menyatakan bahwa ' creativity and design value that will make the difference between economic success and economic failure' .

Dalam konteks batik, pola klasik seperti parang kusumo, srikaton, kawung, sidomukti dan lainnya akan terus menjadi warisan budaya. Namun masa depan terletak pada kemampuan menghasilkan pola baru. Momen pengakuan UNICEF harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan awareness konsumen dunia terhadap Indonesia.

Departemen yang berkaitan dengan batik di Institut Seni Indonesia di Jogjakarta dan Surakarta perlu ditingkatkan menjadi pusat pendidikan batik tingkat internasional yang menjalin kerjasama dan pertukaran pelajar dengan sekolah mode top dunia seperti l'Ecole Supérieure des Arts et techniques de la Mode di Paris, Istituto Europeo di Design (IED) di Milan dan Parsons School of Design di New York.

Kita tunggu lomba desain batik internasional, dengan juri dari berbagai bangsa, untuk mempersiapkan pakaian yang akan dihadiahkan kepada Barack Obama dan keluarganya ketika mereka berkunjung ke Indonesia. Mendiang ibunya akan bangga.

Penulis adalan kandidat doktor ekonomi di Universita di Siena – Italia, dosen FEUI dan ekonom senior INDEF

Where has all the brotherly love gone?

2009-09-29T01:37:00.000-07:00

Jakarta Post (original link)

Berly Martawardaya and Achmad Adhitya , Jakarta | Tue, 09/29/2009 1:14 PM | Opinion

Why we are where we are now?

Malaysian and Indonesian history is so intertwined and our future is so closely linked that we are either hang together or hang separately.

Weren't we both part of the glorious kingdom of Sriwijaya in Sumatra and the Majapahit kingdom in Java? Wasn't the founder of the Malacca Sultanate, Pramesyara, a runaway prince from Palembang?

Wasn't it Dipati Unus from Jepara that lead a sizable number of troops ready to sacrifice their lives to get rid of Portuguese from Malacca, not once but twice? Weren't members of past royal families intermarried too many times to count?

Weren't we quick to get over the tedious Konfrontasi era and start building the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) together?

Didn't Indonesian professors leave the comfort of their homes to teach in classrooms in Malaysia a couple of decades ago? Aren't Indonesian students these days filling Malaysian Universities and Indonesian singers filling their airwaves? Isn't the economic prosperity of Malaysia directly benefiting from Indonesian workers because of our proximity and cultural and linguistic links?

Not only are our languages from the same roots and only slightly differentiable, our aspirations are one as well.

We are brothers and will always be brothers. However, we can choose to live with brotherly love or without it. Some say that family feuds are the worst kind, but it doesn't have to be that way.

Family members don't hurt each other. Searching without warrants should be ceased and let's return the entire jurisdiction over illegal immigrants to police and immigration officers.

Indonesia should make utmost efforts to control forest fires whose smoke reaches Malaysia, and Malaysia should tighten its Kalimantan/Borneo border to prevent illegal logging in Indonesia.

Let Indonesian workers in Malaysia have the right to organize themselves in labor unions. Despite all the good will of the Malaysian government, many companies are bound to be overeager in their quests for profits and unions are one of the best ways to provide workers with protection.

Let us revise our labor MoU and no longer allow companies to keep workers passports.

Our long shared history and ancient royal links sometimes make it hard to distinguish the origin of culturally related products.

Maybe we shouldn't even try to differentiate them. Let's put a hold on patenting any of cultural products and establish a joint commission to study the true origin of any particular cultural products before going to patent offices.

And let's discuss revenue sharing as well as joint promotion efforts or a joint patent when it is more appropriate.

Let us sincerely ask the question that the Roman leader Cicero conveyed. Cui bono? Who will benefit from a degrading relationship between us? Certainly not Indonesian workers in Malaysia nor Malaysian medical students in Indonesia. Not the stability and prosperity of Southeast Asian.

While some people easily feel offended and have short horizons, let's hope that cooler heads and long-term views prevail.

Berly Martawardaya is PhD candidate at the University of Siena, Italy. Adhitya is a PhD candidate at the University of Leiden, the Netherlands, and board member of the International Association of Indonesian Scientists.

Berbagai Wajah Ekonomi Syariah

2009-09-24T01:35:00.000-07:00

Liputan 6.com (original link)

24/09/2009 14:56

Berly Martawardaya

Siapa tidak kenal Silicon Valley? Setiap orang yang serius mengamati perputaran bisnis dan teknologi dunia pasti pernah mendengar kota kecil di dekat Stanford University yang menjadi pusat pertumbuhan teknologi informasi global selama beberapa dekade terakhir. Bahkan negara-negara lain mencoba meniru konsep Silicon Valley seperti Malaysia dengan Multimedia Super Corridor (MSC) dan India di Bangalore.

Tapi tidak banyak yang mengetahui bahwa Silicon Valley dibangun bukan oleh para bank besar tapi oleh Venture Capital (VC). Para venture capitalist mencari para penemu kreatif dengan ide serta teknologi baru tapi tidak memahami dinamika dunia usaha dan tidak memiliki modal lalu mempersiapkan mereka untuk membangun perusahaan profesional untuk menjual saham melalui IPO (Initial Public Offering) dalam periode 5-7 tahun.

Para pemodal ini adalah gabungan investor institusional dan individu yang ingin melihat bukan hanya keuntungan tapi juga kepuasan telah memunculkan usaha baru. Mereka bisa saja menempatkan uangnya di bank konvensional dan menikmati bunga setiap saat tanpa perlu kuatir dengan banyak hal. Tapi mereka memilih untuk menyeleksi proposal yang datang secara saksama dan mengembangkan bersama pemilik ide dalam periode yang cukup panjang demi kesejahteraan bersama.

Setelah penjualan saham maka pemilik modal dan ide akan mendapat bagian sesuai dengan kesepakatan. awal Konsep ini telah menghasilkan berbagai perusahaan IT tangguh seperti Apple, Google, eBay dan masih banyak lagi. Pembiayaan dengan VC juga tidak terbatas ke perusahaan IT dan juga sudah merambah ke consumer goods seperti Whole Foods Inc dan fast food seperti Starbucks.

***

Gerak langkah George Soros sering mengguncang dunia. Orang terkaya dunia nomor 29 menurut Forbes dengan asset 11 miliar dolar telah menghentikan langkah Inggris bergabung dengan mata uang Euro di tahun 1992 dan mendapatkan keuntungan 1,1 miliar dolar hanya dari transaksi tersebut. Pada krisis moneter Asia, namanya disebut Perdana Menteri Malaysia sebagai sumber masalah.

Kesuksesan telah mendorongnya untuk bergerak di bidang filantropi, khususnya di area pendidikan dan demokrasi. Melalui Open Society Institute dan donasi langsung diperkirakan lebih dari 6 miliar dolar telah disumbangkannya dengan dampak yang cukup besar di berbagai wilayah dunia. Khususnya Eropa Timur sebagai merupakan wilayah kelahiran yang harus ditinggalkan sewaktu kecil karena serangan Nazi sebagai keturunan Yahudi.

Bentuk perusahaan yang dipilihnya untuk hedge fund yaitu perusahaan limited partnership yaitu bentuk legal khusus dengan kepemilikan saham dapat dikarenakan asupan modal atau keterlibatan aktif. Sang manajer hedge fund akan mendapatkan lebih banyak bagian dari profit dari proporsi modalnya, atau bahkan dapat juga tidak berkontribusi modal sama sekali, tergantung kesepakatan awal.

***

Negara-negara di Eropa menjadikan jaminan sosial (social security) sebagai kebijakan prioritas dan tanggung jawab negara. Dimulai oleh Otto van Bismarc, perdana menteri Jerman tahun 1870-1890, yang pada pertengahan kekuasaannya memulai jaminan kesehatan, kecelakaan, dan pensiun bagi segenap rakyatnya. Penduduk Jerman dapat fokus meningkatkan keterampilan dan produktivitas dengan kepastian perlindungan di masa sakit, sulit, dan usia lanjut.

Kebijakan ini diikuti hampir segenap negara Eropa Barat serta negara-negara industri maju seperti Kanada, Australia dan Jepang serta negara-negara Skandinavia setelah Perang Dunia II. Sebagian besar biaya pendidikan dan kesehatan di negara-negara tersebut ditanggung oleh negara . Hal ini mendorong persamaan kesempatan (equality of chance) rakyatnya sehingga mereka tidak tergantung pada loteri kelahiran (lottery of birth) untuk menjadi warga yang terdidik, sehat, dan sejahtera.

Berbagai studi menunjukkan, negara dengan jaminan sosial yang memadai memiliki korelasi amat erat dengan stabilitas sosial dan demokrasi yang tangguh. Ketika distribusi sumber daya penting tidak lagi ditentukan oleh relasi sosial atau etnisitas serta agama maka hal ini kan mengurangi tensi sosial secara signifikan dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah.

***

Apa hubungan Sillicon Valley, Soros, dan Social Security dengan Ekonomi Syariah? Mungkin Anda menggaruk kepala setelah membaca sejauh ini dan berpikir: mana kutipan ayat Al-Quran serta praktik perbankan syariah yang biasa diidentikkan dengan ekonomi syariah.

Pada satu sisi memang perbankan serta instrumen syariah telah mengalami kenaikan sangat signifikan hingga mencapai Rp 55 triliun pada Juli 2009. Juga benar bahwa pada masa Ramadan sampai dengan Iedul Adha terjadi peningkatan pembayaran zakat. Tapi adalah keliru untuk membatasi aplikasi ekonomi dari konsep-konsep transenden dalam Islam hanya pada kedua instrumen itu.

Konsep venture capital sangat mirip dengan bagi hasil mudharabah dalam ekonomi syariah. Hal yang lebih mencengangkan mengingat proporsi mudharabah dalam bank syariah biasanya amat kecil serta di bawah 10 %. Sisanya menggunakan akad jual-beli plus premium berjumlah yang amat mirip dengan praktik bank konvensional. Memang praktik mudharabah membutuhkan loan officer yang tajam naluri bisnisnya untuk memprediksi usaha yang akan maju pesat dalam 5-7 tahun mendatang. Pengawasan dan pendampingan juga bukan hal yang mudah. Tapi, Silicon Valley telah membuktikan bahwa hal itu bukan tidak mungkin.

Hedge fund dan berbagai perusahaan yang membagikan saham pada karyawan (employee stock ownership program) pada prinsipnya menjalankan konsep berusaha dalam islam (syarikah). Tidak cukup rasa memiliki untuk mendorong motivasi karyawan, tapi usahakan sehingga karyawan benar-benar memiliki maka segenap daya upaya akan diusahakan untuk kemajuan perusahaan. Berbagai teori motivasi dan sumber daya manusia modern juga mendukung praktik ini.

***

Kita telah mendengar tentang Khalifah Umar yang berkeliling kota di malam hari untuk mencari warganya yang masih kelaparan karena takut akan tanggung jawabnya ke Allah sebagai kepala pemerintahan. Sungguh aneh betapa negara yang sedikit penduduk Islamnya justru lebih dekat dengan praktek Khalifah Umar dengan berbagai skema jaminan sosialnya. Sampai kapan kita akan membiarkan saudara senegara untuk lapar, sakit, dan berusia lanjut tanpa mengulurkan tangan.

Seperti kata pemikir Islam abad lalu, Jamaluddin Al-Afghani, umat Islam mundur karena meninggalkan ajaran agamanya. Pada saat yang sama negara-negara lain mengalami kemajuan dengan mengadopsi prinsip-prinsip ajaran Islam pada praktik sosial dan bernegara walau tanpa memakai istilah dalam bahasa Arab.

Sesuai konsep sunnatullah, siapapun dan agama apapun yang mempraktikkan konsep-konsep Islam akan mendapatkan hasil yang positif dan demikian sebaliknya. Sudah saatnya umat islam sendiri yang menggali praktik dan konsep ekonomi dalam Islam untuk mempraktikkannya dalam masyarakat secara konsisten. Wallahu ‘alam bish shawab.

Penulis mengajar di FEUI, ekonom senior INDEF, dan aktivis NU Professional Circle

Menyegarkan Kembali Perekonomian Indonesia

2009-09-17T02:20:00.000-07:00

Koran SINDO,
Kamis, 17 September 2009
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/270642/

Presiden Barack Obama beberapa hari lalu menyampaikan pidato untuk mendorong reformasi sistem kesehatan Amerika Serikat di depan anggota legislatif.

Dia mengingatkan rakyatnya untuk tidak terjebak pada detail kebijakan, tapi berpegang teguh dan bergerak berdasarkan pada prinsip keadilan sosial dan karakter bangsa. Bila seorang Presiden dari negara yang menepuk dada sebagai pengguna sistem kapitalis dan pasar bebas sudah menyatakan keberpihakan demikian nyata dan amat mirip dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dari Pancasila, maka amatlah miris apabila Indonesia justru mengabaikannya Untunglah dalam visi dari presiden dan wakil presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, tercantum dengan anggunnya tujuan menuju terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Sering disebut bahwa kekuatan ekonomi Indonesia adalah biaya tenaga kerja yang murah.Namun apabila hanya faktor itu yang diandalkan maka istilah Emil dan Theodor Helfferich kakak beradik bangsa Jerman yang sempat tinggal bertahun-tahun di Indonesia semasa penjajahan Belanda dan sering dikutip versi bahasa Inggrisnya oleh Soekarno,“Eine nation von kuli und kuli unter den nationen”, akan menjadi sebuah kenyataan.

***

Dalam ilmu ekonomi dikenal empat faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, tanah dan kewirausahaan. Tenaga kerja yang terdidik dan sehat akan lebih produktif dibandingkan yang tidak nikmati pendidikan formal dan sakitsakitan. Indonesia, dengan bantuan keputusan Mahkamah Konstitusi, telah bergerak menjadi negara yang memperhatikan dan menanamkan investasi pendidikan di warganya dengan alokasi 20 % dari anggaran negara untuk sektor tersebut.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan target pendidikan sembilan tahun adalah target penting yang perlu didukung dengan segenap daya upaya. Para singa ekonomi Asia (Asian economic tigers) seperti Singapura, Taiwan,Hong Kong dan Korea Selatan adalah negara yang tidak memiliki kekayaan sumber daya alam namun amat serius meningkatkan kekayaan sumber daya manusia.Sampai kapan kita akan terus tertinggal bila kekayaan alam tidak dapat ditransformasikan menjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh dan tidak hanya penambahan rekening bank sekelompok orang.

Namun Indonesia masih suatu negara di mana warganya masih meninggal karena tidak mampu menanggung biaya kesehatan padahal penyakitnya dapat diobati. Tentu saja tidak mudah menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas segenap pelosok negara kepulauan seperti kita. Faktor produksi modal dan tanah berkait amat erat dengan sistem perbankan. Masalah yang terjadi di sektor perbankan terjadi di dua sisi. Dari sisi dana masuk mereka takut kehilangan penabung apabila tingkat suku bunga diturunkan.

Tapi dari segi dana disalurkan tidak banyak pengusaha, apalagi usaha kecil dan koperasi,yang dapat menanggung tingkat bunga yang masih cukup tinggi.Padahal tingkat bunga SBI sudah diturunkan oleh Bank Indonesia. Untuk itu dibutuhkan langkah tegas dan strategis.Memang benar bila satu bank menurunkan suku bunga maka nasabah yang rasional akan memindahkan ke bank dengan suku bunga yang lebih tinggi setelah memperhitungkan biaya transaksi pemindahan tabungan.

Tapi apabila semua bank di Indonesia menurunkan suku bunganya maka tidak ada lagi pilihan bagi deposan selain menginvestasikan langsung ke sektor riil yang justru lebih baik lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan menurunkan suku bunga yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan memublikasikan implikasinya.Tidak banyak nasabah yang memiliki akses untuk perbankan di luar negeri.Apalagi perusahaan yang notabene membutuhkan bank di Indonesia untuk transaksi dan operasi.

***

Hernando de Soto (2000) dalam Mystery of Capitalmenyatakan bahwa kapasitas produksi negara berkembang banyak terhambat karena lemahnya sistem administrasi pertanahan. Dengan kepemilikan tanah yang tidak tercatat secara resmi maka rakyat tidak dapat menjaminkan tanah yang mereka miliki untuk mendapatkan modal dan memulai usaha.

Padahal metode ini adalah jalan paling umum yang ditempuh di negara maju. Peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, juga menekankan bahwa perbankan harusnya menyediakan pinjaman untuk yang miskin dan membutuhkan.Bukan yang sudah kaya raya. Sering kali hambatan yang dimiliki adalah agunan dan kemampuan administrasi. Grameen Bank yang dibangunnya telah membuktikan bahwa rakyat miskin justru memiliki tingkat kredit macet yang lebih rendah bila proses peminjaman dilakukan secara benar.

Kapasitas administrasi usaha kecil dalam sistem akuntansi dan pengisian formulir peminjaman bank secara benar menjadi bottle neck yang sebenarnya tidak sulit diatasi dengan sistematis. Poin terakhir adalah kewirausahaan. Pada sistem ekonomi dunia yang terglobalisasi maka proses produksi dapat dilakukan di mana saja. China menjadi pabrik dunia sementara India menjadi back officeyang mengurusi administrasi dan customer services.

Tapi yang menikmati profit adalah pemilik merek dan pemegang sahamnya. Selama Indonesia masih puas menjadi tukang jahit yang sekedar mengerjakan orderan maka tidak akan banyak peningkatan kesejahteraan yang terjadi. Ha Joon- Chang,ekonom asal Korea Selatan di Cambridge, menjabarkan betapa Korea Selatan perlahan lahan menaiki tangga value added chains dari tekstil, elektronik, dan mesinmesin berat serta microchip.

***

Studi kewirausahaan global 2003–2005 meliputi 83 negara dari Bank Dunia menempatkan Indonesia dalam katagori terendah munculnya usaha baru. Hal ini harus diubah dan hambatan dalam berusaha harus dipangkas jika kita perubahan yang nyata dan permanen. Padahal Indonesia memiliki keunggulan sebagai negara kelautan tropis dengan keanekaragaman hayati yang amat luas. Sudah saatnya berbagai produk buah dan obat serta sumber daya laut dunia disuplai oleh Indonesia, bukan oleh Amerika,Australia atau Thailand yang sinar mataharinya terbatas.

Itu semua bukan hal yang tidak mungkin dicapai dalam lima tahun mendatang dengan riset dan pemasaran yang intens. Seperti dikatakan Presiden Kennedy, “All this will not be finished in the first one hundred days; nor even perhaps in our lifetime on this planet.But let us begin.” Sudah saatnya Indonesia berhenti jadi kuli.(*)

Berly Martawardaya
Dosen FEUI dan Ekonom Senior INDEF

Experiencing presidential election abroad

2009-07-15T02:22:00.000-07:00

http://www.thejakartapost.com/news/2009/07/15/experiencing-presidential-election-abroad.html

Berly Martawardaya , The Hague , The Netherlands | Wed, 07/15/2009 11:55 AM | Opinion

I was walking in the artistic surrounds of the diplomatic area in Jacob Catslaaan, where numerous embassies are located, after getting off from a short tram ride to The Hague train station when a middle-aged woman and a teenager approached us. The teenager asked in fluent Dutch whether we knew the direction to the Indonesian embassy.

At first, we thought they were one of the many Indonesian descendants in the Netherlands that had already gained local citizenship and wanted to apply for visa to visit their forefather's country. To our surprise, the teenager asked for directions to the Indonesian embassy as he wanted to vote. We immediately switched to talking in the Indonesian language and walked together toward Tobias Asserlaan, the location of the Indonesian embassy.

As we arrived, there was already a crowd gathered in front of the building. Most of them were Indonesian students studying in the Netherlands.

We were ushered gently toward a line where the embassy staff checked our passports and our fingers; any stains on our little fingers would have been a sign of voting a day earlier and would have disqualified us from voting a second time.

As is the norm when Indonesians meet in the same place, there was a lot of introductions and small chat. I was introduced to some embassy staff and met some old friends and made some new friends as well. It was an event that strengthened the solidarity of Indonesians abroad.

We queued to take our number and waited less than five minutes, as there were not too many people in the room, to get our election card and vote for the next president of Indonesia. Although the quick count from survey institutes already showed that one pair of candidates were leading the pack, it didn't diminish our sense of responsibility and excitement.

The time slot for Indonesians abroad to vote was the last hour of the election. In the case of the Netherlands, it was between 7-8 p.m. as many still had to go to school or work. Not long after my little finger was dipped in blue ink, the counting started. We took pictures with our stained little fingers as a memento.

The last minute decision by the Constitutional Court certainly broadened participation. There were many people like me that were registered in their respective hometowns in Indonesia, but could not get back to vote for many reasons; and were able to vote at the nearest embassy abroad. We just needed to show our passport and if the voting card was still available in the last hour of the election then we could vote.

This process was so logical that it should have always been part of voting policy. Why bother with the voter registration in the first place. The US is firm with registration requirements and they achieved around 60 percent of voting participation. Many countries make enrollment automatic unless stated otherwise. There is also the option of voting by letter that while might diminishing secrecy, is very convenient for people with scheduled activities on voting day.

One could argue that voting with ID cards or passports only would enable fraud and multiple voting. While there could be some way to dilute the ink on the little finger for Indonesian abroad, it would have been very costly to travel to another country just to vote twice.

The requirement to vote in the last hour of voting day is a practical arrangement to prevent that. It would have been easier to vote more than once in Indonesia, but if people are assigned to the nearest voting booth of their official address and the ink is made to be thicker and harder to wash off, then most troubles are avoided.

As I had just finished attending the meeting that agreed to establish the International Association of Indonesian Scientists (I4), where the high mobility of scientists and ties with Indonesian scientists in Indonesia is critical, it was very welcoming to know that no matter where we are, Indonesians are not deprived of their right to vote.

The writer is a PhD candidate in economics at the University of Siena-Italy.

A better deal for those in public office

2009-06-08T07:18:00.000-07:00

Jakarta Post (original link)

Berly Martawardaya , Jakarta | Mon, 06/08/2009 9:56 AM | Opinion

Finally Indonesia is seeing an open debate on businessmen and family business in politics.

During the New Order period, the public turned a blind eye to public officials and their family businesses, since business was considered an acceptable means to compensate their low official salaries. Favoritism was sometimes so blatant that in one case the IMF had to include a special clause in its letter of intent, to revoke Tommy Soeharto’s license to produce cars.

Since the beginning of the Reformasi era, such practices have adopted a lower profile, but have not been outlawed and are still socially accepted. Law No. 28/1999 on good governance only broadly forbids any action that puts family or crony interests ahead of the interests of the state or society.

Incumbent President Susilo Bambang Yudhoyono has stated that Indonesia needs leadership that does not mix national interests with family business, and he picked Boediono as his running mate to emphasize this point. On a separate occasion Boediono said ideally public officials should have no business activity whatsoever.

The SBY-Boediono pair is clearly attempting to tap into the public uneasiness with Jusuf Kalla’s and Aburizal Bakrie’s businesses. Both Kalla and Bakrie are members of the Golkar Party. In 2007, Aburizal Bakrie ranked as the richest man in Indonesia according to a Forbes survey, with Kalla at number 33.

Kalla demanded proof to justify comments that his family business had got special treatment, and said it would be discriminatory to forbid public officials and their families from having businesses.

Megawati joined the fray and expressed support for family business regulation, but without banning them.

This seems to be a dilemma. On the one hand it is the legal right of every citizen to be involved in legal business activity. And on the other, the elusive quest for good governance is a very important policy objective – especially in a developing and consolidating democracy like Indonesia. Money cannot buy health and happiness, but it can get a lot of things. Political campaigns can be very costly and thick bank accounts can give parties a much-needed edge to win seats.

In the past, business tycoons were satisfied supporting political candidates that shared their policy views. But the world has recently seen some very rich businessmen climbing into political offices and affecting public policy on their own.

Unsurprisingly, such media tycoons have done quite well in politics since the media plays a pivotal role in political campaigns. Italy’s Silvio Berlusconi got elected three times as prime minister in Italy, while it took a military coup to oust Thaksin Shinawatra in Thailand. They both are the richest men in their respective countries and both own major TV stations.

Ross Perot, a rich oil businessman, almost defeated Clinton and became the president of the United States. Meanwhile, multi-millionaire Michael Bloomberg, the incumbent mayor of New York and owner of a massive media enterprise, is thought to be safely on his way to being reelected for the third time. Ministers of finance in the US have often come from Wall Street’s major investment firms.

Most countries allow people to run campaigns using their own money, but after becoming public officials there needs to be a separation between personal and public interests.

While it is very hard to separate a businessman from his business past – as difficult, perhaps, as it would be to separate a famous movie star-turned-politician from their glamorous past – there is a way to ensure public interests are not compromised once they are elected into office.

Whatever share or stake in a company a public office-holder has, this should be sold and the money should be put either into a fixed deposit or into the custody of a blind trust institution whose function is to manage funds but that is legally forbidden to disclose where the money is invested.

This would avoid conflicts of interest between politicians and any policies that may arise while they are in office. After the person steps down, the control over the resource would be returned to its rightful owners.

Thailand, the Philippines and South Africa, for example, even take one step further and choose to err on the precautionary side with constitutional clauses especially for politicians, their family businesses and their wealth.

In too many cases, countries’ resources and opportunities have been squandered by families of the political elite in their forays into business. While transparency and anti-corruption have had a boost in Indonesia lately, it is too early to let our guard down and be complacent.

If a businessman decides to serve the people and hold public office, a mandatory, but temporary, divestment of his wealth should be a small price to pay for such a noble pursuit.

The writer is a lecturer at the School of Economics, University of Indonesia and a PhD candidate in economics at the University of Siena-Italy.

Tantangan IMF, Berubah atau Punah

2009-05-06T21:12:00.000-07:00

Kompas (original link)

Kamis, 7 Mei 2009 | 02:57 WIB

Oleh Berly Martawardaya

Pada September 2007, Managing Director IMF Dominique Strauss-Kahn menyatakan, IMF mengalami krisis identitas.

Para klien utama IMF, yaitu Argentina, Brasil, Indonesia, dan Turki telah melunasi utangnya. Pinjaman IMF ke negara berkembang yang merupakan sumber pendapatan utama lembaga turun drastis 91 persen sehingga perlu dilakukan penghematan biaya operasi 100 juta dollar AS. Pasar modal global lebih dilirik negara berkembang karena bebas dari berbagai persyaratan berat IMF.

Krisis finansial global pada akhir 2008 mengembalikan relevansi IMF seiring dengan mengeringnya sumber modal swasta. Pertemuan G-20 di London menaikkan dana IMF tiga kali menjadi 750 miliar dollar AS dengan 6 miliar dollar AS dialokasikan untuk negara miskin.

IMF juga diberi mandat untuk memberikan early warning terhadap risiko krisis finansial dan makroekonomi, juga mengeluarkan rekomendasi kebijakan untuk menghindarinya.

Pertemuan pimpinan IMF, Bank Dunia, dan para menteri keuangan yang berlangsung 24-26 April lalu adalah kesempatan untuk melakukan introspeksi dan redefinisi peran.

Berubah dan belajar

Salah satu indikator utama berubahnya IMF adalah apakah terjadi revisi kebijakan. Ketika Mahathir Mohamad menerapkan kebijakan capital control di Malaysia, sejumlah kecaman dan prediksi negatif diluncurkan IMF. Capital control berperan besar menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Malaysia.

Menghadapi krisis finansial di Eslandia pada September 2008, salah satu komponen inti program stabilisasi rancangan IMF adalah capital control.

Resep standar IMF adalah Structural Adjustment Programs (SAP) yang menaikkan suku bunga, menurunkan inflasi, dan menekan defisit demi menarik dana internasional. Suku bunga di Indonesia tahun 1998 sempat melebihi 50 persen yang melemahkan sistem perbankan tanpa capital inflow yang signifikan.

Pengurangan defisit acap kali dilakukan dengan memotong anggaran pendidikan, kesehatan, dan berbagai subsidi pertanian. Tak heran pergolakan sosial dan kejatuhan pemerintah kerap mengikuti penerapan program IMF.

Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi dan mantan Chief Economist Bank Dunia, menyatakan dalam Globalization and Its Discontent bahwa IMF lebih mengutamakan selamatnya pinjaman swasta daripada kondisi rakyat miskin.

Kebijakan negara maju pada masa krisis adalah kebalikan dari program SAP. Suku bunga diturunkan, bahkan sampai mendekati nol, dan stimulus ekonomi menyebabkan defisit melonjak drastis. Tidak ada negara maju yang memotong subsidi kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial mereka.

IMF telah mengeluarkan program baru bernama Flexible Credit Line (FCL), pinjaman dan bantuan likuiditas tanpa persyaratan ala SAP. Bahkan, pinjaman itu boleh tidak dicairkan sehingga kredibilitas dan kepercayaan internasional bisa diperoleh dengan biaya minimal. Meksiko adalah peminjam pertama FCL sebesar 47 miliar dollar AS.

Ingin menjadi fosil?

Masalah besar IMF adalah tidak berimbangnya hak suara anggota. Pembagian dilakukan berdasarkan proporsi kekuatan ekonomi pasca-Perang Dunia II. Brasil dengan total GDP sekarang empat kali lipat Belgia justru memiliki hak suara lebih kecil. China memiliki hak suara yang sama dengan Kanada, padahal ekonominya enam kali lebih besar.

Total suara negara G-7 ditambah Belgia, Belanda, dan Swiss melebihi 60 persen sehingga tidak akan ada keputusan yang merugikan negara maju. Tak heran negara berkembang enggan percaya dan memperkuat IMF.

IMF juga belum sepenuhnya tobat. Pinjaman yang baru diberikan IMF ke Latvia dan Ukraina masih mensyaratkan pemangkasan defisit gaya paradigma lama. Pada sisi lain, IMF tidak memberikan sanksi apa pun terhadap Amerika Serikat yang menjadi penyebab krisis global dan defisitnya menembus 10 persen GDP.

Perlu tameng

Negara berkembang tetap memerlukan tameng menghadapi krisis dan spekulan. Idealnya ada global lender of last resort yang bisa memberi likuiditas cepat dengan prinsip tanpa batas (freely), sementara (temporary), dan berbiaya premium (with penalty).

Ketiadaan lembaga itu mendorong ASEAN beserta Jepang, Korea Selatan, dan China (ASEAN+3) membentuk Chiang Mai Inisiatif (CMI) dengan total dana 120 miliar dollar AS. Perjanjian bilateral swap agreement telah ditandatangani negara ASEAN+3 untuk memperkuat ketahanan ekonomi.

Asia telah memiliki solusi tersendiri terhadap permasalahan bersama, tinggal masalah waktu sampai wilayah lain menyusul. IMF perlu berubah secara mendasar atau bersiap menjadi fosil sejarah.

Dosen FE-UI; Aktivis NU Profesional Circle

The fall of old wisdoms and the rise of ‘Chindonesia’

2009-04-26T02:37:00.000-07:00

The Jakarta Post (original link)

Berly Martawardaya , JAKARTA | Sun, 04/26/2009 11:48 AM | Opinion

Truth may be the first casualty of war, but truth can also emerge after a crisis. And in this context, let us talk about “Chindonesia”, a shorthand for China, India and Indonesia, because these three Asian countries could become the backbone of Asia’s economic revival.

Companies have relocated to Chindonesia for obvious reasons; not because we produce high-tech products with sophisticated methods but mainly because we do things cheaper.

The banking and financial sectors are less developed in Chindonesia. There is not too much financial engineering and sophisticated instruments. India and China also still maintain a degree of capital control that shields them from financial volatility. All three countries have based their economies on the real sector. Agriculture and mining in Indonesia, manufacturing goods in China and IT services in India are the backbones of these economies.

Let us use the downturn of foreign companies to build our own industrial capacity and human capital while cutting the red tape. Chindonesia could not have achieved what it has today without the significant expansion of education, R&D and entrepreneurship. Thus we could emerge from the crisis stronger and more prepared than ever.

The global financial crisis has brought down not only old economic institutions but also the old economic mindset. What used to be conventional wisdoms in economic growth have been exposed to have only weak foundations and be ill- suited to explain current circumstances.

The global economy will have negative growth and contract by one half to 1 percent in 2009, before staging a modest recovery in 2010. OECD countries will suffer significantly with minus 2-3 percent growth, Japan being the hardest hit.

But three major economies have escaped this predicament and are predicting positive growth. While 9 percent growth has been the norm for China over the past decade, achieving 6.5-7 percent in 2009 will not be that bad. India also shines with 4-5 percent projected growth.

Overall, developing economic growth projections without China and India is near zero percent. The third is Indonesia, predicting around 3.5 percent expansion in 2009.

On the other hand, our neighbors in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) are not doing so well. Malaysia, Singapore and Thailand are all predicting negative growth in 2009. The Ministry of Trade and Industry (MTI) of Singapore has revealed that Singapore’s economy contracted by 19.7 percent for the January to March period.

Malaysian exports have declined for five months in a row, but the decline in February 2009 (-15.9 percent) has narrowed from -27.8 percent in January 2009. For Thailand, let’s just say that they are doing better than we did after financial crisis last decade. The mix between political and economic crises has proven to be very a combustible potion and not conducive to growth.

What lessons can we draw from this?

First, the crisis has exposed the vulnerability export-based economies. The virtue of export promotion as a development strategy has been extolled over import substitution. Carving out a market niche in the global market was seen as the surefire recipe to prosperity. But the sword cuts both ways.

As the global demand subsided, the down swing was particularly felt by countries with a high degree of exposure and income from exports. Thailand suffered an extra mile with the loss of tourists, once a major source of income, as they were scared off by political confrontations.

Second, the low side of high-tech exports. Not all exports are equal. The high-tech sector, with a high degree of value added, used to be where countries were aiming to be. Cars, cell phones, computers and microchip technology with other electronic products are the 4Cs said to bring in foreign currency.

But the high-tech products are also the first consumers cut down on in an economic downturn. It may be a less merry and glitzy life, but they realize that that they could live without these things.

Japan, the world’s second-largest economy, posted their sharpest-ever decline in February – down by 49.4 percent – as global demand for Japanese cars and electronics evaporated.

Lastly, finance is no longer king. New York, London, Singapore and Hong Kong used to be the center of the robust financial world. Exotic financial instruments have brought untold wealth to industry leaders.

While there has been no systematic effort to reduce exports, the exports in all three countries’ economies range around one third of the GDP, leaving domestic consumption, investment and government expenditure strong enough to cushion the shock of the crisis and provide a decent rate of growth. Large populations are a plus in this case.

In 2006 PricewaterhouseCoopers (PWC) coined the term the “Emerging Seven” (E-7), namely China, India, Brazil, Russia, Indonesia, Mexico and Turkey – that its says will replace the G-7 (the United States, Japan, Germany, UK, France, Italy and Canada) as the global economic powerhouse and will be around 50 percent larger than the G-7 by 2050.

Looking at how things turning out, this may be a realistic projection.

The writer is a lecturer at FEUI and PhD candidate in Economics at the University of Siena-Italy
and a member of the NU Professional Circle.

A district-based system: More efficient, accountable

2009-04-15T22:08:00.000-07:00

The Jakarta Post (original link)

Berly Martawardaya , JAKARTA | Wed, 04/15/2009 10:20 AM | Opinion

The legislative elections passed relatively peacefully, so now what?

We could all sit down and argue hypothetically about the exquisite courting dance between political parties forming coalitions for the upcoming presidential race.

But ultimately, the reality will be more heart wrenching than Dancing with the Stars or Indonesian Idol.

We should definitely investigate irregularities in registrations and election conduct, impose stiff penalties for offenders, and reschedule elections where necessary.

We need election results to be legitimate and final. Don’t let Indonesia’s political system inch any closer toward Thailand, where the legitimacy of the election system is undermined and those elected face massive street protests.

Or we could ponder the major problems in our current system, and start preparing solutions. Arguably, political parties and election candidates were not well prepared when the Constitutional Court (MK) announced its decision to make the legislative elections candidate-centered instead of party-centered.

Campaign advertising was not geared toward coherent and compelling personal stories of candidates, but remained heavy with party symbols and figures and messages.

Even when candidates learn to do it right under the prevailing system, and assuming the elected legislature and incoming government do not mess with the Constitutional Court ruling, it will still be very costly to get elected as a legislator, either at national or regional level.

Lee Kuan Yew, the longtime successful prime minister of Singapore who still holds sway in government, came out with a simple and powerful law in his memoirs. The higher the cost of being elected to public office, the less clean the government will be.

We can talk all we want about having competent and genuine candidates, but even the competent and pure of heart need money to win.

The current system is very costly and forces candidates to spend massively.

The conundrum is whether to borrow and hope to recoup after winning, or to solicit campaign
contributions from wealthy donors and remain beholden to their interests.

We need to decrease the size of electorates (dapil) so candidates can focus their campaigns more effectively and provide more bangs for their bucks.

The current system, a multiple seat constituency, needs to change to single seat constituency – a district system.

Now is a rare moment where political parties’ needs coincide with public interest. Election candidates want to reduce their campaign costs and the public wants more accountability.

In district system, a political party only fields one candidate in each district, thus escaping bloody and costly feuds where candidates from the same party fight each other for votes.

The accountability side will also be well served. With only one legislator, the electorate knows who they can hold responsible for policies in parliament and whether to punish or re-elect candidates accordingly.

What about claims that a district system would weaken parties?

Maybe this question should be reframed to “what kind of election system is best for Indonesia?” We adopted the proportional system from the Dutch.

In such a small country, it is safe to assume that regional differences do not really matter, thus whoever becomes a member of parliament within one party has little consequence.

But Indonesia is much larger than the Netherlands, with real regional differences. Our diversity should be a strength instead of being glossed-over and ignored.

Having a Jakarta native with a fancy degree masquerading as a local to get a seat in the national legislature will just not do anymore.

This approach has already done too much damage. Indonesia needs more local people with local wisdom and real knowledge of local problems in the national scene.

Having a system of party primaries could enforce party discipline. No longer could someone be assigned to be candidate in one area just because of proximity – or worse, financial contributions to the party chairman.

That person must prove their mettle in an intra-party election. Thus representing the view of local party members in the corresponding district. Whoever emerges as the winner could then run as the party candidate.

If a party thinks, through surveys or other means, that it is not competitive in one area, it could opt to not run a candidate but support another party’s candidate in that area. A political pact should be made before the election and become the foundation of a permanent alliance in governing.

Thus the people would have a better idea of what is to be expected if the party or alliances of parties go on to win the election.

Indonesia’s complex tapestry of geography, ethnicity, religions and history is likely to have room for more than two national parties.

Malaysia and India have relatively permanent coalitions of parties representing different society groups, either governing or waiting in the wing as loyal oppositions.

There are also some studies that point out that having a combination of direct presidential elections and district legislative elections is the most stable system because party discipline in weaker and possible to form temporary issue and geographical alliances.

A district system would reduce campaign costs, increase accountability and produce a more stable government. What are we waiting for?

The writer is a lecturer at School of Economics, University of Indonesia

G20 summit: A global new deal?

2009-04-08T23:10:00.000-07:00

The Jakarta Post (original link)

Berly Martawardaya , JAKARTA | Wed, 04/08/2009 11:07 AM | Opinion

UK Prime Minister, Gordon Brown, called the G20 Summit in London a Global New Deal and solution to the current financial crisis. The twenty participant countries make up 85 percent of global gross national product, 80 percent of world trade and two-thirds of the world population.

The G20 Summit needs to be complemented and praised for the role it has played. It used to be the order of the day that the mainly white rich nations’ club of the G8 decided what was good for the world.

The G20 was inaugurated in 1999 and has had annual meetings since then, but only since the financial crisis unfolded in 2008 has it became a major forum to find global solutions. Enlarging the committee to save the world has increased the sense of global ownership, so we can take together the hard steps that need to be taken.

It is no longer the task of the developing countries to implement the pre-cooked solution prepared by smarter and richer countries. Now we are in it from the start, hammering out solutions together.

The other break with the past is in the character of solutions offered. No country was foolhardy enough to propose raising interest rates, cutting spending or eliminating subsidies for the poor as often previously required by the IMF and imposed on countries in crisis through IMF structural adjustment programs (SAPs).

Instead the summit offered a refreshing break from the previous Washington Consensus with its market fundamentalism. The communiqué of the meeting is filled with references to ease monetary policies and promote fiscal stimulus. The world is truly Keynesian now.
But to be judged successful, the summit needs to have accomplished three things.

First, to do no harm. The Hippocratic principle was executed seamlessly. It’s not as easy as it sounds; there were many contentious issues between US and Europe as well as between West and the Rest. Playing them down also has consequences.

Credible assurances of commitment to free trade and against protectionism were badly needed. Stock markets in Europe rose by one percent on average, while in Asia we had 4-5 percent increases in the Nikkei and Hang Seng indexes.

Second, it needed to agree on policies to minimize the economic downturn, accelerate recovery and support long-term growth. Obama called for fiscal stimulus of at least two percent of each country’s GDP. While Angela Merkel was exceedingly worried about Germany’s history of hyperinflation, inclining her not to accept this proposal, the final language stated that collectively G20 countries agreed to spend US$1.1 trillion dollars to boost the world economy.

The basic principles of Keynesian economics are very simple. Put money in the hands of people that are more likely to spend it the soonest. The more luxurious the goods and services purchased, usually, the lower the impact for the whole economy. The increase in demand will utilize the idle capacity, end the waiting game and get the economy moving again. That’s why the commonly recommended policies are tax-cuts, subsidies and direct cash transfers to the poor. Government have to run deficits as they are the only economic agents taking a long term view and having credibility.

In the global context, stimulus means putting money in the hands of low-income countries. The G20 agreed to spend $100 billion to assist international development banks in lending to poor countries. Additional resources of $6 billion from agreed IMF gold sales will also be made available for lending especially for the poorest countries.

Among the loans that banks freeze in the name of caution after a crisis unfolds are trade credits. Producers from developing countries commonly use trade credit facilities and Letter of Credit (L/Cs) from developed country banks due to lack of domestic financing. With the negative impact of the credit crunch, developing countries then cannot export their products anymore, due to lack of trade finance.

The G20 committed $250billion of support for trade finance over the next two years through export credit and investment agencies, as well as through multilateral development banks. This is a very welcome relief that gets right to the root of the problem.

Third, the summit also needed to strengthen institutional arrangements to prevent that a similar crisis should occur again.

While stopping short of erecting a wall between the consulting, auditing and banking industries on similar lines to those before the repeal of the 1933 Glass-Steagall act in 1999, the summit made very clear pronouncements in the direction of transparency. The shadowy banking world of the hedge fund is about to come into the light of day and to be regulated, while list of countries that protect tax havens will also be announced shortly.

International accounting standards will be set and credit rating agencies will be regulated in order to remove conflicts of interest. A newly established Financial Stability Board (FSB) will supervise and provide early warning systems to enable steps to be taken before a problem grows into a full-scale crisis.

But the IMF still presents a dilemma. Countries need to have sufficient capital to fend off speculative attacks, but association with the IMF was even more politically toxic than exposure to sub-prime mortgage losses for past victims of the 1998 Asian banking crisis. Furthermore, the current composition of voting weight within the IMF is still over-representing the G8 countries.

Thus, the costlier but preferred path is to pool reserves and set up regional agreements to help each other through such unfortunate events. The G8 countries seem oblivious that simply increasing IMF capital will do little to ease these concerns.

The leaders of the G20 put on a great show, let see if they can walk the talk.

The writer is a lecturer at FEUI and PhD candidate in Economics at the University of Siena-Italy and a member of the NU Professional Circle.

Learning our lesson from another dam failure

2009-04-01T20:02:00.000-07:00

The Jakarta Post (original link)

Berly Martawardaya , JAKARTA | Wed, 04/01/2009 11:08 AM | Opinion

In the still of the early morning last Friday, gushing water from what was the Situ Gintung dam swept away the community living beneath it. As of this writing, close to 100 people in the Cireundeu area have been found dead and more than another hundred are still missing. Indonesia is grief stricken.

How could this happen? This is the age of the Internet and instant communication. Current technology could alert us to an asteroid approaching Earth from a million kilometers away. But this tragedy occurred in Jakarta, not some faraway, hard to reach area.

Unlike the Aceh tsunami, we cannot blame God for this — only ourselves.

While there has been a movement to reform the legal legacy of the Dutch colonial administration, there has been little attention paid to conserving its physical legacy, except for when potential tourist dollars are at stake.

Realizing the potential and peril of the Pesanggarahan River; in 1932 the Dutch built a dam to hold 2.1 million cubic meters of water in a 23-hectare area. Since then, many trees have been cut down and floods are more frequent; it seems that the Indonesian government has not done much to improve the dam.

We could not help but be saddened by reports that the foundations of the dam were weakened as surrounding communities salvaged building materials. This proved to be a very costly act of vandalism indeed.

Nevertheless, the government is not off the hook, ultimate responsibly for maintenance and preservations of public facilities lies with them. The all too frequent sinking of passenger ships and crumbling of bridges should be seen in same light; insufficient maintenance is to blame.
So what needs to be done?

First, the government needs to allocate funds from the Rp 17 trillion (US$1.5 billion) budget intended for infrastructure repair as part of a recent stimulus package for a comprehensive assessment of the country’s infrastructure. Bridges, dams and ships should be the priority, as they have the greatest potential for casualties.

The assessment of existing facilities, preferably by independent specialists, will not be as exciting and glamorous as establishing new ones is. No public ribbon cutting ceremonies with glitzy media coverage (not to mention, there would be less of a chance to embezzle funds) - just the nuts and bolts of governing for the people.

The rebuilding and rehabilitation of public infrastructure would be a massive, labor-intensive undertaking that would channel money to low-income people. High-income groups would too benefit from the high impact improved infrastructure would have on the national economy. We could also reallocate some Rp 56.3 trillion in tax-cuts of the stimulus to strengthen existing infrastructure.

Second, we need a thorough assessment of buildings located nearby rivers and other natural reserves. Bodies of water need clean areas around them to properly absorb water, and building on these areas can have disastrous consequences.

The harder part will be to assess the impact of legal but environmentally damaging construction. Teams of experts should follow rivers and other flood-prone areas to determine whether the establishment of water reservoirs is necessary. Don’t let the poor suffer to satisfy a few people’s greed.

New measures to transform the few remaining lakes and swamps into urban real estate should be resisted. Mother Nature is hurting and its time we listened to her.

The third measure should be an intensive public education campaign. The people should be made aware that the weakening of public facilities can endanger everyone’s life.

As direct beneficiaries, nearby communities should be fervent protectors. A clear line of reporting needs to be established, so the people know what to do if a crack or splinter in public infrastructure is spotted.

Some form of reward and encouragement for this potentially life saving measure needs to be established. Meanwhile, we need stern punishment for the vandals .

The writer is a lecturer at FEUI and PhD candidate in Economics at the University of Siena-Italy and a member of the NU Professional Circle

Bisakah Indonesia?

2009-03-26T01:14:00.000-07:00

Business Week-Indonesia
No 07: 1-8 April 2009

Berly Martawardaya

Nothing to fear but fear it self

Demikian ujar Franklin Delano Roosevelt saat dilantik sebagai Presiden Amerika. Tugasnya tidak ringan, Great Depression telah menelan lebih dari seperlima dari GDP dan melemparkan satu dari tiga pekerja di negara Paman Sam menjadi pengangguran. Fasisme di Eropa dan Komunisme di Rusia memperkuat posisinya sebagai alternatif dari demokrasi.

Setelah menaklukkan rasa takut, FDR menjinakkan depresi ekonomi dengan langkah-langkah kreatif yang bertentangan dengan doktrin kebijakan saat itu. Nazi dan sekutunya pun perlahan dapat digulung di Perang Dunia II sehingga perdamainan dan kemakmuran kembali mewarnai dunia.

Malaysia Boleh!

Negara jiran yang tadinya mengandalkan kelapa sawit dan tambang timah ini ingin menjadi negara industri maju pada 2020. Mahathir Muhammad sebagai Perdana Mentri mendorong rakyatnya untuk bergerak cepat. Melayu harus menjadi sinonim dengan kerja keras dan intelektualitas katanya. Percaya diri bangsa dibangun dengan keringat dan pencapaian nyata.

Pendidikan dijadikan prioritas dan putra bangsa terbaik dikirim untuk belajar ke berbagai negara maju. Dibangunlah infrastruktur tangguh dan administrasi publik yang efisien, perusahaan high-tech seperti Microsoft, Oracle, Intel, datang mengisi Multimedia Super Corridor (MSC) dan ikut mengembangkan entrepreneur lokal.

Yes, we can!

Krisis ekonomi dunia datang lagi. Namun sebagian besar rakyat Amerika justru optimis dengan masa depan. Semua karena seorang Obama dengan ibu dari Kansas dan bapak dari Kenya yang berhasil menjadi orang kulit hitam pertama yang menjadi Presiden Amerika Serikat.

Tapi Obama puas sekedar menjadi simbol perubahan, dia ingin menjadi agent of change. Sebelumnya ditoleransi bahwa rakyat miskin tidak bisa mendapat layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Tidak lagi. Sebelum masa jabatannya berakhir, Amerika akan menjadi negara yang bertanggung jawab terhadap warganya. Kaya atau miskin.

Bisakah Indonesia?

Kita sudah berkali-kali tertinggal kereta. Pada tahun 80-an, Indonesia adalah bagian dari Newly industrialized Country (NIC) bersama Taiwan, Malaysia, Thailand, Filipina dan Cina. Sekarang semuanya telah memiliki pendapatan sekian kali lipat.

Dampak krismon paling parah di Indonesia dengan pertumbuhan minus 13 % pada tahun 1998 dan paling lama pulih dibandingkan Malaysia, Korsel dan Thailand. Perubahan sistem politik juga memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Baru sekarang Bill Liddle,
Indonesianis ternama dari Amerika, menyatakan bahwa konsolidasi demokrasi kita sudah selesai.

Goldman Sachs pada tahun 2005 menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari Next-11 (N-11) yang merupakan pendorong ekonomi dunia masa depan karena besarnya potensi penduduk dan kapasitas industri. Tidak ketinggalan, PricewaterhouseCoopers pada tahun 2006 memproyeksikan Indonesia bersama Cina, India, Brazil, Rusia, Meksiko and Turki untuk melampaui G-7 (Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Itali dan Kanada) pada tahun 2050.

Tapi bukankah Indonesia hanya menempati ranking 58 pada Global Competitiveness Report dan 107 pada Human Development Index? Sulitnya menjalankan usaha di Indonesia tercermin pada nomor urut 129 di survey Bank Dunia. Indonesia bahkan termasuk negara dengan tingkat new business terendah di dunia.

Tapi potensi yang besar dan kondisi yang belum maksimal menunjukkan bahwa the only way is up. Indonesia diproyeksikan tumbuh 3-5 % di 2009. Dalam satu grup bersama beberapa negara seperti Cina dan India yang tidak banyak terpengaruh krisis global karena pasar domestik yang besar.

Layunya gerak perusahaan multinasonal yang bermasalah di negaranya membuka peluang bagi pengusaha lokal untuk merebut kembali pasar lokal. Turunnya rupiah juga membuat ekspor Indonesia lebih kompetitif di dunia. Bebasnya Indonesia dari kekang IMF memungkinkan kita untuk mengalokasikan dana demi perbaiki infrastruktur dan layanan sosial.

Dani Rodrik dari Harvard menggunakan kerangka growth diagnostic untuk menganalisa pertumbuhan ekonomi. Penyingkiran berbagai bottle neck dapat menampilkan potensi yang terpendam dan memberikan boost besar bagi perekonomian

Saatnya bagi Indonesia untuk serius membereskan birokrasi, pendidikan dan kesehatan demi menempati posisi yang sepantasnya.

Mungkin juga kita bisa.

Dosen FEUI dan Kandidat Doktor Ekonomi di University of Siena, Italia

Don't waste the stimulus

2009-03-22T02:08:00.000-07:00

The Jakarta Post (original link)

Berly Martawardaya , Jakarta | Sun, 03/22/2009 2:02 PM | Opinion

Never let a serious crisis go to waste, said Barack Obama's chief of staff Rahm Emanuel, as he directed the multi trillion dollar stimulus bill and budget, not only to get America out of the recession, but also to alter its fundamental structure.

Although America is the richest country in the world, it is also the world's largest polluter, whose population has one of the lowest levels of education and access to healthcare in the developed world. Obama and his team are pulling all the levers available to change this. Now, the world can look forward to a greener America, with healthier and more educated citizens.

Charles Krauthammer, a neoconservative and Washington Post columnist, said Obama was planning to remake the American social contract.

What about Indonesia? What would a Rp 73.3 trillion stimulus package do to this country?

It depends. Looking at the way the current stimulus approved by parliament is structured, much less than we think.

During economic downturns, both consumers and producers increase their preference for liquidity. Consumers prefer to hold cash in case things get worse, while producers are reluctant to invest since the near future is bleak.

But the productive capacity is still there. The factories and workers are ready to produce. If only the demand was there.

That's where government comes in, to break John Maynard Keynes' paradox of thrift.

According to Keynes, the government is the only agent during a depression with the long-term vision to jump-start the economy. It can afford to run a deficit in the form of counter cyclical economic policy. When the economy grows again, the surplus is used to pay accumulated debt.

But not all economic stimuli are created equal. Larry Summer, Obama's chief economic advisor, stated that a good stimulus should be timely, targeted and temporary.

To spare the economy from severe V- or U-shaped downturn, the stimulus needs to be implemented almost immediately. As income and spending power are inversely related, the main part of the stimulus needs to be targeted toward low-income earners. Since the downturn is temporary, the remedy also needs to be temporary so as to avoid high inflation in the near future.

In order to convince Republicans, who always insist on tax cuts, to endorse his plan, Obama designed a stimulus package made up of 40 percent tax cuts and the rest in government spending.

Top-notch economists and Nobel Prize winners Paul Krugman and Joseph Stiglitz have previously pointed out that policies based on tax cuts are ineffective, as during a recession, people tend to save a higher proportion of their income. The richer a person is, the higher the savings and vice versa.

As for Indonesia, 76 percent of its stimulus package comes from tax cuts, mostly permanent.

The Rp 56.3 trillion tax-cut is a combination of personal income tax, corporate tax, sales tax as well as import tariff cuts. While import tariff cuts could have a higher effect if properly targeted to support exporting firms, empirical studies have shown that the other types of cuts have a relatively low impact.

Bearing in mind Indonesia's small personal tax base, with only 5 percent of the population, or 12.7 million registered tax payers, most of the tax cuts end up lining the coffers of large corporations.

Yes, it is true that our stimulus contains Rp 17 trillion directed to infrastructure spending. Many parts of Indonesia certainly need better roads and buildings to improve commerce. And yes, the 2009 budget also includes salary increases for state employees, teachers and cash transfers (BLT).

But our stimulus program is more notable for what it lacks, rather than what it contains.

It lacks a coherent vision to remake the Indonesian social contract. It surely does not address our oil dependency and deficient public health system. It's quite puzzling that a government facing a near election is not taking advantage of this opportunity.

This is the worst of times, yet the best of times too.

With multinational firms in retreat, now is the chance to strengthen our domestic companies. While imports are getting more expensive, our products are becoming more competitive to export. Now that dinosaur corporations with old business models are facing extinction, it is time to cut government red tape and support entrepreneurship.

And what about skills training?

The Finance Ministry needs to work with other technical departments to increase the proportion of government spending. A monitoring and evaluation framework, with the participation of civil society, needs to be put firmly in place to ensure the money goes where it should and the impact can be carefully calculated for future programs.

One of the key components of economic recovery that has not been addressed is monetary policy. There is room to lower interest rates more aggressively, due to the deflationary trend in commodity and energy prices.

But the declining effectiveness of the transmission mechanism must be taken seriously. It is useless to have more money in banks if it is not lent, or if it is lent at a punitive rate. If major banks cannot be persuaded to lower their lending rates, Bank Indonesia needs to be creative and find ways to increase the lending rate quickly or directly.

On the international side, Indonesia should join hands with other developing countries in pressuring developed countries to abolish their agricultural subsidies that have been a hindrance to our exports.

Indonesia still has time to revise its stimulus or could end up wasting it.

The writer is a lecturer at FEUI and PhD candidate in Economics at the University of Siena-Italy and a member of the NU Professional Circle

Lanjutkan dengan SBY-Ani?

2009-03-14T08:26:00.000-07:00

Majalah Gatra

No 18 tahun XV. 12-18 Maret 2009
Rubrik Perspektif (hal 106 - original link)

Berly Martawardaya

Mari kita dukung terus. Lanjutkan!

Begitulah seruan Partai Demokrat di berbagai media massa dalam beberapa bulan ini. Iklan politik itu berupaya menyampaikan pencapaian pemerintahan Presiden SBY dan mengajak rakyat untuk melanjutkan pemerintahan di periode 2009-2014.

Pertanyaannya, SBY akan melanjutkan dengan siapa? SBY dan JK banyak mengeluarkan sinyal dan isyarat bahwa duet ini akan dipertahankan untuk periode kedua. Tapi belakangan JK mendapat banyak tekanan dari internal Golkar supaya partainya memajukan calon presiden (capres) jika memenangkan pemilu legislatif. Bagai buah simalakama, kekalahan pun sulit di bendung jika maju sendirian sebagai capres. Namun jika tidak maju akan memicu perpecahan internal di Golkar.

Di lain pihak, popularitas SBY cukup tinggi. Penurunan harga minyak dunia memungkinan pemotongan harga BBM domestik yang disambut baik. Dampak krisis ekonomi global ke Indonesia relatif lebih kecil dari negara tetangga. Redamnya isu separatisme di Aceh dan Papua juga menjadi nilai plus. Seperti layaknya pemilu dengan incumbent sebagai salah satu kandidat, pemilu berikut adalah referendum atas pemerintah yang sedang berjalan.

Jika Partai Demokrat dan koalisinya mendapat suara mendekati 20 %, terbuka kemungkinan mengusung Ani, panggilan akrab Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebagai calon wakil presiden (cawapres). Pooling di website harian Bisnis Indonesia menunjukkan pasangan ini lebih didukung dari SBY-JK. Pada periode lima tahun mendatang ekonomi dan resesi global tetap akan menjadi permasalahan besar sehingga duet wapres-cawapres perlu memiliki kompetensi ekonomi.

Bukan pertama kali ekonom menjadi pimpinan politik. Jan Peter Balkenende, Perdana Menteri Belanda sejak tahun 2002, adalah profesor ekonomi di Free University Amsterdam sebelum terjun ke politik. Reformasi pasar tenaga kerja dan pensiun yang dilakukannya telah di puji para ekonom karena beresiko politik dalam jangka pendek tapi memiliki pengaruh positif pada jangka panjang. Balkenende pun sempat mengasah insting politiknya sebagai anggota parlemen beberapa periode sebelum menjadi pimpinan pemerintahan.

Namun Ani perlu mengkaji pilihan yang terbuka dan berhati-hati untuk tidak jatuh pada jebakan "Peter Principle", Formulasi yang dinyatakan oleh Dr. Laurence J. Peter and Raymond Hull, bahwa seseorang akan dinaikkan posisi dan tanggung jawab sampai satu tingkat di luar batas kompetensinya.

Para pendukung SBY, baik di Partai Demokrat atau organ informal seperti Jaringan Nusantara, telah membuka pintu untuk SBY-Ani sebagai pasangan capres-cawapres. Bahkan PKS juga telah memberi sinyal positif. Latar belakang keluarga Ani yang aktivis PNI diharapkan menjadi daya tarik bagi pemilih nasionalis dan perempuan yang sedang di kejar oleh PDI Perjuangan.

Pencapaian Ani dalam mengemudikan ekonomi Indonesia, sebagai Ketua Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Perekonomian di Kabinet Indonesia Bersatu cukup nyata. Pengakuan sebagai Menteri Keuangan terbaik dunia tahun 2006 datang dari Euromoney, majalah keuangan terkemuka di Eropa. Majalah Forbes menempatkan Ani pada peringkat ke-23 wanita paling berpengaruh di dunia.

Ani juga menunjukkan kepemimpinan dan integritas dalam berbagai kesempatan. Pembersihan di institusi Bea Cukai dan reformasi pajak menyelamatkan kekayaan negara dan meningkatkan competitivenes. Konfrontasi suspensi saham Bumi dengan Menko Kesra Aburizal Bakrie yang memiliki dukungan politik kuat menunjukkan jabatan bukan segalanya bagi Ani.

Namun bila sebelumnya Sri Mulyani dapat fokus pada perbaikan ekonomi dan permasalahan teknis, sebagai cawapres ia harus berhadapan dengan strategi politik yang abstrak dan komunikasi publik dengan audiens yang beragam latar belakang pendidikannya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Ani untuk keluar dari comfort zone. Wapres pertama Indonesia, Mohammad Hatta, selain sebagai ekonom juga memiliki basis politik dan regional serta keterlibatan panjang dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Herbert Feith dalam karya besarnya, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, membagi peran dwitunggal Sukarno-Hatta sebagai administrator dan solidarity maker.

Bagi SBY, apakah nilai positif memiliki wapres yang loyal dalam pemerintahan sebanding dengan hilangnya dukungan mesin politik ketika berkampanye dan stabilitas ketika memerintah? Golkar tidak akan keluar dari tiga besar pemenang pemilu legislatif dan akan sulit menggolkan kebijakan pemerintah tanpa dukungannya.

Dilemma ini dapat diatasi jika Partai Demokrat mampu membangun koalisi luas dengan berbagai parpol minus Golkar dan PDI Perjuangan yang “rela” Ani menjadi cawapres.
Tapi ada kemungkinan lain dari pemunculan pasangan SBY-Ani. Yaitu demi meningkatkan posisi tawar Partai Demokrat dan menekan konsesi dari Golkar jika SBY-JK dilanjutkan. Politics is the art of possibilies. Lanjutkan!

Penulis adalah Dosen FEUI dan alumnus Free University Amsterdam

Menelusuri Dana Kampanye

2009-03-13T01:28:00.000-07:00

Koran SINDO (original link - berlangganan)
Jumat, 12 Maret 2009

Berly Martawardaya

Demikian saran DeepThroat,nama samaran pejabat tinggi di pemerintahan Nixon yang menentang praktik kotornya, kepada Carl Bernstein Bob Woodward.

Informasi ini membawa dua wartawan muda idealis di koran Washington Post menelusuri skandal di balik pembobolan kantor pusat Partai Demokrat di kompleks Watergate di Washington pada bulan Agustus 1972. Pelacakan rekening bank tersangka pembobolan belakangan membongkar konspirasi ilegal yang dilakukan CREEP (Comittee to Re-elect President) untuk mengegolkan Nixon pada periode kedua kepresidenan.

Alur dana menuju pada penipuan kampanye, spionase politik,sabotase,penyadapan, dan penggelapan pajak.Tidak sampai dua tahun setelahnya, Nixon mengundurkan diri sebagai presiden dan wakilnya, Gerald Ford, lalu disumpah sebagai pengganti. Episode sejarah di atas menunjukkan pentingnya transparansi finansial dan transaksi.Tanpa kejelasan kepemilikan rekening, sulit untuk melacak siapa pelaku dan otak kejahatan yang sesungguhnya. KPU dan demokrasi Indonesia menghadapi tantangan besar untuk menuntut transparansi dari partai politik.

Baru saja para partai politik melaporkan saldo awal rekening kampanye mereka sesuai ketentuan perundangan. Bagai pembagian bobot di olahraga tinju, di kelas berat di atas Rp5 miliar hanya ada Partai Hanura, Demokrat, PKS, dan Gerindra, sedangkan di kelas bulu kurang dari 5 juta terdapat 7 partai. Partai-partai dengan sejarah panjang dalam bangsa ini seperti Golkar, PDIP, dan PPP berada di tengah-tengah dengan dana cekak.

Namun, apakah memang begitu adanya? Tampaknya ada kejanggalan di sini.Menurut hasil survei Nielsen Media Research Indonesia, belanja iklan politik sepanjang 2008 menembus rekor baru, yaitu Rp2,208 triliun. Melonjak naik 66% dibandingkan tahun 2007,Rp1,327 triliun.Adapun belanja pada Pemilu 2004 kurang dari seperlima dari 2008. Tidak terlalu bombastis jika total pengeluaran pada Pemilu 2009 dapat melebihi Rp3 triliun. Dana yang hanya maksimal Rp15 miliar tentu hanya titik kecil dalam statistik itu. Angka itu pun jelas tak akan mampu membeli spot iklan di televisi yang jika ditotal mencapai berjam-jam.

***

Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam penyikapannya mempertanyakan minimnya informasi yang dibuka.Dengan hanya dilaporkannya nomor rekening dan saldo membuat rancu apakah kepemilikan atas nama pribadi atau partai. Apakah untuk mengetahui nama pemilik harus ada aksi dari kejaksaan? Lebih parah lagi adalah tidak dilampirkannya pemasukan dan pengeluaran kampanye selama ini.

Dalam prinsip laporan finansial ada laporan kondisi keuangan (income statement) dan ada arus kas (cash flow).Yang kedua ini tidak dilaporkan oleh partai, padahal tidak kalah pentingnya. Laporan ini juga tidak merespons perubahan paradigma setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menggeser pusat kegiatan kampanye dari partai ke individu calon anggota legislatif (caleg).

Dalam sistem suara terbanyak, para caleg akan berkompetisi tidak saja dengan caleg dari partai lain,tapi juga dari partai sendiri. Pelaporan rekening partai tidak mencerminkan dana kampanye yang dikeluarkan. Bahkan dapat dipastikan dana partai hanya merupakan bagian kecil dari total dana kampanye. Harusnya tiap caleg juga melaporkan rekening yang digunakan untuk menampung aliran dana kampanye. Peraturan KPU No 01/2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik memberikan aturan main yang jelas di banyak hal,tapi juga masih memiliki beberapa kerancuan.

Pasal 11 menyatakan bahwa dana kampanye yang perlu dilaporkan juga meliputi jasa yang didefinisikan sebagai pelayanan yang dilakukan oleh pihak lain dan dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar. Siapa yang menentukan harga pasar yang wajar ini? Sebaiknya tiap KPU di kabupaten/ kota sejak dini menentukan standar harga lokal untuk bentuk jasa yang diperkirakan akan muncul sehingga tidak ada over/under pricingdi kemudian hari.

Perlu dipertanyakan apakah KPU familier dengan proses audit karena waktu yang diberikan amatlah pendek. Paling lama 30 hari setelah laporan keuangan disampaikan oleh parpol, hasil audit harus sudah disampaikan (Pasal 32). Padahal pembukuan dana kampanye pemilu sudah dimulai tiga hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu (Pasal 14). Sejak bulan Agustus 2008 ketika 38 peserta pemilu telah ditetapkan, berarti pencatatan dana telah dimulai dan dapat mulai diaudit.

Dalam proses audit dikenal istilah mid-term dan quarterly review di mana auditor sudah memegang dan menganalisis laporan keuangan walaupun belum difinalisasi. Reviu ketika transaksi masih berjalan memungkinkan auditor untuk mengungkap proses yang tidak tepat sehingga dapat diperbaiki setelahnya. Metode ini juga meringankan kerja di akhir periode karena hanya perlu update terhadap transaksi yang baru dilakukan setelah reviu terakhir.

Mengenal metode pencatatan parpol dan melakukan semua proses audit yang standar pada transaksi yang demikian beragam sangatlah sulit dan berisiko. Mengingat sanksinya adalah pembatalan penunjukan (Pasal 33),sangat mungkin banyak kantor akuntan publik (KAP) tidak akan mau terlibat pada audit parpol daripada tidak mendapat fee pada ujungnya.

***

KPU seperti tidak sadar bahwa terdapat perbedaan kapasitas dan kompetensi antara berbagai KAP.Pada Pasal 29 ditetapkan bahwa tiap KAP mengaudit 1 (satu) laporan dana kampanye partai politik tingkat pusat dan/atau 1 (satu) laporan dana kampanye untuk 1 (satu) partai politik tingkat provinsi dan mengaudit laporan dana kampanye partai politik yang sama pada tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Berarti dibutuhkan paling tidak 38 KAP yang berbeda untuk melaksanakan amanat pasal itu. Padahal sudah menjadi praktik umum untuk satu KAP melaksanakan audit bagi beberapa perusahaan. Apalagi KAP yang memiliki standar internasional di Indonesia dapat terhitung dengan jari tangan.Jangan sampai timbul kesan bahwa ketentuan ini untuk bagibagi proyek dengan mengebelakangkan kualitas. Namun yang paling membuat geregetan adalah mengenai sanksi (Pasal 36).

Sekilas sepertinya sudah tepat bahwa jika DPP, DPD provinsi, dan DPD kabupaten/kota atau calon anggota DPD tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU sampai dengan batas waktu,partai politik atau calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya sebagai anggota parlemen.Namun tidak ada ketentuan jelas mengenai ketepatan dan keakuratan laporan keuangan. Asal sudah menyampaikannya, tinggal melenggang menjadi wakil rakyat yang terhormat.

Merujuk pada berbagai permasalahan di atas, Peraturan KPU No 01/ 2009 masih memiliki kelemahan yang dapat fatal akibatnya bagi demokrasi Indonesia. Kita tidak ingin kursi parlemen dapat dibeli dengan uang karena kebijakan yang dihasilkan akan besar dampaknya bagi kehidupan rakyat. Sebelum direvisi secara mendasar untuk melacak arus uang secara detail dan komprehensif, KPU tidak bisa mendapatkan opini tertinggi gaya KAP,yaitu ”wajar tanpa syarat.”(*)

Penulis adalah Dosen FEUI dan Kandidat Doktor Ekonomi di University of Siena, Italia

Election candidates: Who are these people?

2009-03-11T22:42:00.000-07:00

The Jakarta Post (original link)
Berly Martawardaya , JAKARTA | Wed, 03/11/2009 10:49 AM | Opinion

They are everywhere!

We cannot go anywhere or even take a sneak peak out of the window without seeing one of the gazillion advertisements for political candidates seeking legislative seats in the upcoming elections.

They invade our cozy afternoon walk around our neighborhood. Few trees are safe from being a hanging place for a smiling face asking for my vote. No matter where we go, the situation is similar if not worse.

Don’t get me wrong, I am serious about my civic responsibility and never miss voting in elections, even when I was studying abroad. I have every interest in exercising my rights and ensuring the next government is competent and responsive to people’s needs.

But who are these people?

I usually know the person in the background, since they are either the current or former presidents of Indonesia. Parties with no presidential association put a picture of their chairman to shadow their own candidate. Some others even put Obama, David Beckham or even their famous child. But I don’t know the candidates.

None of them state who they are, what they have done and what they will do to deserve my vote. Most only put their name, academic degree and number on the ballot with their party affiliation. As if I only need to be reminded to vote for a candidate, and not why.

During the American presidential election, it was hard not to know the candidates. Media dug deep to get the candidates’ background details. We know of McCain’s heroic deeds in Vietnam and how he refused to get special treatment from the Vietcong because his father was an admiral. We know how Obama did not use his Harvard law degree to get a high-paying job but became a community organizer instead.

This get-to-know process, albeit on a smaller scale, also worked with individual legislative candidates. That is how Obama and McCain became senators in the first place.

They sold their life stories and invited voters to get acquainted with them. We even know how they met their wives. To remain aloof and distance was a sure recipe for defeat.

After the constitutional court decision, this is the first time candidates have to fight for their own share of vote instead of relying on big names. They could be forgiven for not adapting to the rules of political marketing yet, but the voter might not forgive them if they do not learn quickly enough.

John Quelch, a professor at Harvard Business School, pointed to similarities between commercial and political marketing. Both need to focus on current and emerging customer needs, developing products and service solutions, informing interested citizens about them and making them easily accessible. These messages need to be delivered consistently over time.

Political candidates understandably need to be careful in taking positions on issues. While commercial marketing can focus on and profit from a single niche or group, candidates must win enough votes from their constituents to get seated in parliament. They cannot afford to antagonize any significant segment of potential voters.

Putting up a photograph of Obama or Beckham is not likely to offend anyone. But neither is showing concern and priority over the nation’s more pressing needs such as poverty, health or education.

They are either being too careful or simply don’t have a clue. If this situation continues, parliament will be filled with local leaders with deep social and religious roots. Which is not necessarily a bad idea.

Even the leader of each party is not doing well in the recognition department. Aside from the incumbent and former presidential candidates, none make us feel like we know them and how they have got this far. Instead they are trapped in a one-line stereotype (military, businessman, or worse…politician) that they need to expand upon.

Paul Waldman (2007) conducted a study that successful contenders construct their candidacies as a three-part narrative: Part one tells what is wrong with the country and its government, part two describes the place they want to take the country, and part three explains why they, and only they, can deliver us from the bleak present to the brighter tomorrow they promise.

Why do personal stories matter?

Because political candidates already have the stigma of being willing to say anything to get elected. By getting acquainted with their life journeys and arcs of experience, it is easier to identify with candidates and project how they will govern if elected.

Of course, many deviate from their previous life paths, but voters need to know and trust the person while not always agreeing with every position they are taking on issues.

According to AC Nielsen, the spending for political advertising was Rp 35 billion in 1999 and skyrocketed to Rp 3 trillion in 2004. Even with the global crisis and economic downturn looming, this cycle of elections is likely to break that limit.

Use the money well, introduce us to the candidates.

The writer is a lecturer at FEUI, a PhD candidate in Economics at the University of Siena, Italy and a member of the NU professional circle

Menuju MUI Baru dalam Masyarakat Kaya Infomasi

2009-03-06T08:55:00.000-08:00

Berly Martawardaya

Majalah Madina (hal 52-53)
Th II No. 14 2009

Dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III, di Padang Panjang, Sumatra Barat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghasilkan beberapa keputusan yang mendulang debat hangat dan diskursus publik yang intens. Yang paling ramai dibicarakan, tentulah fatwa mengenai merokok, golput dan yoga.

Kita tahu bahwa bukan kali ini saya fatwa MUI menjadi pembicaraan luas. Sebelumnya, fatwa tentang Ahmadiyah serta pengharaman liberalisma dan sekularisme mendapat sorotan tanjam karena dianggap berpotensi mematikan hak-hak asasi manusia. Kendati fatwa-fatwa tersebut memang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetap saja fatwa-fatwa tersebut dianggap merupakan bukti intervensi agama terhadap kebijakan publik

Kita perlu bersikap adil. Aspirasi agar pandangan MUI sebagai institusi keagamman memperngaruji kebijakan publik dalam negara berpenduduk mayoritas Islam, tentulah tidak aneh. Corak dan budaya serta sistem pemikiran masyarakat ,yang antara lain dipengaruhi oleh agama, tidak dapat diabaikan dalam pengambilan kebijakan publik.

Avinash K. Dixit, ekonom terkemuka dari Princeton, dalam The Making of Economic Policy (1996) menyatakan bahwa formulasi kebijakan publik adalah proses yang terus berlangsung, tidak sempurna dan tidak lengkap dengan dinamika tersendiri yang perlahan tapi pasti

Kebijakan publik tentu mencerminkan karakter bangsa. Dalam hal ini, sangat wajar kebijakan publik mencerminkan paham keagamaan yang dominan. Kebijakan progresif dan liberal seperti legalisasi aborsi dan perkawinan sesama jenis dapat lolos sebagai produk perundang-undangan di negara dengan mayoritas Protestan seperti Inggris dan Belanda tapi sulit diiterima di negara dengan mayoritas Katolik seperti Italia dan Filipina.

Walau penampakan luarnya terkesan liberal, di Filipini perceraian masih tidak di perbolehkan bagi pemeluk agama Katolik dan alat kontrasepsi sulit didapatkan. Sejalan dengan itu, tidak ada negara dengan mayoritas penduduk Islam yang melegalkan perkawinan sesama jenis.

Dengan demikian terlihat bahwa ini bukanlah hanya soal Islam. Ketiga agama Semitik, dengan masing-masing, variabilitas internalnya memiliki pendekatan berbeda berdasarkan jalur historisitas yang ditempuh.

Dalam tradisi Kisten, walau dalam Injil disebutkan untuk memberikan pada Kaisar apa yang menjadi haknya dan pada Tuhan apa yang milik-Nya, tapi agama Kristen di Eropa memiliki hubungan yang erat dengan negara sejak dikeluarkannya edik toleransi oleh Kaisar Konstantine I pada tahun 313 Masehi.

Setelah Kaisar Theodosius I menyatakan Katolik sebagai agama resmi Kerajaan Romawi maka otoritas negara dan agama baru menjalani pemisahan bertahap seiring bangkitnya Renaissance di abad pertengahan. Paus adalah sekaligus penguasa temporal serta militer pada wilayahnya dan memiliki pengaruh besar pada konstelasi kekuasaan di Eropa. Gerakan Protestan yang dipimpin Martin Luther mempunyai penetrasi pengaruh yang lebih ringan dalam kehidupan bernegara.

Otoritas agama dan negara pada komunitas Yahudi mengalami keterputusan sejak dihancurkannya kuil kedua oleh Romawi pada tahun 70 Masehi. Diaspora Yahudi ke segenap penjuru dunia tanpa perangkat negara meletakkan individu dan keluarga sebagai unit otonom penjaga tradisi agama. Ketika Israel berhasil didirikan, bentuk yang dipilih adalah negara demokrasi sekuler yang tidak memberikan tempat formal untuk otoritas agama pada perumusan kebijakan publik.

Perjalanan sejarah Islam berbeda lagi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, otoritas keagamaan yang dimiliki para khalifah tidak penuh. Umar diprotes karena tidak membagikan tanah pampasan perang dan Utsman dikritik keras karena menempatkan kerabatnya di posisi tinggi pemerintahan. Ali bahkan berperang dengan para sahabat yang dipimpin Aisyah, istri tersayang Nabi, pada perang Shiffin.

Setelah berdirinya dinasti Umayyah, otoritas keagamaan khalifah kian menurun. Ulama sebagai pewaris otoritas keagaamaan tidak otomatis mendukung khalifah sebagai penguasa temporal serta tidak menjadi bagian integral dari pemerintah. Iran dengan konsep Vilayat-e Faqih memberikan kekuasaan pemerintahan yang amat besar pada ulama adalah perkecualian di dunia Islam modern.

Di umumnya negara modern, para pemuka agama tak memiliki tempat formal dalam pemerintahan dan perumusan kebijakan publik. Namun mereka tetap dapat mempengaruhi kebijkan dengan otoritas moral yang dimilikinya yang dapat mengarahkan opini publik.

Dalam hal ini, institusi keagamaan juga dapat dianalisa sebagai kelompok kepentingan (pressure groups). Gary S. Becker, peraih Nobel Ekonomi dari Universitas Chicago, dalam Theory of Competition among Pressure Groups for Political Influence (1983) menyatakan bahwa kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh preferensi individu tapi juga pada intensitas pengorganisasian isu dan opini publik yang dilakukan oleh kelompok orang dengan agenda yang sama. Salah satu kelompok yang dimaksudkan bisa saja adalah kaum ulama.

Namun juga tidak tepat untuk melihat proses ini sebagai jalan sebagai satu arah dimana hanya kelompok kepentingan yang ingin mempengaruhi kebijakan negara. Sebaliknya juga kerap terjadi, khususnya bila posisi negara lemah, negara akan membutuhkan legitimasi dari kelompok masyarakat untuk mendukung kebijakannya.

Dalam konteks inilah kita melihat bagaimana di Indonesia para ulama kerap memainkan peran penting dalam tujuan kebangsaan dan kenegaraan. Praktik paling dramatis di Indonesia adalah deklarasi seruan jihad fi sabilillah, kemudian dikenal dengan Resolusi Jihad, yang dikeluarkan Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari atas nama Pengurus Besar NU pada tahun 1945. Dalam deklarasi itu, umat Islam wajib membela tanah air. Bahkan, haram hukumnya mundur ketika berhadapan dengan penjajah. Sulit dibantah bahwa fatwa ini berperan signifikan dalam menggerakkan perjuangan meraih kemerdekaan.

Keberhasilkan program Keluarga Berencana (KB) adalah contoh lain yang tidak dramatis tapi sangat besar peranannya dalam mengurangi beban pelayanan pendidikan dan kesehatan di Indonesia yang masih terbatas pendapatannya. Fatwa ulama lebih efektif dampaknya ketika sudah ada keraguan berbasis agama dalam menjalankan atau menghindari sesuatu aktivitas.

Sebagai kelompok kepentingan, MUI tentu saja tak harus selalu sejalan dengan pemerintah. Dalam kasus Ahmadiyah, fatwa MUI untuk waktu yang lama tak dipergunakan sebagai dasar kebijakan pemerintah tentang keberadaan aliran keagamaan itu. Karena itulah MUI mengeluarkan lebih dari satu fatwa mengenai Ahmadiyah, yang kemudian di respons dengan aksi kekerasan oleh masyarakat karena pemerintah dianggap tidak kunjung bertindah melarang Ahmadiyah. SKB dua menteri yang dikeluarkan tahun lalu pun sebenarnya tak mengakomodasi sepenuhnya fatwa MUI.

Tidak sedikit juga fatwa MUI yang diabaikan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur mengeluarkan fatwa haram terhadap pentas acara dangdutan dalam peringatah hari kemerdekaan, namun warga tetap menggelar acara bernuansa dangdut. NU dan Muhammadiyah juga memiliki lembaga fatwa dan perlu diingat bahwa tidak ada stasion TV yang menghentikan acara infotaintment setelah fatwa haram NU tahun 2006.

Kalau begitu, bagaimanakan peran ideal MUI di masa mendatang?

Dengan meningkatnya pendidikan masyarakat dan perbaikan akses informasi maka institusi keagaamaan resmi akan berkurang pengaruhnya. Ada banyak sumber informasi yang lebih mudah di akses daripada menunggu pimpinan agama mengeluarkan fatwanya. Beragam sumber informasi itu juga bisa digunakan masyarakat sebagi bahan pembanding atas fatwa lembaga seperti MUI.

Untuk mencerdaskan masyarakat akan lebih baik bila beberapa institusi keagamaan mengeluarkan pendapatnya sehingga terjadi market place of idea yang terbuka. Akan ideal kalau fatwa pada permasalahan agama yang dianggap penting perlu didampingi dengan analisis dan background paper sehingga dapat ditelaah oleh tiap individu. Dari situ warga dapat menelusuri alur pemikiran yang berujung pada suatu keputusan dan mengambil yang paling sesuai diantara beragam pilihan yang tersedia. Pada kasus yang mempunyai dampak publik maka fatwa menjadi rallying point yang tidak mengikat bagi kelompok masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan negara.

Dalam islam tidak ada sistem kependetaan dan penghubung resmi menuju Tuhan. Tujuan akhir dari MUI dan asosiasi ulama tentulah utuk membimbing masyarakat luas mengambil pilihan yang sesuai dengan ajaran agama. Namun masyarakat kini sudah mulai terbiasa dengan tradisi demokratis yang memberi ruang bagi perbendaan pendapat, sementara mereka sendiri punya cukup pengetahuan agama, pola pikir kritis dan akses informasi untuk mengambil keputusannya sendiri. Ketika semua orang adalah insan kamil dan ulil albab, MUI tampaknya harus serius mempertimbangkan kembali keberadannya.

Allahumma bis shawab.

Penulis adalah kandidat doktor ekonomi di University of Siena- Italia, pengajar ekonomi dan kebijakan publik di FEUI serta aktivis jaringan NU Circle.

Kecil-Kecil Jadi Pengusaha di Negara Jiran

2009-02-26T03:22:00.000-08:00

Koran SINDO (original link, berlangganan)

Kamis, 26 February 2009

Patrick Grove mendirikan Catcha.com pada 1999 ketika berumur 23 tahun, tidak lama setelah lulus kuliah dan sempat pada portal internet teraktif dan paling ramai dikunjungi di Asia Tenggara.

Perusahaannya pada 2002 banting setir ke majalah gaya hidup dan dalam lima tahun berkembang pesat menjadi grup media dengan dua puluh penerbitan di Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Pada 2007 Patrick meluncurkan iProperty.com yang mempertemukan pembeli dan penjual di Singapura, Malaysia, Filipina, Hong Kong, dan Taiwan.

Perusahaan yang telah terdaftar di Australian Stock Exchange ini memiliki 750.000 anggota dengan 100.000 item serta 4.000 agensi yang aktif melakukan bisnis.Tak aneh bila pendapatan tahunannya telah melebihi USD15 juta. World Economic Forum,pertemuan prestisius tahunan para pemimpin ekonomi dunia, mengakui Patrick sebagai salah satu dari 100Global Leaders for Tomorrow(GLT) pada 2001.

Majalah Business Week menjuluki pria berumur 33 tahun ini sebagai salah satu Asia's Best Young Entrepreneurs 2008. Patrick adalah salah satu keberhasilan program Pemerintah Malaysia untuk mendorong kewirausahaan di kalangan pemuda.

Program MSC Technopreneur Development (MTD) menjadi program andalan Malaysia untuk mendorong wirausaha di bidang teknologi dalam membangun sistem nasional inovasi seperti dikonsepkan Friedrich List (1789–1846) dalam mengembangkan industrialisasi di Jerman dalam mengatasi ketertinggalan dari Inggris.

Rencana bisnis yang prospektif dapat memperoleh dana awal (seed fund) sampai 150.000 ringgit (Rp500 juta). Program kewirausahaan lalu dicanangkan Malaysia, misalnya Multimedia Super-Coridor (MSC) pada tahun 1995.Area seluas 750 kilometer persegi dekat Kuala Lumpur dilengkapi dengan kabel optik dan infrastruktur telekomunikasi canggih serta Multi- Media University (MMU) sebagai pusat riset dan penggerak kluster.

Dengan target menjadi Silicon Valley di Asia, MSC merupakan special economic zone (SEZ) bagi produk high tech. Pemerintah Malaysia memberikan kemudahan fiskal dan peraturan serta infrastruktur sehingga berhasil menarik perusahaan ternama seperti Microsoft, Oracle, HP, Netscape, Ericsson, Intel, Nortel, Siemens, Fujitsu, dan masih banyak lagi.

Bill Gates bahkan menjadi salah satu penasihat Mahathir Muhammad untuk kebijakan teknologi. Malaysia sadar bahwa mereka perlu berpindah dari ekonomi berbasis produk pertanian dan tambang seperti sawit, karet, dan timah (resource base eoconomy) ke ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge base economy).

Akumulasi skill, ilmu pengetahuan dan perilaku, serta jaringan menjadi basis menuju lepas landas menjadi industri maju pada 2020. Keberhasilan Malaysia yang merdeka 18 tahun setelah Indonesia untuk mencapai pendapatan hampir empat kali lipat dari Indonesia tidak dapat diabaikan.

Kementerian Kewirausahaan dibentuk tahun 1995 untuk mengidentifikasi, melaksanakan, dan mengoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kewirausahaan di Malaysia. Perhatian khusus diberikan untuk mendorong pemuda dan wanita masuk ke dunia wirausaha.

***

Menurut hasil studi Small and Medium Industries Development Corporation (SMIDEC) dan National Productivity Corporation tahun 2004, sebagian besar usaha kecil dan mengengah (UKM) di Malaysia bergerak di bidang produksi makanan, olahan metal (18%),produk kayu (17%),dan metal dasar (4%).

Hanya 26% yang melakukan ekspor, kebanyakan dari sektor high tech. Pada sistem ekonomi global seperti sekarang, peraih bagian keuntungan terbesar dari sistem produksi adalah entrepreneur sebagai pengambil risiko dan pemegang merek. Produksi bisa disubkontrakkan dan modal bisa didapat dari bank atau publik.

Ada beberapa langkah Malaysia yang dapat dikembangkan oleh negara berkembang lain dalam memajukan kewirausahaan. Pertama, tingkatkan taraf pendidikan masyarakat. Kewirausahaan membutuhkan kompetensi yang umumnya baru didapatkan di tingkat pendidikan tersier.

Pendapatan wirausahawan di Indonesia baru melebihi rata-rata nasional pada tingkat pendidikan setidaknya diploma. Ketertinggalan sumber daya manusia di Malaysia dikejar selama beberapa dekade terakhir dengan mendayagunakan guru dan dosen dari negara lain, termasuk Indonesia.

Barro & Lee (2000) menemukan bahwa penduduk Malaysia mendapat pendidikan 36% lebih banyak dari Indonesia. Kedua, permudah dan turunkan biaya pengurusan usaha. Periode yang lama dan biaya yang tinggi akan menekan animo dari industri kreatif dan pemuda sehingga hanya orang dengan sumber modal kuat dan akses politik tinggi yang mau jadi pengusaha.

Wirausahawan di Malaysia hanya membutuhkan 13 hari dan kurang dari 2 bulan pendapatan rata-rata untuk memulai usaha. Jauh lebih cepat dan murah dibandingkan 2,5 bulan dan 9 bulan pendapatan rata-rata di Indonesia. Pada 2008, Malaysia berada di urutan ke-20 Survei Global Kemudahan Usaha Bank Dunia dan peringkat ke-21 di Global Competitiveness Index, sementara Indonesia hanya di urutan ke-129 dan 55 di kedua studi itu. Ketiga, infrastruktur bisnis dan telekomunikasi.

Malaysia menyediakan segenap spektrum sokongan untuk kewirausahaan dari pinjaman lunak, mentoring dengan pengusaha yang lebih senior,serta linkingdengan jaringan global sehingga lebih cepat dan lancar menjadi perusahaan yang matang. Infrastruktur minimum seperti listrik, jalan, dan air yang tertata adalah prasyarat yang tak bisa diabaikan.

Pada 2005, hanya satu dari tiga orang di Indonesia yang memiliki telepon, sedangkan di Malaysia mencapai 92%. Lebih dari 40% populasi Malaysia mengakses internet secara reguler dan hanya 6% di Indonesia. Padahal internet adalah sumber inspirasi dan jalur pemasaran yang paling terjangkau. Terakhir, tapi tidak kalah penting adalah perubahan persepsi terhadap wirausaha.

Presiden Soekarno kerap menekankan pentingnya membangun bangsa yang bermartabat dan punya harga diri. Wirausaha perlu ditampilkan sebagai profesi yang modern dan hip. Pengakuan Pemerintah Malaysia dan penampilan profil di media massa mendorong wirausaha menjadi role model bagi generasi muda.

Tentu, tidak ada yang sempurna dan tiap negara perlu mengembangkan pendekatan sendiri yang cocok dengan kondisi dan karakternya. Namun kebijakan yang diambil Malaysia perlu dipelajari keberhasilannya karena kemiripan sebagai saudara serumpun. Jika dari kecil dapat menjadi pengusaha besar, mengapa harus menunggu hari tua?(*)

Berly Martawardaya
Kandidat Doktor Ekonomi di University of Siena, Italia dan Dosen FEUI

Democracy or Money-tocracy?

2009-02-19T04:09:00.000-08:00

The Jakarta Post (original link)

Berly Martawardaya , Jakarta | Thu, 02/19/2009 2:13 PM | Opinion

There has been controversy recently over the Tax Directorate's request that those who contribute money to a political party posses a tax registration number (NPWP). The move is on the right track but misses the big picture. Its not just about registering additional taxpayers or getting more tax money, it's about the urgency of preventing a rise of a money-tocracy.

Campaign contributions are a delicate interaction between democracy and capitalism. In democracy, every citizen is equal and each eligible voter has only one vote. In capitalism, on the other hand, one dollar equals one vote and so the owner of the greatest share, even if its only one person, can determine the path of a company.

All would be fine if democracy was practiced only in politics and capitalism applied only in business.

But politics and political parties need money to organize, conduct activities and advertise to garner votes. If they are banned from collecting money then the political system as a whole would be weakened. But if no regulations are in place then democracy will turn into money-tocracy, and the side with the most money will win.

The classical, rational-choice theories of voter participation posit that individuals weigh the be-nefits of voting against the costs. The benefits of voting consist of the satisfaction of the act itself and the expected change in the outcome of the election that results from one vote.

The costs of voting include the time and effort required to actually cast a ballot - registering to vote, becoming informed about the position of candidates, finding the appropriate polling place, and queuing to vote, for example.

But more recent and realistic theories posit that elections are like a business. The investors and campaign contributors reap most of the benefits in the form of favorable policies once their candidates is elected and the workers, the regular voters, simply conduct their civil responsibilities.

In the U.S., one person can legally contribute no more than US$2,300 (Rp 25 million) to a political candidate and $28,500 (Rp 350 million) to a national party in one election cycle.

Corporations and labor organizations may not make contributions or expenditures in connection with federal elections, but they are allowed to establish political action committees (PAC) that can contribute to a candidate or national political party, but with a limit of $5000 (Rp 60 million) for individuals and $28,500 for parties.

In the United States, The McCain-Feingold Law was enacted to strengthen the role of small donors and dilute the influence of rich individuals. People are not permitted to be much more equal than other in terms of political influence just because of their wealth.

But what about Indonesia?

Indonesia's next election is expected to see the participation of more than 171 million registered voters and 34 political parties. Election law no 10/2008 stipulates that one person can give up to Rp 1 billion ($77,000) in campaign contributions - individual candidates and political parties are not separated. Furthermore, corporations and business entities are allowed to make campaign contributions of up to Rp 5 billion.

How can it be that with an income per capita almost one tenth that of America, Indonesians are allowed to give twice as much money per person and more than ten time as much per corporation? Are Indonesians one hundred times more honest and pure than Americans?

The Obama campaign got almost half of its staggering campaign funds from small donors. Instead of coddling big money interests, Indonesian politicians need to be directed to approach the people that they asking to vote for them for money.

Lowering the limit of campaign contributions and increasing transparency is a very important step to strengthening ownership of democracy and reducing cynicism toward politics. We should also require individual candidates to report the sources of their campaign funds and upload contributor lists to the Internet.

The Indonesian election is coming soon, may democracy win.

Where have all the businessmen gone?

2009-02-10T21:26:00.000-08:00

Jakarta Post (original link)

Berly Martawardaya , Jakarta | Tue, 02/10/2009 2:40 PM | Opinion

Why is there so much fuss about, mostly, small companies in the midst of the global financial crisis? Shouldn't we focus on rescuing big companies that employ a large number of people?

A national economy is like a human body; to remain healthy it needs to get rid of old and dying cells and replace them with a new and vigorous business entity. In the best cases, life support would be better than revitalization. In the worst cases, aging cells could turn into a cancer that would weaken and suck energy from the whole body.

In the globalized world, capital can be obtained from banks or investors; production can be outsourced to China; administration can be done in India. But the largest part of the profit goes to the brand owner who focuses on product development and marketing.

Compare top American companies from the last decade to today; Google, Starbucks were not even on the list last decade, while the financial behemoths such as Bear Sterns, Lehman Brothers and Merrill Lynch no longer exist as independent entities today.

Do the same for Indonesia and, except for few who went bankrupt during the Asian crisis, the list today is almost identical to the last decade, with family-base conglomerates, albeit more streamlined, remaining on top of the game.

A global entrepreneurship study by Klapper and Delgado from the World Bank for the period 2003-5 covered 83 countries and concluded that Indonesia is in the group with the lowest entry rate for new industrial companies.

Eurobaromater, a major public opinion survey in the EU's 25 member countries, found in 2007 that 45 percent of Europeans would like to become their own boss. The figure is even higher for young people (15 - 24 years old). The corresponding numbers in the US are 61 percent and 42 percent.

Some would blame Indonesia's feudalistic culture and history, which indeed may play some role, but other changeable and impermanent factors are likely to be in play.

What if someone told you that to start a business it takes two and half months and a total cost of nine months of the average Indonesian's income?

The rational choice is to only start a business when you are sure that you will get a sustained high return, unless you have a way to get around the lengthy and costly procedures.

Thus, the entrepreneur option in Indonesia is heavily skewed toward the rich and highly connected. A deeper look at the National Labor Force Survey (Sakernas) revealed that on average, only an entrepreneur with tertiary education earned a more than average income.

Indonesia is ranked 129th among 181 countries surveyed on the aforementioned survey, on the ease of doing business. The government needs to reduce red tape and complicated bureaucracy.

Ha Joon Chang, the Korean-born economist from Cambridge pointed out in The East Asian Development Experience (2006) that the key to East Asia's achievement is selective government intervention and domestic protection to prepare local companies to compete globally. Large countries should not coddle its major industries with firewalls of protection, since doing so only leads to those companies growing lazy and focusing on milking the domestic market.

We need to look to neighboring Malaysia, where it takes only 13 days to start a business costing less than two months of a Malaysian's average income. They have even had a cabinet level ministry for entrepreneurs since 2004.

Indonesia is behind Malaysia because of using a small country strategy in a large country setting. We need a comprehensive package of financial support, skills training and export assistance for would-be entrepreneurs.

Let's do things right this time and let (at least) a thousand entrepreneurs bloom.

MUI ‘fatwa’ has not smoked out the myths

2009-01-30T02:19:00.000-08:00

Jakarta Post (original link)
Berly Martawardaya , Jakarta | Fri, 01/30/2009 2:07 PM | Opinion

Walter Lippman in his seminal book, Public Opinion points out the manufacture of consent and its significance to the practice of democracy, because it allows control over public opinion regarding the world and over the public’s interests in that world.

In a religious country like Indonesia, religious authorities still hold sway over public opinion. While far from being the sole manufacturer of consent, the Indonesian Ulema Council (MUI) still holds some sway over the Muslim population and its past record shows positive results, such as the success of a family planning program.

In a special meeting of the MUI in Padangpanjang, West Sumatra, a fatwa (edict) on smoking for pregnant women and children was issued. It is also haram for Muslim men to smoke in public places and smoking in general is considered makruh (blameworthy).

There are some myths, disguised as arguments, put forward against the issuance of a general fatwa on smoking.

Myth 1: Tobacco helps the poor.

The first argument to be employed is usually how the tobacco industry reduces unemployment by absorbing the poor into the tobacco factories and plantations.

Currently, only about 2 percent of Indonesian farmers plant tobacco. There are heavy concentrations of tobacco plantations in certain areas, about 90 percent of them in East Java, Central Java and West Nusa Tenggara. The total area is less than 2 percent of Indonesia’s arable land.

Research by the Demographic Institute (FEUI) show that those farmers earn only about half the minimum wage and that most of them are eager to switch to food crops such as rice or corn.

Tobacco farming is a seasonal job and does not provide full-time work. While the total number of people involved in tobacco farming in Indonesia is estimated at about 1.5 million, the equivalent full-time workers are less than 500,000.

What about workers in the tobacco factories? Most of the 400,000 workers are women with low education and studies show that the majority would gladly move to another sector if the opportunity arises and adequate training to do so is available. The compensation principle could be used by allocating funds from tobacco tax to provide training for tobacco factory workers to switch to other professions.

But the poor also consume tobacco. More than 40 percent of poor households in Indonesia routinely buy tobacco, averaging Rp 113,089 per month in 2005 or the equivalent of 12.43 percent of the total expenditure. It is a higher proportion than expenses for protein, health and education. Equal to more than 20 kilograms of rice or 10 kilograms of eggs per month, a much-needed boost for health and nutrients for the whole family instead of the temporary satisfaction for, as is usually the case, the father.

Seto Mulyadi, chairman of the Indonesian Child Protection Committee, has asked the public to protect children from tobacco smoke.

Myth 2: The tobacco industry helps the country

This year, about 5 percent of the government’s domestic income is projected to come from tobacco tax and levies.

After the increase of tobacco tax, the government is targeting Rp 48 trillion in 2009; 10 percent more than this year of Rp 44 trillion. The policy shows that the government understands the principles of tobacco consumption.

As an addictive substance, it has the characteristics of being inelastic to income. A 1 percent increase in price will cut less than 1 percent in consumption. One of the proven laws of economics is how inelastic goods will get higher revenue, including in tax, if the price increases.

A simulation by the FEUI shows that a tariff increase to the maximum rate of 57 percent from sale price (according to Law No 39/2007) will increase government revenue to Rp 50.1 trillion instead of decreasing it.

Indonesia tobacco tax has an average of 37 percent, way below our neighboring countries in ASEAN. A pack of cigarettes in Singapore cost almost five-fold that in Indonesia.

Myth 3: It is a personal choice.

The last bastion of defense for tobacco consumption is the liberty argument. If people choose to smoke than that is their preference and should not be stopped in any way.

But freedom and the capacity to decide must go hand in hand.

About 70 percent of Indonesian smokers start smoking before they are 19 years old. Very few children and teenagers have the capacity to evaluate the health risks of smoking and the highly addictive nature of nicotine.

Cigarette firms spend Rp 2 trillion in advertising, which makes up some 6 percent of total advertising dollars spent. All major tobacco companies in Indonesia sponsor sporting events, youth events, and music concerts. The result is that Indonesian youth are strongly influenced by advertising that associates smoking with success and happiness.

Gary S. Becker, a Nobel Prize winner in economics, and Kevin M. Murphy (1988) published a seminal paper titled A Theory of Rational Addiction. Substance addicts, including tobacco, choose their poison despite knowing that it is habit-forming and dangerous, and they do so because they expect the highs to outweigh the lows. Numerous studies by behavioral economists show that people with low self-control tend to make mistaken estimates on how bad the negative impacts are and how hard it is to quit.

Self-control is also related to education and income. Almost three-quarters of Indonesian males who did not finish elementary school smoke; while men in the lowest income quintile smoke more than those in higher income brackets.

Even if one has the right to poison oneself, there is no such right to distribute the poison – environmental tobacco smoke (ETS) – to other unwilling parties, also known as passive smokers.

The Islamic world seems to agree. Yusuf Qordhawi’s ban on smoking citing the dangers to people’s health should be prioritized over getting income. Ulema councils from Saudi Arabia, Iran and Malaysia have issued the fatwa. Of course, none of them have a tobacco industry.

The fatwa has not gone far enough where public health is concerned, but it helps to see the problem more clearly than behind the usual smoke of myths.

Should Indonesia Be Keynesian Now?

2008-12-17T09:38:00.000-08:00

Jakarta Globe, December 17, 2008

Berly Martawardaya

In 1936, Keynes wrote, “Practical men, who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slave of some defunct economist.” As we speak now, no deceased economist is more influential than Keynes himself.

Greg Mankiw, a former economic adviser to George W. Bush, said that “if you were going to turn to only one economist to understand the problems facing the economy, there is little doubt that the economist would be John Maynard Keynes.” Paul Krugman, a recent Nobel Prize winner in economics, proclaimed that now is a Keynes moment. Joseph Stiglitz, another Nobel Prize winner, goes further, claiming a moment of triumph for Keynesian tradition.

Keynes earned his popular acclaim the hard way: by being right on a very difficult and important question. Most classical economists before Keynes believed in Say’s Law, that supply creates its own demand. Slump in demand without external cause such as war or natural disaster is impossible. Keynes’s theory explains why depression is possible and, more importantly, how to get out from it.

Keynes connected the downward spiral of economic downturn to insufficient aggregate demand. Facing lower sales, business and producers cut back production despite available capacity, thus closing some factories and laying off workers along the way. The unemployed and those fearing to be unemployed reduce their purchases for higher liquidity preferences, the desire of individuals to hold liquid monetary assets, which leads banks to offer higher interest to get deposits. Banks hold their purse tight and freeze loans in fear of failed repayments. The vicious cycle continues.

Keynes further argued that not only are markets not self-correcting, but in a severe downturn, monetary policy was likely to be ineffective and the economy is in a liquidity trap. Fiscal policy must come to the rescue and not worry about budget deficits.

Couldn’t Indonesia’s government spend its way out of an economic downturn? October exports showed an 11.6 percent decrease from September. Reductions in oil prices played a significant role, but non-oil and gas exports such as rubber, wood products and textiles fell between 22 percent and 32 percent.

Foreign investment is likely to drop due to capital outflow to the United States and Europe to recapitalize the over-leveraged and subprime-exposed banks. In East Asia, Toyota and Sony are already feeling the impact of penny-pinching consumers.

There are some silver linings. Indonesia’s economy still grew at 6.1 percent on the third quarter. After bottoming in June, the consumer confidence index is rising and the October numbers reached their highest since July. More important, inflation receded in November at 0.12 percent, down from more than threefold in October.

While central bankers around the world cut interest rates, Bank Indonesia only recently cut its lending rate by 25 basis points. BI had raised its key interest rate six times this year, from 8.0 percent to 9.5 percent. BI also announced support for export credits and adjusted the overnight deposit rate to 50 basis points from 100 basis points below the benchmark BI rate. The Jakarta Interbank Offers Rate reaches 15 percent while the corresponding number for London and Singapore is below 3 percent. It’s hard not to argue for an even lower BI rate and creative liquidity measures.

The age of the central banker is supposed to pass — an era in which former Fed chairman Alan Greenspan, Duisenberg from the European Central Bank and Hayami from Bank of Japan are sages that could move markets and jolt economies with a single word. Bank Indonesia is not that mighty, but BI Governor Boediono can prove that Indonesia still not all-Keynesian yet.

The writer is an economics lecturer at the University of Indonesia and maintains a blog at kafedepok.blogspot.com.

US-led Global Capitalism Has a Foot in the Grave

2008-12-05T10:09:00.000-08:00

The Jakarta Globe, December 5th 2008

Berly Martawardaya

Global capitalism as we know it is a dead corpse. Omnipotent deities of Wall Street have turned into sinful mortals that hardly deserve their multimillion-dollar bonuses. Bear Sterns, Lehman Brothers and Merrill Lynch used to be the gold standard of professional finance and investment, now they are confined in the dust bin of history, with the once mighty Citigroup likely to follow.

The big three US car manufacturers used to be the largest producers in the world. But the chief executives of General Motors, Ford Motor and Chrysler recently landed in Washington, still too proud to hitchhike someone else’s private jet, hat in hand with a tin can, begging for money from US Congress.

The real estate bust is forcing massive debt write-offs, in turn leaving banks wary of lending. Companies facing reduced liquidity must quickly slash their cost structures, with cutting employees and investment the easiest path. Homeowners who once felt wealthy with inflated price tags attached to their houses are now pinching pennies and thrift is the new slogan. But if everyone is saving, who will spend?

How about a $700 billion bailout in the United States and a 400 billion British pound bailout in the United Kingdom? Done that. The G-8, G-20, ASEM and APEC? More acronyms and well-crafted statements of world leaders have been rolled out.

Government holds the checkbook, yet private companies and capitalism are still the key to wealth creation

So, who will replace the United States? Even before the crisis, it was projected that China would surpass the United States to become the world’s largest economy by 2025 and that Brazil would overtake Japan by 2050 to move into fourth place. Then there’s the European Economic Community, Asean plus 3 and the African Union to further dilute US influence.

The expanding number of competitors has been coined by PricewaterhouseCoopers as the Emerging Seven, or E-7, to replace the G-7 as the global economic powerhouse by 2050. E-7 economies — China, India, Brazil, Russia, Indonesia, Mexico and Turkey — will outstrip the current G-7 — the United States, Japan, Germany, UK, France, Italy and Canada — by between 25 percent and 75 percent.

But in this globalized world, can we really say that this is the United States’ problem? Weak economies in the United States and Europe will drag down consumption; luxury goods will nosedive first, but other goods will likely follow and reduce our exports. The fight for capital will induce higher interest rates in developing countries, just when we need accommodative monetary policy to jump-start demand. It is imperative developing countries coordinate to avoid the race to the bottom.

Churchill once said that capitalism is the worst system there is, except for all the others. In other instances in the last century, capitalism seemed to be on the brink of collapse. The Great Depression underlined the indispensable role of government during economic downturn. The end of World War II saw the rise of social security in the form of health and unemployment insurance. Stagflation in the ’7s highlighted the importance of energy costs and inflation. Capitalism has shown its ability to adjust itself. Now it has a new set of challenges. The world needs more of a balance of power and less unilateralism.

At upcoming World Trade Organization meetings, developed countries should follow through on their promise to cut agriculture subsidies. Cutting subsidies would create more opportunities for developing countries to supply to the developed world and earn much-needed income.

The world can’t afford to recede into a cocoon of protectionism, even in its regional form. A sudden and strict self-sufficiency policy would cause a loss in productivity. The government holds the checkbook, yet private companies and capitalism are still the key to wealth creation.

While the United States will be less dominant with the rise of China, India and new players, it will remain the most powerful country, at least for a while. It’s up to the new US administration to determine whether it’s worthy of retaining its status.

The writer is a lecturer in economics at the University of Indonesia and writes a regular blog for Kafe Depok.

The World Is Indonesia Now

2008-11-22T16:34:00.000-08:00

The Jakarta Globe, November 22, 2008

Berly Martawardaya

Paul Krugman, a New York Times op-ed columnist and economics professor who has done seminal work on international trade and financial crises, suggested the title of this article in his blog shortly after he was announced as the winner of the 2008 Nobel Prize for Economics. The line is an echo of a famous editorial by Le Monde, a major French newspaper, one day after the Al Qaeda attack on the World Trade Center: “We are all American now.” Now the world financial system is under attack and a come-together moment exists again. Let’s put this chance to good use and share our experiences with the world.

Transparency and regulation matter. Indonesia’s banking sector in the late ’90s was littered with private banks breaking legal lending limits and public banks acting like bottomless pockets for politically favored entities. Wall Street has its own set of bad practices. Former Fed chief Alan Greenspan admitted to mistakes during his tenure, when in his overzealous belief in market righteousness, he rejected disclosure and regulatory frameworks for exotic financial instruments.

The result has been a disaster. When people are not sure of the value of what banks own, which banks have it and how much they paid for it, panic selling or bank runs can ensue.

The currency speculator vultures are watching government policy closely after massive capital outflow from foreign investors. Having little more than $50 billion in reserve is not an impenetrable wall for the rupiah when any sign of weakness could be used to start a currency attack. Recent uncertainty about Indover and Bakrie stocks was not an image that projected consistency and objectivity. And what about our end-of-year payment-in-dollar obligations?

Diversify, diversify. Exports are likely to drop by 10 percent to 30 percent, especially in the United States and Europe. To escape the worst secondary impact, Indonesia needs to drive domestic consumption, attract foreign investment or look for other export markets. The momentum is ripe to get rid of corruption and improve Indonesia’s investment climate.

Treat the stock market like a lady. Currently, the lady is fearful and frightened. She needs repeated assurance, commitment and support to get her back on her feet. But this time there will not be an IMF knight in shining armor to save the day, albeit temporarily. Unlike the banking and financial sector in the United States, the counterpart in Indonesia has very little direct exposure to subprime mortgages. Just make sure the government is not throwing too much expensive jewelry at the lady to calm her.

No Indonesian Bank Restructuring Agency, please. Henry Paulson, the US Treasury secretary, was apparently closely studying the agency, with many of its former leaders under criminal investigation. In his original three-page proposal, he demanded immunity from review “by any court of law or any administrative agency” on how he would spend a $700 billion bailout. Wisely, the US Congress rejected his demand. The more accountable option for the United States, and for us, would be a British-style injection of government capital for stock ownership instead of (bad) debt ownership, and let the banks settle themselves.

Keynes yes, IMF no. Very few self-respecting economists, and none who practice in developed countries, would insist on cutting government social expenditure. Instead of a burden, this is a tool to increase the circulation of money and a worthy investment in future human capital. The Keynesian remedy of escaping a liquidity trap through government deficit financing is more relevant than ever these days.

Not often does Indonesia have important lessons to teach the rest of the world. Let’s hope global policy makers are paying attention and are learning from us, as Paul Krugman has suggested.

Berly Martawardaya is a lecturer in economics at the University of Indonesia and writes a regular blog for Kafe Depok.

Global economic crisis: Time to get radical?

2008-11-11T23:08:00.000-08:00

The Jakarta Post (Original link)

Berly Martawardaya , Jakarta | Tue, 11/11/2008 10:57 AM | Opinion

Once upon a time there was a country, confident, with steady economic growth and political stability. That country was ready to play a larger role in the region and the world. But, while the fundamentals of the country were indeed strong, problems in other countries spread to the region and caused investors to flee.

The stock market index rapidly went south and the exchange rate dropped. Fears of recession and a creeping sense of fallibility emerged. The country's leadership watched helplessly as their hard work crumbled before their eyes. Then they decided to do something radical which just might turn things around.

This description, is it about Indonesia's current trouble? Nope. The country was Malaysia in 1997 and the radical path, then rejected by the International Monetary Fund and most economists, was capital control.

Why was it considered radical?

Policy makers wanted to do three things: stabilize exchange rates, use their monetary policy to achieve domestic goals and maintain a regime of free international capital mobility, as described by Maurice Obstfeld, Jay C. Shambaugh, and Alan M. Taylor in 2004. But academics regard attaining all three at the same time, coined a trilemma, as impossible and self-contradictory. At most policy makers thought they could manage to pursue two out of the three objectives. After the collapse of the Bretton Woods agreement, most countries agreed to pursue only the first and third objectives.

Some European countries went even further and established the euro as a common currency, creating a supranational monetary authority which left no wiggle room. Those countries could no longer independently adjust their monetary policy to suit their domestic economic goals. If European countries, with all their economic might and long history of monetary policies, are still prone to crisis, then it should not be surprising if other regions also score lower on the stability meter.

The Asian economic crisis in the late 1990s put into question the virtue of free international capital mobility (Paul Krugman 1999, Joseph E. Stiglitz 2002), and cast doubts on the link between financial openness and buffering potential crises (Sebastian Edwards 2005). The impact of a sudden cessation of capital inflows coupled with massive capital outflows on a country's output and exchange rate could be devastating, especially after a period of regular capital inflows.

The chronicles of economic crises usually follow a similar path. An economy which has been receiving a large amount of investment and capital inflows for a considerable period and expects to do so going forward abruptly faces loan repayments under newly adverse conditions, which leads to defaults, or near defaults, on its loans. Factor in a large drop in the exchange rate (as in many of Latin American crises) and you get a downward spiral that can rapidly spread, a timeworn recipe for crisis. (Barry Eichengreen and Charles Wyplosz in 1996 demonstrated how a currency crisis in an industrialized country can spread to others.)

But the IMF and its collection of recipes in the Washington Consensus enshrined free international capital mobility on a pedestal. Thou must not experiment with capital control!

But, as with all economic policy, capital mobility is a means as an end. With the exchange rate breaking a psychological threshold, very close to touching Rp 12,000 per US$1.00 as I write, standard economic policy calls for raising the interest rate. But the Indonesian economy is slowing down and expected to head into a recession. Should we exchange short-term stability for long-term growth?

Crisis is the worst of times and the best of times.

The downturn brings many unexpected troubles but also opens door for unconventional solutions. France's President Nicholas Sarkozy has been talking about a new financial order the West sidestepped during last decade's Asian crisis. Other quasiradical ideas now floating around are global lender of last resort, global currency and foreign exchange trade suspension.

Asian nations have committed to pooling US$80 billion in emergency funds for crisis management at a recently concluded Asia-Europe meeting. The gathering provide convenient cover since most of the capital will actually come from Japan, China and South Korea with their red-hot export engines and stacks of foreign currency.

It's time to build a global war chest to fend off speculative attacks without overburdening conditions and lengthy procedures the IMF used to invoke. A global lender of last resort would function like a central bank on a larger scale; in the event of a liquidity crunch it could lend freely, temporarily and with penalty rates. Near-instantaneous decisions are needed to calm markets and the current IMF arrangement does not allow for that.

Building upon the regionalization trend, especially in Europe, and taking it to the next level would inevitably lead to the need for a global currency. While the road is long and arduous to get there, the benefit is too great to ignore. Policy makers will no longer have to deal with currency speculators and uncertainty. Nevertheless, considering the diverse structural differences between countries, an intermediate step of regional currencies among similar economies would be a wise path to take.

The last measure is the application of trading suspensions to global currency markets to put the brakes on speculation which provokes excessive downward (or upward) currency valuations. Trading suspension is a widely accepted instrument in developed stock markets.

In the United States, for example, trading suspension was codified more than 70 years ago as Section 12(k) of the Securities Exchange Act of 1934. In the event of emergency, defined as sudden and excessive fluctuations of securities prices generally, or substantial threat against fair and orderly markets, the Securities and Exchange Commission is authorized to suspend trading in any security for a period not to exceed 10 business days.

If proven effective in preventing widespread panic, why don't we apply this wise practice to global foreign exchange markets?

Considering the depth of the problem and numerous pronouncements by prominent economists that we are facing the worst economic downturn since the Great Depression. Maybe now is indeed the time to get radical.

The writer is a Ph.D. candidate in economics at the University of Sienna, Italy, and a lecturer in the graduate public policy program at the Faculty of Economics, University of Indonesia. He can be reached at b.martawardaya@ui.edu

The shoe is on the other foot, eating humble pie

2008-10-21T07:44:00.000-07:00

Original link

Berly Martawardaya , Jakarta | Tue, 10/21/2008 11:28 AM | Opinion

"Now the world need a new openness in international finance that would require private financial institutions to disclose far more information about their loans around the world and force investors to pay their share of the cost of bailing out troubled nations. The global economy cannot live with these kinds of vast and systemic disruptions"

Was the quote above part of a critique of Wall Street's practice of slicing and hiding risky investments in a maze of exotic financial engineering that helped cause the recent financial meltdown?

Nope, it was Robert E. Rubin, United States treasury secretary during the Clinton administration, pointing out the weaknesses in Asian countries' financial systems, including Indonesia, as the main cause of the Asian financial crisis.

In a twist of historical irony, this phrase was delivered in a speech in New York almost exactly 10 years ago before the opening of the annual meetings of the World Bank and the International Monetary Fund in Washington.

Now the doctor has to swallow his own medicine.

The Dutch East India Company, better known by its abbreviation VOC, was the first multinational corporation in the world and the first company to issue stock in 1602. Its demise two centuries later was closely related to shadow bookkeeping and inflated costs to hide from stockholders the irregularities and extravagant lifestyle of top office holders.

While the financial market in U.S. is more tightly regulated than VOC was two century earlier, the regulatory framework still left too much room to wiggle in for handsomely paid financiers. The CEO of Goldman Sach was paid US$53 million in the 2006 fiscal year, and Wall Street remains very creative in finding loopholes for the allocation of rewards.

One of the turning points that led to today's problem was the 1999 repeal of the Glass-Steagall Act of 1933 that allowed Bear Stern, Lehman Brothers and other retail brokers, which once only served individual clients, to expand into investment banking.

Major firms lobbied hard to get Glass-Steagall repealed with consequences rather similar to the way in which Soeharto's Economic Package (Pakto) of 1988 in Indonesia allowed the establishment of hundreds of new banks.

Wall Street rushed immediately afterward to enter the lucrative mew market after repeal and to play fast and loose with the regulations. The problem was exacerbated by eight years of the Bush administration with its quasi-religious belief in the righteousness of the unfettered market, deregulating substantially without inserting proper risk management and early warning mechanisms.

The other important factor was the fair value requirement set by the U.S. Financial Accounting Standard Board. The now famous Statement 157 defines fair value as the price that would be received to sell an asset or be paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The requirement may seem trivial and innocent but when major players are dumping their stocks and securities then their value will fall, pushing the market into more anxiety and causing a downward spiral.

The bursting of the sub-prime mortgage bubble led to banks and financial companies revaluing their holdings and in many instances their restatement of value and potential earnings led to massive losses. Capital-thirsty financial institutions in Wall Street are now hard pressed to get rid of the red ink from their bottom-line and reluctant to invest and expand. The result is a credit crunch affecting the global economy since U.S. investments sprawl all over the globe.

U.S. Treasury secretary, Hank Paulson, asked for a free hand and non-reviewable leeway in spending $700 billion to buy up the bad assets that have clogged up the financial system and to bring confidence back to the market. Apparently he took note that some BPPN (Indonesian Bank Restructuring Agency) former senior executives subsequently spent time in jail after directing their similar operations.

So what Indonesia probably needs to do is to deflect the worst impacts of the Wall Street meltdown?

Indonesia's institutional investor exposure to U.S. securities is much less than other Asian tigers. Certainly miniscule compare to Japan and China whose combined holdings in U.S. T-bills are more than a trillion dollars, accounting for almost half of the foreign owners of U.S. Treasury Securities.

The impact on Indonesia is likely to materialize in the form of low portfolio investment onward and reduced trade and investment in the coming year.

The United States is Indonesia's second largest export destination after Japan. In 2007 total bilateral trade was $18.54 billion; with $14.3 billion going into Indonesia coffers from our exports. Bilateral trade increased by $2.01 billion in 2007 compared to the same period in 2006. U.S. investment in Indonesia has reached $10.6 billion.

Transparency and accountability would come first on the list of what is needed. Know what you sell! Spreading risky assets among safe ones would only increase risks if they are being sold as safe assets, increasing the likelihood of financial failure.

Second, find a compromise to avoid compounding the cyclical downturn effects of current fair value requirements by having sufficiently accurate reporting of the value of assets held by banks and financial institutions.

Kenneth Rogoff, former IMF chief economist, said that if the U.S. were an emerging market country, its exchange rate would be plummeting and interest rates on government debt would be soaring. Instead, the dollar has actually strengthened modestly, while interest rates on three-month U.S. Treasury Bills have now reached 54-year lows. It is almost as if the more the U.S. messes up, the more the world loves it.

But its no use wishing that the U.S economy might reach near bankruptcy and the U.S. President might be forced to go through a humiliating signing ceremony with the IMF Managing director arrogantly standing over him with his hands folded (as happened in Indonesia to Suharto during the last Asian financial crisis).

The U.S. economy is too big to fail. Europe and Asian countries are more likely to pull all the levers to ensure that the U.S. will not collapse.

It is almost as if Wall Street can behave badly and wake up later to realize that it was all just a bad dream, albeit quite a scary one. Life is not always fair.

Publish Post

The writer is PhD candidate in Economics at University of Siena, Italy and is lecturer in master in public policy (MPKP) program at Faculty of Economics, University of Indonesia (FEUI). He can be reached at b.martawardaya@ui.edu

Spaghetti Arrabiata dan Kaligrafi Katedral Palermo

2008-05-03T10:59:00.000-07:00

Halaman berikut:

Should 'Fitna' lead to violence?

2008-04-04T16:56:00.000-07:00

The Jakarta Post

Jakarta | Sat, 04/05/2008 12:42 AM | Opinion

The recent release of the movie Fitna, by Geert Wilders, is one circumstance that needs to be assessed thoughtfully with a cool head before responding. At first it seems to strengthen the notion of just another Western attack and attitude of arrogance toward Islam. After all, Geert Wilders is a legislator in the Dutch Parliament and even a leader of a political party.

Should this act be viewed as the Dutch government's conscious move to denigrate Islam?

That is an appealing and easy argument to make. But to do that would be a gross misrepresentation of the truth. In short, a fitna.

The Party for Freedom (Partij voor de Vrijheid, PVV) that Wilders leads is currently in the opposition and not inside the Dutch government. Wilder was in the mainstream center right People's Party for Freedom and Democracy (VVD) until he rejected VVD support for Turkey's possible entrance to the European Union in 2004. PVV took a more rightist attitude, especially toward immigration and culture. Its platform stated that Judeo-Christian and humanist tradition should be treated as the dominant culture in the Netherlands and immigrants should adapt accordingly.

Jan Peter Balkenende, the current prime minister, has clearly stated his discontent. In his own words,"The film equates Islam with violence. We reject this interpretation. The vast majority of Muslims reject extremism and violence. In fact, the victims are often also Muslims.... We therefore regret that Wilders has released this film. We believe it serves no purpose other than to cause offense". The Associated Press (AP) reported thousands of people joining protests against the movie at Dam Square, the Amsterdam version of the Hotel Indonesia roundabout, a few days ago.

But Muslims all over the world are asking why the Dutch government has not banned the release of the movie.

The Netherlands is a country that is very proud of its free-thinking attitude. "Live and let live" is their motto. Freedom of speech is deeply upheld and enshrined in the legal foundation of the country.

These days, no prime minister of any government can stop anyone from posting a video online. Dutch television stations refused to show the film without editing and Wilders said he preferred then to have the film in full on the Internet rather than in half on television. And that is what he did.

Indonesian Muslims could react angrily over the release of the film. We could replay a clip over and over again in the media. We could hold a public rally to burn Wilder's effigy while chanting how the West has done it again. Maybe even get baited for an emotional release valve here and there.

We could do that.

But if we do that, we will be extending the vicious cycle of violence and stereotyping. Wilders and his supporters could point to our actions as a verification of their propaganda that the Muslims are indeed prone to hostility.

We could look deeper to understand that as the leader of a small fringe party, Wilders needs to be seen as expressing the silent grumble of the people. Hard-right politicians in Europe such as Jean Marie Le Pen in France, Pim Fortuyn in the Netherlands and Jvrg Haider in Austria have trod this road before to garner electoral votes. Especially since the Dutch society is feeling jittery on economy and crime.

The force of globalization have led to the loss of two prize Dutch economic possessions, KLM airline and ABN-Amro Bank. The country's generous welfare scheme was cut and its industrial relations are significantly strained. The murder of Theo Van Gogh, a movie director who produced an offensive movie about Islam, by a Muslim immigrant in 2004, instigated the Dutch society to be cautious with anything related to Islam. A blanket notion of scapegoat would be convenient for a politician facing upcoming election.

Muslims have rightfully complained that the West often lump us into one category due to action of unrepresentative, and hard-line, agents. This time we need to apply it to ourselves and refrain from repeating the mistakes. I was in Amsterdam after the Van Gogh murder and there was a massive public protest in Dam Square by people of many nationalities and religions. They did not share Van Gogh's views but were disgusted with the violence that fell upon him.

Maybe this time we should take cues from the Prophet Muhammad himself. After an unsuccessful visit and hostile reception by the people of Thaif, he sat down and prayed, "Oh, Dear Almighty, please forgive them since they do not understand".

The writer holds a master's degree from Free University of Amsterdam. He is a lecturer at the School of Economics at the University of Indonesia (FEUI) and an active member of the Youth Islamic Study Club (YISC) Al-Azhar. He can be reached at b.martawardaya*ui.edu.

Pahlawan Devisa, Pahlawan Masa Depan

2007-11-16T05:10:00.000-08:00

Koran Tempo, 16 November 2007

Berly Martawardaya dan Joko Tirto Raharjo

Peringatan hari pahlawan di Indonesia di Indonesia di dasarkan pada persitiwa heroik di Surabaya dimana penduduk yang hanya bersenjatakan bambu runcing dan peralatan tani melawan serdadu sekutu dengan gagah berani. Mantan Dubes Amerika untuk Indonesia menuliskan dalam memoirnya (Jones, 1973: 103) bahwa peristiwa itu merubah opini masyarakat Belanda dan dunia serta memulai seri negoisasi yang berkulminasi pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag.

Namun pada saat ini tidak banyak media untuk berjuang secara fisik demi Indonesia kalau tidak berprofesi sebagai atlit olahraga. Masih adakah pahlawan di masa kini? Bagaimana cara menjadi pahlawan Indonesia masa depan?

Saat ini yang menjadi mendapat sebuatan pahlawan di Indonesia hanyal dua pekerjaan. Yang pertama adalah pahlawan tanpa jasa alias guru dan yang kedua adalah pahlawan devisa alias tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Guru memberikan ilmu tapi tidak devisa sedangkan TKI memberikan devisa tapi tidak ilmu.

Tidak banyak orang Indonesia seperti Nelson Tansu yang pada usia muda sudah menjadi profersor di kampus ternama Amerika dan memegang tiga hak paten. Data PBB menyatakan bahwa pada tahun 2000 hanya 2 % dari pekerja Indonesia di luar negeri yang lulus sarjana, dan hanya 434 dokter (1,3 % dari dokter di Indonesia). Beda sekali dengan Malaysia yang 10,4 % dari total disporanya lulus sarjana termasuk 2.211 dokter (11.9% dari total).

Jika dicermati dari nomor absolut maka pada tahun 2005 lebih dari 1,7 juta penduduk Indonesia mengejar nafkah di luar negeri dengan sasaran utama Malaysia, Saudi Arabia, Belanda, Singapur, Amerika dan Australia. Studi ADB menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan drastis dari pekerja domestik (eufimisme pembantu) yang berkerja di luar negeri dari 1000 di tahun 1920 menjadi 92 000 di tahun 2005. Sekitar 75 ribu pekerja domestik di Singapur berasal dari Indonesia dan empat kali lipatnya di Malaysia (Abdul-Rahman, 2005)..

Para pahlawan Indonesia ini secara teratus mengirimkan uang ke tanah air walaupun pengeluaran mereka di negri seberang juga meningkat. Wanita mengirimkan proposi lebih besar dari gaji mereka dan. secara ata-rata lebih dari 60 % gaji yang diterima TKI yang bekerja pada sektor domestik di Singapure, Malaysia dan Hongkong di kirim ke Indonesia (Rahman, 2006).

Jumlahnya tidak dapat diabaikan, pada tahun 2005 saja melebihi USD 1,8 dollar dengan pertumbuhan sekitar sepuluh persen sejak tahun 2002. Hal ini patut di syukuri dan dapat menjadi tambahan pendanaan bagi perekonomian di Indonesia kalau saja peruasahaan Indonesia tidak menghabiskan USD 1,2 juta dollar untuk menggaji para expatriat di Indonesia walaupun jumlah mereka kurang dari 10 % dari TKI yang membanting tulang di luar negeri.

Artinya tiap expatriat di Indonesia mendapat jadi hampir 7 kali lebih tinggi. Kondisi ini tidak sepatutnya di biarkan berlanjut. Kualitas tenaga kerja yang kita kirim ke luar negeri perlu di perbaiki. Kenapa dokter Indonesia tidak mengisi rumah sakit di Eropa seperti dokter dari India dan Pakistan di Inggris.

Salah satu cara adalah untuk mendorong pelajar Indonesia di luar negeri dan akrab dengan kultur lokal untuk mencari kerja di luar negeri sehingga dengan pendidikan yang lebih tinggi maka akan lebih banyak ilmu, jaringan dan sumberdaya ekonomi yang dapat diraih untuk bangsa.

Jepang memulai kebangkitannya pada restorasi Meiji di akhir abad 19 dengan mengirimkah lebih dari 3000 pelajar ke Inggris, Amerika, Prancis dan Jerman untuk belajar hukum, ekonomi, fisika, kimia, dan kedokteran yang kemudian mendisktribusikan ilmu ke pada rekan sebangsanya setelah kembali ke tanah air mereka

Puluhan ribu mahasiswa dari India memenuhi bangku universitas di Amerika serikat pada dekade 90-an dan setelah selesai studi kebanyakan bekerja di Amerika teruama sektor teknologi informasi. Setelah mengisi posisi-posisi senior di Silicon Valley sebagian dari mereka kembali ke India dan mendirikan perusahaan dengan jaringan dan pengetahuannya dan saat ini menjadi lokomotif dari ekonomi India.

Bagaimana dengan pelajar Indonesia. Pada tahun 20006 jumlah pelajar Indonesia di Amerika tercatat 7575 orang alias 2 % dari total mahasiswa, jauh dibawah Cina dan India yang terhitung 10 % dan Jepang serta Korea yang sekitar 8 %. Di Australia tercatat lebih dari 14 ribu mahasiswa Indonesia, masih di bawah Malaysia, Hongkong, Taiwan dan Jepang. Adapun di Eropa konsentrasi pelajar Indonesia terdapat di Inggris dan Belanda dengan sisanya tersebar di berbagai negara.

Pertarungan masa depan adalah pertarungan ide dan sumber daya manusia. Apakah Indonesia akan tertinggal sekali lagi? Pahlawan devisa dan pahlawan tanda jasa dapat muncul di satu sosok bila semakin banyak tenaga kerja indonesia di luar negeri adalah sosok terdidik yang dapat membagikan ilmu tepat guna selain mengirimkah sumberdaya ekonomi bagi bangsa Indonesia

Penulis pertama adalah sekjen Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Italia dan kandidat doktor ekonomi di Universiy of Siena – Italy. Penulis kedua adalah alumnus master ekonomi Rijk Universiteit Groningen –Belanda dan mantan ketua PPI Groningehn

Original link (berlangganan)

A Noble Strategy for Lasting Peace in Aceh Province

2005-10-10T05:07:00.000-07:00

The Jakarta Post - November 10, 2005

Machiavelli once said that a prince never lacks legitimate reasons to break his promise.

But the knowledge that a particular prince often breaks his promise undermines most of its worth. This will put the prince in a dilemma since he needs the peasants and nobles to sufficiently believe his promises in order to benefit when breaking them.

The idea that one's gain depends on the actions and the acceptance of other people has been examined in the last 50 years in economics using the analytical tools of game theory. The theory was acknowledged with a Noble Prize in 1994 for three of its principal founders. One of them is John F. Nash Jr whose life has been immortalized in a book and movie entitled A Beautiful Mind.

The Noble Prize committee this year awarded another prize to game theory, this time to those who advanced the concept once the foundations were laid. This time, Thomas C. Schelling, who taught at the University of Maryland and Harvard, shared the Nobel Prize for economics with Robert Aumann from the Hebrew University of Jerusalem.

In his influential book, The Strategy of Conflict (1960), Prof. Schelling outlines some concepts that could be used to analyze the current conditions in Aceh and the way ahead.

Threats make one's actions conditional on what the other player does, thus limiting one's choices of behavior. Threats need to be communicated to the other party to be effective and they need to be credible to be believed.

Someone who wants to go on a diet but is not sure of his ability to reduce temptation may accept a bet with other people so that he is not free to change his mind at later time. The bet become a commitment device that is costly to break in the future.

The government would find it beneficial to break its promise once GAM has surrendered its weapons to crush the movement and GAM would benefit if it launched a fresh attack once the non-local military forces had withdrawn from Aceh. Both sides have been known to breach promises before, so what makes the Helsinki MOU different?

The highest threat that GAM could deal the peace is a proclamation of independence while the government has the ability to declare and resume all-out war against separatists. But neither move is intelligent since either would likely cause the international community to freeze tsunami reconstruction aid. The side that made the first move to break the peace would be seen as extremely immoral and selfish and find it very difficult to gain domestic and international support for its action.

Keeping this reconstruction aid flowing and one's reputation as a humanitarian nation or group in the eyes of the world have proved to be commitment devices too costly to break.

However, one side could still accuse the other of making the first move and say it was only acting in legitimate retaliation to a pre-announced threat. This is where the need for enforcement of a peace arises. An enforcement body needs the ability to distinguish a violations and the authority to punish or coerce dealbreakers. Furthermore the party involved needs to perceive the enforcer as impartial.

Therefore a third-party entity that is sufficiently accepted by both sides and is well-equipped to identify who conducts the first violations is indispensable. The Aceh Monitoring Mission must strife for this much-needed credibility. The only punishment available is a credible and public announcement that one party has conducted violation with valid evidence.

That might not sound like much but the establishment of peace is only the first stage of a two-stage process. The next is the local elections of executive and legislative councils; both institutions, which are projected to hold considerable power in the Helsinki MOU. The government does not want GAM to win a majority in these elections as much as GAM needs a strong showing in order to advance its agenda. Violations by any sides at this stage would very likely result in poor electoral results later on.

Of course there will be shortsighted radicals on both sides that do not abide by the rational calculations above. Peace loving majority from both sides and ordinary people should act as constraints, they must neither be intimidated nor emotionally sway to the beat of the drums of war.

In peacetime local elections will be repeated every five years. The time will come when the fate of Aceh will be determined by the ballot and not the bullet. This mechanism should ensure that the interests of the Acehnese are always in the minds of the elected representatives. Whoever holds the presidency or the majority in the national legislature cannot afford to have Aceh declare independence under their watch since it would likely lead to their downfall.

On the other hand, a local party founded by GAM has every incentive to point to neglect by national government as a reason to vote for them as the defenders of Acehnese interests and identity. The commitment device of reconstruction aid may not exist indefinitely and as long as GAM holds a majority in the Aceh DPRD, the threat of independence is still there. Local elections therefore will serve as a substitute commitment device.

Germany, Spain and Canada are examples of countries that have regions with strong identities and histories of independence movements and violence. Germany has Bavaria; Spain has Catalan and Basque while Canada has Quebec. All three have largely pacified the renegade regions with economic incentives, increased national prestige and allowed them to express their identity in an acceptable political way.

Munich, the capital of Bavaria, is more affluent than most parts of Germany and stands tall as the country's manufacturing center with the BMW and Mercedes Benz factories as its crown jewels.

Like Germany, all these Western countries pour money into independent-minded regions to appease their constituents and all of them have hosted events of international prestige such as the Olympic or Winter Games.

Thus, the regions feel they are an important asset. Bavaria, Catalan and Quebec are also known for strong local sports teams that serve as a vent for deep-seated emotions of repressed identity.

All three countries also allow local parties that champion regional identity and their local elections are fought as ferociously as their sports games.

The writer holds a Masters Degree in Economics from the Free University Amsterdam, the Netherlands, and is currently a PhD student in the School of Politics and Economics at the University of Siena, Italy.